Ditemukan 538 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : natin nasution national nathan natong nastion nasion nadion napion natiin nations natio naton
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 114/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONESIA, vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
66 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 114/B/PK/PJK/2015pendapat Terbanding mengenai duplikasi dan stewardhip activity menurutPasal 18 ayat (3) UU PPh, Pasal 10 ayat (8) Tax Treaty IndonesiaAmerikaSerikat dan United Nation Convention on Income Tax menjadi tidak relevan;Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mohon agar penetapanpembayaran jasa teknik kepada HIC sebagai objek PPh 26 atas dividen sebesarRp1.179.189.000,00 dapat dibatalkan;Kesimpulan:Bahwa dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, secara keseluruhanSKPKB
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2013 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT EXINDOKARSA AGUNG
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irradiation.Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization ofthe United Nation (FAO) yang dimuat padahttp ://www.fao.org/docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3, perlakuanheat treatment (pemanasan/pengeringan) yang dilakukan terhadap Kurma tersebut adalah untuk menjaga kualitasnyadengan rentang pemanasan selama paling cepat selama 20menit dengan suhu antara 50 90 C, maka dengan demikiantelah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalah untukmengawetkan, sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembaliyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2014 — Putus : 27-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GRAND THRONTON RESTRUCTURING
31 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ke1: Bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas Majelismelihat bahwa Pemohon Banding memang tidak dapatmenunjukkan dokumen fisik lainnya yang dapat menjelaskanbahwa Faktur Pajak Nomor EBYEP 0580000211 dibatalkan,namun berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 611/KMK.04/1994 pada BagianKeterangan mengenai Organisasi Internasional yang bukanSubyek Pajak, Sub Bagian Badanbadan Internasional dariPerserikatan BangsaBangsa pada huruf L dinyatakan bahwaUNICEF (United Nation
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 04-02-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 31-01-2014
Putusan PN RANAI Nomor 08/Pid/Prkn/2013/Pn.Rni
Tanggal 28 Maret 2013 — Mr. LE VAN TOAN
57 — 10
  • tangkap Pair Trawl di wilayah perairan ZEE Indonesia di Laut CinaSelatan pada posisi 04 00 58 LU 105 31 59 BT;Menimbang, bahwa berdasarkan MOU antara Pemerintah Republik Indonesiadengan Pemerintah Republik Vietnam yang ditandatangani di Hanoi pada tanggal 27Oktober 2010 bahwa kapal ikan dan nelayan yang tertangkap dan/atau ditangkapmelakukan praktek UU perikanan akan ditindak sesuai dengan hukum Internasional;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentangPengesahan United Nation
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-02-2016 — Putus : 24-03-2016 — Upload : 14-07-2016
Putusan PN KOTABUMI Nomor 11/Pid.Sus/2016/PN Kbu
Tanggal 24 Maret 2016 — IBRAHIM Bin MAIL;
16 — 3
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Hal 29 dari 34Hal Putusan Nomor 1 1/Pid.Sus/2016/PN KbuTindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-12-2012 — Putus : 25-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 879 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI VS PT. EXINDOKARSA AGUNG;
45 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irradiation;Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization ofthe United Nation (FAO) yang dimuat padahttp ://www.fao.org/docrep/t0681E/10681e04.htm#1.3.3, perlakuanheat treatment (pemanasan/pengeringan) yang dilakukan terhadap Kurma tersebut adalah untuk menjaga kualitasnyadengan rentang pemanasan selama paling cepat selama 20menit dengan suhu antara 50 90 C, maka dengan demikiantelah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalah untukmengawetkan, sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembaliyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-12-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1558 K/Pdt/2009
Tanggal 15 Desember 2010 — PT POLYPRIMA KARYAREKSA VS DAELIM CORPORATION
156 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Para Pihak:Christine Hartani Tjakra vs.Syamsurizal Anis Cs.. pertentangan dan perselisihan dari atausehubungan denganPerjanjian atau pelaksanaannya (termasukperselisihan/sengketakeabsahan Perjanjian ini) akan diselesaikanmelalui arbitrase olehBadan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) anggotayang akanbersidang di Jakarta dalam bahasa Inggrisberdasarkan "The Rules of The United Nation CentreHal. 28 dari 30 hal. Put. No. 1558 K/Pdt/2009For International Trade (UNCITRAL Rules)"."
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-10-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 820 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — 1. TAUFIK HIDAYAT, DKK VS 1. PT. MESCO SARANA NUSANTARA
194 — 349 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CNOOC SES Ltd, (China Nation Oil Offshore Coorporation SouthEast Sumatera Limited), diwakili oleh Liu Song, Warga NegaraTiongkok, selaku President CNOOC SES Ltd, dalam hal ini memberikuasa kepada Darmanto, S.H, M.Hum, dan kawankawan, ParaAdvokat, beralamat di Gedung LINA 2 Floor, Suite 205 A, Jalan HR.Rasunasaid Kav. B7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Juni 2015, sebagai Termohon Kasasi dahuluTergugat , Il;Dan. PT.
    Tergugat2 (CNOOC SES Ltd/China Nation Oil Offshore Corporation South EastSumatera Limited);a.CNOOC SES Ltd. adalah perusahaan swasta asing, beralamat di Indonesia StockExchange Build, Tower I, 1923 floor Jalan Jend.
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-02-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN KOTABUMI Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN Kbu
Tanggal 11 April 2019 — Penuntut Umum:
Sukma Frando, SH
Terdakwa:
Drs. Najamudin, MM Bin Zaini
53 — 14
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanning diatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 185/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Tergugat : PT. PROMITS
Terbanding/Penggugat : PT CETCO OILFIELD SERVICES INDONESIA
355 — 267
  • Untuk itu dibentuklah lembagalembaga yang mengatur masalah transaksi melalui teknologi informasi,diantaranya UNCITRAL (United Nation Commission on InternationalTrade Law) yang berhasil merumuskan aturan hukum yakni UNCITRALModel Law on Electronic Commerce tahun 1996 dan United NationsConvention on the Use of Electric Communications in InternationalContract.Perjanjian keperdataan lebih menekankan pada soalsoallahiriah, dibandingkan permasalahan yang berkaitan dengan ritueleplichtenleer, oleh karena
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 20-03-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50394/PP/M.VIIA/19/2014
Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
138 — 30
  • Terbanding:barang yang diberitahukan sebagai Sapi (Oxen) yang diimpor dengan PIB 030520yang diidentifikasikan sebagai Sapi Jantan (Male Cattle) diklasifikasikan ke dalamPos Tarif 0102.29.10.90 (BM 5%).Menurut Pemohon Banding:Diberitahukan di dalam PIB dengan kalsifikasi Pos Tarif/HS 0102.29.10.10 denganuraian barang Lembu/OXEN;Menurut Majelis :bahwa sesuai Pasal 12, 13 dan 14 Undangundang tentang kepabeanan dinyatakanantara lain, Menteri Keuangan :menetapkan besarnya pembebanan tarif most favoured nation
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 07-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PT KUPANG Nomor 186/PID/2023/PT KPG
Tanggal 18 Januari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMMAD FIRMAN INDRA WIJAYA, SH
Terbanding/Terdakwa I : LOPI PHILIPUS Alias LIPUS
Terbanding/Terdakwa II : ERASTUS RADE Alias ERAS
80 — 43
  • Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI.
    Bagian belakang kartu berwarna putih yang bertuliskan : Singleton, Exhibit A & B, House Office Royal, K.681, The President, United Nation Organization, OIOS, UBS PRI;
    1 (satu) buah buku Agenda yang mana dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo;
    1 (satu) buah buku tulis pada sampul luarnya terdapat foto-foto dan bertuliskan Natasha Wilona dan di dalam buku tersebut dicatat nama-nama anggota UN-Swissindo yang telah membayar uang menjadi anggota UN-Swissindo;
    2 (dua
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-08-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN KOTABUMI Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Kbu
Tanggal 1 Nopember 2017 — Terdakwa RUDI RAHARJA Alias CALING BIN YUSUF RAHARJA
42 — 5
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime)Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok pelaku tindak pidanaterorganisasi.Menimbang, bahwa Permufakatan jahat/ Samenspanningdiatur dalamPasal 1 angka 18 UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika yang isinya sebagai berikut: Permufakatan jahat adalahperbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-01-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 27-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIRJEN BEA DAN CUKAI vs PT. EXINDOKARSA AGUNG;
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalahdengan pencucian dengan Clorox, pembilasan, dan pengeringan;4 Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada http://www.fao.org/docrep/t068 1E/t0681e04.htm#1.3.3 didiperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadapKurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:i Fumigation;ii Heat Treatment;ili Refrigeration, dan;1V Irradiation;5 Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization of theUnited Nation
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 16-08-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN.Srg
Tanggal 16 Agustus 2018 — RIFAI Als BAJET Bin SATIBI SANUSI
24 — 13
  • Kejahatan narkotika telahdipandang sebagai kejahatan transnasional sebagaimana tercantum dalamUNTOC (United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime).Tindak Pidana atas partisipasi dalam kelompok Pelaku tindak pidanaterorganisasi;Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2018/PN Srg Bahwa oleh karena Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukanlah Lex Specialist Pasal 55Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), melainkan perluasan darideelneming
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1830 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT CNOOC SES Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
74 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation ("MFN") yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    (Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1829 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
249 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Walaupunpenggunaan tarif lebin rendah untuk PSC dibatasi, akan tetapi, dalam poin 5Protokol tentang klausa Most Favoured Nation ("MFN") yang mana sebuahperusahaan Malaysia tidak seharusnya diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan situasi yang serupa.
    (Penambahan huruf tebal dari Pemohon Peninjauan Kembali);Selain itu, butir 5 Protocol Tax Treaty Indonesia Malaysia (Bukti PK11)mengenai klausul Most Favoured Nation menyebutkan bahwa perusahaanMalaysia tidak akan diperlakukan dalam posisi yang kurangmenguntungkan dibandingkan dengan perusahaan dari negara lain dalamsituasi yang serupa.
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PN METRO Nomor 51/Pid.Sus/2017/PN Met
Tanggal 15 Juni 2017 — Natori als Bung bin Sapardi
21 — 3
  • bekerja;Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang mengenaipenggunaan narkotika jenis sabu tersebut;Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan danmembenarkannya;Amir bin Kamsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar menurut saksi, Terdakwa Naton terlebih dulu ditangkap oleh Polisidan kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu disekitar tempat Terdakwa Natoridilakukan penangkapan, yang mana menurut pengakuan Terdakwa Nation
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 14-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT PALU Nomor 9/PDT/2020/PT PAL
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT Bumi Nyiur Swalayan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat II : PT. Varia Kencana Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat III : PT. Aditya Persada Mandiri Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IV : Jusuf Hosea Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat V : Agus Angriawan Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VI : Donny Salim Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VII : Iwan Teddy Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat VIII : Sudono Angkawijaya Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Pembanding/Penggugat IX : Akas Ang Diwakili Oleh : MUSLIM MAMULAI,SH.,MH,
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat III : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
Terbanding/T
99 — 47
  • atau setidaktidaknya bersikap diskriminatif dalam memberikan perlindungan dankeamanan, hal ini karena terdapat juga sebagian usaha ritel yang masihutuh tidak terjarah karena adanya perlindungan dari aparat keamananseperti usaha ritel Carrefour dan Palu Mitra Utama di Kota Palu;Bahwa merujuk pada prinsip restitusi pemukiman dan properti (PinheiroPrinciples), pemerintah wajib mengambil langkah khusus untuk mencegahpenghancuran atau penjarahan harta kekayaan pasca bencana alam.Dalam dokumen United Nation
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34/B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI ; PT. EXINDOKARSA AGUNG
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irradiation.Bahwa sesuai penjelasan Food and Agriculture Organization ofthe United Nation (FAO) yang dimuat padahttp:/www.fao.org/docrep/t0681E/ 10681e04.him#1.3.3,perlakuan heat treatment (pemanasan/pengeringan) yangdilakukan terhadap Kurma tersebut adalah untuk menjagakualitasnya dengan rentang pemanasan selama paling cepatselama 20 menit dengan suhu antara 50 90 C, maka dengandemikian telah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalahuntuk mengawetkan, sehingga pertimbangan Majelis HakimPengadilan