Tidak boleh ada aturan yang mengatur suatu ketentuanyang melampaui kewenangan dari pembuat aturan ; d. terlalu seringmengubah peraturan mengakibatkan ketidakpastian hukum ; e.Muatan materi peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak bolehbertentangan dengan muatan materi dari peraturan yang lebih tinggitingkatannya ; f. Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak dapatmerubah atau) mengenyampingkan peraturan yang lebih tinggitingkatannya ; g.

No. 03 P/HUM/2002apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya ;i. Muatan materi yang sudah diatur atau yang seharusnya diatur olehperaturan yang lebih tinggi tingkatannya tidak boleh diatur lagi olehperaturan yang lebih rendah tingkatannya. Apabila hal ini terjadi makaakan membuat kabur soal kKewenangan mengatur ; j. Peraturan yanglebih rendah tingkatannya seharusnya merupakan peraturanpelaksanaan dari peraturan yang diatasnya ; k.

O03A/DPRRI/1/20012002 terancamkeabsahannya berdasarkan asasasas hukum seperti :Muatan materi yang lebih rendah tingkatannya tidak memepunyaikekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan denganketentuanketentuan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya ;Ketentuanketentuan peraturan yang lebih rendah tingkatannyatidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabilabertentangan dengan ketentuanketentuan yang lebih tinggitingkatannya ;Muatan materi yang sudah diatur atau yang seharusnya

diatur olehperaturan yang lebih tinggi tingkatannya tidak boleh diatur lagi olehperaturan yang lebih rendah tingkatannya karena akanmengaburkan pembagian wewenang mengatur pembuat peraturandengan tidak adanya atribusi kekuasaan dan delegasikewenangan ;Hal. 6 dari 13 hal.

No. 03 P/HUM/2002e Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh merubah,menambah, mengurangi, menyisipkan, dan memodifikasi materiyang sudah diatur oleh peraturan yang elbih tinggi tingkatannya ;39.Bahwa Peraturan Tata Tertib No. 03A/DPRRI/1/20012202, Pasal 13ayat (1) menyatakan : Fraksi adalah pengelompokan Anggotaberdasarkan konfigurasi parta politik hasil Pemilihan Umum danTNI/Polri yang diangkat ;40.Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut diatasadalah : a.

Penentuan pemenangnya adalahsebagai berikut : Apabila kartu habis atau bisa mereka sebut SONG/LENG makapemain tersebut dikatakan menang dan mendapatkan masingmasing Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah) dari tiap pemain, Apabila kartu tidak habis maka penentuanpemenang adalah nilai kartu terkecil dari kartu yang tersisa dari tiap pemain, pemaindengan jumlah terkecil maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang dari tiappemain tergantung tingkatannya yaitu Rp.5000,(lima ribu rupiah), Rp.10.000,Halaman

Penentuan pemenangnya adalahsebagai berikut : Apabila kartu habis atau bisa mereka sebut SONG/LENG makapemain tersebut dikatakan menang dan mendapatkan masingmasing Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah) dari tiap pemain, Apabila kartu tidak habis maka penentuanpemenang adalah nilai kartu terkecil dari kartu yang tersisa dari tiap pemain, pemaindengan jumlah terkecil maka dialah pemenangnya dan mendapatkan uang dari tiappemain tergantung tingkatannya yaitu Rp.5000,(lima ribu rupiah), Rp.10.000,(sepuliuh

Penentuanpemenangnya adalah sebagai berikut : Apabila kartu habis atau bisa mereka sebutSONG/LENG maka pemain tersebut dikatakan menang dan mendapatkanmasingmasing Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah) dari tiap pemain, Apabila kartutidak habis maka penentuan pemenang adalah nilai kartu terkecil dari kartu yangtersisa dari tiap pemain, pemain dengan jumlah terkecil maka dialah pemenangnyadan mendapatkan uang dari tiap pemain tergantung tingkatannya yaitu Rp.5000,(lima ribu rupiah), Rp.10.000,(sepuliuh

didapatkan terdakwa dari Aritonang (DPO) sebesar Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan kepadapemilik nomor yang keluar tersebut sebesara Rp. 60.000, (enam puluh riburupiah) atau 1 : 60 dan upah terdakwa sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah),kalau pembeli membeli dengan uang sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah)hadiahnya sebesar Rp. 130.000, (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan akanterdakwa setorkan kepada pemilik nomor sebesar Rp. 120.000, (sratus duapuluh ribu rupiah) demikian tingkatannya

Rp. 1000, (Seribu rupiah), kalau nomor terseut keluarhadiah yang diberikan Aritonang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000, (tigaHalaman 5 dari 29 Putusan Nomor 643/Pid.B/2016/PN Blisratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayarkan kepadapemilik nomor tersebut sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) atau 1: 300sedangkan bila pembeli membeli nomor togel atau sie jie dengan uang sebesarRp. 2000, (dua ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp. 700.000, (tujuh ratus riburupiah), demikian tingkatannya

contoh 234 dengan jumlah uang yangdipertaruhkan sebesar Rp. 1000, (Seribu rupiah), kalau nomor terseut keluarhadiah yang diberikan Aritonang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000, (tigaratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa membayarkan kepadapemilik nomor tersebut sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) atau 1:300sedangkan bila pembeli membeli nomor togel atau sie jie dengan uang sebesarRp. 2000, (dua ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp. 700.000, (tujuh ratus riburupiah), demikian tingkatannya

234 dengan jumlah uangyang dipertaruhkan sebesar Rp. 1000, (seribu rupiah), kalaunomor terseut keluar hadiah yang diberikan Aritonang kepadaterdakwa sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),selanjutnya terdakwa membayarkan kepada pemilik nomortersebut sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) atau 1 : 300sedangkan bila pembeli membeli nomor togel atau sie jie denganuang sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah), ;Bahwa demikian tingkatannya

hukum dengan memecatkanPenggugat tanpa mengacu AD/ART yang tertuang dalam Pasal 4diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuanpartai dan Pasal 5 ayat 2 huruf a teguran lisan maupun tulisan danhuruf d pemberhentian dari keanggotaan partai, serta ayat 3 tata caradan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam kode etikpartai, kemudian Pasal 6 ayat pemberian sanksi berupa teguran lisanatau tulisan terhadap anggota dan atau pengurus dilakukan oleh pimpinanpartai sesuai tingkatannya

yang diputuskan melalui rapat harian danayat 2 pemberian sanksi berupa skorsing atau pemberhentian sementaraterhadap anggota dari kepengurusan partai dilakukan oleh pimpinanpartai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudahdiberikannya sanksi teguran lisan dan tulisan sebanyak tiga kali makajelas perbuatan Tergugat I dan II atas nama Tergugat I Partai BulanBintang Provinsi Maluku Utara dalam mencabut hak keanggotaanPenggugat dari DPW PBB Provinsi Maluku Utara yang tidak sesuaidengan

No. 860 K/Pdt.Sus/2012"pemberhentian dari keanggotaan partai", serta ayat 3 "tata cara dan mekanismepemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam kode etik partai", kemudian pasal 6ayat "pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggota danatau pengurus dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yangdiputuskan melalui rapat harian" dan ayat 2 "pemberian sanksi berupa skorsingatau pemberhentian sementara terhadap anggota dari kepengurusan partaidilakukan oleh pimpinan partai

sesuai tingkatannya yang diputuskan melaluirapat harian sesudah diberikannya sanksi teguran lisan dan atau tulisan sebanyaktiga kali", maka jelas perbuatan Termohon I dan II atas nama Termohon IIIPartai Bulan Bintang Provinsi Maluku Utara dalam mencabut hak keanggotaanPemohon Kasasi dari DPW PBB Provinsi Maluku Utara yang tidak sesuaidengan mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai adalahperbuatan melawan Hukum ;Bahwa ternyata Termohon Kasasi I dan II atas nama Termohon Kasasi III

dasaranggaran rumah tangga yangtertuang dalam Pasal 4 huruf d diberhentikan oleh partai karena suatupelanggaran terhadap ketentuan partai dan Pasal 5 ayat 2 huruf ateguran lisan maupun tulisan dan huruf b skorsing dan ataupemberhentian sementara dari kepengurusan partai serta ayat 3 tatacara dan mekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam kode etikpartai kemudian Pasal 6 ayat 1 pemberian sanksi berupa teguran lisanatau tulisan terhadap anggota dan atau pengurus dilakukan olehpimpinan partai sesuai tingkatannya

yang diputuskan melalui rapatharian dan ayat 2 pemberian sanksi berupa skorsing ataupemberhentian sementara terhadap anggota partai dari kepengurusanpartai dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya yangdiputuskan melalui rapat harian sesudah diberikannya sanksi teguranlisan dan atau tulisan sebanyak tiga kali maka jelas perbuatan TergugatI dan II dalam mencabut hak keanggotaan Penggugat dari Partai PBBDPC Kota Ternate yang tidak sesuai dengan mekanisme anggaran dasardan anggaran rumah tangga

Tangga yang tertuang dalam Pasal 4 hurufd "diberhentikan oleh Partai karena suatu pelanggaran terhadap ketentuan partai danPasal 5 ayat 2 huruf a teguran lisan maupun tulisan" dan huruf b "skorsing dan ataupemberhentian sementara dari kepengurusan partai", serta ayat 3 "tata cara danmekanisme pemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam kode etik partai, kemudianPasal 6 ayat 1 "pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tulisan terhadap anggotadan atau pengurus dilakukan oleh pimpinan partai sesuai tingkatannya

No. 670 K/Pdt.Sus/201210pimpinan partai sesuai tingkatannya yang diputuskan melalui rapat harian sesudahdiberikannya sanksi teguran lisan dan atau tulisan sebanyak tiga kali" ;f Bahwa pemberian sanksi pemecatan kepada 9 Orang pengurus DPC PBB KotaTernate termasuk Penggugat sekarang Pemohon Kasasi, maka DPW PBB PropinsiMaluku Utara mengisyaratkan dalam surat telaahnya kepada DPC PBB Kota Ternatedalam pemecatan 9 orang Anggota pengurus DPC PBB tersebut di atas harus sesuaidengan mekanisme ADART Pasal

pasangan pemasang dengan curs mata uang 1 RMsenilai Rp.3.500, (tiga ribu lima ratus rupiah) misalnya untuk 2 angka jikapemasang memasang Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah) maka dibagi Rp.3.500dibulatkan menjadi 3 RM maka 3 RM x 65 RM = 195 RM bila ditukar dengancurs mata uang Indonesia maka 195 RM x Rp.3.500, = Rp.682.000, (enamratus delapan pula dua ribu rupiah) sedangkan untuk 4 angka jika pemasangmemasang Rp.10.000, tergantung dari hasil print nomornomor yang keluarpada hari itu dengan ada model 3 tingkatannya

pemasang dengan kursmata uang 1 RM senilai Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) misalnyauntuk 2 angka jika pemasang memasang Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)maka dibagi Rp3.500,00 dibulatkan menjadi 3 RM maka 3 RM x 65 RM = 195RM bila ditukar dengan kurs mata uang Indonesia maka 195 RM xRp3.500,00 = Rp682.000,00 (enam ratus delapan pula dua ribu rupiah),sedangkan untuk 4 angka jika pemasang memasang Rp10.000,00tergantung dari hasil print nomornomor yang keluar pada hari itu dengan adamodel 3 tingkatannya

pemasang dengankurs mata uang 1 RM senilai Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)misalnya untuk 2 angka jika pemasang memasang Rp10.000,00 (sepuluhribu rupiah) maka dibagi Rp3.500,00 dibulatkan menjadi 3 RM maka 3 RM x65 RM = 195 RM bila ditukar dengan kurs mata uang Indonesia maka 195RM x Rp3.500,00 = Rp682.000,00 (enam ratus delapan pula dua ribu rupiah),sedangkan untuk 4 angka jika pemasang memasang Rp10.000,00tergantung dari hasil print nomornomor yang keluar pada hari itu dengan adamodel 3 tingkatannya

kurs mata uang 1 RM senilai Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah)misalnya untuk 2 angka jika pemasang memasang Rp10.000,00 (sepuluh riburupiah) maka dibagi Rp3.500,00 dibulatkan menjadi 3 RM maka 3 RM x 65 RM= 195 RM bila ditukar dengan curs mata uang Indonesia maka 195 RM xRp3.500,00 = Rp682.000,00 (enam ratus delapan pula dua ribu rupiah),sedangkan untuk 4 (empat) angka jika pemasang memasang Rp10.000,00tergantung dari hasil print nomornomor yang keluar pada hari itu dengan adamodel 3 (tiga) tingkatannya

OkaMahendra berjudul Harmonisasi Peraturan Perundangundangan, /exsupenor derogat legi inferion artinya peraturan perundangundanganyang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturanperundangundangan yang lebih rendah tingkatannya, kecuali apabilasubstansi peraturan perundangundangan lebih tinggi mengaturhalhal yang oleh undangundang ditetapkan menjadi wewenangperaturan perundangundangan tingkat lebih rendah.Bahwa asas lex superior derogat legi inferior yang artinyaperaturan yang lebih tinggi

Di samping itu, tata urutandi atas mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atauketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandungmaterl yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatuperaturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakahyang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturanserta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itumaterinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebihtlnggi.Melalui Sidang Tahunan MPR RI

Putusan Nomor 21 P/HUM/2019 43.Ad.mengandung konsekuensi bahwa suatu peraturanperundangundangan yang lebih rendah tingkatannya tidak bolehbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebihtinggi tingkatannya. Hal ini selaras dengan asas hukum /ex superiorderogat inferion (nukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yangtingkatannya di bawahnya).

Isi atau muatan peraturan perundangundangan yang lebih rendahtidak boleh menyimpangi atau berlentangan dengan peraturanperundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya.4. Suatu peraturan perundangundangan hanya dapat dicabut ataudiganti atau diubah dengan peraturan perundangundangan yanglebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.5.

Putusan Nomor 21 P/HUM/201945.46.47.48.perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau tingkattertinggi yaitu UUD. Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidakakan berarti.

Adagium hukumlex specialis derogat legi generali (ketentuan hukum yang bersifat khususmengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum) hanya berlakudalam hal kedua peraturan perundangundangan yang isinya bertentangantersebut sederajat tingkatannya dalam hierarki peraturan perundangundangan.

(ketentuan hukum ~~ yang tingkatannya lebih tinggimengesampingkan ketentuan hukum yang tingkatannya lebih rendah);RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAKSebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan uraianuraian atasalasanalasan untuk permohonan peninjauan kembali terhadap PutusanPengadilan Pajak tersebut di atas mengenai sengketa Pajak PertambahanNilai Masa Pajak September s.d.

(ketentuan hukum yang tingkatannyalebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yang tingkatannya lebihrendah);Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pajak secara jelas melanggarPasal 4 Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 dan Pasal 7 ayat (5) UndangUndang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan serta Penjelasannya.

Saat pemungutan PPN oleh KKKS sebagaimana ditetapkandalam Pasal 6 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan danbertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturanyang lebih tinggi tingkatannya yaitu Peraturan PemerintahNomor 143 Tahun 2000;c.

Jika tidakdemikian, maka pembuat undangundang (dalam arti peraturanperundangundangan) yang tingkatannya lebih rendah akan denganmudah mengabaikan atau menghindarkan berlakunya undangundangyang tingkatannya lebih tinggi secara efektif dengan cara membuatperaturan perundangundangan yang bertentangan dengannya.

Setelah kartu disusun selanjutnyakartu diturunkan dan diadu berdasarkan warna dan tingkatannya, setelah diadu yangkartunya yang dinyatakan menang adalah kartu yang warnanya paling tinggi/ hitam danpemain yang dinyatakan menang berhak mengambil uang yang telah dikumpulkan ataudipasang lalu yang menang tersebut mengocok kartu untuk permainan selanjutnya.Bahwa para terdakwa melakukan judi capca tersebut untuk mencari keuntungandan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan saat para terdakwa melakukan

Bahwa Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) PBR Pasal 27ayat 1 huruf b berbunyi: mengundurkan diri ataspermintaan sendiri secara tertulis yang disampaikankepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya", danayat 3 berbunyi: "Pergantian Antar Waktu (PAW) dapatdibahas dalam Rapat Pengurus Harian Dewan PimpinanPartai sesuai tingkatannya yang khusus diadakan untukitu".

internalpartai, dan semestinya diselesaikan di internal partai,sebagaimana UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi: "PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD danBahwa Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART) PBR Pasal 27ayat 1 huruf b berbunyi: mengundurkan diri ataspermintaan sendiri secara tertulis yang disampaikankepada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya

", danayat 3 berbunyi: "Pergantian Antar Waktu (PAW) dapatdibahas dalam Rapat Pengurus Harian Dewan PimpinanPartai sesuai tingkatannya yang khusus diadakan untukitu".

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan permohonanpeninjauan kembali didasarkan pada alasan hukum yang diatur dalam Pasal 67Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung juncto Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, dikarenakan terdapat 2(dua) putusan pengadilan yang sama tingkatannya terhadap pihakpihak yangsama, mengenai suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama namun telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, yaitu:2.1.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang tingkatannya sama denganPengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata mengulangi memeriksa perkarayang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat denganputusannya Nomor 219/Pdt.G/1995/PN Jkt.

Bahwa jelaslah kedua pengadilan yang sama tingkatannya telahmemberikan putusan bertentangan satu dengan yang lainnya. Hal iniseharusnya tidak akan terjadi: apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidakmemeriksa dan mengadili perkara ini;.

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dua putusan yangberbeda, apalagi bertentangan, apabila diajukan pada Pengadilan yangberbeda namun tingkatannya sama;13.Bahwa memang masih ada pihak yang tidak puas atas putusan yang telahberkekuatan hukum tetap dan karenanya mencoba untuk mengajukangugatan kembali, baik di Pengadilan Negeri yang sama atau di PengadilanHalaman 16 dari 24 hal. Put.

Nomor 56 PK/Pdt/201614.15.Negeri yang sama tingkatannya di wilayah hukum yang berbeda, sepertidalam perkara a quo;.Bahwa untuk mencegah terjadinya dua putusan yang berbeda padapengadilan yang sama atau sama tingkatannya, maka Mahkamah AgungRepublik Indonesia pada bulan September 2002 menerbitkan Surat EdaranNomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan denganAzas nebis in dem, yang isinya antara lain menyatakan:Agar azas "nebis in idem" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastianhukum

Setelah itu kartu semua pemain akan diaduHalaman 11 dari 23 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Jpasemua, kartu yang paling tinggi tingkatannya akan mendapat uangtaruhan yang ada di tengah, yaitu uang taruhan yang berasal dari parapeserta sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dari setiap pemain danBandar ditentukan sesuai dengan urutan para pemain, begituseterusnya permainanjudi cap satersebutdilakukan.Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas berhasil mengamankanbarang bukti berupa sebesar Rp.301.000

Setelah itu kartu semua pemain akan diadusemua, kartu yang paling tinggi tingkatannya akan mendapat uangtaruhan yang ada di tengah, yaitu uang taruhan yang berasal dari parapeserta sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dari setiap pemain danBandar ditentukan sesuai dengan urutan pemain, begitu seterusnyapermainanjudi cap satersebutdilakukan.Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas berhasil mengamankanbarang bukti berupa sebesar Rp.301.000, (tiga ratus seribu rupiah), 1(satu) set kartu remi warna

Setelah itu kartu semua pemain akan diadusemua, kartu yang paling tinggi tingkatannya akan mendapat uangtaruhan yang ada di tengah, yaitu uang taruhan yang berasal dari parapeserta sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) dari setiap pemain danBandar ditentukan sesuai dengan urutan pemain, begitu seterusnyapermainanjudi cap satersebutdilakukan.

Setelah itu kartu semuapemain akan diadu semua, kartu yang paling tinggi tingkatannya akanmendapat uang taruhan yang ada di tengah, yaitu uang taruhan yangberasal dari para peserta sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) darisetiap pemain dan Bandar ditentukan sesuai dengan urutan pemain,begitu seterusnya permainanjudi cap satersebutdilakukan;7. Bahwamaskuddantujuanterdakwa . SUHAJI Bin SUPAAT, terdakwall AHMAD RISAMIN Bin ROHMAT, terdakwa Ill KASTURI BinKARMAIN (Alm), terdakwa IV.

bawah milik masingmasing pemain lain, sehinggamasingmasing sususan yang lebih bagus sesuai tingkatan dianggapmenang dan mendapat bayaran uang pemain yang kartunya kalah bagusdan sebaliknya pemain pemilik kartu yang paling rendah membayar kepadapemain kartu yang susunannya kartu lebih bagus dan pemain yang kartususunannya paling rendah/jelek membayar lebih dari satu pemain sebaliknyapemain yang kartu sususannya bagus bisa mendapat bayaran uang lebihdari satu pemain.Bahwa sususan kartu sesuai dengan tingkatannya

Terakhir istilan CAPSA jika tiga belas kartu berurutan angkanyawalaupun gambarnya tidak sama ini adalah pemenang utama, jadiintinya jenis kartu MBO kala dengan WAN, WAN kalah dengan TWOdan seterusnya sesuai dengan tingkatannya.

Terakhir istilah CAPSA jika tiga belas kartu berurutan angkanyawalaupun gambarnya tidak sama ini adalah pemenang utama, jadiintinya jenis kartu MBO kala dengan WAN, WAN kalah dengan TWOdan seterusnya sesuai dengan tingkatannya;Bahwa taruhan uang dalam permainan judi CAPSA yang dilakukan oleh paraTerdakwa, dalam sekali permainan yang kalah membayar 1 (satu) lembarsobekan kartu remi (kecil) senilai Ro. 2.000, (dua ribu rupiah) dan apabilasatu. orang dapat memenangkan tiga tingkatan kartu semua akanmendapatkan

Adagiumhukum lex specialis derogat legi generali (ketentuan hukum yang bersifatkhusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum) hanya berlakudalam hal kedua peraturan perundangundangan yang isinya bertentangantersebut sederajat tingkatannya dalam hierarki peraturan perundangundangan.Peraturan Pemerintah jelas sekali merupakan peraturan perundangundanganyang jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan Peraturan Menteri.Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan

Putusan Nomor 409 B/PK/PJK/201222sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebihtinggi.Dengan demikian, Peraturan Pemerintah jelas sekali merupakan peraturanperundangundangan yang jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan denganPeraturan Menteri.

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dalam perkara a quo seharusnya Majelis Hakim PengadilanPajak menerapkan adagium hukum lex superior derogat legi inferior (ketentuanhukum yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan ketentuan hukum yangtingkatannya lebih rendah);12 Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pajak secara jelas melanggar Pasal 4Ketetapan MPR No.

Saat pemungutan PPN oleh KKKS sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan ketentuanyang diatur dalam Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya yaituPeraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000.c.

Jika tidak demikian, maka pembuat undangundang (dalam arti peraturan perundangundangan) yang tingkatannya lebihrendah akan dengan mudah mengabaikan atau menghindarkan berlakunyaundangundang yang tingkatannya lebih tinggi secara efektif dengan caramembuat peraturan perundangundangan yang bertentangan dengannya.

Partai yang dipilih secara langsungdalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukan melalui Rapat PlenoDewan Pengurus Partai berdasarkan alasanalasan yang kuat secara organisatoris dan/atauatas usulan Dewan Mustasyar ;Pemberhentian secara tetap atau permanen Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi partai hanya dapat dilakukanmelalui forum permusyawaratan tertinggi luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggikhusus sesuai tingkatannya

dipilih secaralangsung dalamforum permusywaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan diterima olehRapat Pleno Dewan Pengurus Partai, maka kepada yang bersangkutan dikembalikan kepadaposisi semula dan dipulihkan nama baiknya ;Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara llangsungdalam forumpermusyawaratan tertinggi partrai yang telah diberhentikan diterima oleh forumpermusyawaratan tertinggi partai luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khususpartai sesuai tingkatannya

Apabila pembelaan diri Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsungdalam forum permusyawaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan ditolak oleh forumpermusyawaratan tertinggi partai luar biasa atau forum permusyawaratan tertinggi khususpartai sesuai tingkatannya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;(11).

Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang dipilih secara langsung dalam forumpermusyawaratan tertinggi partai yang telah diberhentikan tidak menggunakan hak untukmelakukan pembelaan diri dalam oleh forum permusyawaratan tertinggi partai luar biasa atauforum permusyawaratan tertinggi khusus partai sesuai tingkatannya, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusan pemberhentiannya ;(13).

positapositanya ;Bahwa soal dan dasar yang sekaligus menjadi feitelijk ground dari perlawanan,bantahan dan gugatan para Termohon Peninjauan Kembali tersebut adalahperjanjian kredit yang dilakukan antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan para Termohon Peninjauan Kembali dan berujung pada eksekusi haktanggungan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terhadap hartamilik para Termohon Peninjauan Kembali yang menjadi obyek jaminan yangtelah dibebani dengan hak tanggungan ;Oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya

Bahwa putusan yang diambil dan diputuskan oleh pengadilan yang sama atausama tingkatannya yang saling bertentangan tersebut dapat PemohonPeninjauan Kembali bedakan dalam dua kategori, yaitu :Putusan yang saling bertentangan yang dijatuhkan oleh pengadilan yangsama atau sama tingkatannya ;Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.184/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST.bertentangan denganNo. 22/Pdt.Plw/2006/PN.Jkt.Pst No.106/PDT.G/2007/PN.JKT.PSTPengadilan yang sama tingkatannya : No.184/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pstbertentangan

Dengan demikian Pemerintah Daerah Tingkat II tidakdibenarkan lagi ikut mengelola dengan alasan :1 Tanah Pangonan Desa sejak dahulu adalah merupakan KekayaanDesa ;2 Hasil dari Tanah Pangonan tersebut sepenuhnya menjadi HakPemerintah Desa sebagai sumber pendapatannya ;d Bahwa di dalam hierarkhi perundangundangan yang berlaku bahwa Putusanyang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat dipengaruhi oleh PeraturanPerundangundangan yang lebih rendah tingkatannya, apalagi denganKeputusan Tergugat yang dengan

Oleh karena itu Keputusan yang lebih rendah tingkatannya tidakbiasa mendaulati putusan yang sifatnya lebih tertinggi ;Bahwa, dari uraian tersebut diatas pada angka 7, gugatan Para Penggugat adalahtelah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakanKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku ;

Pelalawan untuk bermain judi jenis Joker karo; Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.30 wib datang terdakwa JULIUSDANIEL PASARIBU ke warung tersebut dan langsung bergabung dengansaksi bersama terdakwa FOKUMORO MANURUNG dan terdakwa HAKIMuntuk bermain judi jenis Joker Karo dengan taruhan uang dasar Rp. 1.000,sampai dengan ada tingkatannya yakni sejumlah sampai dengan Rp.5.000, dan alat yang saksi gunakan adalah beberapa kartu remi; Bahwa pada saat sedang bermain judi, saksi terlebin dahulu melihat

Pelalawan untuk bermain judi jenis Joker karo;Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.30 wib datang terdakwa JULIUSDANIEL PASARIBU ke warung tersebut dan langsung bergabung denganterdakwa bersama terdakwa HAKIM dan saksi MENARA PAK PAHAN untukbermain judi jenis Joker Karo dengan taruhan uang dasar Rp. 1.000,sampai dengan ada tingkatannya yakni sejumlah sampai dengan Rp.5.000, dan alat yang terdakwa gunakan adalah beberapa kartu remi;Bahwa pada saat sedang bermain judi, datang 3 orang laki laki yangberpakaian

Pelalawan untuk bermain judi jenis Jokerkaro;Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 07.30 wib datang terdakwa JULIUSDANIEL PASARIBU ke warung tersebut dan langsung bergabung denganterdakwa bersama terdakwa FOKUMORO MANURUNG dan saksiMENARA PAK PAHAN untuk bermain judi jenis Joker Karo dengan taruhanuang dasar Rp. 1.000, sampai dengan ada tingkatannya yakni sejumlahsampai dengan Rp. 5.000, dan alat yang terdakwa gunakan adalahbeberapa kartu remi;Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 143/Pid.B/2019/PN PlwBahwa

Pelalawan untuk bermainjudi jenis Joker karo, Kemudian pada pagi harinya sekira pukul 07.30 wibdatang terdakwa JULIUS DANIEL PASARIBU ke warung tersebut danlangsung bergabung dengan terdakwa HAKIM bersama terdakwaFOKUMORO MANURUNG dan saksi MENARA PAK PAHAN untuk bermainjudi jenis Joker Karo dengan taruhan uang dasar Rp1.000,00 sampaidengan ada tingkatannya yakni sejumlah sampai dengan Rp5.000,00 ; Bahwa pada saat sedang bermain judi, datang 3 orang laki laki yangberpakaian preman dan mengatakan

Pelalawan untuk bermain judi jenis Joker karo, kemudian pada pagiharinya sekira pukul 07.30 wib datang terdakwa JULIUS DANIEL PASARIBU kewarung tersebut dan langsung bergabung dengan terdakwa HAKIM bersamaterdakwa FOKUMORO MANURUNG dan saksi MENARA PAK PAHAN untukbermain judi jenis Joker Karo dengan taruhan uang dasar Rp1.000,00 sampaidengan ada tingkatannya yakni sejumlah sampai dengan Rp5.000,00 denganmenggunakan alat bantu yakni berupa kartu remi yang berjumlah 48 lembar;Menimbang, bahwa terdakwa

(ketentuan hukum yang tingkatannya lebih tinggimengesampingkan ketentuan hukum yang tingkatannya lebih rendah);RINGKASAN LATAR BELAKANG SENGKETA PAJAK9.

Peraturan Daerah.(4) Jenis peraturan perundangundangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebihtinggi.Dengan demikian, Peraturan Pemerintah jelas sekali merupakan peraturanperundangundangan yang jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan denganPeraturan Menteri.

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum dan peraturanperundangundangan yang berlaku, dalam perkara a quo seharusnya MajelisHakim Pengadilan Pajak menerapkan adagium hukum /ex superior derogat legiinferior (ketentuan hukum yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkanketentuan hukum yang tingkatannya lebih rendah);Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Pajak secara jelas melanggar Pasal 4Ketetapan MPR No.

Saat pemungutan PPN oleh KKKS sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6ayat (1) tidak dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan yangdiatur dalam Peraturan yang lebih tinggi tingkatannya yaitu PeraturanPemerintah Nomor 143 Tahun 2000.c.

Jikatidak demikian, maka pembuat undangundang (dalam arti peraturan perundangundangan) yang tingkatannya lebih rendah akan dengan mudah mengabaikan ataumenghindarkan berlakunya undangundang yang tingkatannya lebih tinggi secaraefektif dengan cara membuat peraturan perundangundangan yang bertentangandengannya. Asas hukum lex superior derogat legi inferiori?

Tahun 2003Ketenagakerjaan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUUXV/2017 tanggal 14 Desember 2017, sehingga tidak sah dan batal demihukum;dengan Undang Undang RI Nomor tentangMenghukum Tergugat untuk kembali mempekerjakan Para Penggugatsaudara Johanna Pieternella Siauta dan saudara Paulinus Lodar sesuaidengan jabatannya atau jabatan lain yang setara tingkatannya pada saatsebelum dilakukan skorsing (pemberhetian sementara) dan pemutusanhubungan kerja;Menghukum Tergugat untuk membayar uang

Memerintahkan Tergugat memanggil Para Penggugat untuk bekerjakembali di perusahaan Tergugat pada tempat dan jabatannya semulaatau jabatan lain yang setara tingkatannya, paling lambat 14 (empatbelas) hari setelah putusan perkara a quo dibacakan;6.