Ditemukan 1505 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : walfare welmar weflar welkar welfan welfaret walfared welfrey wallfare walpare
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 27-02-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID/2017/PT.SMR
Tanggal 27 Februari 2017 — Nama Lengkap : NOVITIO PRAHMANA Bin SAIPUL Tempat Lahir : Teluk Bayur Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun/11Mei 1992 Jenis Kelamin : Laki-Laki Kebangsaan : Indonesia / Bugis Makassar Tempat Tinggal : Kampung Labuan Kelambu RT.01 Kecamatan Biduk-biduk Kabupaten Berau Agama : Islam Pekerjaan : Nelayan Pendidikan : SMP Tamat
24 — 14
  • terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali merekaterdakwa akan mengulangi perobuatannya dan anggota masyarakat lainnyaakan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan merekaterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukumpidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindaungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnyamenciptakan kesejahteraan masyarkat (social welfare
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 08-06-2012 — Putus : 12-07-2012 — Upload : 03-12-2012
Putusan PN WAINGAPU Nomor 79/PID.B/2012/PN.WNP
Tanggal 12 Juli 2012 — - PAULUS NGONGO alias MAPAGO alias PAULUS
23 — 13
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasidan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan yaitu;=" Keseimbangan antara kepentingan masayarat (umum) dan kepentingan indifidu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence;" Keseimbangan antara pidana yang beroremtasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (korban);*" Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum
Register : 29-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 276/Pid.B/2018/PN Tgt
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
USMAN KELANA Als TOKEK Bin JOHAN
66 — 16
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN LHOK SUKON Pidana Umum Lalu Lintas
Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN LHOK SUKON Nomor -130/Pid.B/2018/PN-LSK
Tanggal 16 Agustus 2018 — -Muhibbullah Bin Jailani
114 — 19
  • Untuk mencapai hal tersebut menurut Prof.Barda Nawawi Arif, Hakim harus memperhatikan ide dasar system pemidanaanantara lain: Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat umum dankepentingan pribadi; Keseimbangan antara social welfare (kesejahteraan masyarakat) dengansocial defence (perlidungan masyarakat) ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan Victim (korban); Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang bahwa sesuai dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/TUN/2009
Tanggal 15 Desember 2009 — A. MAPPASERE, S.Pd., MUH. SYAKIR, dkk. vs. BUPATI BONE,
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada berpegang teguh kepada ketentuanhukum atau kewenangan yang sah untuk turut campur dalamkegiatan sosial guna melaksanakan tugastugas menyelenggarakan kepentingan umum ;Bahwa Freies Ermessen diberikan kepada Pemerintah mengingatfungsi Pemerintah atau Administrasi Negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum yang berbeda fungsi dengan Kehakimanuntuk menyelesaikan sengketa antara penduduk, meskipunpemberian Freies Ermessen Pemerintah atau Administrasi Negaramerupakan konsekuensi dari konsep welfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum
Register : 07-11-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 189/Pid.B/2019/PN Tgt
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ANDRIS BUDIANTO, S.H.,M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD RUSDI Bin ACHMAD ZAIS
82 — 13
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 31-01-2019 — Putus : 26-02-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 130/PID.SUS/2019/PT MDN
Tanggal 26 Februari 2019 — RAHMAD RIDWAN RAMBE ALIAS UCOK
27 — 20
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapybagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs YAYASAN PENDIDIKAN ASIAN PASIFIK
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Koreksi biaya usahaBahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi biaya usahasebesar Rp1.296.371.154,00 dengan penjelasan sebagai berikut:1)Biaya RefreshmentBiaya refreshment sebesar Rp32.115.063,00 merupakanpemberian dalam bentuk natura;Biaya Others (Staff Welfare)Biaya Others (Staff Welfare) sebesar Rp5.400 dikoreksi karenatidak terdapat dokumen pendukung;Biaya PenyusutanBahwa koreksi biaya penyusutan sebesar Rp1.146.506.491,00didasarkan atas perhitungan kembali biaya penyusutan olehPemohon
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Pencurian
Putus : 23-01-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 356/Pid.B/2013/PN.Cms
Tanggal 23 Januari 2014 — - JUNAEDI ALIS JULIYONO BIN SUNANTO
39 — 7
  • perbuatannya itu berupa saksi pidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukm dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalampasal 5 ayat 1 Undangundang No.48 tahun 2009, sebagai ideide dasaratau landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaanyang harus diperhatikan, yaitu: Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu; Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum
Register : 30-08-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 148/Pid.B/2019/PN Tgt
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
AYU WAHYUNI WAHAB,SH
Terdakwa:
M. YUSUF Als RONI Bin UNDING
27 — 4
  • dihukumsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajidb menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu:1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganindividu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-10-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 947/PID.SUS/2018/PT MDN
Tanggal 16 Januari 2019 — BUKHORI NASUTION ALS BORI
18 — 9
  • efek jera kepadaterdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkanshock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkinsekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakatlainnya akan mencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukanterdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana)yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-01-2021 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 106/Pid.Sus/2021/PT MDN
Tanggal 25 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terbanding/Terdakwa : SUPARNO Alias ACIN
49 — 22
  • efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwaakan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwasehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yangmempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindunganmasyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Penipuan
Register : 11-09-2012 — Putus : 03-10-2012 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 317/Pid.B/2012/PN.Yk
Tanggal 3 Oktober 2012 —
25 — 5
  • perbuatannya tersebut berupa sanksi pidana;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa ,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan 18filosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu;1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2) Keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-05-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 48/PID.B/2014/PN.WGP
Tanggal 7 Juli 2014 — - DOMINGGUS KABUBU MANANG alias MAHARI
45 — 17
  • Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motifasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan yaitu : 22220 20m nnn nnn nnn nnn noe nnn noe nnn oe nnn enn cen nee= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim
Pengadilan PN BONDOWOSO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 29-10-2013 — Upload : 09-12-2013
Putusan PN BONDOWOSO Nomor 207/PID.B/2013/PN.BDW
Tanggal 29 Oktober 2013 — SUYITNO Bin ATUN
94 — 10
  • Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai ideide dasar/landasan filosofis,rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu,keseimbangan antara social welfare
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Umum
Register : 20-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 211/Pid.B/2017/PN Gin
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
KUSUMA WARDANI RAHARJO,SH.
Terdakwa:
NI KADEK DARMINI
78 — 38
  • Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 24-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot
Tanggal 24 Mei 2021 — - Mopriadi bin Muslim
75 — 62
  • Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno J.
    Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Murdian, S.H.Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN KotPanitera Pengganti,Tetti Herawaty Saragih, S.H.Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot
Pengadilan PN KOTA AGUNG Pidana Khusus
Register : 23-04-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN Kot
Tanggal 17 Juni 2021 — - Terdakwa
70 — 47
  • ., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.dan Murdian, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JonterSihombing, ST., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri KotaAgung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tidak dihadiriPenasihat Hukumnya.Hakim Anggota Hakim KetuaBicterzon Welfare Hutapea, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED;
98 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pengobatan tersebut diberikan dalambentuk uang kepada para pegawai sehingga Peneliti tetapmempertahankan koreksi Pemeriksa bahwa atas biaya tersebutmerupakan pemberian dalam bentuk natura;Biaya welf spectacles sebesar Rp1.000.000,00bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanbuktipendukung bahwa kacamata tersebut diberikan dalam bentukutang kepada para pegawai sehingga Peneliti tetapmempertahankan koreksi Pemeriksa bahwa atas biaya tersebutmerupakan pemberian dalam bentuk natura;Biaya employee's welfare
    Sehingga seharusnya koreksi ini dibatalkan;e Welfare Medical dan SpectaclesHalaman 20 dari 61 halaman.
    Putusan Nomor 191/B/PK/PJK/2017bahwa biaya ini merupakan biaya pengobatan dan kacamata parakaryawan yang PPh Pasal 21nya telah Pemohon Banding potong,sehingga sesuai prinsip deductibility and taxability, biaya ini sudahseharusnya dapat diperlakukan sebagai pengurang penghasilan.Sehingga seharusnya koreksi ini dibatalkan;e Employee Welfare Benefitbahwa biaya ini merupakan biaya yang berhubungandengan kegiatanusaha menagih dan memelihara penghasilan.
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 27-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Dum
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare