Ditemukan 326 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-09-2011 — Upload : 20-09-2012
Putusan PN RENGAT Nomor 141/PID.SUS/2011/PN.RGT
Tanggal 15 September 2011 — PIDANA - R. FAJAR RESTU HADI, S.Sos - HENDRIK SAGIO, SH - Drs. ABDUL HAVID
180359
  • ayat (1) huruf197b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita olehJaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, pasal 18 ayat (3)dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untukmembayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, makadipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidanapokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang undangn
Register : 25-10-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 26 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.DEWI KHARTIKA, SH
2.ARIE KUSUMAWATI, SH
3.LILIK HARYADI, SH
4.siska purnama sari, SH
Terdakwa:
JAMALUDIN, S.H,M.H.
13932
  • keterangan tersebut;Bahwa saksi kenal saja dengan Herino Berson Masal karena beliau punyawarung makan dan saksi sering makan disitu, demikian juga Darmawisaksi kenal, sedangkan Yusua Tirok saksi tidak kenal;Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 saksi selaku honorerpada sub bidang Penetapan Hak di Kantor Badan Pertanahan KabupatenKotawaringin Timur dimana atasan saksi adalah bapak Yunike Agau,sedangkan tugas saksi antara lain mengetik SK penetapan Hak, Risalah,Berita Acara Pemeriksan Panitia A, Undangn
Register : 24-01-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
MICHAEL TANNER
Tergugat:
1.Debby Sintyawati T
2.Sascha Horst Christopher Prinzler
3.Pascal Daniel Dieng
4.Ni Ketut Adi Wahyuni
5.Ni Made Dinda Rahayu
6.Mutrin Intjie Makkah
Turut Tergugat:
1.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.adan Pelayanan Perijinan Terpadu kabupaten Badung
280215
  • oleh para pihak bisa dibuat dibawah tangan;Bahwa nantinya perjanjian tersebut nantinya kan melahirkan pengikatan;Bahwa pembatalan demi hukum dikatakan batal demi hukum terhitung saatbatal:Bahwa jika perjanjian tentang investasi yang telah dibatalkan demi hukumharus ada pemberosan terkait kerjasama antar pihak:Bahwa kewenangan notaris merujuk pada pasal 15 UUJN dimana intinyaNotaris berwenang membuat perjanjian sepanjang tidak dikecualikan dannotaris juga berhak warmeking;Bahwa peraturan perundang undangn
Register : 19-08-2013 — Putus : 06-01-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 19/Pid.Sus/2013/P.TPikor.Yk.
Tanggal 6 Januari 2014 — Drs. SARJANA M.Si bin MADYO UTOMO
6521
  • M.Humuntuk mewakili rapat negosiasi harga tanah untuk TPA di Desa Banyurototersebut karena sudah S2 jadi lebih memahami mengenai peraturanperundangundangan i Bahwa pada waktu saksi mendisposisi undangn rapat negosiasi harga tanahtanggal 7 April 2006 belum tahu adanya Peraturan mengenai PengadaanTanah Untuk Kepentingan Umum; Bahwa saksi tidak pernah melakukan cek lokasi Tanah Untuk TPA di DesaBanyuroto tersebut ; Bahwa yang menerima honor terkait Pengadaan Tanah Untuk TPA di DesaBanyuroto saksi bukan
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
7719
  • Pada tanggal 23 Mei 2012 saksi menerima surat yang sudah di disposisi olehKabid Perencanaan Ruang Dede Rustandi yaitu surat dari Kepala BPT nomorsurat : 005/917PP perihal undangn tanggal 22 Mei 2012. Bahwa Surat terbut berupa undangan untuk peninjauan lapangan permohonanIznm Lokasi atas nama PT Garindo Perkasa seluas 100 ha di desa AntajayaKec. Tanjungsari untuk TPBU, dimana isi suratnya adalah diminta untukmenugaskan satu orang staf selaku tim teknis.
Register : 25-06-2013 — Putus : 16-09-2013 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 16 September 2013 — SENTOT SUSILO,SH NANA SUPRIYATNA
98169
  • persegi) di Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari,Kabupaten Bogor ;Bahwa pekerjaan saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah DaerahKabupaten Bogor, sebagai Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang pada KantorDinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor sejak tahun 2003 sampaidengan sekarang ;74e Bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 saksi menerima surat yang sudah di disposisioleh Kabid Perencanaan Ruang Dede Rustandi yaitu surat dari Kepala Badan PerizinanTerpadu (BPT) Nomor Surat : 005/917PP perihal undangn