Dengan demikian sangat tidak tepat dan menyesatkan apabilapokok gugatan PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;Bahwa apabila dicermati poinpoin dalam surat gugatan PENGGUGAT,jelas dan gamblang terlihat pertentangan antara posita dengan petitum yangmana dalam angka 3 petitum meminta agar TERGUGAT dihukum untukmembayar sesuai Polis Nomor 027.4050.201.2017.000502.00 (Bukti T2),dengan demikian jelas dan nyata bahwa gugatan yang diajukanPENGGUGAT adalah gugatan yang kabur atau Obscuur libel dan sudahsepatutnya

gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa juga apabila dicermati petitum surat gugatan PENGGUGAT, jelasdan nyata terlihat pertentangan antara poin 2 petitum yang meminta MajelisHakim menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum,akan tetapi pada poin 3 petitum PENGGUGAT meminta Majelis Hakimmemerintahkan TERGUGAT untuk membayar sesuai Polis Nomor027.4050.201.2017.000502.00 (Bukti T2), dengan demikian jelas dan nyatabahwa gugatan yang diajukan

Pertentangan antara posita dengan petitum yang mana dalam angka 3petitum meminta agar TERBANDING SEBELUMNYA TERGUGATdihukum untuk membayar sesuai Polis Standar Asuransi KebakaranIndonesia Nomor 027.4050.201.2017.000502.00 sementara dalamposita menggunakan dalildalil perobuatan melawan hukum;C.

Pertentangan antara petitum angka 2 dan petitum angka 3, dimanapada petitum angka 2 berisi,"Menyatakan TERBANDINGSEBELUMNYA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum yang tidak menyerahkan polis asuransi secara langsungbahkan PEMBANDING SEBELUMNYA PENGGUGAT kenyataannyamenerima pada bulan Mei 2017, akan tetapi TERBANDINGSEBELUMNYA TERGUGAT menyatakan sebagai bulan Maret 2017,selain itu telah menyatakan claimable sementara petitum angka 3berisi,,Memerintahkan TERBANDING SEBELUMNYA TERGUGATuntuk

Nomor 1854 K/Pdt/2017melakukan kekeliruan penerapan hukum dalam penerapan Pasal 118 HIRdengan langsung begitu saja menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama isi dariAgency Agreement khususnya Pasal 9.2 menentukan bahwa setiapperselisinan, pertentangan atau gugatan yang timbul dari perjanjian inipertamatama harus segera diselesaikan secara musyawarah untukmufakat oleh kedua belah pihak.

Dalam hal mufakat tidak tercapai, parapihak telah memilin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta,sebagai tempat kedudukan hukumnya yang tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9.2 Agency Agreementtersebut telan ternyata kedua belah pihak telah memilin Pengadilan NegeriJakarta Pusat di Jakarta sebagai tempat kedudukannya yang tetap terhadapsetiap perselisinan, pertentangan atau gugatan yang timbul dari perjanjian;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwagugatan yang diajukan

Judex Facti Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yang telan menabrakketentuan Pasal 118 HIR yang pada intinya menyatakan bahwa oleh karenakedua belah pihak (in casu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) telahmemilin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat kedudukannyayang tetap tehadap setiap perselisihan, pertentangan atau gugatan yangtimbul dari perjanjian, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusatlah yangberwenang dan mengadili perkara ini;3.

Hal ini terobukti dari pertimbangan Judex Facti halaman 32 yangmenyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9.2 Agency Agreement tersebuttelah ternyata kedua belah pihak telah memilin Pengadilan NegeriJakarta Pusat di Jakarta sebagai tempat kedudukannya yang tetapterhadap setiap perselisihan, pertentangan atau gugatan yang timbuldari perjanjian;Halaman 19 dari 23 hal.Put.

haruslah dipertanggungjawabkankepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwatelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencuriandalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap ParaTerdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa berada dalamkeadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan

dua15kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atauantara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapatadanya alasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maupunalasanalasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undangundang, melaksanakanperintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnyaperbuatan,maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalahdan

Pasal 3 ayat (3) KeputusanMenteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan denganbantahan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikanbahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang TunaiPengganti Rumah Tinggal Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200, (Seratusdua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut

Hakim dapatmembuat suatu persangkaan bahwa : adanya kekeliruan pendataan yangdilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak termasukdalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ataukekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugatlayak untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangansebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatanPenggugat

Artinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dan timbulnyarasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkan mereka tidakada kesanggupan untuk menegakkan hukumhukum Allah " ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdiatas maka gugatan Penggugat a quo cukup beralasan dan tidak melawan hukum,oleh karenanya dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan

seluruh unsurunsur dari dakwaan PenuntutUmum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasainarkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009;Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadapTerdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalamkeadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan

duakepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukumatau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandangtidak terdapat adanya alasanalasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahanTerdakwa maupun alasanalasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undangundang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifatmelawan hukumnya perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan

PUTUSANNomor 0043/Pdt.G/2019/PA Sr.Zz ENS 2 09> Vo egSolng VoVl au sis Ly popo als Igsligl olS Labs ell be clul 4S LeesJS) emg: Ul Ld Gaza ede oe arg jJ as Ml gitts alyl Siwy ans Lolod ano acy aio sl IS gic xlSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru) akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danperkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkandua orang yang saling membenci.

ALASAN KEDELAPAN :PUTUSAN JUDEX FACTI (PUTUSAN PHI BANDA ACEH)MENGANDUNG SALING PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGANYANG SATU DENGAN PERTIMBANGAN YANG LAIN DAN ANTARAPERTIMBANGAN DENGAN AMAR PUTUSAN SERTA ANTARA AMARPUTUSAN YANG SATU DENGAN AMAR PUTUSAN YANG LAIN.PERTENTANGAN ANTARA PERTIMBANGAN YANG SATU DENGANPERTIMBANGAN YANG LAIN.Bahwa Judex Facti di dalam Putusan PHI Banda Aceh halaman 140paragraf pertama berpendapat sebagai berikut :2.....

Dengan demikian, didalam Putusan PHI Banda Aceh tersebut terdapat pertentangan antarapertimbangan dengan amar putusan, sehingga Putusan PHI Banda Aceh wajibdibatalkan.4. Bahwa 2 (dua) Penggugat tersebut pada saat gugatan a quodidaftarkan di PHI pada PN Banda Aceh memang sudah tidak memilikihubungan kerja dengan perusahaan outsourcing (d.h.i. PT. Sadewa Indo Putra)maupun dengan PT. Pertamina EP karena telah diputus bersalah melakukantindak pidana pencurian.

Bahwa adanya pertentangan antara pertimbangan hukum denganamar putusan juga dapat diketemukan ketika Judex Facti di dalampertimbangan hukumnya berpendapat, bahwa antara para Penggugatdengan Tergugat memiliki hubungan kerja.

Bahwa pertentangan yang lain juga dapat dilinat dari amar putusanJudex Facti Dalam Pokok Perkara butir kedua dan keempat (Putusan PHIBanda Aceh halaman 143).

Bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa di dalam PutusanPHI Banda Aceh terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu denganpertimbangan yang lain dan antara pertimbangan dengan amar putusan sertaantara amar putusan yang satu dengan amar putusan yang lain. Putusan yangdemikian harus dibatalkan dan gugatan para Penggugat layak ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini juga sesuai denganYurisprudensi Putusan MA No. 3648 K/Pdt/1994.IX.

GUGATAN PENGGUGAT (OBSCUUR LIBEL)Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai gugatanwanprestasi akan tetapi didalam fundamentum petendi serta petitummengandung pertentangan hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugatpatut dikualifikasikan sebagai gugatan yang obscuur libel;Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan wanprestasi atas hubungan hukumyang terjadi akibat adanya Akta No.0640/2011 tertanggal 03 April 2011 yangdibuat dihadapan EDDY SOEBIANTO, SH., PPAT di Kabupaten Sidoaijo,akan

Bahwa hal yang demikian dalam hukum acara perdata tidak dapatdibenarkan oleh karena dengan mencampuradukkan dua peristiwa hukumyang memiliki dasar hukum yang berdiri sendirisendiri dapat diklasifikasikansebagai gugatan yang obscuur libel, dengan kata lain daffid ali yang diuraikanoleh Penggugat teijadi pertentangan antara dasar hukum (rechtelzjke ground)dengan dasar fakta (feitelijke ground);7.

GUGATAN PENGGUGAT (OBSCUUR LIBEL)1.Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan mengenai gugatanwanprestasi akan tetapi didalam fundamentum petendi serta petitummengandung pertentangan hukum yang mengakibatkan gugatan Penggugatpatut dikualifikasikan sebagai gugatan yang obscuur libel;Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan wanprestasi atas hubunganhukum yang terjadi akibat adanya Akta No.0640/2011 tertanggal 03 April2011 yang dibuat dihadapan EDDY SOEBIANTO, SH., PPAT di KabupatenSidoaijo, akan

peristiwaJual beli dengan peristiwa hukum penjaminan objek sengketa sebagaiperjanjiian sampiran (accesoir verbintenis) dan selanjutnya menyandarkanpada perjanjian utama yakni perjanjian hutang piutangBahwa hal yang demikian dalam hukum acara perdata tidak dapatdibenarkan oleh karena dengan mencampuradukkan dua peristiwa hukumyang memiliki dasar hukum yang berdiri sendirisendiri dapat diklasifikasikansebagai gugatan yang obscuur libel, dengan kata lain daffid ali yangdiuraikan oleh Penggugat teijadi pertentangan

,Bahwa Perselisihan Hakjuga diatur dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,Pasal 1 angka 22 menyatakan: "Perselisihan hubungan industrial adalahperbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusahaatau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikatburuh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, danperselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikatpekerja /serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial menurutPasal 1 ayat (1) UndangUndang nomor 2 tahun 2004 adalah : "Perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabunganpengusaha dengan pekeija/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerjadan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

danistri TERGUGAT meninggai dunia, sesuai Surat Keputusan No. : 018/KPTS/BOD /PAS/2008, tertanggal 02 Juli 2008, dan PENGGUGAT juga tidak maumemberikan HAK TERGUGAT berupa kekurangan pembayaran uang pesangonTERGUGAT berdasarkan perhitungan sesuai Pasal 156 UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp. 180.000.000,;10.Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial menurutPasal 1 ayat (1) UndangUndang nomor 2 tahun 2004 adalah :"Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan

Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan hubungan industrial menurutPasal 1 ayat (1) UndangUndang nomor 2 tahun 2004 adalah :"Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusahaatau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat peketja/serikatburuh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh dalam satu perusahaan."

;Bahwa Perselisihan Hak juga diatur dalam UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 22 menyatakan:"Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusahadengan pekerja/ouruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak* perselisihan kepentingan, dan perselisihanpemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja /serikatburuh hanya dalam satu perusahaan

perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak adil dantidak tepat bila ketentuan tersebut diteraokan kepada terdakwa yang melakukanperouatannya tersebut dalam keadaan mabuk sehabis minumminuman kerasbersama dengan temantemannya sebelum melakukan perbuatan tersebut, sehinggaoleh karenanya ketentuan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dalam perkara a quodemi keadilan dan rasa kemanusiaan harus disimpangi;Menimbang, bahwa dari periimbangan tersebut di atas Maajelis Hakimberpendapat telah terjadi pertentangan

antara kepastian hukum sesuai denganketentuan Pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakdengan rasa keadilan;Menimbang, bahwa sesuai dengan Ajaran Teor Tujuan Hukum dimanaTujuan Hukum adalah Keadilan, Kepastan hukum dan Kemanfaatan, yang bilamanaterjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan dan kemantaatan,maka sesuai dengan pendapat Prof.

Dari Darmodiharo, SH. dan Sudaria, SH.M.Hum., dengan judul Apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, GramediaPustaka Utama, 1999, halaman 153 mengatakan : Hakim adalah memben keadilan,apabila ada pertentangan aniara keadilan dengan kepastan hukum, hakim wajibmemilih keadilan dan mengesampingkan hukum = (undangundang), bila untukmenegakkan keadilan saya korbankan kepastan hukum, akan saya korbankanhukum itu.

Pasal 3 ayat (3) KeputusanMenteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan denganbantahan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikanbahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang TunaiPengganti Rumah Tinggal Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200, (Seratusdua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 556/Padt.G.

Smad.Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut Hakim dapatmembuat suatu persangkaan bahwa : adanya kekeliruan pendataan yangdilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak termasukdalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ataukekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugatlayak untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangansebagaimana yang

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa tidak memperhatikan Teknikpenyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Pasal 97 UndangUndang Nomor12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerundangUndangan serta PasalPasal lainnya yang terkait, dan tidak menimbang dan memperhatikan ataupunmencabut atau membatalkan (surat) keputusan/ keterangan yang telah dibuatnyasebelumnya sehingga menimbulkan pertentangan diantara kebijakan/ keputusanyang satu dengan yang lainnya ;5.

No. 12/G/2017/PTUN.PLK6)7)8)9)Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan PerundangUndanganserta PasalPasal lainnya yang terkait, dan tidak menimbang dan memperhatikanataupun mencabut atau membatalkan (surat) keputusan/ keterangan yang telahdibuatnya sebelumnya sehingga menimbulkan pertentangan diantara kebijakan/keputusan yang satu dengan yang lainnya;Azas Kepentingan Umum, yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umumdengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.Bahwa Tergugat tidak

negara.Bahwa penerbitan Obyek Sengketa adalah memang hak dari Tergugat, tetapisemestinya Tergugat juga harus memperhatikan kewajibannya melindungi hakhak Penggugat yang telah melaksanakan segala arahan bahkan mendapatkanpengakuan sendiri dari Tergugat ;Azas Profesionalitas, yaitu. azas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa Tergugat tidak profesional dalam menerbitkan Obyek Sengketa karenaterbitnya Obyek Sengketa menimbulkan pertentangan

gugatannya Penggugatmenyatakan Tergugat II seolaholah istri dari Tergugat padahal istri Tergugat bukanlah Tergugat Il dan juga dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukumTergugat hanyalah perantara memperkenalkan dengan Penggugat karenaterlalu berlebihan jika Tergugat , II dan III dipaksa untuk menyerahkan tanah danrumah milik Tergugat I.Posita dengan petitum saling bertentanganBahwa gugatan Penggugat saling bertentangan antara posita denganpetitum, dimana hal ini sangat tidak berdasar hukum.Bahwa pertentangan

yang padaintinya menyatakan bahwa Tergugat , Il dan Ill telah meminjam uang kepadaPenggugat sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) guna keperluan bisnisproyek untuk pembangunan perumahan pegawai Negeri sedangkan pada bagianpetitum poin 2 dan 3 Penggugat meminta agar menyatakan sahnya bukti kwitansipinjaman hutang tertanggal O03 Juli 2006 dan surat pernyataan Tergugattertanggal 04 Nopember 2006 dimana pada bukti tersebut menyatakan adanyapinjaman sebesar Rp. 200.000.000..Bahwa dengan adanya pertentangan

Bahwa adanya pertentangan antara posita yang satu dengan yanglain adalah menyalahi aturan hukum yang berlaku, hal ini terlinat darigugatan Termohon Kasasi yang menyebutkan Pemohon Kasasi telahmeminjam uang kepada Termohon Kasasi sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan pada posita yang lain Termohon Kasasi telahpula mendalilkan gugatannya pada bukti kwitansi tertanggal 03 Juli 2006dan surat pernyataan Tergugat tertanggal 04 Nopember 2006 dimanaterhadap kedua bukti surat ini tertulis bahwa

pinjaman Pemohon Kasasisebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah), sehingga sudah jelasadanya pertentangan antara posita yang satu dengan posita yanglainnya.1.3.

di lingkungan pengadilan negeri yang berwenangHalaman 15 dari 31 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2020/PN Mnd12.13.14.15.memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihanhubungan industrial;Bahwa kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalammenyelesaikan perselisihaan hubungan industrial terbatas pada jenisperselisihnan yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun2004 menjelaskan sebagai berikut: Perselisihan Hubungan Industraladalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan

telah sesuaidengan peraturan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 53, 63 danpasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 tentang BadanUsaha Milik Daerah;Bahwa pemberhentian sebagai Direksi PD Pasar Manado terhadapPenggugat 1 dan Penggugat 2 berdasarkan butir angka 21 di atas,bukanlah perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 2004 menjelaskansebagai berikut: Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaanpendapat yang mengakibatkan pertentangan

huruf C selain diberikanuang pesangon sebesar 5 lima kali penghasilan yang diterima pada bulanterakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secaraproposional sesuai masa jabatannya , maka Jjelas dan terang hakhak Penggugat dan Penggugat II bersesuaian dengan hakhak yang diatur dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan sesuai denganPasal 1 angka 1 U U No.2 Tahun 2004 menyebutkan Perselisihan HubunganIndustrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan

DD II/KPS JS / 73tahun 1973 tentang status seorang Direksi yang menyatakan Bilamanaseseorang diangkat sebagai Direktur maka orang itu bukan buruhHalaman 27 dari 31 Putusan PHI Nomor 19/Pdt.SusPHI/2020/PN MndMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Bab Ketentuan Umum Undangundang nomor 2 tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial selanjutnya disingkat dengan UU PPHI Yangdimaksud dengan Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapatyang mengakibatkan pertentangan

Bahwa karena pertentangan dan pertengkaran tersebut, maka diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagidalam hidup berumah tangga;12.Bahwa sebelum gugatan cerai ini diajukan dan didaftarkan diPengadilan Negeri, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugattelah beberapa kali mendamaikan keduanya, akan tetapi tidakberhasil;13.

Bahwa akibat pertengkaran dan pertentangan tersebut kini antaraPenggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi untuk hidupbersama membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;14.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata kurang dari keharmonisandan tidak membahagiakan yang disebabkan ;Bahwa sejak awal pernikahan sudah muncul permasalahan yang sangat kompleksmengenai pernikahan, tempat tinggal, perbedaan pendapat antara Pemohon danTermohon yang mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran akan tetapi Pemohonberusaha sabar untuk tetap menjalani keluarga bersama dengan Termohon;Bahwa ternyata Termohon juga sebagai istri tidak dapat menghargai dan tidak maumenurut dan cenderung

perilaku yang tidak menghargai maupun menghormati Pemohon sebagaisuaminya yang selama ini menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup selama inibahkan dalam situasi apapun Pemohon selalu berusaha memenuhi kewajibannyamemenuhi seluruh kebutuhan keluarga dengan cara yang baik, akan tetapi semuasikap dan perbuatan Pemohon ternyata tidak dapat dihargai oleh Termohon bahkanyang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohondengan sebab dan masalah sebagaimana tersebut diatas; Bahwa pertentangan

Tergugat untuk membayar uang paksa atasketerlambatan membayar ganti rugi yang harus dibayar TergugatRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dan kabur (obscuur libel), dalamposita gugatan terdapat pernyataanpernyataan yang saling pertentangan

Nomor 659 K/Pdt/2013petitum menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan menjadikabur (obscuur libel);Oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;2 Bahwa gugatan Penggugat tidak konsisten dan kabur (obscuur libel), dalamposita dan petitum gugatan Penggugat terdapat pernyataanpernyataan yangsaling pertentangan/ kontradiktif satu sama lain, dalam posita gugatan Penggugatangka 4 secara tegas mengakui bahwa Penggugat menjaminkan sebidang tanahdengan SHM Nomor 296, luas

Putusan Nomor 67 P/HUM/2018PKWT wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yangbertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/Kota setempatselambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan;Tanggapan Temohon berkaitan adanya pertentangan dengan ketentuantersebut, sesungguhnya Perda Nomor 4 Tahun 2016 merupakan Perdayang aplikatif dimana kepentingan Pengusaha dan Pekerja/buruh tetapseimbang dengan melihat kondisi fakta hukum yang ada, karenakelonggaran waktu yang diberikan oleh

Perda Nomor 4 Tahun 2016bukanlah pertentangan waktu dengan KepMen 100 Tahun 2014, namunharus dimaknai sebagai salah satu bentuk keseimbangan waktu yangdiberikan melihat fakta hukum yang ada meskipun dalam permohonanPara Pemohon tidak di jelaskan fakta hukumnya, Perda Nomor 4 Tahun2016 tetap sejalan dengan ketentuan Permen 36 Tahun 2016 karenapenegasan mengenai teknis pelaksanaan;Tanggapan oleh Termohon terhadap hal tersebut:Tanggapan Termohon atas dalil Para Pemohon pada angka 72 ayat (3)halaman

Putusan Nomor 67 P/HUM/201811.12.13.Bahwa Tanggapan Termohon mengenai pertentangan denganUndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 adalah suatu pemahaman yangkeliru dimana ada rentang waktu yang cukup lama antara tahun 2003dengan Tahun 2016 yakni sekitar 13 (tiga belas) tahun dimana selama13 tahun tersebut situasi dan kondisi bisa banyak perubahan, olehkarena itu dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah menegaskan danmewajibkan bahwa Perusahaan jangan hanya mencari untung sematanamun memberikan kesehjateraan

antara Perda Nomor 4 Tahun2016 terhadap UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 merupakanasumsi kekhawatiran yang berlebihan dengan adanya Perda Nomor 4Tahun 2016 ini menunjukan adanya aplikasi atau terapan dalampelaksanaan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 sedangkan adanyapersangkaan pertentangan dengan Peraturan Menteri atau KeputusanMenteri Ketenagakerjaan tidak dapat dibenarkan karena Perda Tahun 4Tahun 2006 merupakan aplikatif pelaksanaan UndangUndang Nomor13.

Dengan demikian,ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;Bahwa Perda Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 merupakan bentukyang lebih aplikatif dalam teknis pelaksanaan keseimbangan kepentinganpengusaha dan pekerja/buruh, kelonggaran waktu yang dimuat dalamPasal 44 ayat (3) Objek Permohonan yaitu Batas waktu maksimalpemberitahuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepadaPerangkat Daerah bukanlah pertentangan waktu, namun sejalan denganPasal 13 Keputusan Menteri Tenaga

Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 13tahun dan selama itu telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAKPENGGUGAT DENGAN TERGUGATArtinya : " Bahwa sebab diperbolehkannya perceraian ialah adanya hajat untukmelepaskan ikatan perkawinan pada saat terjadi pertentangan akhlaq dantimbulnya rasa benci yang mendalam (antara suami isteri) yang mengakibatkanmereka tidak ada kesanggupan untuk menegakkan