Sukran JamilanTanjung, S.E sebagai Wakil Bupati Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utaramasa j abatan tahun 2011 tahun 2016, Keputusan Tergugat a quo bersifatdefinitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudahmenimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat, walaupun ParaPenggugat telah memenuhi seluruh persyaratan menjadi Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sebagaimana yang ditentukandalam peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa objek gugatan untuk mengesahkan

DIR Nomor : 1486 tentang P2TL menyebutkan bahwa: Untuk pemeriksaan laboratorium atas barang bukti dimaksud harusdilakukan dilaboratorium independen atau laboratorium PLN).Artinya, belum ada uji lab, tapi Tergugat sudah melakukan temuandan temuan dimaksud hanya merekayasa bukan pada data yangpasti ditambah berdasarkan uji laboratorium;Bahwa semakin merekayasa dan semakin timbul penipuan yangterjadi dimana pada surat panggilan pertama, kedua yang diterbitkanoleh Tergugat, bernama Teddy Syachruddin, abatan

kejahatan.Pasal 88 bisDengan penggulingan pemerintahan dimaksud meniadakan atau mengubahsecara tidak sah bentuk pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.Pasal 89Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakankekerasan.Pasal 90Luka berat berarti: Biro Hukum dan HumasBadan Urusan AdministrasiMahkamah AgungRI# # jatuh sakit atau mendapat Iluka yang tidak memberi harapan akan sembuhsama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terusmenerus untuk menj alankan tugas j abatan

sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupundengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidanapenj ara paling lama satu tahun empat bulan.Pasal 227Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa denganputusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara palinglama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.Pasal 228Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukanperbuatan yang termasuk j abatan

Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 jo. 108 No. 40/2007tentang Perseroan Terbatas dan dengan demikian Tergugat dapat pula diduga telah membantuterjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56SUHP ;>Yy,9 j Bahwa, Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum Ne rherekayasa sebuah RUPSLB untuk memberhentikan Penggugat darief 'abatan Direksi Perseroan agar dapat menguasai perseroan sepenuhnyaSee dengan mengesampingkan para pemegang saham minoritas.

,menurut hukum terhadap profesi/abatan PARALEGAL adalah dilaranguntuk beracara dimuka persidangan (Litigas/) di setiap tingkatan badanperadilan, larangan tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.1.Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang perkara Uji MateriilHalaman 17 dari 75 halaman. Putusan Nomor 8/Pdt.SusPHI/2020/PN. Ptk.terhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.

SAIFUDIN (abatan saat itu Kepala Bidang Pelayanan RSUD Dolopo).WIDHI SATRIYO R.Amd. Far. (Jabatan saat itu Staf Bidang keuangan RSUDDolopo).FLORA L A.md, Rad. (Staf Bidang Penunjang Medik RSUD Dolopo).Bahwa ARIES NOEGROHO HS, S.Sos.

Sulistyo W,MM (abatan Kabid Pencegahan Penyakit DanUpaya Kesehatan Dinas Kesehatan kab Madiun) Sekertaris Dra.Sriatin (Jabatan Ka. UPTD GFK Dinas Kesehatan kabMadiun.3. Anggota : 2222 n nn nnn n nn nnn nn nnn nnn nnne TONY PRASETYO (Jabatan Staf Bagian perlengkapan dan AsetKabupaten Madiun)e DEWI MAYASARI, S.Si,Apt Gabatan Kasi Farmakmin DinasKesehatan Kab Madiun)e DINARWAN (staf Bagian perlengkapan dan Aset Setda)4 Tim teknis :e dr.

Sulistyo W,MM (abatan Kabid Pencegahan Penyakit Dan UpayaKesehatan Dinas Kesehatan kab Madiun). Sekertaris : Dra. Sriatin (Jabatan Ka. UPTD GFK Dinas Kesehatan kab Madiun ;Anggota Bo mt te enn nn nnn nn nnn nnn nn nna TONY PRASETYO (Jabatan Staf Bagian perlengkapan dan Aset Kabupaten Madiun)b DEWI MAYASARI, S.Si,Apt Gabatan Kasi Farmakmin Dinas Kesehatan KabMadiun)c DINARWAN (staf Bagian perlengkapan dan Aset Setda)Tim teknis :a dr.

Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menj alankanpekerj aan/j abatan dan mata pencahariannya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan faktafakta tersebut diatas Majelisberpendapat bahwa unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancamankekerasan pada orang telah dapat dibuktikan secara sah;Ad 5.

Putusan Nomor 421/B/PK/PJK/2015e.Pengadi lan Pajak yang berbunyi :(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:a.kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ;nama, tempat tinggal atau tempat kediaman, dan/atauidentitas lainnya dari pemohon Banding ataupenggugat;nama abatan dan alamat terbanding atau tergugat;hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan;ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasanSurat Uraian Banding atau Surat Tanggapan, atauSurat Bantahan, yang

DIR 101/KPTS, tanggal 29 Agustus2013.1 (Satu) bundelfoto copy BukuPedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi &Tata KerjaBuku II: Uraiand abatan Kantor Cabang (Struktur OrganisasiCabang Utama).1 (Satu) bundle foto copy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Orgasinasi &Tata Kerja Buku Ill: Uraian Jabatan Kantor Cabang (Struktur OrganisasiCabang Kelas1).1 (Satu) bundle fotocopy peraturan bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006tentang pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE Bagi BankUmum.1 (Satu) bundle fotocopy Peraturan

Sudirman, dengan demikian maka yang telah menyalahgunakan,melampaui kewenangan/abatan itu bukan para Terdakwa akan tetapiadalah Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Bandung / Ir. H.Sudirman.. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tingkat Banding telahsalah menerapkan hukum dalam perkara a quo ke ranah hukumpidana, bahwa perkara a quo sesungguhnya masuk ke ranah hukumAdministrasi Negara, sebagaimana keterangan saksi ahli Jajat, SHdari Bawasda dan H. Saripudin, SH. Kasi OP Wil.

BANTUAN HUKUM SERIKATBURUH SEJAHTERA INDONESIA (LBH SBSI) KALIMANTAN BARATyang berkedudukan di Jalan Perdamian Komplek Soja Budi Utama Bakti,Blok BB6, Kubu Raya, Pontianak Kalimantan Barat berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 Februari 2020, dalam hal ini bertindak baikbersamasama maupun sendirisendiri untuk dan atas nama kepentinganhukum dan : .4) Bahwa melihat dan meneliti secara saksama dari profesi/jabatan yangmelekat pada 5 Kuasa PARA PENGGGUGAT, terlihat yakni 3 PenerimaKuasa berprofesi/abatan

MUHAMMAD GAZALI,SH,.J abatan Kepala sub Seksi Pengendalian, Penertiban danPendayagunaan Tanah., 4. RATIJO, SH., Jabatan Analis PermasalahanPutusan Sela Nomor 492/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Halaman 1 dari 67Pertanahan, 5. HARYATI, SH., Jabatan Analis Pengendalian danPengelolaan Pertanahan,. 6. DJOKO WIDODO, SH., Jabatan AnalisPermasalahan Pertanahan., 7.

Remaja Rosdakarya sejak tahun 2005sampaisekarang dan j abatan saksi selaku staf administrasi ;Bahwa tugas pokok saksi selaku staf administrasi PT. RemajaRosdakaryaadalah membuat faktur hasil ace dari bagian marketing, membuatsuratpengantar barang yang akan dikirim oleh PT. Remaja Rosdakaryakepadakonsumen;Bahwa jabatan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM di PT. RemajaRosdakarya yaitu sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur PT.RemajaRosdakarya adalah Rojali Usman, SH. ;Bahwa kantor pemasaran PT.

Tahun 2010;Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 di Dinas PendidikanKabupatenSukabumi pemah diadakan pengadaan barang jasa pemerintahkegiatanDAK pada paket pengadaan buku perpusatakaan untuk SD denganPaguanggaran kurang lebih + Rp.13.000.000.000, (tiga belas milyar rupiah)untuk pengadaan buku perpustakaan untuk 138 SD se Kab.Sukabumi ;Bahwa Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilaksanakanolehDinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010dilaksankan pelelangan secara umum;Bahwa J abatan

Perbuatan untuk menjalankan perintah abatan yang sah (Pasal 51KUHP);Bahwa oleh karena itu tindakan penyampaian informasi oleh TerdakwaIr. Agus Widiyarto tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 11huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 TentangPembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yangrnewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk menyampaikan informasisecara jujur dan terobuka, kecuali bagi informasiinformasi yang sifatnyamasih menjadi rahasia Negara;B.3.

melakat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidanakorupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri Sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan enyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau menyalahgunakan sarana, yang ada pada abatan

Artinya, belum ada uji lab, tapi Tergugat sudahmelakukan temuan dan temuan dimaksud hanya merekayasa bukan padadata yang pasti ditambah berdasarkan uji laboratorium; Bahwa semakin merekayasa dan semakin timbul penipuan yang terjadidimana pada surat panggilan pertama, kedua yang diterbitkan olehTergugat, bernama Teddy Syachruddin, abatan asman transaksi energydimana pada waktu itu segel tera kanan kiri ada, sementara pada suratpanggilan ketiga, yang diterbitkan oleh Tergugat, bernama TeddySyachruddin

untuk kas APTRI seluas 20 Ha, terdakwa atassaran dari SUNARYA (sekretaris Tim Teknis KegiatanEkstensifikasi Kebun Tebu Giling (KTG) Kabupaten Blora)dan tanpa mendaftarkan ke UPTD Dinas Pertanian,Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Jeponterlebin dahulu, selanjutnya membentuk Kelompok Tanidengan nama Kelompok Tani Sumber Rejeki denganalamat Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang mana pembentukannya, dengan pengurus dananggota kelompok tani serta luas lahan sebagai berikut: Nama abatan

untuk kas APTRI seluas 20 Ha, terdakwa atassaran dari SUNARYA (sekretaris Tim Teknis KegiatanEkstensifikasi Kebun Tebu Giling (KTG) Kabupaten Blora)dan tanpa mendaftarkan ke UPTD Dinas Pertanian,Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kecamatan Jeponterlebin dahulu, selanjutnya membentuk Kelompok Tani33dengan nama Kelompok Tani Sumber Rejeki denganalamat Desa Ngampon Kecamatan Jepon Kabupaten Blorayang mana pembentukannya, dengan pengurus dananggota kelompok tani serta luas lahan sebagai berikut: Nama abatan

AryonoDalam kesaksianSaksi menegaskan sering di pesani obat abatan untuk dagangan toka obat dijalan Sudibyo no.3 wates yogya orang tua tergugat selain itu menegaskanTergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan dan kebutuhan anakanak tergugat dicukupi oleh orang tua Tergugat..Setelah perubahan TokoObat jadi Apotek saksi menerangkan tidak pernah suplay obat .

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Pasal angka 1 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 jo UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang pokokpokok kepegawaian disebutkan bahwayang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" adalah setiap warga Negara RI yangtelah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenangdan diserahi tugas dalam suatu j abatan negeri atau diserahi tugas N egaralainnya dan digaji berdasarkan

Untuk itu, Pasal 362angka 15 PP Nomor 11 Tahun 2017 harus dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Bahwa secara normatif penyebutan istilan /abatan fungsional madyayang tercantum dalam Pasal 239 ayat (2) huruf b PP 11 /2017 tidakdikenal dalam peraturan perundangundangan sebelumnya, bahkanjuga tidak tercantum dalam UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Kategori jabatan fungsional yang disebut dalam peraturan perundangundangan sebelumnya dan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negaraadalah