Perjanjian No. 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK Group South Asia Pte Ltd dan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didalamnya mencakupsemua perjanjian antara Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan NYK Jepang, atas jasa yang telah diberikanoleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biayakeagenan yang diberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruhbiaya keagenan terkait liner yang aktual

dariPerjanjian Nomor 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK GroupSouth Asia Pte Ltd dan Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang di dalamnya mencakup semua perjanjianantara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali danNYK Jepang, atas jasa yang telah diberikan oleh Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biaya keagenan yangdiberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruh biayakeagenan terkait /iner yang aktual

Lahirnya kewajiban hukum tersebut secara nyata dan aktual Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

Bahwa Pemohon mendalilkan mengalami kerugian yang bersifat potensialmaupun bersifat aktual dimana terdapat potensi kerugian yang dialamiPemohon apabila proses penyelidikan ditingkatkan ke tahap pemeriksaanselanjutnya dengan menggunakan pasalpasal tersebut.

Sedangkan kerugian aktual yang dialami olehPemohon adalah kewajiban Pemohon untuk menghadiri panggilanpemeriksaan dalam penyelidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi olehKejaksaan Agung sebanyak 3 (tiga) kali yang secara tidak langsungmembatasi kebebasan Pemohon.6.

Yang dimaksudkan untuk mencegah kerugian keuangannegara termasuk kerugian yang bersifat potensial tetapi tidak berdampakterhadap kerugian aktual maupun kerugian yang bersifat potensial kepadawarga negara.2. Yang kedua. Ketentuan pemufakatan jahat adalah salah satu upaya yang luarbiasa untuk mencegah atau sebagai upaya pemberantasan korupsi sebagai Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohonselaku warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPRRImemiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 yangsecara aktual dirugikan oleh berlakunya frasa pemufakatan jahat danfrasa tindak pidana korupsi.

putusanputusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, MahkamahKonstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusionalsebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikanoleh berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujian;c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifikdan aktual

Bahwa tidak adanyaperlindungan tersebut jelas tergambar dari pasal a quo yang masih mengijinkanadanya perkawinan anak dan mengakibatkan diskriminasi knhususnya padaanak perempuan.Bahwa eksistensi pasal a guo secara aktual jika dibiarkan tetap ada akanmenghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hakhak konstitusionalanak perempuan seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, sertahak untuk tumbuh dan berkembang yang telah dijamin pemenuhan danperlindungannya oleh UUD 1945.

JaminanPemeliharaan maks 5% x nilaiborongan; (5) Jumlah = Aktual KewajibanRp.9.280.000.000,(sembilan milyar duaratus delapan puluh jutarupiah )Cat.

No. 1042 K/ PID.SUS / 2010FHO) untuk bersamasama dengan kontraktor dan konsultan supervisimelakukan pemeriksaan aktual pekerjaan yangtelah dikerjakan di lapangan,akan tetapi Terdakwa tidak ikut serta melakukan pemeriksaan aktual pekerjaan dilapangan dan berakibat pekerjaan secara sepihak dinyatakan telah 100% olehpanitia penyerahan pekerjaan bersama dengan saksi Aidil Fitrah dan telahmemenuhi ketentuan untuk dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama,maka pada tanggal 12 April 2006 dilakukanlah

Kp19 volume galian tanah berlumpur 172,422 M8 ;Pada stasiun Kp19 s/d Kp25 volume galian tanah berlumpur 810,967 M8 ;Pada stasiun Kp25 s/d Kp35 volume galian tanah berlumpur 331,135 M3 ;Pada stasiun Kp35 s/d Kp46 volume galian tanah berlumpur 476,01 M3 ;Pada stasiun Kp46 s/d Kp50 volume galian tanah berlumpur 722,946 M8 ;Pada stasiun Kp50 volume galian tanah berlumpur 47,93 M3 ;Dapat saksi jelaskan bahwa untuk galian tanah tersebut hanya dapat saksijelaskan berdasarkan laporan saja sedangkan dengan aktual

Herman selaku PPK meminta kepada Panitia Penyerahan Pekerjaan (PHO &FHO) untuk bersamasama dengan kontraktor dan konsultan supervisimelakukan pemeriksaan aktual pekerjaan yangtelah dikerjakan di lapangan,akan tetapi Terdakwa tidak ikut serta melakukan pemeriksaan aktual pekerjaan diHal. 41 dari 77 hal. Put.

No. 1042 K/ PID.SUS / 2010Pada stasiun Kp25 s/d Kp35 volume galian tanah berlumpur 331,135 M3 ;Pada stasiun Kp35 s/d Kp46 volume galian tanah berlumpur 476,01 M3 ;Pada stasiun Kp46 s/d Kp50 volume galian tanah berlumpur 722,946 M3 ;Pada stasiun Kp50 volume galian tanah berlumpur 47,93 M3 ;Dapat saksi jelaskan bahwa untuk galian tanah tersebut hanya dapat saksijelaskan berdasarkan laporan saja sedangkan dengan aktual pekerjaan dilapangan saksi tidak mengetahuinya ; Bahwa volume pekerjaan pemasangan

Perjanjian Nomor 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK Group South Asia Pte Ltd dan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didalamnya mencakupsemua perjanjian antara Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan NYK Jepang, atas jasa yang telah diberikanoleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biayakeagenan yang diberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruhbiaya keagenan terkait liner yang aktual

PN.NiagaJkt.Pst.71.res73.74.To.(6:if.78.79.80.81.UndangUndang Republik Filipina No. 8293 tentang peraturanmengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Pendirian Kantor Hak KekayaanIntelektual, Kewenangannya dan FungsiFungsinya, dan untuk TujuanLainnya, Pasal 124.2 tentang Syarat Permohonan, diberi tanda bukti P58a;Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Pasal 124.2 UndangUndang Republik Filipina No. 8293, diberi tanda bukti P58b;Aturan 204 Tentang Periode untuk Mengajukan Surat PernyataanPenggunaan yang Aktual

dalam Surat Edaran Kantor Kekayaan IntelektualFilipina No. 17010 Tentang Kaidah dan Aturan Merek, Merek Jasa, NamaDagang dan Wadah yang Ditandai atau Dicap Tahun 2007, diberi tanda buktiP59a;Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Aturan 204 Surat EdaranKantor Kekayaan Intelektual Filipina No. 17010 Tentang Kaidah dan AturanMerek, Merek Jasa, Nama Dagang dan Wadah yang Ditandai atau DicapTahun 2007, diberi tanda bukti P59b;Dokumen permohonan perpanjangan merek serta bukti penggunaanmerek secara aktual

di Filipina, diberi tanda bukti P60a;Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas permohonanperpanjangan merek serta bukti penggunaan merek secara aktual di Filipina,diberi tanda bukti P60b;Susunan Dewan Direksi PT.

Aturan Merek, Merek Jasa, Nama Dagang dan Wadah yangDitandai atau Dicap Tahun 2007;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P59b. berupaterjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Aturan 204 Surat Edaran KantorKekayaan Intelektual Filipina No. 17010 Tentang Kaidah dan Aturan Merek,Merek Jasa, Nama Dagang dan Wadah yang Ditandai atau Dicap Tahun 2007(bukti P59b);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P60a, berupaDokumen permohonan perpanjangan merek serta bukti penggunaan mereksecara aktual

di Filipina;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P60b, berupaterjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas permohonan perpanjangan merekserta bukti penggunaan merek secara aktual di Filipina (P60a);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P61, berupa SusunanDewan Direksi PT.

terhadap Objek Sengketa tersebut ;Bahwa oleh karena SHM No.80 dan SHM No.81 yang ada ditanganPenggugat tersebut masih tercatat atas nama ROSEHAN ANWARTergugat I dan fakta bahwa Tergugat pernah dijatuhi hukuman secarapidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 09 Februari2017 Nomor: 343/Pid.B/2016/PN.Cms, maka Penggugat memohon agarObjek Sengketa tersebut dapat diperintahkan untuk dijual melaluiPelelangan Umum yang akan disesuaikan dengan harga pasaran atasObjek Sengketa yang berlaku secara aktual

Sertipikat Pengganti atas SHM No.80 dan SHM No.81 yang tercatatatas nama pemegang hak : MELYANTI KURNIAWAN.5) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Objek Sengketatersebut;6) Menyatakan sah dan atau mengikat hukum atas SHM No.80 dan SHMNo.81 yang tercatat atas nama ROSEHAN ANWAR yang beradaditangan Penggugat terhadap Objek Sengketa tersebut ;7) Memerintahkan Objek Sengketa untuk dijual melalui Pelelangan Umumyang akan disesuaikan dengan harga pasaran atas Objek Sengketayang berlaku secara aktual

Memerintahkan Objek Sengketa untuk dijual melalui Pelelangan Umum yangakan disesuaikan dengan harga pasaran atas Objek Sengketa yang berlakusecara aktual;.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) dengan alasan sebagai berikut:1) Biaya reimbursement terjadi karena customer menginginkanatas pengeluran operasional berupa BBM, biaya tol dan biayaparkir ditaginkan sesuai aktual pengeluaran dan dipisahkandengan tagihan sewa kendaraannya;2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak melakukan Mark Up harga;3) Atas tagihan tersebut tidak mungkin ditaginkan

SPjSAR/LEG/IX/2006 yangisinya:(a) Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyewakan sejumlah kendaraan besertapengemudi ke HLN;(b) Untuk memperlancar operasional HLN, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) jugamemberikan jasa pengelolaan biayabiaya yangdikeluarkan oleh HLN sehubungan dengan operasionalkegiatan usaha HLN;(c) Atas jasa pengelolaan biaya tersebut TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)memperoleh management fee selain juga pembayaranatas biayabiaya aktual

berdasarkan hasil uji bukti diketahui, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan JasaKena Pajak yaitu berupa pengelolaan biayabiaya yang dikeluarkanoleh HLN sehubungan dengan operasional kegiatan usaha HLN denganmenggunakan kendaraan yang disewa dari Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) ;Bahwa sehubungan dengan Jasa Kena Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penagihankepada HLN atas biaya ekspedisi yaitu biaya aktual

Selisih Jumlah pada Perbandingan PIBFasilitas dengan PO Impor Closed dan Receiving;bahwa Bea Masuk, Pajak Impor dan Denda Administrasi atas selisih aktual realisasipenerimaan barang impor fasilitas di warehouse yang diperoleh dari perhitunganpenggabungan selisih lebih dan selisih kurang pada pemeriksaan data Purchase OrderClosed, PIB Fasilitas dan Receiving adalah Rp 27.043.487.746,00, dengan rincian sebagaiberikut :MenurutTerbnadingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisBea Masuk Rp 2.642.503.014,00Pajak

selisih kurangaktual realisasi penerimaan barang impor fasilitas dimana Pemohon Banding diwajibkanuntuk membayar Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam rangka Impor sebesarRp27,043,487,746 (lampiran KKA No 0407);bahwa Terbanding melakukan koreksi karena berdasarkan uji perbandingan Data POImporClosed dengan PIBMasterlist dan Perbandingan Data PO Impor Closed dengan Receiving,ada kedapatan selisih lebih dan selisih kurang untuk jenis barang dengan PO/Item Noyang sama;bahwa untuk mengetahui aktual

Adapun hasil perhitungan penggabungan (offset) antara selisih lebih denganselisih kurang tersebut secara rinci sebagaimana terdapat pada Lampiran II KKA Nomor :0406;bahwa atas selisih aktual realisasi penerimaan barang impor fasilitas di warehouse yangdiperoleh dari perhitungan penggabungan selisih lebih dan selisih kurang pada pemeriksaandata POClosed, PIBFasilitas dan Receiving, Pemohon Banding berkewajiban untukmembayar Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi sebesar Rp27.043.487.746,00

Setya Novanto, Penggugat sangat dirugikan, dalam hal ini yangdimaksud dengan kerugian, tidak hanya berkonotasi materiil, namun jugaimmaterial seperti Penggugat tidak menghadiri undanganundanganKenegaraan di Luar Negeri, padahal itu termasuk dalam tupoksi jabatanPenggugat;Kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa yang telah nyatanyata adaserta terrjadi secara aktual dan secara spesifik.

Aktual karena Penggugatbenarbenar tidak dapat meninggalkan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, Penggugat tidak dapat melakukan observasi kesehatan diRumah Sakit Luar Negeri dalam rangka pemulihan kondisi pasca operasisebagaimana rujukan surat RS Premier Jatinegara.

selain alasanalasan yang telah termuat di dalam positagugatan, kewenangan diskresi kepada Tergugat untuk melakukantindakan hukum Pencegahan (dimana alasanalasan pencegahanbersifat cacat yuridis, cacat prosedur dan cacat substansi), akibatKeputusan a quo kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan,meskipun masih potensialberdasarkan penalaran yang wajar dapatdikatakan sebagai sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi.Karena itu kerugian Penggugat telah nyatanyata ada serta telahterjadi secara aktual

dan secara spesifik;Kerugian Penggugat secara aktual akibat diterbitkan objek sengketa,Penggugat benarbenar tidak dapat meninggalkan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena nama Penggugat tercantumdalam daftar nama orangorang yang dicegah dalam komputer setiapkantor Imigrasi di selurun tanah air, bahkan di kantorkantorPerwakilan Republik Indonesia di luar negeri tercantum PencegahanA.n.

Demikian juga secara aktual Penggugat sangatdirugikan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR Rl, tidak dapatmenjalankan fungsi dan peran jabatannya selaku Ketua ParlemenR.1., yaitu:2.1 Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyatsuatu negara telah dan dapat berperan sebagai salah satuunsur utama dalam struktur diplomasi total Republik Indonesia.Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi,pengawasan dan anggaran, DPR RI telah menjadi unsurHalaman 33 dari68 halaman Putusan Nomor:

pertimbangan yang komprehensif,berimbang dan mendalam atas unsur sifat melawan hukum yang diketahui atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;Apabila dicermati secara keseluruhan uraian putusan termasuk mengenai faktafaktapersidangan yang kemudian dikerucutkan menjadi fakta hukum persidangan dankaidahkaidah hukum materil pidana, khusus mengenai makna yang diketahui atausepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan serta berbagaiyurisprudensi relevan dan aktual

Tentang unsur ke2Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal yang didakwakantersebut merupakan rumusan unsur delik yang bersifat obyektif berupaperbuatan aktual yang harus terbukti dilakukan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukupsalah satu kualifikasi perbuatan saja yang terbukti maka unsur inidianggap terpenuhi;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalahbahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIBterdakwa telah melakukan transaksi

Perjanjian Nomor 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK Group South Asia Pte Ltd dan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didalamnya mencakupsemua perjanjian antara Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan NYK Jepang, atas jasa yang telah diberikanoleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biayakeagenan yang diberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruhbiaya keagenan terkait liner yang aktual

anak sebagai pertimbangan yang paling utama;Menimbang, bahwa hak hadhanah tersebut dibatasi sampai usia 12tahun sebagai usia mumayyiz dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi HukumIslam di Indonesia harus ditafsirkan sebagai batas akhir dalam menentukanseorang anak dikatakan tidak mumayyiz atau dengan kata lain, seorang anakyang telah berusia 12 tahun harus dikatakan sudah mumayyiz, sudah mulaibisa berpikir logis dan sudah mampu menggunakan operasi mentalnya untukmemecahkan masalahmasalah konkrit dan aktual

Judex Facti Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Aktual danSenyatanya .Bahwa dalam perkara antara Pemohon dan Termohon berkaithubungan hukum berupa pinjam meminjam uang yang munculkarena perikatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohontersebut sebenarnya secara nyata tanpa mengesampingkankondisi formil antara kKeduanya, telah pernah muncul sebuahkesepakatan baru antara pemohon dan termohon yang pernahdimunculkan karenanya akibat adanya kesepakatan lama yangtelah mendapatkan stigma tidak sehat antara

No. 2744 K/PID.SUS/2009maka volume aktual yang dikerjakan adalah 1.070 x 2 m x 0.04473 denganjumlah keseluruhan sebanyak 95,7222 m%, dengan demikian terjadi kekuranganvolume pekerjaan sebesar 214 m% 95,72 m dengan jumlah keseluruhansebanyak 118,28 ms ;Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuaidengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun ROSIDAWATISEMBIRING, Amd. selaku Direktris CV.

, sehingga dengan ketebalan inimaka volume aktual yang dikerjakan adalah 1.250 x 2 m x 0.0653 denganjumlah keseluruhan sebanyak 163,25 m%, dengan demikian terjadi kekuranganvolume pekerjaan sebesar 250 m 163,25 m* dengan jumlah keseluruhansebanyak 86,75 m8 ;Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuaidengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga, TENGKU GANGGAASMADI selaku Direktur UD.

, sehingga dengan ketebalan inimaka volume aktual yang dikerjakan adalah 1.070 x 2 m x 0.04473 denganjumlah keseluruhan sebanyak 95,7222 m8, dengan demikian terjadi kekuranganvolume pekerjaan sebesar 214 m 95,72 m? dengan jumlah keseluruhansebanyak 118,28 ms ;Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuaidengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga namun ROSIDAWATISEMBIRING, Amd. selaku Direktris CV.

No. 2744 K/PID.SUS/2009maka volume aktual yang dikerjakan adalah 1.250 x 2 m x 0.0653 denganjumlah keseluruhan sebanyak 163,25 m%, dengan demikian terjadi kekuranganvolume pekerjaan sebesar 250 m 163,25 m dengan jumlah keseluruhansebanyak 86,75 ms ;Bahwa meskipun pelaksanaan pekerjaan dari proyek tersebut tidak sesuaidengan Spesifikasi dalam Daftar Kuantitas dan Harga, TENGKU GANGGAASMADI selaku Direktur UD.

BAHARI CAKRAWALA SEBUKU(PT.BCS) sebagai Tergugat Il, karena Tergugat selaku Pemegang ljinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor 545/33/IUPOP/D.PE/2010tertanggal 30 April 2010 dikerjasamakan dengan Tergugat Il selaku pemiliksah pemegang CCOW konsesi tambang di tambang Sebuku berdasarkanPerjanjian Kerjasama Nomor BCS/CON07/MBR/II/2011 tertanggal 18Februari 2011, secara aktual Tergugat dan Tergugat Il baik secarabersamasama maupun sendirisendiri melakukan kegiatan penambangan dilahanlahan milik Para

Dengan demikian, gugatanPenggugat dapat dikabulkan, dengan nominal beban yang ditetapkan kepadaTergugat disesuaikan menurut kadar kemampuan Tergugat, yang oleh MajelisHakim dipandang telah mampu secara aktual dan potensial untuk bekerja danberpenghasilan.Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kemampuan aktual dalamhal ini adalah kemampuan Tergugat menurut keadaannya secara riil, yang saatini bekerja sebagai Tukang Kayu (Somel kayu).