Ditemukan 1608 data
9 — 2
sehingga pada tanggal 28Oktober 2013 para Pemohon ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor untukmembayar kekurangan biaya perkara;Bahwa hingga tanggal yang ditentukan untuk membayar kekuarangan biayatersebut para Pemohon tidak membayar;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan
PRESBUTERION APRIANDI SUMAILA
27 — 3
pemohon tidak hadir atau tidak pula menyuruh wakilnyauntuk hadir dalam persidangan, dengan relas panggilan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Tahuna tanggal 24 Agustus 2018; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam beritaacara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dan merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYA;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan
6 — 0
rupa dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, makaMajelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon berusia 16 tahun, makasangat dikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggarhukum/syari at sehingga kerusakan/madlaratnya akan lebihbesar daripada manfa'atnya, oleh karenanya pernikahanmereka telah mendesak untuk segera dilaksanakan sehinggaperlu diberikan dispensasi kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka permohoanan
13 — 2
SALINAN PENETAPANNomor: 0281/Pdt.G/2012/PA.Gseaz oll (o> JI all pwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YA YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohoanan Ijin Poligami antara :PEMOHON ASLI umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP pekerjaanPengrajin Tas, tempat tinggal di Kelurahan Kecamatan GresikKabupaten Gresik,sebagai " Pemohon" ;MELAWANTERMOHON ASLI umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
7 — 4
No. 0130/Pdt.G/2018/PA.Ckr. hal. 3 dari 6pemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelasmenunjukkan adanya sengketa perkawinan dan berdasarkan dalil Pemohonsendiri serta relaas panggilan Termohon yang bertempat tinggal diwilayahhukum Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat(1) hurup a dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undangundang nomor
9 — 0
dan telahbertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, makaMajelis berpendapat bahwa jika menunda nunda perkawinantersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, maka sangatdikhawatirkan akan terjadi hubungan yang melanggar hukum/Syariat sehingga kerusakan/ madlaratnya akan lebih besar12daripada manfa'atnya, oleh karenanya pernikahan~ merekatelah mendesak untuk segera dilaksanakan sehingga perludiberikan dispensasikawin; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas maka permohoanan
38 — 7
Menetapkan biaya permohoanan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon hadir dalamsidang dan menyatakan tetap melanjutkan permohonannya, kemu diandibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertankan oleh paraPemohon ;Bahwa untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon mengajukanbuktibukti berupa:Il. Suratsurat :1.
20 — 1
status Pemohon dan pewaris yang meninggalberagama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) dan Ayat (3) UndangundangHlm 4 dari 7 hlm Penetapan No. 0211/Padt.P/2019/PA.RAPNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kKewenangan absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakanmencabut perkaranya karena akan memikirkan kembali permohoanan
13 — 10
No.175/Pdt.G/2022/PA.TgmPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohoanan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa KhususKuasa Hukum Pemohon tertanggal 06 Januari 2022, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor67/SKH/2022/PA.Tgm tanggal 17 Februari 2022, ternyata telah sesuai denganketentuan Pasal 123 HIR jo.
LINA
15 — 5
ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk memperbaiki dan/mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon nama dan tanggal lahir Pemohon dari KUSLINA tanggal lahir 3 Desember 1962 dan/atau 20 April 1963 menjadi LINA tanggal lahir 20 Maret 1963 di dalam akta kelahiran Pemohon
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Menolak permohoanan
59 — 5
syaratusia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminyatelah bertekad kuat untuk melangsungkan pernikahan dan telah terlanjurmelakukan hubungan layaknya suami istri, maka Majelis berpoendapat bahwajika menundanunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 16tahun, kerusakan / madlaratnya akan lebih besar daripada manfaatnya,karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Sinabang Kabupaten Simeuuetersebut harus dikesampingkan dan permohoanan
Terbanding/Tergugat I : H.SAMSUL
Terbanding/Tergugat II : KHOLIFAH
Terbanding/Turut Tergugat I : H.ABDUL MUIS IKHSAN,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : BPR PAJ PT. PANDAAN ARTA JAYA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN
46 — 21
Sidoarjo, dan telahdiberitahukan masingmasing pada tanggal. tanggal. 23 Januari 2020,tanggal. 24 Januari 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat II, TurutTerbanding semula Turut Tergugat I,Turut Terbanding II semulaTurutTergugat Il, Turut Terbanding Ill Semula Turut Tergugat Ill, dan untukTerbanding semula Tergugat I, dengan surat dari Panitera Muda PerdataPengadilan Negeri Sidoarjo kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil,tertanggal.22 Januari 2020 Nomor W14.U.8.270/HK.02/01/2020, untukmemberitahukan permohoanan
9 — 2
menurut Majelis anakPemohon telah memenuhi syaratsyarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalampasal 7 ayat (1) UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, anak Pemohon~ dan calonsuaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelisberpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohonberusia 16 tahun, kerusakan/madlarat akan lebih besar daripada manfa'atnya,karenanya permohoanan
ISMAIL
31 — 12
Mengabulkan permohoanan pemohon untuk seluruhnya;iMenetapkan memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki namapemohon pada dokumen KTP Menjadi ISMAIL lahir di Sinjai pada tanggal 10Agustus 19863. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isipenetapan ini pada kantor kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
Cerpida Manik
46 — 36
Membebankan biaya yang timbul karena permohoanan ini kepadapemohon;Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk ituPemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Suratpermohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohonmenerangkan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasardasar permohonannya,Pemohon telah menyerahkan bukti Suratsurat dimuka persidangan yaitu :1.Foto Copy Kartu.
69 — 76
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014, prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanisme mendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukan kepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi) yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;14. 1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri, Presiden Director PT.
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014,prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanismemendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkaitpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukankepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi)yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;1. 1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri,Presiden Director PT.
Surat nomor : 19/MM/IX/2014, tanggal 29 September 2014,prihal Permohoanan Wawancara klarifikasi mekanismemendapatkan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH), terkaitpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, ditujukankepada bapak Ir. Bambang Soepijanto, MM (dirjen Planologi)yang ditandatangani oleh Moh. Hasan Basri;14.1 (satu) buah kartu kartu nama an. Moh. Hasan Basri, PresidenDirector PT.
12 — 2
mencabut perkaranya;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telahdicatat dalam berita acara sidang perkara ini untuk singkatnya cukuplah Pengadilanmenunjuk kepada berita acara tersebut dan merupakan bahagian yang takterpisahkan dari penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sepertiapa yang telah disebutkan diatas;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim kuasa para Pemohonmenyatakan bahwa terdapat beberapa kesalahan pada permohoanan
1.SYAHRUNI
2.SHERLYANA
17 — 3
perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang bahwa perubahan nama haruslah dimaknai tidak menghilangkanasal usul atau identitas dari perubahan nama, perbaikan dan atau adanya kesalahanketik sehingga perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutandidalam berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan dengan normanormaadat istiadat,kehidupan bermasyarakat serta agama.Menimbang bahwa berdasarkan permohoanan
8 — 4
7 ayat(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syaratusia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang Undangtersebut; Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dancalon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkanpernikahan, maka Majelis berpendapat bahwa jika menundamenunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia16 tahun, kerusakan / madlaratnya akan 4Iebih besardaripada manfa'atnya, karenanya penolakan pernikahanoleh KUA Grabagan Kabupaten Tuban tersebut harusdikesampingkan dan permohoanan
63 — 30
Hambala adalah nama kelurahansedangkan Waingapu nama kecamatan dan Hambala dan Waingapu masihdalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Sumba Timur;Menimbang bahwa motivasi perubahan atau penggantian tempat lahirtersebut tidak untuk hal yang bersifat melanggar hukum, dan tidak untukbermaksud penyelundupan tempat lahir, apalagi menurut saksi bahwa yangsemula tertulis tempat lahir Hambala adalah merupakan salah satu namakelurahan di koecamatan kota waingapu yang merupakan ibu kota sumbaTimur, sehingga dalil permohoanan