als ye Col 5h Qudaall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:JalLoddl L sis Adc 4H le ploy!

La hiiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 157/18/V/2006 tanggal 13 Mei2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan DaganganKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Tomo bin Rimin, tidak sesualdengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

:3s 5 elArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:clea lk Ss Ay) ell osArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dated bys de 3 Ce Lay GesArtinya:

pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 0177/051/VIII/2020 tanggal 12Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan BalerejoKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Karmini, tidak sesuai dengan namaPemohon yang sebenarnya sebagaimana dokumendokumen

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAO@ZONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 Caua6YOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

: Nomor 0041/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10Y sa7ESO6N@OY6 CAUAGASCAS UdAdi CANGOUGIQDOES AbaOROGAmac auasOude I6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.'

selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Se ballArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vellicaal le Fye oN 5) auddall 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

La hitArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 235/59/V1/1977 tanggal 27 Juni1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan BalerejoKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Mardi bin Sosentiko, tidaksesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin qaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellwcral Gila js ative duildal 38Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;dlawalad igh West ol, Male tua udArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pulamenurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :WLasJl ul> ole prio awle.Jl soArtinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;uo yc8 IVolo Clin U cra cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

As So gl awlaall 35Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:< o ae z . aslinall, bots ate HI le playl 29 505Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 175/26/VII/1998 tanggal

No. 56/Pdt.P/2016/PA.MEQaidah fiqhiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:adrbadh boyio ac Jl Se pLYl 9 pai.Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan

:WlaoJl Ul> ule prio swell 55>Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah9menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum

:Hal. 8 dari 11 hal Pen.21/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .38 jtArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vellicaall le Sha 15) apdaall 3 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman

121,yang berbunyi:daloah b sis Ge 3 gle lay LajasArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 176/60/IX/1984 tanggal 24September 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, adalah milik paraPemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon

kesulitan sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:wltiedl ls 3. 15) laall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

Ca hiiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 96/18/VI/1992 tanggal 11 Juni1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu KabupatenMadiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Sukirun bin Suto Suradji, tidaksesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:EOOON@6Y6 CaUAG&6CA6 UdA6) CANBOUGIB6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 345/18/IX/93 tanggal 08 September 1993yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

:N35 5 salArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:welll) ls Fs 15) aulaall Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:jal bk Se He ALY ajArtinya:

pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:Hal. 8 dari 11 hal Pen 53/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn . bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 314/VII/33/1971 tanggal 21Desember 1971 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan WunguKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : Djuri.

:Wlasdl L> ule ert. rwleoll s 5Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;ino yc8 IVolo Clin U,c1a cigle sVorolnaArtinya :Kebiyjakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka

L9l> 15 Gale zlo wl olArtinya: Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteryjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan; Kaidah Fighiyah sebagai berikut;Wheaol ul> isle fo 20 sw laoJls 50Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fightyah sebagai berikut:Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangansebagai

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, Majelis Hakim perlumengemukakan dalil syari sebagai berikut :Doktrin qaidah fiqhiyyah yang berbunyi :Wlaod us ule pate awlesll s 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;WVosolra vigh U,c.a Sls Wolo iso yo9Artinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demikemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas,dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbatnikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yangdilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dan dikorelasikandengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Tei. paeip ees,Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:fated Ls te He LY ahsArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 003/03/I/2011 tanggal 07 Januari2011 yang dikeluarkan

kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:EN 5E 5 3eelArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:Hal. 8 dari 11 hal Pen 196/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .ceed) Hb Ss 15) eal eeArtinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jallodl L sis Ade 4H le ploy) Ca iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 306/XVII/69 tanggal 21 Juli 1976yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo KabupatenMadiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata Pemohon II berupa nama yang tercantum dalam

kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:Hal. 7 dari 10 hal Pen. 110/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:sellicall le Sys 15) aedaall 3 0Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbuny/i:fala bss He 3th gle (Lay) GoaArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 229/13/X/2003 tanggal 06Oktober 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KareKabupaten Madiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam