bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dankepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikatburuh mempunyai fungsi :a sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

)buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan,serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dankeluarganya.Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikatpekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruhmempunyai fungsi :asebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

memberikan perlindungan,pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraanyang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya.(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)serikat pekerja/ serikat buruh, federasi dan konfederasi serikatpekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :1617181920a sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama danpenyelesaian perselisihan industrial;b sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidangketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya

rapat pengurus/pimpinan masingmasing unit;Pasal 41 ayat 5 semua kekayaan yang berupa uang dan suratsuratberharga disimpan di Bank atau kantor pos dan giro terdekat atas namasekolah untuk sekolah PGRI atau atas nama YPLP/PPLP perguruan tinggiuntuk perguruan tinggi PGRI;Pasal 41 ayat 7 semua rekening simpanan dan transaksi keuangan harusdilakukan untuk dan atas nama organisasi YPLP/PPLP PGRI atau satuanpendidikan PGR;Pasal 41 ayat 9 sekurangkurangnya sekali dalam 3 bulan pimpinanlembaga sesuai dengan tingkatannya

pengurus/pimpinan masingmasing unit;> Pasal 41 ayat 5 semua kekayaan yang berupa uang dan suratsuratberharga disimpan di Bank atau kantor pos dan giro terdekat atas namasekolah untuk sekolah PGRI atau atas nama YPLP/PPLP perguruantinggi untuk perguruan tinggi PGRI;> Pasal 41 ayat 7 semua rekening simpanan dan transaksi kKeuanganharus dilakukan untuk dan atas nama organisasi YPLP/PPLP PGRI atausatuan pendidikan PGR;> Pasal 41 ayat 9 sekurangkurangnya sekali dalam 3 bulan pimpinanlembaga sesuai dengan tingkatannya

pengurus/pimpinan masingmasing unit;Pasal 41 ayat 5 semua kekayaan yang berupa uang dan suratsuratberharga disimpan di Bank atau kantor pos dan giro terdekat atas namasekolah untuk sekolah PGRI atau atas nama YPLP/PPLP perguruantinggi untuk perguruan tinggi PGRI;Pasal 41 ayat 7 semua rekening simpanan dan transaksi keuanganharus dilakukan untuk dan atas nama organisasi YPLP/PPLP PGRI atausatuan pendidikan PGRI;Pasal 41 ayat 9 sekurangkurangnya sekali dalam 3 bulan pimpinanlembaga sesuai dengan tingkatannya

pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadapketentuan UndangUndang ini (UndangUndang No. 10 Tahun 2008) yangbukan merupakan ketentuan pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yangdiatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum;Selanjutnya dalam Pasal 249 UndangUndang No. 10 Tahun 2008 dinyatakanbahwa pelanggaran administrasi Pemilu diselesaikan oleh Komisi PemilihanUmum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten, dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya

terbukti bahwa penyerahan jasa perdagangan yang dilakukanoleh Pemohon Banding merupakan Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PajakPertambahan Nilai berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku; bahwa Terbanding berpendapat bahwa penerapan jasa yang dikenakan PPN di dalam SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 tidak dapatberdiri sendiri dan harus tetap mengacu pada UU PPN yang berlaku sebagai peraturan yanglebih tinggi tingkatannya

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 8 Juni 2020 yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 16Juni 2020 dengan nomor: 22/SKKH/2020/PA.Lbj, yang isisnya sebagaimanatersebut

Bupati MaybratNomor 821.2/01/2014 tanggal 18 November 2014 yang menjadi objeksengketa tersebut berisi pemindahan atau mutasi jabatan TermohonKasasi dan Il dari jabatan yang sedang dijabatnya ke jabatan baruyang sama tingkatannya, bersamasama dengan beberapa pejabatlain dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Dengandemikian masalah tersebut merupakan sengketa administratif antaraTermohon Kasasi dan II sebagai Staf Pemerintah Kabupaten Maybratdengan Pemohon Kasasi sebagai Pit.

Bupati MaybratNomor 821.2/01/2014 tanggal 18 November 2014 yang menjadi objeksengketa tersebut berisi pemindahan atau mutasi jabatan TermohonKasasi dan II dari jabatan yang sedang dijabatnya ke jabatan baruyang sama tingkatannya, bersamasama dengan beberapa pejabatlain dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Maybrat. Dengandemikian masalah tersebut merupakan sengketa administratif antaraTermohon Kasasi dan II sebagai Staf Pemerintah Kabupaten Maybratdengan Pemohon Kasasi sebagai Pit.

Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2018 /MS.BnaPocut Asian Arusan mempunyai hubungan nasab/darah yang secarabertingkat/berjenjang yang semua tingkatannya harus dibuktikan dengan Jelas,karena antara Para Pemohon dengan Teuku Muhammad Zein alias TeukuBintara Paleu dan Pocut Asiah Arusan bukanlah keturunan langsung namunsudah bertingkat/berjenjang, ketika pada tingkatan pertama sebagaimanapertimbangan di atas Para Pemohon tidak dapat membuktikan siapa saja ahliwaris dari Teuku Muhammad Zein alias Teuku Bintara

ANDI sekitar jam 09.15 Wibpergi ke ATM BCA di Armada, ternyata uang box yang hilanghilang berisi Rp.114.800.000, yang merupakan box yang palingbanyak isinya;bahwa dalam mesin ATM ada 4 box tetapi ada tingkatannya yaituBox 1, box 2, box 3 dan box 4, kalau box 1 uangnya habis makaotomatis akan bergeser ke box berikutnya yaitu box 2 danseterusnya;bahwa awalnya saksi belum bisa menyimpulkan siapa yangmengambil box di ATM karena kunci ATM tidak ada yang hilang;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi

Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Syaratsyarat tersebut bersifat kKomulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Hal 8 dari 19 Penetapan Perkara Nomor 108/Padt.P/2020/PA.LbjMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 16 November 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya dapat melimpahkankewenangannya kepada Dewan Pimpinan Daerah sesuai tingkatannya.3. Mekanisme Penyelesaian perselisinan (Bab IV Pasal 7).a. Musyawarahb. Alternatif penyelesaian, seperti mediasi dan arbitrase.c.

No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bmjelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan, sedangkanternyata dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa ahliwaris dalam setiap tingkatannya baik ahli waris dari Abubakar Ama Elo, Elo binAbubakar (apabila meninggal setelah Abubakar Ama Elo) H. Latif bin Abubakar,Abdullah, Hj. Salima, lpa, St. Hawa, Monca, H. Israil, Abdul Landa, Hj.

Bahwa Tergugat mempunyai Hak Preferent atau Hak Istimewa, yaknisuatu hak yang oleh undangundang diberikan kepada seorangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada berpiutanglainnya sematamata berdasarkan sifatnya piutang.Bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai denganprosedur maupun hukum yang berlaku, yakni sesuai dengan :1.

Putusan Nomor 56 P/HUM/2020D.3.inferion Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan undangundang yang lebih rendah tingkatannya);Bahwa berdasarkan norma hukum sebagaimana dikutip pada Pasal 35 (1)dan Pasal 50 serta Pasal 52 UU No. 13 tahu 2003 diatas, dapat disimpulkanbahwasanya pemberi kerja / pengusaha mempunyal hakmenyelenggarakan atau merekrut tenaga kerja / karyawan untuk usahakerjanya tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

dalildalil yang telan Para Pemohonkemukakan di atas tentang asasasas yang harus dipenuhi dalam rangkapembentukan peraturan perundangundangan menurut UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 yang telah nyata dilanggar oleh Termohon dalamPembentukan / Pembuatan Peraturan Walikota No : 42 Tahun 2018 Pasal 18ayat (3) tersebut sehingga sangat patut dinyatakan untuk dicabut dan tidakberkekuatan hukum:; Bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru No. 42 tahun 2018 tersebut sebagaiPeraturan PerundangUndangan yang lebih rendah tingkatannya

(Bandingkan :asas Lex superior derogat legi inferion /Undangundang yang lebih tinggi mengenyampingkan Undangundang yanglebih rendah tingkatannya); Bahwa berdasarkan norma hukum sebagaimana dikutip pada Pasal 35 (1) danPasal 50 serta Pasal 52 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 diatas,dapat disimpulkan bahwasanya pemberi kerja / pengusaha mempunyai hakmenyelenggarakan atau merekrut tenaga kerja / karyawan untuk usaha kerjanyatersebut tanpa adanya intervensi dari pihak lain.

Yang dimaksud dengan previlege(piutangpiutang yang diistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitusuatu kedudukan istimewa yang diberikan undangundang kepada orangorangyang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyal hak untuk didahulukan pembayarannya karena peranjian atauHalaman 14 dari 19 Putusan Nomor 497/Pdt.G/2019/PA Mtpperikatan

Walaupun ada yangberpendapat bahwa prosesi lamaran tingkatannya lebih tinggi ikatannya danlebih serius ketimbang tunangan, tapi ada juga yang berpendapatsebaliknya.

., hal ini disebabkan karena peraturanmenteri agama tersebut tingkatannya lebih rendah dari pada R.Bg. yang manakedudukan R.Bg. sederajat dengan Undangundang. Sehingga terhadap hal ini,azas yang berlaku adalah azas /ex superiory derogate lex inferiory (peraturanyang lebih tinggi mengenyampingkan yang lebih rendah) Hal. 11 dari 21 halamanPut. No........

Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain ;f.

Pasal 6 Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintangtentang Tata Cara Pemberian Sanksi Anggota dan/atau Personalia Dewandalam ayat 1,2,3 dan ayat 5 sampai dengan ayat 11 pada intinya menyatakanproses pemeberhentian anggota dan/atau pengurus partai dilakukan melaluitahapantahapan pemberian sangsi berupa teguran secara lisan atau tulisandilanjutkan dengan skorsing dan terakir pemeberhentian, dimana mengenaipemberhentian (ayat 3) dilakukan oleh pengurus atau pempinan partai padasetiap tingkatannya

Semua ketetapan Rapat Pleno PAW Anggota, Pimpinan dan AlatKelengkapan Legislatif sesuai tingkatannya diutamakan dilakukansecara musyawarah dan mufakat.b. Bila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat ditetapkan, makakeputusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak (voting).c.

penyelesaiannyaakan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai ishlah;(2) Apabila perselisinan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dari parapihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuanketentuanyang berlaku di dalam Partai;Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 51Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang, menyebutkan:(1) Perselisinan antar Anggota, Anggota dengan Partai, antar Pimpinanpenyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan KehormatanPartai sesuai dengan tingkatannya

Putusan Nomor 25 P/HUM/202013.14.C.yang tingkatannya di bawah undangundang, sebagaimana dimaksudketentuan Pasal 8 ayat (1) UU PPP;Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan a quo bertentangan denganUndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikanhakhak Para Pemohon sebagai warga negara.

Putusan Nomor 25 P/HUM/2020peraturan perundangundangan dapat dibatalkan atau batal demihukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yangtidak berwenang;bahwa berdasarkan bunyi Lampiran Il Nomor 158 dan 159UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu:Suatu peraturan perundangundangan hanya dapat dicabut dandinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundangundanganyang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Ketentuanketentuan perundangundangan yang lebihtinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat,walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh peraturanperundangundangan yang lebih rendah; Materi yang seharusnya diatur oleh perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh peraturan perundangundangan yang lebih rendah, tetapi hal sebaliknya dapat.Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim yangmenyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa bukan