Ditemukan 3463 data
MARYAM MARYANA
27 — 0
NIK, tanggal lahir 01 Mei 2008;
- Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perbaikan data pada KIS Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam point 2, pada Kantor Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3213090804060717, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang pada tanggal 02 Juni 2014;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini
1.SAFRI ABDUL MUIN, SH
2.Dedy Santosa, SH
Terdakwa:
ILHAM ABDU RAJAK, S.Hut
134 — 43
untukmenjawab pertanyaan tersebut diatas ;woeeeee === Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan yaitu dari keterangan saksi Jahara Faturahman Alias Ala dan saksiRakib Yahya bahwa pada saat muncul tandatanda merah dalam penginputandari Form C1 ke DAA1 Terdakwa tetap memerintahkan untuk melanjutkanpenginputan ke Form DAA1 tersebut dengan mengatakan jika kesalahantersebut nanti akan diperbaiki, dinubungkan dengan keterangan Terdakwa yangintinya membenarkan telah melakukan perubahan/perbaikan
data pada FormDAA1 tersebut meskipun berdasarkan keterangannya jika perbaikan dilakukantanpa merubah angka perolehan suara partai maupun Caleg, dihubungkandengan fakta hukum bahwa Terdakwa dengan dibantu sekretaris PPKmencetak Form DAA1 dan setelah Terdakwa menandatanganinya kemudianmenyodorkan kepada anggota PPK lainnya untuk menandatanganinya padahaldata pada Form DAA1 tersebut masih banyak terdapat kesalahan, Form DAA1 tersebut juga tanpa ditandatangani oleh saksisaksi partai politik, serta faktahukum
26 — 13
Bahwa dalam akta kelahiran Arya Danendra Mahardikatercatat lahir di Madiun tanggal 29 Juli 2014, oleh karena itu harusdilakukan perbaikan data kependudukan sesuai dengan tangalkelahiran tersebut dalam angka 7.1;7.3. Bahwa oleh karena itu mohon Yang Mulia Majelis Hakimmemerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan permohonanperbaikan atka kelahiran dimaksud, dari anggal 29 Juli 2014menjadi tanggal 04 Juni 2013;8.
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tarring dengan kode Kohir Nomor 307;Dari surat laporan perbaikan data yan dibuat oleh KepalaPendataan dan Penelitian, tanggal 23 Pebruari 1994. BahwaNomor 65. C pada bagian pojok kiri atas terdapat nama IntjeKumala dijual kepada Sitti Rabina Dg.Tarring pada tanggal 4April 1956 Kohir 307 C.I pada Nomor 1 dan Nomor 4 menurutsurat bukti P.10;Pada surat bukti P.11 halaman 2 tertera gambar LompoKulumang dan pada halaman 4 tertulis Persil Nomor I.D.IV,Kohir 307 C.I dibuatoleh BPN.
79 — 15
Bahwa tahun 2010, Turut Tergugat I perah menerima permohonan pemekaranwilayah terhadap Hak Milik No.900/Kecamatan Sukasari dan sehubungan denganpermohonan tersebut dalam buku tanah Hak Milik No.900/Kecamatan Sukasaritersebut pernah dicatatkan perbaikan data karena pemekaran wilayah menjadikelurahan Sukagalih, namun pencatatan permohonan pemekaran wilayah tersebutkemudian tidak dilanjutkan dan dalam buku tanahnya tersebut telah dicoret dandibatalkan berdasarkan hasil pengecekan tidak sesuai dengan
107 — 46
Pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi hanya dapatdilaksanakan jika : a) secara nyata telah ditemukan adanya kekeliruan, ;b) upaya perbaikan data administrasi tidak memungkinkan dilaksanakan dan;c) tidak ada sengketa antara dua pihak atau lebih baik terhadap sertipikat maupunterhadap tanah. ; 10.
61 — 39
isinyamemohon bantuan kepada Bank BRI Cabang Kotabumi untukmenyalurkan dana Tunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru triwulan Ilsebesar Rp. 16.802.061.925, dari Rekening Dana Penampungsementara atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara keRekening Guruguru yang menerima, untuk Guruguru sebanyak 2.386Orang sesuai dengan bukti daftar Nama penerima pembanyarantunjangan Profesi melalui dana transfer jenjang pendidikan dasarKabupaten Lampung Utara TA 2012 untuk Bulan April Mei 2012, akantetapi ada perbaikan
data dari Dinas Pendidikan Kab.
ANDRI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.UMAR FARUK
2.DICKY SAPUTRA
3.PUJI SUMARSONO
4.APRIJON
5.A. KHALIL
6.TITA OCTAVIA CAHYA RAHAYU
7.MASDUKI KHAMDAN MUCHAMAD
87 — 75
Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 008/PP.05.1-BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor: 009/PP.05.1-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023;
- 10 (sepuluh) lembar fotokopi legalisir Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor: 0041/HL.01.00/K/12/2023 tanggal 7 Desember 2023 hal Saran Perbaikan
Data DPT Tidak Sesuai Wilayah Kerja;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Panita Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor: 092/PP.05.01-SD/078/2023 tanggal 20 Desember 2023 perihal Balasan Surat Saran Perbaikan Data DPT Tidak Sesuai Wilayah Kerja Dari Panwaslu KL;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Panitia Pemilihan Luar Negeri Kuala Lumpur Nomor: 055/PP.05.1-SD/078/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 perihal Permohonan Mendapatkan Data PMI Terkini (Mei-Oktober 2023) Dari
27 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesual respons penolakan danHalaman 33 dari 48 Halaman. Putusan Nomor 1052/B/PK/PJK/2017mengirimkan kembali data PIB yang telahdiperbaiki;7.3.
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan dan mengirimkankembali data PIB yang telah diperbaiki;Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian;7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau ketentuanlarangan
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan danmengirinkan kembali data PIB yangtelah diperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukanHalaman 30 dari 45 halaman. Putusan Nomor 727/B/PK/PJK/2017penelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian.7.3.1.
30 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan dan mengirimkankembali data PIB yang telah diperbaiki;Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian;7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau ketentuanlarangan
41 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesual respons penolakan dan mengirimkankembali data PIB yang telah diperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuan larangan/pembatasan kepada Pejabat yang menanganipenelitian barang larangan/pembatasan untukdilakukan penelitian.7.3.1.
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPJK memiliki Nomor Pokok PPJK (NP PPJkK); dank. jumlah jaminan yang dipertaruhkan oleh PPJK.7.2.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksudpada butir 7.1. tidak sesuai:7.2.1.SKP mengirim respons penolakan.7.2.2.Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembali dataPIB yang telah diperbaiki.7.3.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksudpada butir 7.1. telah sesuai, SKP meneruskan data PIByang memerlukan penelitian lebih lanjut terkait denganketentuan
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIBsesuai respons penolakan danmengirimkan kembali data PIB yang telahdiperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukanpenelitian lebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian baranglarangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian.7.3.1.
30 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki.7.3.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimana dimaksudpada butir 7.1. telah sesuai, SKP meneruskan dataPIB yang memerlukan penelitian lebih lanjut terkaitdengan ketentuan larangan/pembatasan kepadaPejabat yang menangani' penelitian baranglarangan/pembatasan untuk dilakukan penelitian.7.3.1.
39 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki;Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian;7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau ketentuanlarangan
55 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Importir melakukan perbaikan data PIB sesuairespons penolakan dan mengirimkan kembalidata PIB yang telah diperbaiki.Dalam hal pengisian data PIB sebagaimanadimaksud pada butir 7.1. telah sesuai, SKPmeneruskan data PIB yang memerlukan penelitianlebih lanjut terkait dengan ketentuanlarangan/pembatasan kepada Pejabat yangmenangani penelitian barang larangan/pembatasanuntuk dilakukan penelitian.7.3.1.Dalam hal hasil penelitian menunjukkanbarang impor tidak terkena ketentuanlarangan/pembatasan atau ketentuanlarangan
IR. RUDY DERMAWAN
Termohon:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
3.KETUA SATUAN KERJA PEMBANGUNAN JALAN TOL SERPONG BALARAJA
438 — 1459
Hasil Pengumuman dan Verifikasi/Perbaikan Data Inventarisasi danIdentifikasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan serta PemanfaatanTanah;d. Menetapkan Penilai sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;e. Mengumumkan Penilai yang teah ditetapkan;f. Menyerahkan Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan serta Pemanfaatan Tanah kepada Kantor JasaPenilai Publik (KJPP);Halaman 21 dari 36 Putusan No.921/Pat.P/2019/PN Tng.8.10.11.g.
91 — 49
Bukti T.IlIntv 152012 perihal Perbaikan Data Fisik, yang ditujukankepada PT. Gowa Makassar Tourism Development,:Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima BerkasPermohonan : 19590/2013, tanggal 15 Mei 2013;:Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi SulawesiSelatan Nomor: 1545/60073/VII/2013, tanggal 31 Juli2013 perihal Permohonan penjelasan Sertipikat HakGuna Bangunan PT.