Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 26-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA PANDAN Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Pdn Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 14
22 — 14
dan setiap pejabat harusmengambil keputusan selambatlambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggalla menerima surat permintaan izin perceraian itu.Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur: (1)Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-08-2010 — Putus : 27-06-2011 — Upload : 27-02-2012
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 918/Pdt.G/2010/PA.TL Tanggal 27 Juni 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 0
12 — 0
7tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama Trenggalek ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa FotokopiKutipan Akta Nikah Nomor: 424/12/1/1986 tanggal 02 Januari1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh PPN KUA KecamatanKabupaten Trenggalek, telah terbukti secara hukum bahwaPenggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah,oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan dankepentingan hukum dalam mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 23-02-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 546 K/TUN/2014 Tanggal 23 Februari 2015 — dr. NOOR DIAH ERLINAWATI vs REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
52 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 329 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :1)Bahwa Surat Keputusan a quo bertentangan dengan Pasal 3 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan: Dalam surat permintaan izin ataupemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkansurat keterangan harus dicantumkan alasan yang
Register : 17-11-2015 — Putus : 01-02-2016 — Upload : 08-03-2016
Putusan PN MARABAHAN Nomor 305/Pid.Sus/2015/PN Mrh. Tanggal 1 Februari 2016 — ILMANNUDIN Bin SYAHRANI
123 — 64
123 — 64
SYAMSURI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli adalah PNS pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Kalsel dengan jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipilyang tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pengawasanbarang beredar dan jasa ke metrologian;Bahwa yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalampengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsididari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani disektor pertanian,
Register : 16-01-2020 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 05-03-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ntn Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 14
23 — 14
Atas panggilan tersebut Pengguaaidan cementtelah datang menghadap di persidangan secara in person;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor133/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 28 Agustus 2019, sehinggapemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuhmelalui mediasi
Register : 21-12-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 9/G/2020/PTUN.GTO Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
NINGSIH S. GILINTALI
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
249 — 223
NINGSIH S. GILINTALI
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
249 — 223
Menimbulkan akibat hukumBahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugatdimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimanaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan segalakonsekuensi hilangnya hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil.2.
bulan Putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 menyatakan:Pasal 252Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas Pengadilanberpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 15-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 33/PDT/2018/PT YYK Tanggal 16 Mei 2018 — SLAMET MELAWAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA ( BKN ) REGIONAL I YOGYAKARTA, DKK
40 — 30
40 — 30
Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah Abdi Negara/Pegawai Negeri Sipilyang di angkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah dengan No: 821.1/84/1985.(buktiP1). Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah seorang Guru SD.3. Bahwa, bersamaan dengan masa tugas menjadi Guru/Pegawai NegeriSipil, klien kami/Penggugat dimutasikan ke Kabupeten SlemanYogyakarta berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor:07/Kep.KDH/BKD/D.4/2007 A/n Ibnu Subiyanto tertanggal 192007.(bukti P2).
Putus : 01-08-2011 — Upload : 02-01-2012
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor NOMOR : PUT/34-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 — RINGAN SUWONO
Serka / 21950012490575
Ba Tuud
50 — 21
50 — 21
Deknialias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipilyang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di Jl.Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sadr.Dekni alias Jul mengendaral sepeda motor sedangkanTerdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan duaOrang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkatnaik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi1.f. Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr.
Register : 26-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BLITAR Nomor 531/Pdt.P/2020/PN Blt Tanggal 12 Nopember 2020 — Pemohon:
ANISATU NADHIROH
27 — 3
ANISATU NADHIROH
27 — 3
diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil serta Pasal93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang
Register : 31-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 15/G/2021/PTUN.PDG Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
285 — 191
YUSMANIDAR
Tergugat:
BUPATI PESISIR SELATAN
285 — 191
Izin untuk melakukanperceraian baru Penggugat terima tanggal 29 Maret 2018 atau2 (dua) tahun setelah pengajuan izin.Hal ini bertentangan dengan pasal 5 ayat (2) PP No 45 tahun1990 tentang Perubahan Atas PP No 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!:Halaman 10 dari 60 Halaman.
Bahwa dalil gugatan penggugat diatas adalah dalil gugatanyang keliru, tidak berdasar secara hukum dan disertai denganketidakbenaran karena Keputusan Bupati Pesisir SelatanNo.862.3/389/BKPSDM2018 Tanggal 07 Mei 2018 tentang PenjatuhanHukuman Disiplin Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat LebihRendah Selama 3 (tiga) Tahun seperti dalam dalil gugatan a quoadalah konsekuensi dari pelanggaran sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh penggugat sendiri.4.
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 8/G/2019/PTUN-JKT Tanggal 18 Juni 2019 — Ir. MUSLIM ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
90 — 46
90 — 46
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c keatas, selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama danMadya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama.5. Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pihak yang memilikikewenangan yang bersumber langsung dari Peraturan Perundangundangan yang disebut dengan atribusi.
Maka sesuai peraturan perundangundangan,bagi Pegawai Negeri Sipil yang dihukum karena melakukan suatu kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanharus diberhentikan tidak dengan hormat;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 1969, PNS yang berhak menerima pensiun adalah PNS yangdiberhentikan dengan hormat;Bahwa usulan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat yang
Register : 21-11-2017 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 27-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 248/G/2017/PTUN-JKT Tanggal 26 April 2018 — MELI HARGUITA, S.Pd : BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
64 — 42
64 — 42
Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.1/94/BKD/2009 tanggal 31Desember 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilMenjadi Pegawai Negeri Sipil Memutuskan terhitung mulai tanggal 1Januari 2010 mengangkat penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani Bupati Solok (Gusmal)..
Pegawai Negeri Sipil dinyatakan padapokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri olehPejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratifkepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pulabahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-09-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0159/Pdt.G/2019/PA.Wgw Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 32
110 — 32
Wqw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesualPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah
Putus : 06-04-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252 K/Pdt/2017 Tanggal 6 April 2017 — PEMOHON KASASI
lawan
TERMOHON KASASI
104 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiantersebut pada Instansi Pelaksana incasu Dinas Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu ;Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipilyang
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 56/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
106 — 50
DRS. SEMUEL FREDERIK MIRA
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
106 — 50
Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGdengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji PenataMuda (ill/a) dan ditempatkan pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten TTU.
Register : 02-09-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 5 Desember 2013 — H.JATNIKA,SH.,M.Pd. VS BUPATI KUNINGAN
108 — 47
108 — 47
Bahwa Keputusan a quo justru telah mencerminkan pelaksanaan asaskepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dikarenakan keputusan a quo mendasari dengantepat asas ketentuanketentuan yang termaktub dan khususnya dalamPasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 2 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor
Register : 23-09-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 253/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
Hendra Syam Zega
Tergugat:
Walikota Gunung Sitoli
140 — 65
Hendra Syam Zega
Tergugat:
Walikota Gunung Sitoli
140 — 65
Bahwa sudah seharusnya UndangUndang No 5 tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara dan PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil tidak dapat diberlakukan kepada Penggugat oleh karena TindakPidana tersebut sudah terjadi sebelum Peraturan tersebut ditetapkan ataudengan kata lain tidak boleh berlaku surut;10.Bahwa UndangUndang No 43 tahun 1999 tentang Perubahan atasundangundang nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaiandan PP nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Hendra Syam Zega, A.Md, NIP 19830919200502 1 001 yang diterbitkan tanggal 25 Juni 2019 yang mempunyaimakna setelah + 9 tahun tindak pidana a quo terjadi dan sudah menjadiPNS kembali dan dasar hukum Objek Gugatan menggunakan UndangUndang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-08-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 17-12-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 28/G/2018/PTUN.PL Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
Karsum Umar
Tergugat:
BUPATI BUOL
279 — 166
Karsum Umar
Tergugat:
BUPATI BUOL
279 — 166
Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan. (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat an.
madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan4, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemulaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-11-2018 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 31-12-2019
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 3570/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 10
123 — 10
., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan dicerai oleh suami (Sebagai Termohon) harus terlebin dahulumemperoleh surat keterangan dari pejabat atasannya, selamalamanya 6(enam) bulan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 1984tanggal 17 April 1984, akan tetapi sampai 6 (enam) bulan berlalu SuratKeterangan dari pejabat atasan Termohon tidak juga turun, maka oleh MajelisHakim proses persidangan dilanjutkan;Menimbang
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 276 K/TUN/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — ARDIANSYAH RANGGA, A.Md.,Far vs KEPALA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK);
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Seperti apa yang dinyatakan dalam Pasal 14PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilmengapa hingga melakukan kumulatif selama 4 tahun (penjelasanPasal 14 No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dimaksud dengan dihitung secara kumulatif sampai denganakhir tahun berjalan adalah bahwa pelanggaran yang dilakukandihitung mulai Januari sampai dengan bulan Desember tahun yangbersangkutan), logikanya adalah jika benar Penggugat tidak bekerja/ tidak masuk kerja lalu mengapa