Ditemukan 403 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-07-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 24 Nopember 2020 — Penggugat:
GERAKAN PUTRA DAERAH
Tergugat:
1.Ketua DPRD Kota Surabaya
2.Wali Kota Surabaya
3.Yayasan Kas Pembangunan
Turut Tergugat:
1.Gubernur Jatim
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
20091
  • Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagaiWakil Pemerintah Pusat.Bahwa, berdasarkan halhal dan fakta hukum diatas, sudah cukup bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriSurabaya berkenaan memeriksa dan memutuskan perkara ini.PETITUMDalam ProvisiBahwa berdasarkan faktafakta di atas, sambil menunggu putusan dalam perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera sebeium perkara disidangkan,mohon dalam satu acara kilat (kort geding
Register : 15-06-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN LUMAJANG Nomor 24 / Pdt.G / 2015 / PN.Lmj
Tanggal 21 Desember 2015 — - LAM CHONG SAN (Penggugat - I) - PERUM PERHUTANI UNIT- II JAWA TIMUR CQ. KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (KPH) PROBOLINGGO CQ. SUB KESATUAN PEMANGKU HUTAN (SKPH) LUMAJANG CQ. BAGIAN KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN (BKPH) PASIRIAN (TERGUGAT - I) - NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. GUBERNUR PROPINSI JAWA TIMUR Cq. PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG Cq. KANTOR PELAYANAN TERPADU LUMAJANG (TERGUGAT - II)
6428
  • kedudukan/kualitas sebagai penggugat(disqualificatoir exceptie);e Yang dimaksud dengan eksepsi maiteril ialah bantahan lainnya yangdidasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifatmenunda, gugatan belum waktunya diajukan/prematur (dilatoire Hal. (54) dari 72 Hal / Putusan Nomor:24/Pdt.G/2015/PN.Lmj;exceptie), eksepsi yang sudah mengenai pokok perkara (peremitoirexceptie) seperti perkaranya sudah kadaluarsa (verjaard), atauperkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (aanhanging geding
Register : 04-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 85/PDT/2018/PT MND
Tanggal 18 September 2018 — Pembanding/Tergugat IX : UMAR MANOPPO ALIAS EBE
Pembanding/Tergugat VII : NURSIA MANOPPO
Pembanding/Tergugat V : Hj. TATONG MANOPPO
Pembanding/Tergugat III : EDDIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat I : HAJAH LUSYE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIV : YUYUN ASAAD MANOPPO
Pembanding/Tergugat XII : ONENG MANOPPO
Pembanding/Tergugat X : DEDE MANOPPO
Pembanding/Tergugat VIII : HUSAIN MANOPPO ALIAS ATANG
Pembanding/Tergugat VI : Drs.ANDI LADU MANOPPO, MM
Pembanding/Tergugat IV : MEITY SUMENDAP
Pembanding/Tergugat II : Drs. DOLFIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIII : POPPY MANOPPO
Pembanding/Tergugat XI : ONDI MANOPPO
Terbanding/Penggugat I : PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Penggugat II : SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Turut Tergugat IX : EGENUS MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat XLI : Dr. SANDRA PONTOH
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : HABIB NOVAL AL HASNI
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOH. ATENG MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat
9240
  • kebersihan, pungutan dana WC umum) Pasar Serasi olehPara Tergugat masih terus berlangsung, maka kami ajukanpermohonan provisi;Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuanpasal 180 ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA sertaYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan perkaraaquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkaradisidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding
Register : 01-10-2014 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 567/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 24 Juni 2015 — Tn. HADI SUSANTO SIDHARTA, Lawan 1. PT. BANK DINAR INDONESIA d/h PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL, 2. Sdr. SYAIFUL AMIR, 3. Sdr. ANDRE MIRZA HARTAWAN, 4. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) d/h BAPEPAM.
272119
  • Bahwa terhadap Putusan Pengadilan DKI Tinggi Jakarta tanggal 25 Juli2014 No. 313/Pdt/2014/PT.DKIL tersebut Penggugat telah mengajukanupaya hukum kasasi dan perkaranya sampai saat ini masih sedang dalamproses pengiriman berkas kasasi ke Mahkamah Agung RI, sehinggagugatan Penggugat dalam perkara No. 567/ PDT.G/2014/PN.JKT.SEL. inimasih bergantung (Aanhangig Geding) dengan perkara No. 192/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Jo.
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 PK/Pdt/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — SOERJANI SUTANTO VS HARYANTI SUTANTO, S.H., M.Kn.;
945631 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hasilpenjualan tanahtanah, dibuka diberitahukan secara detail kepadaPenggugat, maka kami ajukan permohonan provisi;Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa berdasarkan faktafakta di atas menunjukkan sifat perkara a quomaka sambil menunggu putusan dalam perkara ini yang mempunyaikekuatan hukum tetap segera sebelum perkara di sidangkan dan mohondalam satu acara kilat (kort geding
Register : 23-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 113/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat : Saryono Yohanes
6744
  • dengan memutus perkara No 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg pada 16 Mei2019 walaupun kuasa hukum Pembanding belum memberikan pembuktianSuratsurat saksisaksi dan keterangan ahli serta Majelis Hakim hanyamendengarkan sepihak saja maka membuktikan putusan Majelis Hakim PNNo 237/Pdt.G/2018/PN.Kpg telah bertentangan dengan yurisprudensiMahkamah Agung No 813K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976 yangmenyatakan bahwa hukum acara perdata yang kini berlaku bagi pengadilanNegeri tidak mengenal suatu pemeriksaan kilat (kort geding
Register : 25-10-2018 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN PADANG Nomor 145/Pdt.G/2018/PN Pdg
Tanggal 21 Mei 2019 — Penggugat:
SINANG
Tergugat:
1.ELSA MURNI
2.NOVA FEBRIANTI
3.YOSMAINI
4.YULIASTUTI
5.Hj. NURAINI
6.EMI WATI
7.HALIMATUSADIAH
8.FARIDAWATI
9.GUSTINI
10.YUSNA
11.MARDIANA
12.IDA HARTATI
13.AMBRI
14.Badan Pertanahan Nasional
5433
  • onbevoegdheids competentie),perkaranya sudah diputus (exceptie van gewijsde zaak), Penggugat tidakmempunyai kedudukan / kwalitas sebagai Penggugat (disqwalificatoirexceptie); Sedangkan yang dimaksud dengan eksepsi materil ialah bantahanlainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yangbersifat menunda yaitu gugatan belum waktunya diajukan atau prematur(dilatoire exceptie) seperti perkaranya sudah kadaluwarsa (verjaard), atauperkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (aanhanging geding
Register : 08-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 164/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BINTANG YASA NIAGATAMA diwakili Direktur Utama NIKKO SANJAYA KUSUMA KWEE
Terbanding/Penggugat : OEI HANDOKO WIJAYA Direktur PT. KARUNIA BERKAT JAYA ABADI Diwakili Oleh : Jonson Siburian, M.H, M.Th,
Terbanding/Turut Tergugat : OEI SELAMAT KURNIAWAN WIJAYA Diwakili Oleh : Rudi Simanjuntak, Sh
Turut Terbanding/Tergugat II : BANK NEGARA INDONESIA
15755
  • tangkisan yang bersifatmengelakkan (Declinatoir exceptie) seperti Para Penggugat tidak mempunyaikapasitas/kedudukan sebagai Penggugat (Disqwalificatoir exceptie), gugatankabur, gugatan Penggugat salah alamat dan gugatan kurang pihak, sedangkanyang dimaksud dengan Eksepsi Materiil adalah bantahan lainnya yangdidasarkan atas ketentuan hukum materiil, seperti Eksepsi yang bersifatmenunda, gugatan belum waktunya diajukan/ prematuur (Dilatoir Exceptie) danEksepsi yang sudah perkara lain (aanhanging geding
Putus : 29-05-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 609 K/Pdt/2017
Tanggal 29 Mei 2017 — HAJI MUNAWAR RALIBI MUSLIM, DKK VS EKA PERMAN, DKK
10553 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal ini jelas bahwa tindakanPenggugat 1 dan Penggugat 2 dengan itikad buruk telah bertentangandengan prinsip "peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan";14.Bahwa karena adanya fakta hukum bahwa Penggugat 1 dan Penggugat2 telah mengajukan gugatan dengan dasar gugatan yang sama danbelum mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dan untuk menghindariketidakpastian hukum (aanhanging geding), maka sudah selayaknya dansepantasnya gugatan dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan NomorPerkara 14/
Register : 20-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-04-2015
Putusan PA YOGYAKARTA Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Yk
Tanggal 18 Juni 2014 — PENGGUGAT dan TERGUGAT
5113
  • Selebihnya, tidak bisadijadikan hitungan meninggalkan rumah dan juga tidak bisa diperkarakansecara hukum;Berdasar ketentuan hukum, Undangundang dan ketentuan lai di atas, makagugatan Penggugat jelas belum memenuhi syarat hukum dan Undangundang Aan Banging Geding Subjudice. Selain itu, Penggugat belum bisadan tidak dapat mengajukan gugatannya karena prematur dan belumwaktunya Exceptie Van Beraad.
Register : 13-11-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 14-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 709/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 12 Februari 2018 — DELINAR SUKARTIAH CS >< GUNTUR SITUMORANG
9663
  • melakukan perbuatan yang bertentangan denganhukum dan menimbulkan kerugian yang besar lagi terhadap PENGGUGAT.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan pada ketentuan pasal 180 ayat (1)HIR dan dalam doktrin maupun SEMA serta Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia.Bahwa berdasarkan faktafakta di atas yang menunjukkan sifat darurat perkaraaquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acarakilat (kort geding
Putus : 08-07-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA vs YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR
28732614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengajuan Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum ini Prematur (PraeJudiciel GeschilAanhangig Geding: Hukum Pidana dan Hukum Perdata);Bahwa perkara perdata dengan Nomor 04/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel. inipada pokoknya sama objek maupun subyeknya dengan perkara pidana Nomor842/Pid/B/2000/PN.Jak.Sel. yang terdaftar sebagai Surat Dakwaan Nomor Reg.PDS217/JKTS/Fpk.2/08/2000 tertanggal 8 Agustus 2000 dengan subyekTerdakwa: atas nama Tergugat , dan objek dengan dugaan Dakwaan Primairmelanggar atau melakukan
Register : 16-12-2014 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 594/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 13 Juli 2015 — - Ir. Alexander lawrentius Dacosta / Direktur PT. Radio Pelangi Lintas Nusa (Radio Mutiara FM) LAWAN - Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia - Dirjend Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika - Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Rafio Kelas II Medan - PT. Radio Kardopa Medan
11235
  • PenyelenggaraanPenyiaran pada frekuensi FM 99.50 MHZ wajib diberikan kepadaPenggugat, namun pelaksanaan terhadap putusan ini sampai sekarang tidakdyalankan oleh Terggugat I dan Tergugat III, sehingga perbuatan ini sangatmerugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat bersiaran dengan clearpada frekuensi tersebut dan frekuensi tersebut tetap didublng dandipergunakan untuk komersil oleh Tergugat IV.Bahwa, berdasarkan faktafakta tersebut, kami bermohon sebelum perkaraint disidangkan, mohon dalam satu acara kilat (kort geding
Register : 09-09-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 156/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 30 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
5929
  • ;Bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut di atas yangmenunjukkan sifat darurat perkara a quo maka sambil menunggu putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelumperkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (kort geding) ditetapkansatu PUTUSAN PROVISI yang memutus dan menetapkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 84 halamanPutusan Nomor 156/PDT/2019/PT KPG33.34.35.36.Memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak manapun untukmenghentikan proses pengukuran dan semua
Register : 18-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pwk
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
154182
  • kualitas sebagai Penggugat(disqwalificatoir exeptie);Menimbang, bahwa eksepsi materil ialah bantahan lainnya yang didasarkanatas ketentuan hukum materil, seperti eksepsi yang bersifat menunda: gugatan belumwaktunya diajukan/ prematur (dilatoir exeptie), dan eksepsi yang sudah mengenai Halaman 85 dari 92 Putusan Sela PerdataGugatan Nomor 21/Pat.G/2019/PN Pwk.pokok perkara (peremtoir exeptie) seperti perkara sudah kadaluarsa (verjaard) atauperkaranya sedang diperiksa dalam perkara lain (aanhanging geding
Register : 06-02-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN MENGGALA Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
RUDI THALIB
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung
Turut Tergugat:
1.DWI HARTANTO
2.KADARSYAH
7239
  • hingga untukmelakukan eksekusi pengosongan tanah milik PENGGUGATtanpa dasar hukum yang sah serta bukan berdasarkanputusan pengadilan.Bahwa permohonan provisionil ini didasarkan' padaketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR dan dalam doktrin maupunSEMA serta yurisprudensi Mahkamah Agung RI;Bahwa berdasarkan faktafakta diatas yang menunjukansifat darurat perkara A Quo maka sambil menunggu putusandalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapsebelum perkara disidangkan dimohon dalam suatu acarakilat (kort geding
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor RV-1847 Tahun 1847
515619343
  • Tentang : Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)
  • (Rv. 481; RO. 116g.)Perlawanan yang diajukan oleh orang yang dikenakan sita, menundakewajiban untuk melakukan pembayaran, kecuali bila ketua raad vanjustitie memerintahkan melaksanakan kelanjutan pembayaran yangditetapkan dalam sidang perkara yang singkat (kort geding).Pihak ketiga yang dikenakan sita dibebaskan dari kewajibannya demihukum bila ia telah melakukan pembayaran kepada eksekutan denganitikad baik.
    untukmelaksanakan penyitaan berdasarkan pasal ini, orang yang kena sita tidakdiperkenankan lagi untuk masuk ke tempat/ ruangan itu tanpa kehadiran juruSibasPada selisih pendapat mengenal benikerasnya pihak ketiga dalammempertahankan haknya, juru sita dengan segera menghubungi ketua raad vanjustitie untuk mendapatkan jalan ke luar persoalan tersebut, dengan tidakmengurangi wewenang orang yang kena sita dan pihak ketiga untuk mengajukanpermohonan keputusan dari pengadilan dalarn sidang singkat (kort geding
Register : 06-06-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 338/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Desember 2014 — Ir. ERMANSYAH JAMIN Lawan PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA/PLN (Persero).
14480
  • kami mengajukan permohonan provisi.Bahwa permohonan provisi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 180 ayat (1)HIR dan dalam doktrin maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)serta yurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah Penggugat Rekonvensi uraikandiatas yang menunjukkan sifat darurat dari perkara a quo, maka sambilmenunggu putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap, segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat(kort geding
Putus : 15-10-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 191/Pdt.G/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Oktober 2014 — WU YUEE VS SOETIKNO GUNAWAN DKK
171154
  • Gugatan Penggugat Aan Hanging Geding (Litis Pendent is)6 Bahwa sebelum adanya perkara a quo, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukanGugatanpada tanggal 24 Maret 2013 terhadap Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV,yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Maret 2013 denganregister perkara nomor 245/Pdt.G/2013/PN.Sby., (selanjutnya disebut Gugatan 245).Bahwa ternyata perkara Gugatan 245 memiliki kesamaan dengan Gugatan Penggugat dalamperkara a quo, dengan kata lain
Register : 09-12-2011 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 505/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Mei 2013 — HARDI WIJAYA >< BANK INDONESIA,Cs
19438
  • gugatan yang sama, oleh karena perkara yang terdahulu masihdalam tingkat upaya hukum dan belum mempunyai kekuatan hukumyang tetap sehingga gugatan perdata No. 15/PDT.G/2008/PN.JKT.PST untuk menghindar putusan yang saling berbeda antaraperkara yang satu dengan lainnya yang akan menimbulkanketidakpastian hukum maka putusan tersebut masih digantungkandengan putusan perkara gugatan perdata yang terdahulu yang belummempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan demikian eksepsiTergugat yaitu Aanhanging Geding