selaku kuasa hukum/mewakili konsumen ) beracara diPengadilan Negeri sehingga gugatan yang diajukan dalam perkara ini harus dinyatakantidak dapat diterima dikarenakan bukan advokat yangpunya kewenangan mewakili klien dalam beracara di muka Pengadilan.11d YLKI Gorontalo tidak dapat menggunakan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sebagai dasar untuk bertindak selaku Advokat/mewakiliuntuk beracara di Pengadilan dalam kapasitas sebagai penerima kuasa dari klien;Bahwa apabila ada kebijakan

publik yang merugikan konsumen dan perlu advokasimelalui prosedur litigasi, maka pihak YLKI dapat dan seharusnya bertindak untukdirinya sendiri, sejauh YLKI yang bersangkutan sudah merupakan badan hukum sertamemenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan danperundangundangan.Berkenaan dengan hal tersebut diatas, peraturan dan perundangundangan yang adaberkaitan dengan keberadaan YLKI serta Perlindungan Konsumen yaitu UU No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan

NELSON A.PPANJAITAN, SH ;Advokat atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) beralamat diJl.Ringroad Utara No.5.B, Rt/Rw : 02/55 Gandok, Condongcatur,Sleman, Yogyakarta ; someweenneae Pengadilan Negeri tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NegeriYogyakarta tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini Nomor : 54 / Pid.Sus/ 2014 / PN Yk.tertanggal : 11 Februari 2014 Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara danSurat

SALINANPUTUS ANNomor 0061/Pdt.G/2015/PA.Ska.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara perdata tingkatpertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,beralamat di Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini memberikan kuasakepada Algqaf Hudaya, SH. dan Sri Sujiyanto, SH. adalah keduaAdvokat pada Majelis Hukum, HAM dan Kajian Kebijakan

Publik di Jl.Teungku Umur No. 5 Surakarta, selanjutnya disebut Penggugat;MELAWANTERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempattinggal semula di Kabupaten Sukoharjo, sekarang di Kota Surakarta,selanjutnya disebut "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar Pihak Penggugat dan Tergugat/kuasa masingmasing sertaSaksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya yangtertanggal 20 Januari 2015 yang terdaftar

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejaktanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;Terdakwa didampingi olen Penasihat Hukum yang ada pada Pos BantuanHukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkalpinang Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung (PDKP BABEL), yangditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Pgp., tanggal 29Juli 2019;Halaman 1 dari 28, Putusan Pidana Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Pgp.Pengadilan Negeri tersebut

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, proseduratau tahapantahapan dalam pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsiadalah sebagai berikut:Pasal 30:(1) Syarat syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi:a. warga negara Indonesia;b. memiliki integritas dan tidak tercela;c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan InformasiPublik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan

publik;e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publikapabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi;g. bersedia bekerja penuh waktu;h. berusia sekurangkurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun; dani. sehat jiwa dan raga;Halaman 73 Putusan Nomor 31/G/2020/PTUN.PLG(2) Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintahsecara terbuka, jujur, dan objektif;(3) Daftar calon anggota Komisi Informasi wajib diumumkan

lampirannya, prosedur atauHalaman 74 Putusan Nomor 31/G/2020/PTUN.PLGtahapantahapan dalam pengangkatan anggota Komisi Informasi Provinsiadalah sebagai berikut:Pasal 9Persyaratan untuk menjadi Calon Anggota Komisi Informasi:a.b.Warga Negara Indonesia.Memiliki integritas dan tidak tercela.Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancamdengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan informasipublik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan

publik;Memiliki pengalaman dalam aktivitas badan public;Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam badan publikapabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsidan/atau KomisiInformasi Kabupaten/Kota;Bersedia bekerja penuh waktu;.

Bahwa atas uraian di atas, PARA TERGUGAT adalah pemegangwewenang dalam hal pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik.Hal tersebut tercantum pada Pasal 10 huruf a dan b UU 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara yang berbuny!

:Pegawal ASN berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b.pelayan publik; Dengan demikian PARA TERGUGAT adalah pihak yang tepat untuk dijadikanpihakpihak dalam gugatan a quo sehingga majelis hakim patut untukmenerimanya.Halaman 5 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2020/PN Jkt. SelDASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN10.

Sebab:Alasan dan/atau tujuan secara detail penggunaan informasi1) secara umum, reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelolapemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkanHalaman 17 dari 40 Halaman, Putusan Nomor 4/G/K1/2021/PTUN.SRG3)adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalamproses terjadinya kebijakan publik.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).C. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.000.000, (Empat Juta Rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusiatas nama AL ERMON.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).C. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan sertabercap stempel Pusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).C. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten.

ACHMADZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempel Pusat KajianKonstitusi dan Kebijakan Publik ( PK3P ).c.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten.

ACHMAD ZULFAHMI bertandatangan serta bercap stempelPusat Kajian Konstitusi dan Kebijakan Publik (PK3P).c.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari Bendaharawan566).a.DPRD Kabupaten.

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di Jalan StaniaNo.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang BangkaBelitung, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Maret 2019;halaman 1 dari 27 Putusan nomor 29/Pid.Sus/2019/PN MtkPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan

BUDI WANDANI,S.H.kesemuanya adalah pembela Umum pada kantor Lembaga BantuanHukum & Studi Kebijakan Publik (LKHB SIKAP) JI.

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Maret 2019:Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 27 Putusan nomor 30/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim

Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian WilayahPerkotaan Prambon Tahun 20192039;Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019, tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian WilayahPerkotaan Balongbendo Tahun 20192039;Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019, tentangRencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian WilayahPerkotaan Wonoayu Tahun 20192039;pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:PUSAT STUDI KEBIJAKAN

PUBLIK DAN ADVOKASI SIDOARJO(PUSAKA SIDOARJO), tempat kedudukan di Kantor Hukum danMediator Irsyad Center Jalan Brigjen Katamso V/74 RT 002 RW 001Desa Janti, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yangdiwakili oleh Fatihul Faizun, S.Sos., jabatan Ketua;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Lawan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 05 Tahun 2019,tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan ZonasiBagian Wilayah Perkotaan Balongbendo Tahun 20192039;Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 06 Tahun 2019,tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan ZonasiBagian Wilayah Perkotaan Wonoayu Tahun 20192039;Sebab Pemohon yang mengaku sebagai perkumpulan yaitu sebagaiKetua Pusat Studi Kebijakan Publik Dan Advokasi Sidoarjo (PusakaSidoarjo) yang memiliki legal standing sesuai Anggaran Dasarnyaadalah

untuk membayarbiaya perkara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor01 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari PemohonPUSAT STUDI KEBIJAKAN

PUBLIK DAN ADVOKASI SIDOARJO(PUSAKA SIDOARJO) tersebut;Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah):Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr.

;Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompokkelompok strategis dalam prosespengambilan dan pengawasan kebijakan publik. ;Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitra jaringandalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantau penegakan hukum. ;Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik danbirokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi. ;Hal. 11 dari 159 Hal.

Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari Undangundang tentangKeterbukaan Informasi Publik itu sangat jelas tertuang :Pasal 3:UndangUndang ini bertujuan untuk :a Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusanpublik;b Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan

pengelolaan Badan Publik yang baik;d Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, yaitu. yangtransparan, efektif dan efesien, akuntable serta dapatdipertang gungjawabkan;e Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hiduporang banyak.

Sedangkan dalam konteks pemilu, perbuatan hukumsemacam ini juga dinilai melanggar prinsip netralitas public service;Menimbang, bahwa seorang pejabat negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil negara, anggota TNI / Polri dan Kepala Desa atau sebutan lain /Lurah dalam melaksanakan kebijakan publik, programprogram pemerintah daninstansi serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam setiapkontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres harus menjaga netralitas, maka beberapa hakyang dimiliki oleh masyarakat

Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juli 2021sampai dengan tanggal 05 September 2021;Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : DwiHarjanto, SH, dari Majelis Hukum HAM & Kajian Kebijakan Publik PDM KotaSurakarta, Jalan Teuku Umar No.5 Keprabon, Surakarta, beralamat di POSBAKUM Pengadilan Negeri Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususTanggal 22 Juni 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:1.

,kesemuanya adalahadvokat dan/atauPembela umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum& Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) yang beralamatdi Jalan Anggajaya , Brojodento No 294 Gejayan,Desa/ Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok,Kabupaten Sleman, Yogyakarta berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018 selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;lawanTIM KURATOR P.T.

Ambar Teguh Sulistyani, M.Si, Dosen Jurusan Manajemendan Kebijakan Publik/Peneliti Reforma;2) Drs. Hadriyanus Suharyanto, M.Si, Dosen Jurusan Manajemendan Kebijakan Publik/Peneliti Reforma;3) Ario Wicaksono, S.I.P., M.Si, Dosen Jurusan Manajemen danKebijakan Publik/Peneliti Reforma;4) LutfiU. A. Laksana, S.I.P, Asisten Reforma; dan5) Bedhah Adityo Nugroho, S.I.P, Asisten Reforma.8.

Bukti T37 : Fotokopi Dinamika Restrukturisasi untuk MewujudkanPostur Organisasi Ideal dalam Konteks ReformasiBirokrasi (Tim Center for Policy and Management Studies(Reforma) Jurusan Managemen dan Kebijakan Publik,Fisipol, UGM ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uimateriil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak Ujimateriill Pemohon adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3Tahun

., seorang advokat (pemberi bantuan hukum) pada LembagaBantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Aru yang beralamat di Jl.Cendrawasih RT 002 RW 006, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau PulauAru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14April 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN DobSetelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 15/Pid.B/2021/PNDob tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis

., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP)Bangka Belitung, berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman BungaKecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 010/SKK/PDKPBB/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 35/Pid.B/2021/PN Kbatanggal 22 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 35/Pid.B

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang,sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ada pada PosBantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkalpinang LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung (PDKP BABEL),Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana, Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pgp.yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN Pgp.