Ditemukan 3766 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : walatun waladun walaupun walaun waladin walupun walauun walaupn
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2016 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps
Tanggal 27 April 2016 — I MADE DARMA
88 — 49
  • carangsari Kec petang sejak tahun 2012 sampai dengan18 Juni 2015 dan semenjak tanggal 18 Juni 2015 saksidiangkat menjadi wakil Bendesa Adat Samuan Ds carangsariKec PetangPengurus Desa Adat Samuan Ds Carangsari Kec Petang daritahun 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 adalah :Bendesa adat (kelian adat) Desa Samuan dijabat oleh MADE DARMAWakil Bendesa Adat Ds Samuan dijabat oleh GUSTIPUTU ADNYANABendahara nya dijabat oleh saksi sendiri, karena adapermasalahan terhadap MADE DARMA sebagai Bendesa Adat walapun
Pengadilan PN Ngabang Pidana Umum
Register : 12-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 10-06-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 76/Pid.B/2019/PN NBA
Tanggal 30 September 2019 — Penuntut Umum:
Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA
72 — 29
  • Paurloguntuk pengurusan dan pengambilan Bahan Minyak dan Pelumas tahun2018 kemudian atas surat kuasa tersebut terbit SP2M yang berfungsisebagai bukti dari pertamina untuk mengeluarkan minyak yang akandisalurkan ke Polres Landak; Bahwa, berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Landak untukhal hal yang mengurus bahan bakar minyak dan pelumas Polres Landakadalah terdakwa selaku Ps.Paurlog Polres Landak sehingga tidak adaorang atau staf lain yang bisa membuat dokumen terkait dengan BahanBakar Minyak tersebut walapun
Pengadilan PT MEDAN Perdata Wanprestasi
Register : 22-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 01-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 33/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 24 April 2019 — CIA KIM HAN
52 — 32
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penetapan TarifPelayanan Penggunaan Barang/Jasa Yang Dikelola Perusahaan Umum (Perum)Perikanan Indonesia Cabang Belawan, artinya Para Terbanding masihmenggunakan tarif lama yaitu Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia No.KEP221/PERINDO/DIR.A/X/2014, tertanggal 13 Oktober 2014 sebagai dasarpembayaran sewa lahan di Gabion Belawan pada tahun 2016 walapun telahdikeluarkannya tarif sewa lahan yang baru;Bahwa dihubungkan dengan sewa lahan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-07-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor :28 / Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 8 Juli 2015 — Hj.WAHIDAH MASLIANOOR,S.Sos Binti MASKUR.
59 — 13
  • Tapin pernah memesan tiket sendiritidak melalui terdakwa yang saat itu menggunakan Travel INTANCEMPAKA ; Bahwa walapun Komisi melakukan pemesanan tiket sendiri tidakmelalui terdakwa, tetapi pembayaran tetap dilakukan sendiri olehterdakwa ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan atas keterangansaksi yang menyatakan Komisi pernah memesan tiket pesawatsendiri tetapi pembayaran tetap dilakukan sendiri oleh terdakwa, atasketerangan saksi tersebut terdakwa menyatakan Komisi pernahmemesan tiket
    WAHIDAHMASLIANOOR tersebut terdakwa WAHIDAH MASLIANOOR sudahtidak lagi berada di bagian keuangan pada sekretariat DPRD Kab.Tapin ;Bahwa walapun Sdri. WAHIDAH MASLIANOOR tidak lagi menjabatsebagai PPK sejak bulan Oktober 2012 tetapi Sdri. WAHIDAHMASLIANOOR tetap melaksanakan tugas menyiapkan tiket untukkegiatan perjalanan dinas anggota dewan;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan.11.
Pengadilan PN SELONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-10-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PN SELONG Nomor 101/Pdt.G/2018/PN Sel
Tanggal 25 Februari 2019 — - SAPAR alias BAPAK SANDA, dkk melawan - PEONY MUHAMMAD MAQNAH alias AMAQ SUMI, dkk
76 — 47
  • dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya persidanganperkara ini Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat X tidak datangmenghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagaikuasanya walapun
Pengadilan MS LHOK SUKON Perdata Agama Perceraian
Register : 19-07-2017 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 382/Pdt.G/2017/MS.Lsk
Tanggal 16 Juli 2018 — PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI TERMOHON KONVENSI / PENGGGUGAT REKONVENSI
22 — 2
  • masuk akan bila hutanghutangtersebut timbul pada Penggugat Rekonvensi;Bahwa mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi, dan segalabiaya untuk 4 (empat) orang anak sebagaimana dimaksud olehPenggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) itu sama sekali tidak benar,karena sewaktu Tergugat Rekonvensi masih bersamaan denganPenggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nafkahwajib kepada Penggugat Rekonvensi dan segala biaya untuk 4 (empat)orang anak menurut kemampuan Tergugat Rekonvensi, walapun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 22-05-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 124/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Nopember 2018 — PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
332 — 686
  • mengadakan kongres, akan tetapi apabila ada perguruan melakukankongres namun tidak memberitahu/koordinasi terhadap PB FORKI, maka tidakada sanksinya; Bahwa saksi menjelaskan kongres yang dilakukan perguruan merupakanotonomi perguruan tersebut, yang jadi permasalahan jika bermasalah kongresperguruan tersebut baru melibatkan PB FORKI sepanjang Kongres perguruantidak ada masalah, tidak akan bermasalah terhadap PB FORKI; BahwaPBFORKI hanya mengakui Kongres perguruan apabila sesuai dengananggaran dasar walapun
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 09-10-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 199/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 1 Februari 2016 — 1.TEGUH IMAM SANTOSO; 2.RUDI HERMAWAN; 3.EKO DODIK SULISTIYONO; 4.DADI; 5.KASDI, Dkk LAWAN; PT. SELECTRIX INDONESIA;
75 — 17
  • Selectric Indonesia tidak ada SerikatPekerja dan berlaku Peraturan Perusahaan;Sepengetahuan saksi Perusahaan melakukan Relokasi ataupindah kota dari wilayah Bekasi ke wilayah Bandung;Halaman 109 dari 132 Putusan PHI Nomor 199/Pdt.SusPHI/2015/PN BdgMenimbang, bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugatdipersidangan tidak mengajukan Kesimpulan walapun telah diberi kesempatanuntuk itu;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-09-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 29-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 381/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : SUKATMA Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat II : SUKARDI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat III : AMINULLAH Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat IV : MALEM KERINA LIMBENG Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat V : PAINI Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VI : SURATMIN Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Pembanding/Penggugat VII : SUHARSO Diwakili Oleh : JEFRIYENT, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. AMAL TANI
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
91 — 65
  • sebagai Tanah Objek Perkara, yang saat ini tanah tanahtersebut berada didalam HGU TERGUGAT ;FAKTA DAN PERISTIWA HUKUMBahwa PARA PENGGUGAT bersama masyarakat dari Desa Sebertungdan Desa Tanjung Lenggang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkatdahulu pada tahun 1979 telah memiliki tanah untuk petanian tempatbercocok tanam dengan cara membuka lahan areal hutan tua, hamparanHalaman 6 dari 86 Putusan Nomor 381/Pdt/2021/PT MDNhutan Desa Sebertung dan Desa Tanjung Lenggang dan termasuk arealTanah Negara Bebas, walapun
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 28-02-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 9/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 2 Agustus 2017 — Penggugat:
JULIATY
Tergugat:
Walikota Samarinda
Intervensi:
PT. SARANA INDAH PERKASA
210 — 251
  • SaranaIndah Perkasa yang telah merugikan kepentingan Penggugat antara lainkerusakan saluran pembuangan air dan saluran air PDAM sertadibongkarnya AC kamar Penggugat dan tidak dapat dipasang kembalikarena dilarang oleh pemilik Hotel Midtown tidak boleh melewati tembokpagar yang jaraknya hanya 30CM , akan tetapi walapun Penggugatsudah dilaporkan keadaan itu kepada bawahan Tergugat, tetap saja tidakditanggapi oleh Tergugat sehingga jalan satusatunya adalah mengajukangugatan sengketa Tata Usaha Negara
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 03-03-2011 — Putus : 02-08-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/PTUN-MDN/2011
Tanggal 2 Agustus 2011 — SELAMAT RIADY,DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,
116 — 58
  • yang defenitip, juga dalam hal ini objek perkara adalahSertipikat Hak Guna Usaha yang luasnya 6.364,5 Ha yang lokasinyameliputi beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengah, bukan berartikarena objek sengketa adalah Nomor : 1/Simangambat Jae bukan berartiSertipikat Hak Guna Usaha tersebut hanya berlaku sebagai alas Hak di DesaSimangambat Jae, akan tetapi berlaku terhadap lokasi yang dipetakan dalamPeta Bidang/Surat Ukur yang merupakan lampiran Sertipikat Hak GunaUsaha No : 1 Simangambat Jae tersebut walapun
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-10-2016 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 732/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Juli 2017 — PT Conbloc Infratecno, berkedudukan di Intercon Plaza Blok C 20-21, Jalan Meruya Ilir Raya, Kebon Jeruk, Jakarta 11620, dalam hal ini diwakili oleh Alpino Iskandar sebagai Direktur Utama Perseroan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Monita H. Elwanda, S.H., M.H.,dkk beralamat di Susy Tan & Partners, berkantor di Wisma Slipi, lantai 4, Ruang 408, Jalan Letjen S. Parman Kav. 12, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 30/ST/SK/IX/16Tanggal 14 September 2016 sebagai Penggugat ; Lawan: 1. PT Caterpillar Finance Indonesia, bertempat tinggal di Beltway Office Park, Beltway Office Park Building C Lantai 3 Ruang 3-01 &3-04, Jalan TB. Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12560 , sebagai Tergugat I; 2. Matthias Kaufmann, bertempat tinggal di Direktur PT CATERPILLAR FINANCE INDONESIA, beralamat di Beltway Office Park, Beltway Office Park Building C Lantai 3 Ruang 3-01 & 3-04, Jalan TB. Simatupang No. 41, Jakarta Selatan 12560 , sebagai Tergugat II; 3. Cv. Graha Lumbung Lestari, bertempat tinggal di Ruko Vila Nusa Indah Blok W 3 No. 15, Bojong Kulur, Cileungsi, Jawa Barat , sebagai Tergugat III; 4. Dennis L. Tambunan, bertempat tinggal di direktur CV GRAHA LUMBUNG LESTARI, beralamat di Ruko Vila Nusa Indah Blok W 3 No. 15, Bojong Kulur, Cileungsi, Jawa Barat , sebagai Tergugat IV; 5. PT. Rizki Maju Bersama, bertempat tinggal di Jalan Kasturi VI No. 9, Komplek Atsiri Permai, Perumahan Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor , sebagai Tergugat V;
404 — 153
  • Adapun caracara yang dilakukanoleh Penggugat untuk menghalanghalangi proses penarikan Barang Modaltersebut diantaranya adalah dengan meminta bantuan dari beberapa penduduksekitar untuk berjagajaga dan menghalanghalangi jalan masuk Tergugat III kelokasi dimana Barang Modal disimpan oleh Penggugat;Walapun pada akhirnya Tergugat III berhasil melakukan penarikan atas 10(sepuluh) Barang Modal yang berada dalam penguasaan Penggugat di Ende,Nusa Tenggara Timur, tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan
    Adapuncaracara yang dilakukan oleh Penggugat untuk menghalanghalangi prosespenarikan Barang Modal tersebut diantaranya adalah dengan meminta bantuandari beberapa penduduk sekitar untuk berjagajaga dan menghalanghalangijalan masuk Tergugat Ill ke lokasi dimana Barang Modal disimpan olehPenggugat;Walapun pada akhirnya Tergugat IV/Tergugat II berhasil melakukan penarikanatas 10 (sepuluh) Barang Modal yang berada dalam penguasaan Penggugat diEnde, Nusa Tenggara Timur, tindakan Penggugat sebagaimana dijelaskan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 27 Januari 2017 — LADIKA ALIAS LADIKA SABATI Kejaksaan Negeri Sidoarjo
88 — 25
  • ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakanpendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkaratindak pidana korupsi.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 18-06-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 29-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 555/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat:
Kuei Chao Yeh
Tergugat:
1.PT Tanjung Benoa Indonesia
2.PT. Tanjung Benoa Indonesia / Holiday Inn Resort Benoa, Bali
177 — 103
  • Tergugat telahmemenuhi standar kualitas pelayanan dan perlindungankepada tamu baik dalam hal keselamatan, kesehatan,kenyamanan dan keamanan tertinggi/terbaik.Halaman 38 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 555/Pdt.G/2020/PN.Dps26.27.28.29.30.Bahwa penilaian Sertifikat Bintang 5 tersebut termasuk pulajaminan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamananterkait dengan penempatan dan model lemari kayu besar dilobby hotel Tergugat.Dengan demikian penempatan lemari kayu besar di lobby hotelTergugat walapun
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 94/PDT/2020/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : ARMIA Diwakili Oleh : Fatchullah, S.H.
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah RI Mendagri Gubernur Provinsi Aceh Bupati Kab Aceh Besar Camat Kec selimum Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
86 — 51
  • PengadilanNegeri Jantho yang memiliki Kesaman tanggal, bulan dan tanggal suratsurat adat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II padahal subjekhukum dan objek tanah perkara a quo berbeda dengan perkara lainyang sedang berjalan adalah perkara No. 15/Pdt.G/2019/PN Jth,perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No. 21/Pdt.G/2019/PN Jth,perkara No. 22/Pdt.G/2019/PN Jth, perkara No. 24/Pdt.G/2019/PN Jth;Bahwa dalil gugatan angka 6sampai angka 8 adalah tidak benar danTergugat Il, Ill keberatan dan menolaknya, walapun
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pilkada
Register : 15-04-2010 — Putus : 10-05-2010 — Upload : 16-07-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2010/PTUN-MDN
Tanggal 10 Mei 2010 — 1. SAUT PARLINDUNGAN SIMAMORA,2. Ir. PARLAUNGAN LUMBAN TORUAN, M.Si VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
138 — 70
  • yang defenitip, juga dalam hal ini objek perkara adalahSertipikat Hak Guna Usaha yang luasnya 6.364,5 Ha yang lokasinyameliputi beberapa Desa di Kecamatan Barumun Tengah, bukan berartikarena objek sengketa adalah Nomor : 1/Simangambat Jae bukan berartiSertipikat Hak Guna Usaha tersebut hanya berlaku sebagai alas Hak di DesaSimangambat Jae, akan tetapi berlaku terhadap lokasi yang dipetakan dalamPeta Bidang/Surat Ukur yang merupakan lampiran Sertipikat Hak GunaUsaha No : 1 Simangambat Jae tersebut walapun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 17-12-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 655 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 17 Desember 2015 — PT. INDONESIA EPSON INDUSTRY VS 1. ABDURROHIM AHSAN, DKK
91 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari padamenggunakan haknya itu. dengan perantaraan Hakim untukmelaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benarbenar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinyasemua jalan dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinyasemua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergubakanatau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusanitu. dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walapun
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 518/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 24 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
54 — 39
  • Terbanding/Para Penggugat yang pada pokoknya menerangkanbahwa Desa Siharjulu/dahulu Lumbanjulu jaraknya masih jauh sekitar +2 Km dari objek perkara ;Bahwa demikian juga dengan fakta lapangan pada saat dilakukannyapemeriksaan setempat (plaatselyk Onderzook), di atas tanah perkaraterdapat 2 (dua) buah Gapura yang diperbuat oleh Kepala DesaNagasaribu bertuliskan Selamat Jalan dari Desa Nagasaribu I, danGapura yang diperbuat oleh Kepala Desa Sigompul yang bertuliskanSelamat Datang di Desa Sigompul, dan walapun
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Juli 2021 — Penggugat:
PT. PUDAN KREASI
Tergugat:
1.KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BLPPBMN)
2.KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH XXV PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
3.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
4.KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT (BPTD) WILAYAH XXV PROPINSI PAPUA dan PAPUA BARAT
290 — 102
  • Surat Edaran No. 3, tahun 1978, tanggal 1April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepadaKetua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidakmenjatuhkan putusan serta merta walapun syaratsyarat dalampasal 180 ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat (1) Rbg telahdipenuhi.b.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 323/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 14 Desember 2017 — PT. MILLER BAHROENY, DK VS Dr. JANUARI SIREGAR, SH, M.Hum
55 — 28
  • bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak diHalaman 61 dari 120 halaman Putusan Nomor 323/PDT/2017/PT MDNJalan Sei Kapuas Nomor 103 Kelurahan Babura, Kecamatan MedanSunggal, Kota Medan ;Bahwa, oleh karena Gugat rekonvensi dalam perkara ini adalah diajukanberdasarkan bukti bukti yang sangat otentik dan tidak dapat disangkalkebenarannya, maka mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk sudi menyatakan putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu, walapun