Ditemukan 2199 data
Wahyudi
62 — 25
Oleh karena tahun lahirmerupakan bentuk aktual dari peristiwa kelahiran, dengan demikianpermohonan Pemohon termasuk dalam peristiwa penting sesuai ketentuandiatas dan dapat diperiksa di persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUAdminduk mengatur pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untukakta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
127 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian Nomor 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK Group South Asia Pte Ltd dan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didalamnya mencakupsemua perjanjian antara Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan NYK Jepang, atas jasa yang telah diberikanoleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biayakeagenan yang diberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruhbiaya keagenan terkait liner yang aktual
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) dengan alasan sebagai berikut:1) Biaya reimbursement terjadi karena customer menginginkanatas pengeluran operasional berupa BBM, biaya tol dan biayaparkir ditaginkan sesuai aktual pengeluaran dan dipisahkandengan tagihan sewa kendaraannya;2) Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tidak melakukan Mark Up harga;3) Atas tagihan tersebut tidak mungkin ditaginkan
SPjSAR/LEG/IX/2006 yangisinya:(a) Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyewakan sejumlah kendaraan besertapengemudi ke HLN;(b) Untuk memperlancar operasional HLN, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) jugamemberikan jasa pengelolaan biayabiaya yangdikeluarkan oleh HLN sehubungan dengan operasionalkegiatan usaha HLN;(c) Atas jasa pengelolaan biaya tersebut TermohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)memperoleh management fee selain juga pembayaranatas biayabiaya aktual
berdasarkan hasil uji bukti diketahui, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan JasaKena Pajak yaitu berupa pengelolaan biayabiaya yang dikeluarkanoleh HLN sehubungan dengan operasional kegiatan usaha HLN denganmenggunakan kendaraan yang disewa dari Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) ;Bahwa sehubungan dengan Jasa Kena Pajak tersebut TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penagihankepada HLN atas biaya ekspedisi yaitu biaya aktual
129 — 44
Selisih Jumlah pada Perbandingan PIBFasilitas dengan PO Impor Closed dan Receiving;bahwa Bea Masuk, Pajak Impor dan Denda Administrasi atas selisih aktual realisasipenerimaan barang impor fasilitas di warehouse yang diperoleh dari perhitunganpenggabungan selisih lebih dan selisih kurang pada pemeriksaan data Purchase OrderClosed, PIB Fasilitas dan Receiving adalah Rp 27.043.487.746,00, dengan rincian sebagaiberikut :MenurutTerbnadingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisBea Masuk Rp 2.642.503.014,00Pajak
selisih kurangaktual realisasi penerimaan barang impor fasilitas dimana Pemohon Banding diwajibkanuntuk membayar Bea Masuk, Denda Administrasi, dan Pajak Dalam rangka Impor sebesarRp27,043,487,746 (lampiran KKA No 0407);bahwa Terbanding melakukan koreksi karena berdasarkan uji perbandingan Data POImporClosed dengan PIBMasterlist dan Perbandingan Data PO Impor Closed dengan Receiving,ada kedapatan selisih lebih dan selisih kurang untuk jenis barang dengan PO/Item Noyang sama;bahwa untuk mengetahui aktual
Adapun hasil perhitungan penggabungan (offset) antara selisih lebih denganselisih kurang tersebut secara rinci sebagaimana terdapat pada Lampiran II KKA Nomor :0406;bahwa atas selisih aktual realisasi penerimaan barang impor fasilitas di warehouse yangdiperoleh dari perhitungan penggabungan selisih lebih dan selisih kurang pada pemeriksaandata POClosed, PIBFasilitas dan Receiving, Pemohon Banding berkewajiban untukmembayar Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi sebesar Rp27.043.487.746,00
SASTRA WIDJAJA GONDO SISWANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN II SURABAYA
Intervensi:
AWIE SALIM
172 — 75
SALIM yang menyebutkan:Sebelah Utara: Toko Budi Jaya Sebelah Timur : Kamar kecil (WC) milik Tergugat; danKamar kecil (WC) milik Penggugat Sebelah Selatan : Toko Subur Milik Penggugat/ Gang KecilSebelah barat : Jalan Slompretan Namun batasbatas yang disebut oleh Penggugat tidak relevan dengan Surat UkurNo. 24/1978 tertanggal 30 Januari 1978 milik Tergugat II Intervensi yangmenyebutkan batasbatas sebagai berikut: Hal32 dari 52 halaman Putusan No. 142/G/2019/PTUN.SBY.Sebelah Utara: Tembok ab/ secara aktual
merupakan Toko Budi JayaSebelah Timur : Tembok bc dan cd/ secara aktual Gang Kecil Sebelah Selatan : Tembok de/ secara aktual Toko Subur Milik Penggugat/GangKecil Sebelah barat : Tembok ea/ secara aktual Jalan Slompretan Bahwa penunjukan batasbatas tersebut telah disesuaikan dengan tandatandabatas menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 8 Tahun 1961 dikarenakansudah terdapat temboktembok dan dipandang baik, maka tandatanda batas berupa tembok tersebut diatas sudah mencukupi;Bahwa Penggugat
70 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1935 K/PDT/2010Akan tetapi pada kenyataannya luas bangunan yang selesai (aktual luasbangunan) menjadi + 19.854 M? yang menunjukkan adanya beberapa pekerjaantambah yanhg belum diperhitungkan biayanya sebesar 3.115 M?
tersebut sehingga Penggugat danSub Kotraktor yang ada tidak dapat melakukan opname atas pekerjaan di dalammembangun Garment Factory tersebut ;Bahwa oleh karena Tergugat sangat sulit untuk diajak berdiskusisehingga Penggugat pernah mengusulkan agar dilakukan appraisal ataspekerjaan tersebut yang dilakukan oleh appraisal indenpenden agar dapatdikatahui dengan jelas volume pekerjaan akhir dari Penggugat sehinggaperhitungan additional cost yang diajukan oleh Penggugat dapat dibayarkansesuai dengan fisik/aktual
AFINA MARIZA, SH
Terdakwa:
DEDI KARMANTO BIN MUHADI
49 — 21
kepada Saksi Yulia Anggraini Putri dengan ketentuan saldo tabungan di dalam buku tabungan tersebut yang bukan merupakan uang Saksi Yulia Anggraini Putri (dibuktikan dengan rekening koran) dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Karmanto Bin Muhadi ;
- Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lim aratus ribu Rupiah);
- Uang cast atau tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah buku Masail Al-Fiqh (kasus-kasus aktual
IIIRt.009 Rw. 003 Desa Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi BesarKabupaten lampung Tengah; Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp. 2.500.000,00(dua juta lim aratus ribu Rupiah); Uang cast atau tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu jutaseratus ribu Rupiah); 1 (satu) buah buku Masail AlFigh (kasuskasus aktual dalamhukum Islam; 1 (Satu) helai celana dasar warna hitam dan abuabu; 1 (Satu) stel pakaian olahraga dengan tulisan BULLS berwarnahitam merah; 3 (tiga) helai kKemeja berwarna hitam coklat
1.100.000,00 (satu jutaseratus ribu Rupiah);Barang bukti tersebut merupakan sisa dari uang yang diambil Terdakwadari kantor Sub Sub Recipient (SSR) Komite Daerah Penanggulangan TBAisyiyah Lampung Timur dan Terdakwa sudah mengembalikan uang yangdiambilnya kepada pengurus Sub Sub Recipient (SSR) Komite DaerahPenanggulangan TB Aisyiyah Lampung Timur melalui Saksi MeiwanFathoni maka terhadap barang bukti ini dikembalikan kepada TerdakwaDedi Karmanto Bin Muhadi; 1 (satu) buah buku Masail AlFigh (kasuskasus aktual
BesarKabupaten lampung Tengah;Dikembalikan kepada Saksi Yulia Anggraini Putri dengan ketentuansaldo tabungan di dalam buku tabungan tersebut yang bukanmerupakan uang Saksi Yulia Anggraini Putri (dibuktikan denganrekening koran) dikembalikan kepada Terdakwa Dedi Karmanto BinMuhadi ;e Uang pecahan seratus ribu rupiah sebanyak Rp. 2.500.000,00(dua juta lim aratus ribu Rupiah);e Uang cast atau tunai sebesar Rp. 1.100.000,00 (satu jutaseratus ribu Rupiah);e 1 (satu) buah buku Masail AlFigh (kasuskasus aktual
171 — 32
Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkannominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengankemampuan Tergugat;Menimbang, bahwa perihal kKemampuan Tergugat untuk memenuhitanggung jawab memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, MajelisHakim membedakan antara kemampuan aktual dan kemampuan potensial;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kemampuan aktualdalam hal ini adalah kemampuan Tergugat menurut kKeadaannya secara riil,yang berdasarkan fakta saat ini bekerja
Karena itu,secara aktual Tergugat harus dinilai sebagai orang yang mempunyai pekerjaan;Menimbang, bahwa adapun yang dimaksudkan Majelis Hakim sebagaikemampuan potensial yaitu Kemampuan Tergugat menurut kadar potensinyauntuk bekerja, berpenghasilan, dan mendapatkan harta benda.
memiliki Kemampuan secara potensial, maka dalam menetapkanpembebanan tersebut, keadaan Tergugat tersebut dapat dijadikan sebagaipertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menetapkan nominal kewajiban yangdibebankan kepada Tergugat sebagaimana dipertimbangkan selanjutnya;Menimbang, bahwa adapun dalam menetapkan beban bagi Tergugatuntuk memberikan nafkah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan dan 3 bulanmasa iddah bagi Penggugat, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orangyang memiliki kKemampuan baik aktual
67 — 35
JaminanPemeliharaan maks 5% x nilaiborongan; (5) Jumlah = Aktual KewajibanRp.9.280.000.000,(sembilan milyar duaratus delapan puluh jutarupiah )Cat.
Asmawati
53 — 23
untuk dikabulkandengan perubahan redaksional seperlunya;Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 6/Pat.P/2020/PN PkbMenimbang, bahwa selanjutnya atas petitum angka 3 (tiga) yang padapokoknya meminta Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Banyuasin untuk mencatatkan perubahan tempat lahiranak Pemohon tersebut pada register yang berlaku, akan Hakim pertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Hakim sampaikan diatas,bahwa tempat lahir merupakan bentuk aktual
356 — 209
Setya Novanto, Penggugat sangat dirugikan, dalam hal ini yangdimaksud dengan kerugian, tidak hanya berkonotasi materiil, namun jugaimmaterial seperti Penggugat tidak menghadiri undanganundanganKenegaraan di Luar Negeri, padahal itu termasuk dalam tupoksi jabatanPenggugat;Kerugian akibat diterbitkannya objek sengketa yang telah nyatanyata adaserta terrjadi secara aktual dan secara spesifik.
Aktual karena Penggugatbenarbenar tidak dapat meninggalkan wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia, Penggugat tidak dapat melakukan observasi kesehatan diRumah Sakit Luar Negeri dalam rangka pemulihan kondisi pasca operasisebagaimana rujukan surat RS Premier Jatinegara.
selain alasanalasan yang telah termuat di dalam positagugatan, kewenangan diskresi kepada Tergugat untuk melakukantindakan hukum Pencegahan (dimana alasanalasan pencegahanbersifat cacat yuridis, cacat prosedur dan cacat substansi), akibatKeputusan a quo kepentingan Penggugat telah sangat dirugikan,meskipun masih potensialberdasarkan penalaran yang wajar dapatdikatakan sebagai sesuatu yang kemungkinan besar akan terjadi.Karena itu kerugian Penggugat telah nyatanyata ada serta telahterjadi secara aktual
dan secara spesifik;Kerugian Penggugat secara aktual akibat diterbitkan objek sengketa,Penggugat benarbenar tidak dapat meninggalkan wilayah NegaraKesatuan Republik Indonesia, karena nama Penggugat tercantumdalam daftar nama orangorang yang dicegah dalam komputer setiapkantor Imigrasi di selurun tanah air, bahkan di kantorkantorPerwakilan Republik Indonesia di luar negeri tercantum PencegahanA.n.
Demikian juga secara aktual Penggugat sangatdirugikan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR Rl, tidak dapatmenjalankan fungsi dan peran jabatannya selaku Ketua ParlemenR.1., yaitu:2.1 Parlemen sebagai lembaga yang mewakili kepentingan rakyatsuatu negara telah dan dapat berperan sebagai salah satuunsur utama dalam struktur diplomasi total Republik Indonesia.Dengan fungsi konstitusionalnya dalam bidang legislasi,pengawasan dan anggaran, DPR RI telah menjadi unsurHalaman 33 dari68 halaman Putusan Nomor:
140 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
dariPerjanjian Nomor 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK GroupSouth Asia Pte Ltd dan Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali yang di dalamnya mencakup semua perjanjianantara Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali danNYK Jepang, atas jasa yang telah diberikan oleh Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biaya keagenan yangdiberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruh biayakeagenan terkait /iner yang aktual
SHANDRA FALLYANA, SH
Terdakwa:
1.YUDISTIRA Bin RIDWAR
2.EKO PRASETIO Bin SUBANDI
51 — 22
pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Flowmeter merk Tokico ;
- 1 (satu) lembar laporan internal audit tanggal 05 Agustus 2023 ;
- 1 (satu) lembar Berita Acara stock solar aktual
199 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yangpiutangnya dijamin dengan gadai, Jaminan Fidusia, hak tanggungan,hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir danmewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihanKreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut;2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidakmenyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilaiterendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman
AJINOMOTO CO INC
Tergugat:
MATSUI KOSHI LIMITED
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENTERIAN HUKUM dan HAM RI Cq DIRJEN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT MEREK
181 — 115
PN.NiagaJkt.Pst.71.res73.74.To.(6:if.78.79.80.81.UndangUndang Republik Filipina No. 8293 tentang peraturanmengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Pendirian Kantor Hak KekayaanIntelektual, Kewenangannya dan FungsiFungsinya, dan untuk TujuanLainnya, Pasal 124.2 tentang Syarat Permohonan, diberi tanda bukti P58a;Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Pasal 124.2 UndangUndang Republik Filipina No. 8293, diberi tanda bukti P58b;Aturan 204 Tentang Periode untuk Mengajukan Surat PernyataanPenggunaan yang Aktual
dalam Surat Edaran Kantor Kekayaan IntelektualFilipina No. 17010 Tentang Kaidah dan Aturan Merek, Merek Jasa, NamaDagang dan Wadah yang Ditandai atau Dicap Tahun 2007, diberi tanda buktiP59a;Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Aturan 204 Surat EdaranKantor Kekayaan Intelektual Filipina No. 17010 Tentang Kaidah dan AturanMerek, Merek Jasa, Nama Dagang dan Wadah yang Ditandai atau DicapTahun 2007, diberi tanda bukti P59b;Dokumen permohonan perpanjangan merek serta bukti penggunaanmerek secara aktual
di Filipina, diberi tanda bukti P60a;Terjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas permohonanperpanjangan merek serta bukti penggunaan merek secara aktual di Filipina,diberi tanda bukti P60b;Susunan Dewan Direksi PT.
Aturan Merek, Merek Jasa, Nama Dagang dan Wadah yangDitandai atau Dicap Tahun 2007;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P59b. berupaterjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas Aturan 204 Surat Edaran KantorKekayaan Intelektual Filipina No. 17010 Tentang Kaidah dan Aturan Merek,Merek Jasa, Nama Dagang dan Wadah yang Ditandai atau Dicap Tahun 2007(bukti P59b);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P60a, berupaDokumen permohonan perpanjangan merek serta bukti penggunaan mereksecara aktual
di Filipina;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P60b, berupaterjemahan Bahasa Indonesia tersumpah atas permohonan perpanjangan merekserta bukti penggunaan merek secara aktual di Filipina (P60a);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P61, berupa SusunanDewan Direksi PT.
Pembanding/Tergugat III : Drs. BASRI JAYA SANTANA, S.H., M.Kn bin AWANG JAYA SANTANA Diwakili Oleh : Drs. BASRI JAYA SANTANA, S.H., M.Kn bin AWANG JAYA SANTANA
Terbanding/Penggugat : SUSWANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN PANGANDARAN
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA SUKARESIK
Turut Terbanding/Tergugat I : Rosehan Anwar, SE bin Sakerani
55 — 39
terhadap Objek Sengketa tersebut ;Bahwa oleh karena SHM No.80 dan SHM No.81 yang ada ditanganPenggugat tersebut masih tercatat atas nama ROSEHAN ANWARTergugat I dan fakta bahwa Tergugat pernah dijatuhi hukuman secarapidana sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 09 Februari2017 Nomor: 343/Pid.B/2016/PN.Cms, maka Penggugat memohon agarObjek Sengketa tersebut dapat diperintahkan untuk dijual melaluiPelelangan Umum yang akan disesuaikan dengan harga pasaran atasObjek Sengketa yang berlaku secara aktual
Sertipikat Pengganti atas SHM No.80 dan SHM No.81 yang tercatatatas nama pemegang hak : MELYANTI KURNIAWAN.5) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Objek Sengketatersebut;6) Menyatakan sah dan atau mengikat hukum atas SHM No.80 dan SHMNo.81 yang tercatat atas nama ROSEHAN ANWAR yang beradaditangan Penggugat terhadap Objek Sengketa tersebut ;7) Memerintahkan Objek Sengketa untuk dijual melalui Pelelangan Umumyang akan disesuaikan dengan harga pasaran atas Objek Sengketayang berlaku secara aktual
Memerintahkan Objek Sengketa untuk dijual melalui Pelelangan Umum yangakan disesuaikan dengan harga pasaran atas Objek Sengketa yang berlakusecara aktual;.
131 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian Nomor 3 pada perjanjian SubLayanan antara NYK Group South Asia Pte Ltd dan Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang didalamnya mencakupsemua perjanjian antara Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali dan NYK Jepang, atas jasa yang telah diberikanoleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, biayakeagenan yang diberikan oleh NYK Jepang kepada Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali dihitung berdasarkan seluruhbiaya keagenan terkait liner yang aktual
103 — 19
Tentang unsur ke2Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal yang didakwakantersebut merupakan rumusan unsur delik yang bersifat obyektif berupaperbuatan aktual yang harus terbukti dilakukan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukupsalah satu kualifikasi perbuatan saja yang terbukti maka unsur inidianggap terpenuhi;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan adalahbahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 WIBterdakwa telah melakukan transaksi
47 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1042 K/ PID.SUS / 2010FHO) untuk bersamasama dengan kontraktor dan konsultan supervisimelakukan pemeriksaan aktual pekerjaan yangtelah dikerjakan di lapangan,akan tetapi Terdakwa tidak ikut serta melakukan pemeriksaan aktual pekerjaan dilapangan dan berakibat pekerjaan secara sepihak dinyatakan telah 100% olehpanitia penyerahan pekerjaan bersama dengan saksi Aidil Fitrah dan telahmemenuhi ketentuan untuk dilakukan serah terima pekerjaan tahap pertama,maka pada tanggal 12 April 2006 dilakukanlah
Kp19 volume galian tanah berlumpur 172,422 M8 ;Pada stasiun Kp19 s/d Kp25 volume galian tanah berlumpur 810,967 M8 ;Pada stasiun Kp25 s/d Kp35 volume galian tanah berlumpur 331,135 M3 ;Pada stasiun Kp35 s/d Kp46 volume galian tanah berlumpur 476,01 M3 ;Pada stasiun Kp46 s/d Kp50 volume galian tanah berlumpur 722,946 M8 ;Pada stasiun Kp50 volume galian tanah berlumpur 47,93 M3 ;Dapat saksi jelaskan bahwa untuk galian tanah tersebut hanya dapat saksijelaskan berdasarkan laporan saja sedangkan dengan aktual
Herman selaku PPK meminta kepada Panitia Penyerahan Pekerjaan (PHO &FHO) untuk bersamasama dengan kontraktor dan konsultan supervisimelakukan pemeriksaan aktual pekerjaan yangtelah dikerjakan di lapangan,akan tetapi Terdakwa tidak ikut serta melakukan pemeriksaan aktual pekerjaan diHal. 41 dari 77 hal. Put.
No. 1042 K/ PID.SUS / 2010Pada stasiun Kp25 s/d Kp35 volume galian tanah berlumpur 331,135 M3 ;Pada stasiun Kp35 s/d Kp46 volume galian tanah berlumpur 476,01 M3 ;Pada stasiun Kp46 s/d Kp50 volume galian tanah berlumpur 722,946 M3 ;Pada stasiun Kp50 volume galian tanah berlumpur 47,93 M3 ;Dapat saksi jelaskan bahwa untuk galian tanah tersebut hanya dapat saksijelaskan berdasarkan laporan saja sedangkan dengan aktual pekerjaan dilapangan saksi tidak mengetahuinya ; Bahwa volume pekerjaan pemasangan
Habi Tiro
40 — 9
24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukanhanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahannama sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1), tanpa memberi petunjuk lebihlanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahannama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentukundangundang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuksecara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan namaberdasarkan situasi dan kondisi aktual