Ditemukan 358 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bebas batas bagas babis bahas baban babay babat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-03-2012 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 164/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 19 Februari 2013 — PT. ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA
91 — 44
  • Sarana Jaya Blok No.10 Lebak Bulus Jakarta Selatan, babas darisegala hunian siapapun untuk selanjutnya menyerahkan kepadaPENGGUGAT dahulu Tergugat/Penggugat Rekonpensi; Menghukum TERGUGAT ~ dahulu Penggugat/Tergugat dalamRekonpensi untuk menyerahkan mabil sengketa yaitu sebuah mobilsedan merek Mitsubishi Lancer tahun 1987 wama hitam dengan No.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-12-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 20-12-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 11/PID.SUS-TPK/2018/PT BTN.
Tanggal 12 Desember 2018 — Nama lengkap : TB. DELLY SUHENDAR bin TB. E. SUPANGKAT; Tempat lahir : Serang; Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/24 Juli 1979; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Komplek Permata Savira, Blok D3, Nomor 12, RT 07 RW 06, Desa Sepang, Kecamatan Taktakan, Kota Serang; Agama : Islam; Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua Umum LSM Lembaga Jaringan Pemuda Peduli Pembangunan Banten (JP3B);
295 — 212
  • Tanggal 28 Februari 2013, diserahkan kepada orang yang mengaku LSMbernama Babas, yang beralamat dari Malingping, Kabupaten Lebak,sejumlah Rp100.000,00;12. Tanggal 12 Agustus 2013, untuk iuran PHBN acara 17 Agustus 2013,sejumlah Rp1.000.000,00;13. Tanggal 30 Agustus 2013, sejumlah Rp1.250.000,00, untuk keperluanrapat Gapoktan dan Kepala Desa seKecamatan Cikeusik, dalam rangkasosialisasi Penerimaan program benih padi subsidi di Kantor Alsintan diKp.
    BBMDANRAMIL Cikeusik;Pada tanggal 9 Februari 2013, diserahkan kepada orang yang mengakudari Media Fajar Banten, sejumlah Rp350.000,00;Tanggal 20 Februari 2013, diserahkan Kepada DANRAMIL Cikeusik,dengan maksud evaluasi dan monitoring program BantuanPenanggulangan Padi Puso (BP3) sejumlah Rp500.000,00;Tanggal 28 Februari 2013, diserahkan kepada 3 (tiga) orang yangmengaku dari Lembaga Dewan Tani Indonesia, sejumlah Rp500.000,00;Tanggal 28 Februari 2013, diserahkan kepada orang yang mengaku LSMbernama Babas
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus
Register : 19-12-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 90/Pid.Sus/2014/PN Tbk
Tanggal 16 Oktober 2014 — ARNI Bin SALIMIN
82 — 28
  • ditegah Tim Patroli BC15041 pada hariSelasa tanggal 28 Januari 2014 sekitar pukul 11.30 WIB diPerairan Batu Berlubang ketika dikeluarkan dari Kawasan22Bebas Batam belum dilunasi cukainya, karenahasiltembakau tersebut belum dilekati pita cukai dan hanyauntuk dikonsumsi di Kawasan Bebas Batam sesuaibungkus rokok tersebut yang tertulis Khusus KawasanBebas sehingga mendapatkan pembebasan cukai.Bahwa terhadap Hasil Tembakau merk Sura Raja, H Mild,Duo dan Luffman yang pada kemasanya tertulis KhususKawasan Babas
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 06-12-2007 — Putus : 14-07-2008 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 41 / G / 2007.PTUN-PTK
Tanggal 14 Juli 2008 — PT. ANTAR MUSTIKA SEGARA, berkedudukan di Jakarta diwakili oleh BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, Selaku Direktur Perseroan Terbatas tersebut, beralamat kantor di Jalan Teuku Umar Nomor 19 Pontianak Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya :----------- W.SUWITO,SH.MH, DWI SYAFRIYANTI,SH, A. AMBO MANGAN,SH Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum serta SRI NURLIZA,SH, DEWI ARI PURNAMAWATI,SH dan I SEN,SH Asisten Advokat pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum W,SUWITO,SH dan ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan Dr, Setia Budi Nomor 162 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 22 November 2007 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWAN 1. BUPATI KETAPANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. SOVIAR,SH.MH. Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang ; 2. DERSI,SH, Jabatan Kepala Sub bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kabupaten Ketapang 3. RAHMAD ROHENDI,SH, Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Kabuapten Ketapang ;----- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1 / 4232 / 2. PT. ARRTU AGRO NUSANTARA, beralamat di Graha MIP JI. RS. Mata Aini Kay.BC.1 Setiabudi, Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya CRISTOFORUS RICHARD, Kewarganegaraan Indonesia, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANANTHA BUDIARTIKA,SH, SYURATMAN USMAN, SH, BERMAN SITOMPUL,SH., GUNTUR SATRIO WIBOWO,SH Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Anantha Budiartika,SH & Associates yang berkantor di Plaza ASIA d/h ABDA Jalan Jenderal Sudirman Kavling 59 lantai 26 Jakarta Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 5 Pebruari 2008 dan tanggal 11 Pebruari 2008 yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -------------- 2. ABDUL MUTHALIB BIN SALEH BIN DAENG TAMANENGAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal Jalan Parit Haji Husin I Rt. 002 Rw. 018 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;-- 3. FATIMAH BINTI ABDULLAH BIN DAENG TAMANENGAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di jalan Parit Haji Husin I Rt. 002 Rw. 018 Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak selatan Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya DAENG SABIRIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gang Sukamaju Dalam No. 21 Rt. 005, Rw. 005, Kelurahan Sungai Jawi luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 35/PEN/G/2010/PTUN-PTK tanggal 27 Desember 2010 Tentang ijin kuasa insidentil , untuk selanjutnya disebut sebagai----------------------------------------PARA PENGGUGAT; ----------------------- M E L A W A N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yaitu : ----- 1. HERI PRAJITNO,SH.-------------------------------------------------- 2. H. FIRDAUS, SH.MM.------------------------------------------------- 3. BAMBANG SULISTYO,SH.------------------------------------------- 4. M. NOOR, SH.-------------------------------------------------------- 5. ABDUL KARIM LESMANA, SH.-------------------------------------- Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Tugas Khusus Nomor : 1246 / 600.14 / 61.71 / XI / 2010, tanggal 16 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------------------- TERGUGAT -------------------------------- D A N 1. WISNU WIJAYA PUTRA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Citra 3 Blok A.8/1, RT.001/RW.013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat. Dalam hal ini diakili oleh kuasanya yaitu : W. Suwito, SH.,MH., Dwi Syafriyanti, SH.,MH., A. Ambo Mangan, SH.,MH., H.R. Sarbani, SH.,MH., Fransiskus Kamis,SH., Sri Nurliza,SH., Dewi Aripurnamawati,SH., I Sen,SH., Theodore Berisarikan Madsun,SH., Kurniawan Prastowo,SH., dan Kristian,SH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat/Penasehat hukum W. SUWITO,SH. & Associates beralamat Kantor di jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama No.1 Pontianak, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010 selanjutnya disebut sebagai Pihak; ------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 1 ---------------- 2. BURHANUDIN M. TAHIR, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan tukang urut badan, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak; ------------------------------------------ TERGUGAT II INTERVENSI 2 ---------------- 3. TAJUDIN, Warga Negara Indonesia, pekerjaan sopir opelet, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ---------------------------------------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 3 --------------- 4. M. SYARIF, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ------------------------------------------ TERGUGAT II INTERVENSI 4 ---------------- 5. Thu Lim Khiun, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006 No. 5, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak; ----------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 5 ---------------- 6. HIDAYAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Gang Buntu Ali Lakana, RT.003/Rw.006, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ---------------------------------------- TERGUGAT II INTERVENSI 6 ----------------- Selanjutnya ke 5 (lima) Tergugat II Intervensi tersebut diatas, memberikan kuasa kepada : ANJANI PRIATAMA,SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No. 20 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2010 ;--------------------------------------- 7. SUMINAH, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Parit Haji Husin II, KP. Bali Mas I B-23, Rt.002 / Rw.002, Kelurahan Bangka Belitung darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak :------------------- --TERGUGAT II INTERVENSI 7 ------------------ 8. ALI MAHMUD, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Sungai raya dalam Gang Ceria III, Rt.006 / Rw.001, Desa Sungai raya, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Kubu raya. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ANJANI PRIATAMA,SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/penasehat hukum, beralamat kantor di LBH AMPI Kalimantan Barat, Jalan Tanjung Pura No. 20 Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 januari 2011. selanjutya disebut sebagai Pihak :------------------- --TERGUGAT II INTERVENSI 8 ; ------------------ 9. LIE TJENG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Nusa Indah 2 Rt.002 / Rw.005, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : -----------------------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI 9 ------------------- 10. TAHARUDIN,SE.,MM., Warga Negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, beralamat di Komplek Taman Sui raya 1 No. 37, Rt.005 / Rw.26, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai raya, Kabuapten Kubu raya, selanjutnya disebut sebagai Pihak :---------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI 10 ------------------- 11. TJIN FIE LIN Alias HERIANTO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tanjung Pura Gg. 17 Indah No. 12 A Rt.003 / Rw.011, Kelurahan Benua melayu darat, Kecamatan Pontianak Darat, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Pihak : ----------------------------------------------------------------------------TERGUGAT II INTERVENSI 11 ------------------
833 — 93
  • danpemberhentian Kepala Desa, pasal 16 ayat (1) dan (2) PeraturanDaerah No. 9 Tahun 2007 menyatakan bahwa Caton Kepata Desaterpitih sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengankeputusan PPKD dan ditetapkan BPD berdasarkan laporan BeritaAcara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Perhitungansuara dart PPKD, kemudian selambatlambatnya 7 (tujuh) hartberdasarkan keputusan PPKD yang ditetapkan BPD sebagaimana dimaksudpada ayat (1), BPD sudah mengirimkan kepadapasal 18 ayat (1) dan (2) menyatakan babas
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-10-2019 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1266/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
THEODORA MARPAUNG. SH, MH
Terdakwa:
MINA LIANA
132 — 61
  • Menjatuhkan putusan babas atau bebas dari tuntutan hukum.4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat terdakwa di masyarakat.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.
107 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali pada tanggal 04 Februari2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukumyang tetap ;Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yangdiajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalahsebagai berikut :Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkanPasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)yang berbunyi sebagai berikut : Terhadap Putusan Pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan babas
Pengadilan PN BATAM Perdata Wanprestasi
Register : 04-12-2014 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 03-05-2016
Putusan PN BATAM Nomor 251/PDT.G/2014/PN Btm
Tanggal 11 Agustus 2015 — IRAWAN,LIE DWI MARLYNA SEBASTIAN, PT. TANAH BERJAYA, TUAN FILBERT ENOCH TJAKRA, TUAN HORACE TJAKRA,
153 — 100
  • Akta Pengikatan Jual Beli No. 189 tersebut;eBahwa demikian pula halnya kalimat kurang lebih yangdigunakan untuk menentukan ukuran lebar menghadap jalansepanjang 210 M 230 M (dua ratus sepuluh meter sampaidengan dua ratus tiga puluh meter), menurut ahli kalimattersebut bukanlah angka interval atau final atau sudah pastioleh karena sesuai dengan yang disepakati ukurannyaHalaman 31 Putusan Nomor : 251/Pdt.G/2014/PN.BTMditentukan dan berdasarkan hasil pengukaran BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Babas
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 07-12-2011 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 123/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 14 Juni 2012 — R. MOELOEK, dkk vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, 2. HARRY SETIO, 3. VIROSIUS SUSANTO PUTRA
126 — 66
  • Tanah Luas 12.779 M2 dikenal dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor :2k.258 / Megamendung atas nama HARRY SETIO adalah berasal dariTanah Negara Babas yana semulanya adalah Tanah Eks HGUNomor : 2 / Desa Megamendung Surat Ukur tanggal 04081930Nomor : 417 Luas 1.957.215 M2 diterbitkan pada 18111981 tercatatatas nama NV.
Pengadilan PN KENDARI Perdata Tanah
Register : 07-04-2005 — Putus : 26-09-2006 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN KENDARI Nomor 16/Pdt.G/2005/PN.Kdi
Tanggal 26 September 2006 — EDY MULIONO CHANDRA Lawan H.RUSLIMIN MAHDI, SH, dkk
100 — 39
  • HASAN MBOU, Timur Jalan Bay Pass, Selatantanah Tergugat Il dan Barat Jalan/Lorong BPD ;Bahwa saksi memperoleh tanah sengketa dengan cara mengolahsendiri tanah negara babas tahun 1976 iBahwa saksi tahu setelah Tergugat membeli tanah a quo, Tergugat menimbun tanah a quo dan = membangun' pagar tembok ;Bahwa saksi tahu pada tahun 1976 sebelum saksi mengolah tanah aquo, asalnya masih berbentuk hutan bakau ;Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama M.
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Tanah
Putus : 23-04-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PN MAUMERE Nomor 33/PDT.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 April 2014 — - STANISLAUS PITANG MELAWAN ALFONSUS PONTUS, DKK
98 — 27
  • yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya.Dengan demikian perjanjian dan atau pernyataan ganti rugi antara Penggugat denganorang tua Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dibuat oleh karena ketakutan ataspaksaan yang telah dilakukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan batal demi hukumatau dibatalkan.Hal Ini sejalan dengan Putusan MA RI No. 1180K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972sebagaimana Kami kutip:unsur paksaan (dwang), yang menurut pasal 1321 jo Pass/ 1323 BW menghilangkanadanya perizinan babas
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 13-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 40/G/2012/PTUN-PTK
Tanggal 16 April 2013 — PT. RIMBA KAPUAS LESTARI (diwakili oleh TIAN HARTONO) Melawan 1. BUPATI KABUPATEN SINTANG 2. MENTERI KEHUTANAN RI
111 — 40
  • Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Posita 11Gugatannya tidak benar, justru TERGUGAT dan TERGUGAT II telahmelaksanakanprinsip administrasi yang balk dengan penuhketelitian,kecermatan, kehatihatian dan sudah sesuai denganAsas Umum Penyelenggaraan Negara sebagai mana dimaksud Pasal 3UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih Dan Babas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yakni asas 1)Kepastian Hukum, 2) Asas tertib Penyelenggaraan Negara, 3) AsasKepentingan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-10-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1384 K/PID.SUS/2012
Tanggal 10 Oktober 2012 — PROF. DR. IR. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM. bin MUGNI SALEH , DK
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hakim mengabaikan/tidakmenguraikan pertimbangan pada unsurunsur pasal dakwaan yang telah dinyatakanterbukti sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag vanrechts vervolging), di mana Majelis Hakim telah lalai karena tidak menyebutkanalasan dan pasalpasal perundangundangan yang menjadi dasar putusan yangseharusnya diterapkan pada pertimbangan hukumnya, sehingga telah menyimpangdari ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP yang menyatakan : Pernyataanbahwa Terdakwa diputus babas
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-02-2010 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 4253/Pid.B/2009/PN.SBY
Tanggal 18 Februari 2010 —
57 — 31
  • peta laut Kapal KMRatna Jati berbendera Indonesia, (satu) unit antena GPS Kapal KM Ratna Jati merk Furunotipe GPA 017 Nomor seri 423655 berikut box GPS warna coklat, 1 (satu) unit radiokomunikasi Kapal Ratna Jati merk Kenwood tipe TM 261 A, nomor seri90301642, 1 (satu) unit radio komunikasi kapal KM Ratna Jati merk Yaesutipe FC 80C;e 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk nokia model 1650 type RM 305 code0547425 IMEI 353512/02/967110/3 berikut battery merk nokia Type BL5 C dan SIM CardXL babas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 PK/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI JAWA TIMUR, DKK VS GUNAWAN, DKK
53 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian Immaterial:Bahwa besarnya kerugian Immaterial tidak dapat demikian saja dinilaikarena Penggugat dan Penggugat II tidak dapat menikmati hakhaknyasecara babas dan leluasa karena sebelumnya tanahtanah sengketatersebut seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor480/Kelurahan Mulyorejo atas nama Penggugat dan Penggugat Ilsebelumnya tanahtanah tersebut telah dibeli olen Penggugat danPenggugat dan kemudian dijual lagi kepada Subagyo KARTIKO,sehingga dengan adanya Surat yang dikirimkan
Pengadilan PTA KENDARI Perdata Agama
Register : 26-06-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 01-04-2020
Putusan PTA KENDARI Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Kdi
Tanggal 4 September 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
186 — 126
  • ahli tersebut, karenadalam kenyataannya tanah yang dikuasai oleh WAGAMPILA tersebut telahdidaftarkan kepada BPN untuk memperoleh pengakuan hak dan telah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlakuBahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan halaman 90 telahmeneguhkan pendaptnya bahwa tanah sengketa terbukti berasal dariLATAMOHABahwa menurut Para pembanding semua tanahtanah yang belum melekathak atasnya adalah berasal dari tanah Negara, sehingga ada kategori tanahNegara bebas dan tanah Negara tidak babas
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-04-2015 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 15-04-2015
Putusan PN GRESIK Nomor 74/Pdt.G/2013/PN.Gsk
Tanggal 18 Juni 2014 — Haji Suprayitno. Melawan Pimpinan Cab. PT. BRI (Persero) Kanca Gresik. Dkk
121 — 25
  • BRI Perihal : tunggakan BekiDebet Rp 2.707.698356, Beki Berjalan Rp 444.962.496, Denda Rp56.963.415, Denda Berjalan Rp. 4375.894, TOTAL Rp 3.214.000.161, P40 ;Poto kopi Kontrak pengangkutan batu kapur, P41 ;Poto kopi Kuitansi pembayaran pengangkutan batu kapur, P42 ;Poto kopi Kuitansi pembayaran pengangkutan batu kapur, P43 ;Poto kopi Kuitansi pembayaran pengangkutan batu kapur, P44 ;Poto kopi Kuitansi pembelian Babas Bakar Miinyak (Solar) untuk Tug BoatPelita Ill sebanyak 5 ton (untuk satu rit perjalanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580 K/Pdt./2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — ROHAYAH, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq MENTERI PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINA MARGA Qq KETUA SATUAN KERJA PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK (diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP. selaku SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM), DKK
129 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuhdan berkembang secara kayak";Pasal 12 Undang Undang Hak Asasi Manusia:"Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untukmemperoleh pendidikan mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitashidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab,berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia";Pasal 27 Undang Undang Hak Asasi Manusia:"Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara babas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1015 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — RIVAL SELENG, S.H.;
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1015 K/Pid.Sus/2016dan kebenaran, terhadap putusan babas dapat dimintakan kasasi, khususnyaputusan bebas tidak murni (mengandung kesalahan/kekehruan dalampenerapan hukum);Adapun kesalahan/kekeliruan penerapan hukum oleh Judex Facti dalammemeriksa dan memutus perkara a quo pada pokoknya adalah tidakmenerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimanamestinya, yakni Majelis Hakim tidak/kurang mempertimbangkan semua faktadan keadaan untuk menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 30-05-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 9 /Pdt.Sus.PHI / 2016 / PHI Dps
Tanggal 18 Agustus 2016 — SUGENG ANDRIANA, SH, dkk. melawan PT. DEGA PRODUCT DEVELOPMENT
67 — 57
  • II D No. 3 Tabanan, Bali, atauasetaset TERGUGAT lainnya yang akan disebutkan kemudian, di atas dilakukanpenjualan secara lelang maupun dijual babas di pasaran yang hasilnya dipergunakan untukmembayar hakhak PENGGUGAT sampai lunas, termasuk apabila kelak timbul biayabiaya yang lainnya;Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh TERGUGAT, makaPENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp.1.000.000, (Satu Juta Rupiah) sehari, untuk setiap hari TERGUGAT
Pengadilan PTUN SAMARINDA
Register : 27-08-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD
Tanggal 3 Maret 2011 —
251 — 176
  • Keterbukaan; Proporsionalitas; Profesionalitas; Akuntabillitas;sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi dan Napotisme.Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negarahukumyang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan kepatutandan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara.1.1.