Ditemukan 596 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-07-2016 — Putus : 13-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 140 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr Tanggal 13 Oktober 2016 — TERDAKWA I :KADEK EKA SUCITA Als. BENTIR.
TERDAKWA II :KADEK DWI ADNYANA Als. KADEK DWI
54 — 19
54 — 19
Wirjono Prodjodikorobahwa di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto adaoleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Register : 15-07-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN WONOSOBO Nomor 72/Pid.B/2014/PN Wsb Tanggal 26 Agustus 2014 —
33 — 6
33 — 6
Bahwa turut serta dalam ketentuan Pasal ini berbeda dengan keturutsertaanseperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP melainkan harus diartikan dalampengertiannya umum menurut bahasa seharihari, sehingga orang yang in concreto berjudiitu juga dapat disebutsebagai telah turut serta berjudi ;Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai jalan umum, tidaklah perlu suatujalan itu harus dibuat oleh atau atas nama pemerintah, bahkan tidak perlu harus dibuat/ hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 72
Putus : 08-10-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Oktober 2010 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (BANK BPD KALTIM) CABANG UTAMA dkk ; PT. CITRA HERITAGE INDONESIA
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seyogyanya daya kerjayang membatasi itikad baik tidak saja harus ada persetujuan dari seseorangtertentu, terlepas dari situasi dan kondisi " In concreto" untuk menjalankanfungsinya.Dalam Putusan Majelis Hakim yang secara gamblang mempertimbangkansemua dalildalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, namun demikiandalildalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan suatu hal yangsangat krusial, namun demikian alangkah arif dan bijaksana apakah MajelisHakim dalam mengambil putusannya menguraikan
Putus : 29-08-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Agustus 2016 — NYONYA ENNY TANAREZZA, DK
VS
NYONYA TUTY HIDAYAT, DKK
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal menurutperaturan perundangundangan di bidang perpajakan bahwa yangberwenang memeriksa, mengadili termasuk menerapkan ketentuan hukumperpajakan dalam suatu perkara in concreto adalan Pengadilan Pajaksebagai pengadilan khusus, bukannya lembaga peradilan umum (ic.Pengadilan Tinggi Makassar);Sudah Semestinya;Judex Facti tingkat banding dalam mengadili perkara a quo mendasarkanpertimbangan hukumnya pada penerapan hukum materiil yang diatur dalamKUHPerdata (vide Pasal 1243 KUHPerdata) mengingat
Putus : 28-03-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/PID/2009 Tanggal 28 Maret 2011 — THEDESIUS YULIUS BUNGAA, STh. bin YAKOP BUNGAA
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan in concreto yangdipermasalahkan pada intinya adalah:Perkawinan No. 17/MJ/GKN/2004, tanggal 28Desember 2004 yangdikeluarkan oleh Gereja Kristen Nazarene Semarangdan AktayangSipil5.Perkawinan No. 05/TP/2005, tanggal 12 Juli 2005,dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan CatatanKabupaten Demak.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, sebagai Pendetadi Gereja Kristen Nazarene Semarang yang padawaktu itu) bertindak untuk melaksanakan perkawinandi Gereja antara Tjan Lien Mien dan Sie MonicaSilvia Pramana (
Register : 10-10-2019 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 36/Pdt.G/2018/PN Jap Tanggal 14 Desember 2018 — Penggugat :
DRH. CONSTANT KARMA
Tergugat :
JUNAN WASHINTON WAROMI, ST
87 — 23
87 — 23
apakah itu yang menjual,menyewakan, menghibahkan, dan sebagainya), h aru slah ditarik sebagaipihakpihak dalam gugatan, sehingga putusan atas kedudukan hukum objeksengketa tersebut bersifat menyeluruh, tuntas, dan mengikat pihakpihaktersebut, demikian pula jika gugatan itu disertai dengan ganti rugi maka akanbisa ditentukan ganti kerugian secara proporsional berdasarkan ruang lingkupcakupan dan kadar kualitas perouatan melawan hukum yang dilakukan pihakpihak tersebut;Menimbang bahwa dalam perkara in concreto
Putus : 06-02-2008 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 K/Pdt/2007 Tanggal 6 Februari 2008 — SABARUDDIN, SE, DKK. VS. YAYASAN PERGURUAN ISLAMIYAH NURUL HUDA
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cs ), secara juridis formil tidaksah ( illegaliteit ), tegasnya, batal demi hukum (nietig eo ipso) atau cacathukum (rechtsverzuim), karenanya secara tegas PenggugatPenggugatKasasi telah membantahinya ( betwisten) dalihdalin Tergugat Kasasiyang in concreto diwujudkan dengan adanya gugatan a quo,Halaman 10.Alinea pertama sampai dengan terakhir: Bahwa dailildalil bantahan PenggugatPenggugat Kasasi terhadap alineapertama sampai dengan terakhir halaman 10 ini, pada dasarnya telahterawab sesuai dengan
Register : 09-09-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PN KUDUS Nomor 1122/Pid.Sus/2020/PN Kds Tanggal 12 Nopember 2020 — - Pidana
153 — 26
153 — 26
Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harusdiambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakatbertindak dalam keadaan yang /n concreto terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakansebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhatihati, dan juga tidakseorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya.
Register : 29-03-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 17/G/2017/PTUN.PTK Tanggal 24 Juli 2017 — BUDI MATEUS, S. Pd. MELAWAN I. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT II. FREDERIKUS ADO
229 — 47
229 — 47
DewanPimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sertaadanya usulan pengajuan PAW oleh Dewan Pimpinan CabangPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPCPDI Perjuangan)Kabupaten Ketapang, Gubemur Kalimantan Barat sebagai pejabatyang diberikan kewenangan oleh ketentuan perundangundanganuntuk menerbitkan Keputusan Peresmian Pemberhentian danPeresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, secarahukum tidak mempunyai kewenangan untuk menilai danmencampuri urusan internal partai politik, in concreto
Putus : 04-11-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 340/Pid.B/2014/PN.TBT Tanggal 4 Nopember 2014 — KEMBARIA SINAGA Alias TOTAN
48 — 8
48 — 8
isi dompetterdakwa dan ditemukan benda kecil plastik di dalam dompet terdakwa;Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas selanjutnyabersesuaian dengan keterangan saksi yang meringankan atas nama Afridayantiyang memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta keterangan saksitidak di bawah sumpah atas nama Valepy Anarki Sinaga;Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan saksisaksi danTerdakwa tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pendapatnya terkaitfaktafakta dalam kasus in concreto
Putus : 26-11-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1734 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Nopember 2015 — KEPALA PEMERINTAH KOTA SURABAYA Cq.
WALIKOTA SURABAYA,
VS
H. K.R.M.H. SOERJOWIRJO HADIPOETRO, DKK
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanNegeri Surabava sudah mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa Pelawan sebagai Pihak Ketiga yang sekarang mengajukanPerlawanan terhadap pelaksanaan Putusan Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 317/Pdt.G/2003/PN.Sby. secara yuridis dikwalifisirsebagai handeling omniet alias tindakan yang siasia atau tidakbermanfaat: karena Terlawan sebagai Pihak Penggugat yangmenang perkara sekarang ini tidak mengajukan pelaksanaan(eksekusi) terhadap putusan tersebut berdasarkan ketentuan HIRLN 1941/44 Pasal 195 dst; In Concreto
Putus : 03-12-2012 — Upload : 16-12-2012
Putusan PN PACITAN Nomor 115/Pid.Sus/2012/P.N. PCT Tanggal 3 Desember 2012 — RURIP SUKATNO bin SURYADI
108 — 24
108 — 24
yangbersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untukmengadili; Halaman 37 dari 46g Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, bermaterikan hukum: Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Hakim merupakan komponen penegak hukum yang diberikan wewenang dalammenerapkan nilainilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatuputusan melalui proses persidangan (in concreto
Register : 22-04-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN SINGARAJA Nomor 95 / Pid.Sus / 2014 / PN Sgr Tanggal 4 Juni 2014 — KADEK SUJANA Alias BUTET
53 — 18
53 — 18
Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukum pidanahakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwa dilakukansuatu perbuatan melanggar hukum pidana.
Putus : 09-06-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/PID/2013 Tanggal 9 Juni 2014 — MUCHTAR AR bin ABDUL RASAK (Alm)
105 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
105 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi adanya unsur ini, maka menjadi alasanperinganan penjatuhan pidana in concreto, Misalnya nilai kurang Rp250,00 merupakan pencurianringan menurut Pasal 364 KUHP, atau penggelapan ringan menurut Pasal 373 KUHP;Diantara unsurunsur tersebut, yang selalu disebut dalam rumusan tindak pidana adalahunsur perbuatan dan unsur mengenai objek tindak pidana.
Register : 04-03-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN RABA BIMA Nomor 19/PDT.G/2015/PN.RBI Tanggal 26 Agustus 2015 — MANSYUR MAHMUD MELAWAN 1. YUSUF M.SIDIK, 2. JAUHAR MAHBUB, 3.YUHENDRA IDRIS, 4.HAERUNNAS,S.Sos, 5. SITI MARIAM MANSYUR
56 — 18
56 — 18
berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaanmaupun sifat berhatihati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat diajukanPenggugat dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yangHalaman 27 dari 31 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Rbimenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena sebagaimana yang telahdipertimbangkan diatas secara concreto
Putus : 23-03-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 196/Pid.Sus/2014/PN. Nnk Tanggal 23 Maret 2015 — BUDI DAENG DULLA Alias IWAN SUNGUP Bin ARIFIN
29 — 15
29 — 15
pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologidengan jumlah yang sangat terbatas, sedangkan untukpenyalurannya berdasar pasal 41 UU No 35 tahun 2009 adalahdilakukan oleh Pedagang farmasitertentu 5Menimbang bahwa selanjutnya Secara fakta denganberpedoman pada pasal 12 (1) jo pasal 41 UU No 35 tahun 20093839maka telah terdapat pertentangan dalam status terdakwa itusendiri dengan peruntukan penggunaan barang bukti NarkotikaGolongan seberat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) grambeserta bong pengisapnya, in concreto
Putus : 23-03-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN. Nnk Tanggal 23 Maret 2015 — IRWANTO Alias IWAN Bin SAKA
27 — 11
27 — 11
tehnologidengan jumlah yang sangat terbatas, sedangkan untukPutusan Perkara No: 195/Pid.Sus/2014/PN.Nnkpenyalurannya berdasar pasal 41 UU No 35 tahun 2009 adalahdilakukan oleh Pedagang farmasitertentuMenimbang bahwa selanjutnya Secara fakta denganberpedoman pada pasal 12 (1) jo pasal 41 UU No 35 tahun 2009maka telah terdapat pertentangan dalam status terdakwa itu sendiridengan peruntukan penggunaan barang bukti Narkotika Golongan seberat 3,59 (tiga koma lima puluh Sembilan) gram beserta bongpengisapnya, in concreto
Putus : 22-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 341 PK/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017 — PT. KERETA API (Persero) DIVISI REGIONAL I SUMATERA UTARA - ACEH VS SULTAN DELI dalam hal ini diwakili oleh PEMANGKU
SULTAN DELI TENGKU HAMDY OSMAN DELIKHAN AL-HAJ,
GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI
227 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
227 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Obscuur Libel:Posita gugatan mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum.Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I, II dan Illmelakukan wanprestasi akan tetapi yang terjadi in concreto secara realistisadalah perbuatan melawan hukum.Hal tersebut dapat dilinat dari poin 9 hal 4 posita gugatan yang menyatakansebagai berikut:"Bahwa seiring dengan proses nasionalisasi pengambil alihan NV.
Register : 16-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 141/PDT/2021/PT BDG Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi dahulu Perkumpulan Sekolah-sekolah Kehidupan Baru Diwakili Oleh : Yayasan Kehidupan Baru Sukabumi dahulu Perkumpulan Sekolah-sekolah Kehidupan Baru
Terbanding/Tergugat : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI Cq SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE
64 — 44
Terbanding/Tergugat : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI Cq SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE
64 — 44
Oleh karena itu. dalam merumuskan posita atau dalilgugatan tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi denganPMH dalam gugatan, dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalamgugatan jika yang ternadi in concreto secara realistis adalahwanprestasi, atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasisedang peristiva hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalildalil tersebut diatas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim pada PengadilanNegeri Sukabumi yang
Register : 27-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 57/PDT/2020/PT SMG Tanggal 17 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat I : ARTUTIK Diwakili Oleh : ARTUTIK
Pembanding/Penggugat II : TYA ARIYANI Diwakili Oleh : ARTUTIK
Terbanding/Tergugat I : MUH KURI
Terbanding/Tergugat II : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KEDUNG ARTO
77 — 66
Pembanding/Penggugat II : TYA ARIYANI Diwakili Oleh : ARTUTIK
Terbanding/Tergugat I : MUH KURI
Terbanding/Tergugat II : PT BANK PERKREDITAN RAKYAT KEDUNG ARTO
77 — 66
Bahwa SEMA No. 3 Tahun 1963 diterapkan oleh hakim sehingga menjadilaw in concreto melalui Putusan Peninjauan Kembali No. 335 PK/Pdt/1987yang kaidah hukumnya adalah mendasarkan kepada Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 1963 bahwaMahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi Pasal 1682 KUHPerdatayang mengharuskan dilakukannya suatu penghibahan dengan Akta Notaris;Halaman 2 Putusan Nomor 57/Pdt/2020/PT SMG10.