Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama
Register : 23-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
  • tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat,maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan jawabmenjawab, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan bahwa pada saatmasih tinggal bersama, Tergugat setiap bulannya memberikan nafkahkepada Penggugat sejumlah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hinggaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) disebabkan adanya pinjaman yangharus dibayarkan meskipun Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 08-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Februari 2020 — M. TRI PUTRA MEI SUKMA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
103 — 51
  • nama Penggugat tanggal 2 Juli 2019, dengan amarPUUSANNYa ~ === n= nn nn nan nnn nnn nn ne nn en nee ne en nnnMenetapkan :KESATUKEDUAMEMUTUSKANMenolak banding administratif M.TRI PUTRA MEISUKMA, sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 31 Oktober 2018 ; Memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2018 tanggal 1 Oktober 2018 berupapemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SERUI Perdata
Register : 23-08-2021 — Putus : 26-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN SERUI Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Sru
Tanggal 26 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 32
  • hukum dan haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danHalaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ##/Pdt.G/#####/PN SruPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa (1) PegawaiNegeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atausurat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; (2) Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Kepegawaian
Register : 27-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 31/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 20 Juni 2017 — ANDRI BUDIADI, M.Eng. VS DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
99 — 39
  • Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Keputusan No.0220/PL1/KP/2017 Tentang Pemberhentian Ketua Jurusan Teknik Sipilyang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2017. Sehingga surat dimaksuddapat dikualifikasikan bersifat konkrit (P6 dan P7) ; b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyatanyata ditujukan pula kepadaPenggugat tidak ditujukan kepada umum. Dengan demikian keputusanTergugat dimaksud harus dikualifikasikan sebagai bersifat individual. .;c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 08-04-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 245/Pdt.P/2021/PN Mdn
Tanggal 30 April 2021 — Pemohon:
1.Ridwan
2.Vivi Liew
31 — 4
  • Bahwa dikarenakan Para Pemohon pernah bertempat tinggal di Dusun XV No.10.40,Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang sekira padatahun 2006 dan ternyata Para Pemohon masih terdaftar dan tercatat di Kantor DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka Para Pemohonmengajukan permohonan pembuatan data kependudukan dan Akta Pencatatan Sipilyang baru, dan pada masa itu belum sistem elektronik (online);Bahwa adapun Akta Pencatatan Sipil atas nama Para Pemohon dan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-07-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 49-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015
Tanggal 6 Agustus 2015 — HARMANTO PRAKA NRP. 31040155100283
72 — 36
  • meminjam melaluiTerdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiridari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan)orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000, (enammilyar seratus tiga pulun dua juta rupiah), mantan anggota Yonif403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjamansebesar Rp. 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh jutarupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp.145.000.000, (Sseratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipilyang
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Perceraian
Register : 01-10-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-06-2015
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Lpk.
Tanggal 16 Februari 2015 — IRMAYANTI, binti MUSO AGUS DIHARSYAH, bin SUDIRMAN
32 — 21
  • Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1207280310120008 atas nama Agus Diharsyahyang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, tertanggal3 Oktober 2012 yang ditandatangani Kadis Kependudukan dan Catatan Sipilyang telah dibubuhi meterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P2)..
Pengadilan PA TERNATE Perdata Perceraian
Register : 05-06-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.TTE
Tanggal 29 Juli 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
20 — 23
  • Penggugat sertaperkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara inimenjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan AgamaTernate ;on Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat
Pengadilan PA MANNA Perdata Agama
Register : 16-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA MANNA Nomor 0238/Pdt.G/2016/PA.Mna
Tanggal 22 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 13
  • 200.000, (dua ratusribu rupiah) setiap bulan, keseluruhan sejumlah Rp 3.600.000, (tiga jutaenam ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah lampau ini,Majelis Hakim berdasarkan pertimbanganpertimbangan dan fakta yangterjadi di persidangan serta berdasar asas kelayakan, kepatutan nafkahuntuk kehidupan seorang isteri dan mempertimbangkan penghasilanTergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 08-12-2016 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA PADANG Nomor 1273/Pdt.G/2016/PA.Pdg
Tanggal 8 Maret 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 3
  • Namun demikian melepaskan tanggung jawab sebagai saumi justrudinilai tidak adil dan memberikan beban yang tidak mungkin dipikul olehseseorang (Suami) juga tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang semestinya memberikan contoh dan perlindungan terhadap wanita yangnotabenenya merupakan isteri kedua, mempunyai penghasilan tetap dantergolong berekonomi relatif mapan, menurut Majelis adalah cukup terobati jikakepada Tergugat dibebani mutah untuk Penggugat
Pengadilan PA DEPOK Perdata Perceraian
Upload : 13-11-2017
Putusan PA DEPOK Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Dpk
84 — 53
  • NAMAANAK (anak perempuan kedua) lahir di ALAMAT tanggal 09 Februari 2002sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Pencatatan Sipilyang dikeluarkan oleh INSTANSI dengan Nomor Akta Kelahiran yangditandatangani oleh NAMA (Bukti P4.B); 3.
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 22 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 14
  • Setiap atasan yang menerima permintaan izindari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukanperceraian dan atau untuk beristeri lebih dari seorang, wajid memberikanpertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarkidalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal lamenerima permintaan izin dimaksud";Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan sebagaimana yangtelah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan banhwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 11-08-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 18-01-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 61/G/2017/PTUN.Mks
Tanggal 18 Januari 2018 — Penggugat:
H. Mustafa Kamal Karim
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
122 — 57
  • Sehingga merujukpada aturan dimaksud maka sangat jelas dan terangbenderang bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang melakukan kejahatan yang berkaitan dengan jabatandan telah diputus oleh pengadilan serta telah memilikikekuatan hukum yang tetap maka pemberhentiannyaterhitung sejak akhir bulan putusan;c.
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 09-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 39/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
STEVEN DJOU ST
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
222 — 121
  • penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihalPenangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 19-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 060/G/2016/PTUN.SMG
Tanggal 7 Desember 2016 — NOVIAN EKO PRASETYO Melawan BUPATI BATANG
126 — 66
  • Dalam hal ini sungguh tidak patut dan tidaklayak apabila PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dan tidak adabeban kerja seharihari mengajukan tuntutan untukmendapatkan tambahan penghasilan ;Bahwa demikian pula dalam TERGUGAT menolak PositaPENGGUGAT Angka 3 huruf a sampai dengan i yangmenyatakan sebagai berikutVide Posita Angka 4 huruf b berbunyi : b.
Pengadilan PA AMBON Perdata Perceraian
Putus : 23-06-2011 — Upload : 31-03-2012
Putusan PA AMBON Nomor 58/Pdt.G/2011/PA. Ab
Tanggal 23 Juni 2011 — Penggugat Tergugat
70 — 27
  • Penggugat dimana Tergugat telah memperpanjangkontrakan rumah bersama mereka tanpa sepengetahuan Penggugatdan juga berselingkuh dan bahkan telah = menikah~ denganperempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan kasus initelah diadakan mediasi oleh Mediator Dra.UMMI KALSUM HS.LESTALUHU, MH. ( Hakim Pengadilan Agama Ambon ) = agarPenggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tanggabersama tetapi tidak berhasil ;Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 08-05-2013 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 72 / Pid.B / 2013 / PN-PMS
Tanggal 8 Mei 2013 — ASNI ARNI MANURUNG ALS ASNI ALS MAK SAMUEL
118 — 12
  • dinas masingmasing, kemudian terdakwa juga membuat surat keterangan untukmendapatkan pembayaran tunjangan keluarga (KP4) dengan cara membeli format KP4 untukmasingmasing ke dua belas orang tersebut kemudian mengisinya dan menyuruh kedua belasorang tersebut untuk menandatanganinya, selanjutnya terdakwa juga mempersiapkan Suratperpindahan dari Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara dengan cara mengambil contohsurat perpindahan dari provinsi Sumatera Utara kemudian mengganti nama Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2016 — Putus : 09-11-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 17/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 9 Nopember 2016 — ZAIMUDDIN, S.Ag BUPATI TABALONG
212 — 130
  • Bahwa adapun Keputusan Tergugat memberhentikan Penggugat denganhormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat, hal ini berdasarkanhasil rapat Majelis Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong yangmempertimbangkan/mengingat usia Penggugat masih muda danmemberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapatHalaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.diterima bekerja
    SuratKeputusan Nomor 821.2/142KEP.SVBKD, tanggal 30 November 2012Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 17/G/2016/PTUN.BJM.10.tentang Pembebasan Sementara dari Jabatan Guru, hal ini sudah sesuaidengan Pasal 85 huruf i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggaraan Pemilu, dan ketika Penggugat menjabat sebagaiKomisioner Panwaslu Kabupaten Tabalong status Pegawai NegeriSipilnya masih melekat pada Penggugat, hal ini dibuktikan bahwayang bersangkutan masih menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 01-03-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 17-03-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 33/G/2013/PTUN.SBY
Tanggal 16 Juli 2013 — EDY WALUYO, SP melawan KEPALA KANTOR REGIONAL II BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA SURABAYA
80 — 28
  • Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil12Yang Menjalani Masa Percobaan Lebih Dari 2 (dua) Tahun, Dan FormulirKeputusan Kenaikan Pangkat Pengabdian/Anumerta Serta Pemberhentian DanPemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun,Cacat Karena Dinas, Meninggal Dunia, Atau Tewas Dan Pemberian PensiunJanda/Dudanya; e Bahwa berdasarkan Obyek Sengketa a quo, diputuskan antara lain halhal sebagaiberikut :Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang
    sebagaipegawai negeri sipil berdasar ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor:32 tahun 1979 akan pensiun pada usia 56 tahun, sehingga Penggugat akan pensiun daripegawai negeri sipil pada bulan Juni 2012; Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun BagiPegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian,Penyuluh Perikanan, Dan Penyuluh Kehutanan disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Register : 21-02-2011 — Putus : 20-04-2011 — Upload : 07-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2773 K/Pdt/2010
Tanggal 20 April 2011 — KARIM SIANTURI, VS. ROTUA br. RAJAGUGUK, DKK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayah Penggugat Johanis Sianturi meninggal dunia, tanahkebun maupun tanah sawah bagian Penggugat, dan adikadik PenggugatAser dan Erna yang telah menjadi milik Penggugat yang selama inidikuasai/diusahai oleh ayah Penggugat, Penggugat percayakan kepadaabang Penggugat almarhum Jamair Sianturi dan istrinya Rotua br.Rajaguguk (Tergugat I) untuk menguasai/mengerjakannya;13.Bahwa adapun hal tersebut Penggugat lakukan, oleh karena Penggugatselama ini merantau ke Medan, Sumatra Utara, sebagai pegawai negeri sipilyang