X5 Kav.49Kuningan Jakarta Selatan ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor: HK/MENKES/118/IIV2014., tertanggal O03 Maret2014., memberi kuasa dengan hak subsitusi2.R. BIMO SATRIO RAHARDJO., S.H.,M.Kes.,. PURWATA., S.H., M.H., 3 . RAHMAT., S.H., 3 nnnnanenene enn. NOVICA MUTIARA., S.H., 5 =. HENDARA NORMANSYAH., S.H., 5 ==. AMIEN GEMAYEL., S.H., 3 . NINA ARYANL, S.H., 5 =9. FITRIANADINARWATI., S.H., 3 ==10..SRI HASTUTIK EKOWATL, S.H., ; ~11.

Dasarhukum dari jawaban Ahli tersebut adalah Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika.

Hal ini Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan(2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi11Kosmetika.Bahwa = dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 disebutkanbahwa kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menrapkan CPKB danmemenuh persyaratan teknis keamanan, bahan, penandaan dan klaim;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadap sediaanfarmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar

hukum jawaban tersebutadalah Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika;Bahwa = dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pemohon mengajukanpermohonan pendaftaran produk/notifikasi ke Kepala Badan POM RI denganmengisi formulir secara elektronik melalui website Badan POM;Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomor tersebutharus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat (1) huruf (j

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Halaman 13 dari 25 Putusan

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintan dokter yaitumenggunakan resep dokter;Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2018/PN Tig.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah

Daftar ObatKeras;Menimbang, bahwa pil double L adalah tablet putin berlogo LL yang dijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang jjin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil Doble L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa pengguna Anggarandengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaan.

., M.Kes, selaku Pimpinan Kegiatan denganNomor : 835/Menkes/SK/VV2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588/ tanggal 25 Mei 2005 tentangpenunjukan Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua Panitia PemeriksaBarang TA 2005 ;Surat Perintah Membayar Nomor : 00689/SP2K/KU.530/X1V/2005,CV.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VI/2005 tanggal 2Juni 2005 ;1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia an.

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 02Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan KegiatanNomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588/ tanggal 25 Mei 2005 tentangPenunjukan Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua PemeriksaanBarang Tahun Anggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

Husein Kausaha, M.Kes selaku Kuasa PenggunaAnggaran dengan Nomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 02Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesiaatas nama Radjagau, SKM., M.Kes, selaku Pimpinan KegiatanNomor : 835/MENKES/SK/VV/2005 tanggal 2 Juni 2005 ;1 (satu) lembar Keputusan Kepala Dinas Kesehatan PropinsiMaluku Utara Nomor : 027/588 tanggal 25 Mei 2005 tentangPenunjuka Salim Lamidi, S.Sos., selaku Ketua PemeriksaanBarang Tahun Anggaran 2005 ;Surat Perintah Membayar

Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RI no.917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yangbertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaanserta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y(obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.ATAU:Kedua:Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 57/Pid.Sus

Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RI no.917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yangbertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaanserta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y(obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum

daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Anak yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Anak tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Anak juga tidak memiliki ijin daripihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Anak tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut;Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Tadjuddin Chalid makassar dan telah mendapatkanizin perceraian yang dikeluarkan oleh kementrianKesehatan RepublikIndonesia, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: Kp. 04.02/menkes/701/2019, tertanggal 18 Oktober 2019.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal. 2 dari 8 hal. Put.

Namunsebelumnya itu, Penggugat selaku PNS telah mengajukan izin perceraian yangdikeluarkan oleh kKementrianKesehatan Republik Indonesia, tentang PemberianIzin Perceraian Nomor: Kp. 04. 02/menkes/701/2019, tertanggal 18 Oktober2019;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan tersebut, Penggugat telahmengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KantorUrusan Agama Kecamatan Panakkukang, Nomor: 470/61/VII/1999, tanggal 12Hal. 3 dari 8 hal. Put.

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2017/PN SdaMenimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Pelayanan dan penyimpanan terhadap golongan obat kerashanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai denganketentuan perundangundangan seperti apoteker atau asisten apotekermelalui sarana resmi kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmasdan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab farmasi yangmemiliki ijin dari instansi yang berwenang;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 1331.MENKES

dari instansi yangberwenang;11PTSN No: 120/Pid.SUS/2013/PN.BtkMenimbang, bahwa Ahli Wahyuri, S.Si, Apt Kembali berpendapat bahwagolongan obat keras daftar G harus digunakan dengan resep dokter karenadengan resep dokter, dosisnya telah ditentukan untuk melakukan pengobatan.Apabila golongan obat keras daftar G tidak digunakan dengan resep dokter, makadosisnya menjadi tidak teratur dan dapat mengakibatkan keracunan;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor: 1331.MENKES

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika, pada pasal 2 disebutkan bahwa Setiap kosmetikayang beredar wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NIRA OKTRIANY,Amd, Kep, dengan membeli cream wajah dengan merk AGNE, Serumcollagen merk FITSE, sabun dengan merk DOSTING produksi CVBengawan Jaya Abadi dengan Netto : 60 Gram NA 18190505266

Dan juga menurut Permenkes No1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM;Bahwa bahayanya jika seseorang menggunakan kosmetik tanpa jinedar, jika kosmetik tersebut tidak terdaftar maka tidak dijamin kosmetikHalaman 12 dari 38 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN PIktersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, kKeamanandan kemanfaatan.

Farm., AptOSO berdasarkan UndangUndang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanpasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar Dan juga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi disebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Badan POM.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pada pasal 2disebutkan bahwa Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standardan/atau persyaratan mutu, kKeamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuanperaturan perundang undangan; Bahwa menurut pendapat Ahli WAHYU PUSPITA DEWI, S.

,Apt. kosmetik dan obat yang disita dari terdakwa tersebut tidakmemiliki izin edar atau tidak terdaftar di Badan POM RI;Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli WAHYU PUSPITA DEWI, S.Farm., Apt OSO berdasarkan UndangUndang RI No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar Dan juga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi disebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Badan POM.

sebanyak 2keping 8 butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiapkepingnya dengan keuntungan tiap kepingnya adalah Rp11.000,00 (sebelasribu rupiah) dan untuk 30 paket klip kecil yang masingmasing isinya 7 butirdengan jumlah keseluruhan 210 butir obat jenis Dextromerthopan belum adalaku terjual ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethopan tersebuttidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes

Nining Kushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Rl Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang

RtaBahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin TenagaKerja Kefarmasian ;Bahwa sediaan farmasi

Bahwa tidaksemua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan, syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi IzinPraktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahliandalam bidang kefarmasian menjual obat Dextromethopan dan obatCarnophen tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan

Nomor 650 K/Pdt/2017berusaha untuk mengkaji, mendalami, memahami dan mengabaikan begitusaja pokok perkara serta faktafakta hukum dalam persidangan secara layakdan sepatutnya khususnya dalam memeriksa dan mempertimbangkanketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008tentang Rekam Medis;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalamputusannya pada alinea 3 halaman 86 putusan banding yang menyatakan

/PER/III/2008 tentang RekamMedis sebagaimana dikutip:Pasal 5 ayat (5)Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekammedis dapat dilakukan pembetulan;Pasal 5 ayat (6)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukandengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dandibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yangbersangkutan:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan MenteriKesehatan Nomor 269/MENKES/PER

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2016/PT.DKItanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan (2)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/

Wyasa SantosaKolopaking dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) isinya menyatakansebagai berikut:Halaman 29 dari 38 hal.Put.

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008,Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 280/PDT/ 2016/PT DKI.,tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Hanya Mengutip Sebagian (Partial) Keterangan AhliProf. Dr.

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki jin dari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

LAB.3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal denganberat bersin serobuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.

dan dihukumdalam perkara yang sama tindak pidana narkotika yaitu kepemilikansabusabu;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadap barangbukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersin serbuk Kristal 0,02001 gram adalahmengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) NomorHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tmgurut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes

LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadapbarang bukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enam puluhsatu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak

RI Nomor 14388/MENKES/PER/X/2010.,Tanggal 24 September 2010, tentang Standar Pelayanan Kedokteran;a. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, SOP (bukti PT5) yangdibuat tahun 2008 harus di revisi 2 (dua) tahun sekali sesuai denganHal. 20 dari 26 Hal. Put.

No. 779 K/Pdt/2014perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran dan olehkarena itu seharusnya telah mengalami perubahan dua kali dan menjadiSOP baru (dalam Putusan halaman 57);Berdasarkan Pasal 15 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., ayat (1) :"Standar pelayanan dan SPO yang telah disusunsebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjangtidak bertentangan dan belum diperbaharui";ayat (2): "Organisasi profesi dalam menyusun PNPK, dan fasilitaspelayanan kesehatan

dalam menyusun SPO harus menyesuaikandengan ketentuanketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua)tahun sejak berlakunya peraturan ini";Berdasarkan Pasal 16 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., : "Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan",diundangkan tanggal 24 September 2010;Sehingga berdasarkan ketentuanketentuan Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tersebut, tenggang waktu untuk menyesuaikanSOP adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 September 2010 yaitusampai dengan

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencantumkan adanyapengabaian SOP dalam penanganan pasien almarhum Adinda AmaliaSekarningrum dan menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permenkes RI Nomor 1438/ MENKES/PER/IX/2010: "Dokter dan Dokter Gigi serta tenaga kesehatan lainnyadifasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi PNPK dan SPO sesuaidengan keputusan klinis yang diambilnya";Sehingga yang berhak menentukan

seperti diuraikan di atasdalam penanganan pasien almarhum Adinda Amalia Sekarningrum daritanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011, sudahsesuai keputusan klinis dan SOP yang berlaku pada RSAB HarapanKita yaitu SOP Demam dan Penatalaksanaan, sehingga tidak adapengabaian SOP dalam penanganan pasien dan tidak benar ParaTergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melakukanperbuatan melawan hukum;Karena terbukti Majelis Hakim Tingkat pertama telah MelanggarPermenkes RI Nomor 1438/MENKES

maupun untuk kepentingan pengembanganilmupengetahuan, dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebutdinyatakan secara tegas Dirampas untuk dimusnahkan, karena negara tidaklagi memerlukan barang bukti Narkotika dalam perkara a quo;Bahwa jikalau negara (pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmupengetahuan atau demi kesehatan, maka negara dalam hal ini pemerintah,berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1332/MENKES

melakukan eksekusinya, dengan mengingat amar tersebut yang kurangtepat atau tidak tegas, karena jika barang bukti dinyatakan dirampas olehPenuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidaklah dapat dimusnahkan olehPenuntut Umum, mengingat amarnya Dirampas untuk negara, bukanDirampas untuk dimusnahkan atau jikalau barang bukti tersebut diserahkankepada laboratorium pemerintah atau lembaga lain yang ditetapkan olehpemerintah, maka hal tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI No. 1832/MENKES

/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karenasebelumnya tidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untukmengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebut tidakdapat dirampas untuk negara secara nyata;Dengan kekeliruan putusan Judex Facti (terutama Pengadilan Tinggi),maka sudah sewajarnya bila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI membatalkanputusan tersebut, kemudian mengambil alin dengan cara mengadili sendiriperkara ini dan memutus sesuai pertimbanganpertimbangan

Sehingga secaraharfiah yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan bukan yang lain, sedangkan cara membuktikanseseorang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan ,adalah secara limitatif telah ditentukan dalam peraturanperundangundangan dengan melalui Uji Laboratorium incasu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor =:923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk = TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaPro Justitia juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :194/MENKES/SK/VV/2012 tentang PenunjukanLaboratorium

Bahwa laboratorium mempunyai standar masingmasing dan menurutKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika.9.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika menunjuklaboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika danpsikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika danpsikotropika.Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor: 292K/PM II08/AD/X1/201610.

Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika masih relevandigunakan untuk penyidikan Narkotika.11. Bahwa Clinic Indosehat 2003 Medical Centre Maritime adalah tidakbukan termasuk yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan RlNomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.12.

Bahwa benar Terdakwa didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidak didukungdengan alat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris darilembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, sebaliknyaberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasionalberkesimpulan bahwa urine, rambut, dan

dalam perkaraini adalah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memilikimerek; bahwa yang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi dalam bentukkosmetik adalah Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI; bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah sediaan farmasiyang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Menteri Kesehatan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1176/MENKES

tidak adajaminan mutu, kKeamanan dan kegunaannya yang tentunya berisiko terhadapkonsumen yang menggunakan produk tersebut, karena bisa sajamengandung bahan yang tidak sesuai persyaratan, terlarang atauberbahaya; bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam bentukkosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; bahwa dasar hukum dari perbuatan Terdakwa yang mengedarkansediaan farmasi dalam bentuk kosmetik tanpa izin edar tersebut adalahPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES

/PER/VIII/2010 Tentangizin produksi kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan NomorHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mitr1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1),UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1), UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1); bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edaryang berhasil di sita oleh Petugas Kepolisian

Barang tidak memenuhi atautidakSesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam unsur di atas, Suatu barang ataujasa dilarang diperdagangkan atau diedarkan, apabila tidak memenuhi standarpersyaratan sebagaimana disebutkan Pasal 2 Permenkes Nomor1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yaitu:Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, kKeamanan, dankemanfaatan.

Barang tidak mencantumkan informasi dan/ataupetunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 TentangNOTIFIKASI KOSMETIKA, suatu barang atau jasa yang diperdagangkan ataudiedarkan, harus wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Pasal 12

Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa Aprian Mugorrobun Als GendonBin Abdulah Masdar adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

Semarang yangdiketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang LaboratoriumForensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklatberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN PwtTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

SSi selaku Pemeriksa pada Laboratorium ForensikCabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selakuKepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalamkesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes

SSi selaku Pemeriksa padaLaboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes