Ditemukan 609 data
193 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 03 P/HUM/2007.atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada MahkamahAgung atas berlakunya suatu peraturan perundangundangan tingkatnya lebihrendah dari UndangUndang ;Menimbang, bahwa Para Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil masingmasing adalah :1. Prof. Dr. H. AGUS ABADI, dr. Sp. OGK ;2. Prof. Dr. PAUL TAHALELE, dr. Sp. BTKV ;3. Prof. BENNY HUWAE, dr. Sp. Rad ;4. Prof. Dr. SUNARYO HARDJOWLWOTO, dr. SpB. Sp.U ;5. Prof. Dr. ROCHMAD ROMDONI, dr. Sp.PD., Sp.JP.
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa dengan adanya dua putusan kasasi terhadap pihak yang sama, persoalan dan dasaryang sama tetapi mendapat putusan yang berbeda, maka sudah memenuhi unsur dari Pasal67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, yaitu"Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yangsama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu sama lain" ;Bahwa selanjutnya, Hakim Agung Yang Mulia dapat cermati pula bahwa
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Derajat Akte Autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawahtangan;b. Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakansalah satu identitas diri."
121 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;c apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yangdituntut;d apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihnak yang sama, atas dasar yang sama olehPengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;f.
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anugrah merupakanobjek PPh Pasal 23 sesuai dengan UU Pajak PenghasilanTahun 1983 dan harus memotong dan menyetorkan pajaknyakepada Pemerintah RI dengan tarif 15%.Bahwa Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakanBahwa alasan diajukan peninjauan kembali salah satunya adalahapabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya
152 — 83
buktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakanapabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu' perkara diperiksa tidak dapatditemukan ;apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayangdituntut ;apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya ;apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakanb. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu' perkara diperiksa tidak dapatditemukan; c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayangdituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya:; e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
123 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pihakpihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasaryang sama, namun oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telahdiberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (vide Pasal67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985).Sebagaimana telah diuraikan pula pada bagian sebelumnya, bahwa perkaraini mempunyal subyek, obyek, dasar dan pokok masalah yang sama denganperkara Reg.No.49/G.TUN/2003/P.TUN.Mks jo.No.31/ BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS ;Adapun dalam putusan atas perkara yang telah berkekuatan
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain;e. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatukekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;3.
160 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2009;Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiildiajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai /ega/l standing makapermohonan a quo secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkansubstansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah PeraturanPemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bertentangan atau tidakdengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya
50 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
persidanganmaka koreksi Terbanding yang melakukan reklasifikasi dari objekPPh Pasal 4 ayat (2) menjadi objek PPh Pasal 23 sebesarRp753.148.800,00 sudah benar;Bahwa Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakanbahwa alasan diajukan peninjauan kembali salah satunya adalahapabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
merupakanobjek PPh Pasal 23 sesuai dengan UndangUndang PajakPenghasilan Tahun 1983 dan harus memotong danmenyetorkan pajaknya kepada Pemerintah RI dengan tariff15%;Bahwa Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakanbahwa alasan diajukan peninjauan kembali salah satunya adalahapabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu :b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan ;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yangdituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya:e. apobila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu hal soal yang sama, atasdasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
131 — 134
dan hanya menyebutkan terdapatPutusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.147/Pdt.G/2014/PT.Sby, Putusan Pengadilan Agama PalngkarayaNo. 80/Pdt.G/2012/PA.Plk, dan Putusan Pengadilan Tinggi AgamaBandung No. 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, selanjutnya faktadipersidangan PARA TERMOHON tidak menunjukan buktibeberapa putusan tersebut kepada Majelis Hakim sebagai alatbukti tertulis untuk dipertimbangkan, sehingga menurut hematPEMOHON hal tersebut hanyalah ilusi dan mengadangada,disamping itu Putusan Pengadilan tingkatnya
161 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yangsama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan yang lain;f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafanHakim atau suatu kekeliruan yang nyata."
85 — 20
Bahwa terjadi perdebatan/musyawarah pada ninik mamak dan pihak kelurahanBabussalam Kecamatan Mandau Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat DalamRekonvensi menawarkan rumah petak/rumah Tingkatnya Seharga Rp271.000.000 tentu saja Para Tergugat Dalam Konvensi/para Penggugat DalamRekonvensi Menolaknya (pada dasarnya Para Tergugat Dalam Konvensi/ParaPenggugat Dalam Rekonvensi tidak mau menjual rumah tersebut);18.
57 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
batasbatasnya dan luasnya dengan yang tercantum didalam gugatan,gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*;Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Juris telah salahdan khilaf, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembaliyang mengadili perkara ini membatalkan seluruh pertimbangan putusan JudexJuris kerena tidak benar dan tidak sesuai hukum;Terhadap Keberatan Keempat:Bahwa obyek atas bidang tanah yang dipersengketakan antara pihak dansoal yang sama, atas dasar yang sama atau sama tingkatnya
199 — 75
tidak terkecuali dengan anak dari Penggugat.Penggugat yang sudah menitipkan anaknya agar dapat dididik dan dibinauntuk menjadi insan yang bermoral sesuai tuntunan dalam Agama lslamjustru namun justru yang terjadi malah anak dari Penggugat mengalamitindakan amoral oleh Arpan Dahari Als Arpan Bin Ansori (Alm) yangmerupakan kakak tingkatnya sekaligus santri yang mondok di sekolahHalaman 3 dari 30 Putusan Nomor 17/PDT/2018/PT.BGLTergugat sehingga sangat jelas bila Arpan Dahari Als Arpan Bin Ansori(Alm
140 — 63
Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini tidak berwenangan untuk menilaiputusanputusan Pengadilan yang sudah ada, baik itu dalam LembagaPeradilan Umum yang sama tingkatnya (putusan Pengadilan Negeri BajawaNo :03/ Pdt.G/ 2010/ PN.Bjw, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 17/Pdt/ 2011/ PTK tertanggal 07 Maret 2012 dan Putusan Mahkamah Agung RINo 2216K/ PDT/ 2011 tertanggal 08 Juni 2012 ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Pelawan(pointl) mendalilkan bahwa Pelawan tidak
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagipulapertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusannya tidak menyatakan bahwagugatan Termohon Peninjauan Kembali I, IJ dan III ne bis in idem;Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 huruf (e) Undangundang Mahkamah Agungdisebutkan bahwa alasan Peninjauan Kembali diajukan apabila antara pihakpihakyang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilanyang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;Hal.27 dari 28 hal.Put.No.397 PK/Pdt/