Ditemukan 358941 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PT TEXTINDO,; LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA dahulu PT BANK EKSPOR INDONESIA (Persero), ERLY SOEHANDJOYO, S.H.,
184 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TEXTINDO,; LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA dahulu PTBANK EKSPOR INDONESIA (Persero), ERLY SOEHANDJOYO, S.H.,
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2015 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 15 Agustus 2016 — Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut 'LPS' LAWAN Ir. Hendra Djaja Bin Kie loan Goan, DKK
199 — 71
  • Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut 'LPS' LAWAN Ir. Hendra Djaja Bin Kie loan Goan, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 08-03-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"), DK
537 — 237 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"), DK
    PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANNAVIGAS PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"),berkedudukan di Gedung Air Nav Indonesia, Jalan Ir. H.Juanda, Karanganyar, Neglasari, Tangerang, Banten,diwakili oleh Novie Riyanto Rahardjo, selaku DirekturUtama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. SoesiloAribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawankawan, ParaAdvokat, pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan,berkantor di Graha Deka, Jalan TB.
    Nomor 212 B/Padt.SusArbt/2018Menerima permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Surat Perusahaan Umum Lembaga PenyelenggaraPelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor06.02/00/LPPNPI/07/2015/214, tanggal 23 Juli 2015, perihal PemutusanKontrak Nomor KPJBJB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014tentang Pekerjaan Penambahan Workstation EJAATS di BandaraSoekarnoHatta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Beli Penambahan Workstation EJAATS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 K/Pdt/2018
Tanggal 19 September 2018 — LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT (LPM) KECAMATAN MEDAN MARELAN, KOTA MEDAN VS Drs. PANGIHUTAN NASUTION, S.H., M.H.,
64 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT (LPM) KECAMATAN MEDAN MARELAN, KOTA MEDAN VS Drs. PANGIHUTAN NASUTION, S.H., M.H.,
    PENETAPANNomor 1003 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pencabutan Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 72/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2015 dari SuhermanNasution, S.H. dan kawan, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, KotaMedan, sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal3 Agustus 2015, yang pada pokoknya
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 02-02-2023 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kdr
Tanggal 4 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT. BFI FINANCE CABANG KEDIRI
126 — 9
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT. BFI FINANCE CABANG KEDIRI
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 18-06-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 21-06-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 35/PDT/2015/PT TJK
Tanggal 2 September 2015 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDAR LAMPUNG (YLBHI - LBH Bandar Lampung) Diwakili Oleh : Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. & Rekan2
Terbanding/Tergugat : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG
62 — 25
  • Pembanding/Penggugat : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDAR LAMPUNG (YLBHI - LBH Bandar Lampung) Diwakili Oleh : Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. & Rekan2
    Terbanding/Tergugat : PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI LAMPUNG
    ./2015/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusansebagai berikut dalam perkara antara :YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), yangdiwakili oleh ALVON KURNIA PALMA,S.H. selaku KetuaBadan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI), alamat: Jalan Diponegoro No.74Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memilih domisilihukum di kantor kuasanya
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 05-02-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.SMG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pemohon:
Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Termohon:
Bupati Karanganyar
229 — 101
  • Pemohon:
    Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
    Termohon:
    Bupati Karanganyar
    .; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokatpada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat di Dk. Pentuk,RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar,Prov. Jawa Tengah. Dengan alamat domisili elektronik Email:junndd@gmail.com;Selanjutnya di sebut sebagal ................. PEMOHON KEBERATAN;MELAWANHal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.
    Tengah Nomor: 004/PTSA/I/2020, tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian SengketaInformasi Publik, dan terdapat kesalahan yang lebih fatal lagi ketika menyebutkan identitas Para Pihak; Hal ini jelas sekali terlinat pada halaman 1 Putusan yang menyatakan;Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menerima memeriksa danmemutus dalam sengketa informasi publik nomor register 032/SI/X/2019, yang diajukan oleh; oan ee RRRNama :Lembaga
    RAHANTOKNAM, S.H., M.H. j00007Para Advokat pada Kantor Lembaga Pemberdayaan dan BantuanHukum Ksatria Pancasila (LPBH Ksatria Pancasila) yang beralamat diDk. Pentuk, RT.002, RW.008, Ds. Buntar, Kec. Mojogedang, Kab.Karanganyar, Prov. Jawa Tengah; Berdasarkan pernyataan Pemohon Keberatan; Hal. 23 dari 51 hal.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 09-04-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 168/Pdt.G/2018/PN.TJK.
Tanggal 9 April 2019 — -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA Lawan PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
222 — 71
  • -YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIALawanPEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, Dkk.
    PUTUSANNomor 168/Pdt.G/2018/PN T jkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA, berkedudukandi Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusatdalam hal ini memberikan kuasa kepada Alian Setiadi,SH dan Rekan Advokat/Pengacara Publik pada KantorYLBHILBH Bandar Lampung, beralamat di Jalan AmirHamzah Nomor 35 Gotong Royong Tanjung
    Bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yangberbentuk badan hukum Yayasan yang telah terdaftar berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan BerdasarkanAkta Notaris Dr. lrawan Soerodjo, S.H., M.Si.
    Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan tersebut dalam Poin 2, 3,4, dan 5diatas, Penggugat sebagai Lembaga Pendamping Hukum Warga PasarGriya, menindaklanjuti dengan menyampaikan Surat Permohonan Audiensikepada DPRD Kota Bandar Lampung dengan Nomor : 041/SK/LBHBL/V/2018 tanggal 07 Mei 2018.7.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat I, maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraHalaman 32 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjksebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
    Kalaupun secara materiil danprosedural terdapat kekurangan terhadap suatu produk hukum yangdikeluarkan oleh Tergugat , maka Penggugat dapat mengajukangugatan pembatalan a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negarasebagai lembaga berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-07-2006 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856K/PDT/2001
Tanggal 7 Juli 2006 — KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 04-04-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 11 Oktober 2023 — Penggugat:
MATTU
Tergugat:
1.DOMINGGUS SB
2.DEPPATOLA
3.MARTEN DEMMADANDAN
4.LUKAS
Turut Tergugat:
LEMBAGA ADAT DESA (LAD)LEMBAGA PERDAMAIAN DESA (LPD) DESA RANTEPUANG
55 — 0
  • Menyatakan Keputusan Lembaga Adat Desa Rantepuang Nomor 003/Skpt/LAD/2020 tertanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Penetapan Status Lahan Sengketa di Makkodo Dusun Ballakareke Desa Rantepuang tanggal 09-01-2020 yang diterbitkan LAD/LPD Rantepuang bersama Kepala Desa Rantepuang serta segala dokumen kepemilikan yang terkait dengan Tanah Obyek Sengketa II yang terbit tanpa sepengetahuan atau tanpa tanpa persetujuan Penggugat adalah batal atau tidak mengikat secara hukum;

    Menghukum Turut Tergugat Lembaga Adat Desa Rantepuang untuk tunduk dan menaati putusan ini;

    8. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 10.495.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

    9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

    Penggugat:
    MATTU
    Tergugat:
    1.DOMINGGUS SB
    2.DEPPATOLA
    3.MARTEN DEMMADANDAN
    4.LUKAS
    Turut Tergugat:
    LEMBAGA ADAT DESA (LAD)LEMBAGA PERDAMAIAN DESA (LPD) DESA RANTEPUANG
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 27-10-2014 — Putus : 12-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 12 Desember 2014 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT HIMPUNAN PENGUSAHA KECIL PRIBUMI (LSM HPKP); MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
70 — 0
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT HIMPUNAN PENGUSAHA KECIL PRIBUMI (LSM HPKP); MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-09-2017 — Putus : 22-11-2017 — Upload : 23-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 267/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : RIKA SUWARNA BUDI
Terbanding/Tergugat : KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
54 — 26
  • Pembanding/Penggugat : RIKA SUWARNA BUDI
    Terbanding/Tergugat : KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL LAPAN
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN KIP
Register : 09-11-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 24/G/2012/PTUN-BL
Tanggal 29 Januari 2013 — Pemohon Keberatan :KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METRO Termohon : LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR
199 — 101
  • Pemohon Keberatan :KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA METROTermohon : LEMBAGA SOSIAL MASYARAKAT TIEM 99 PEMBURU KORUPTOR
    Tidak ada satu pasal pun dalam Undangundang yangmenyatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat wajib terdaftar diKesbanglinmas ;5.
    Untuk mewujutkan dan menuju hal tersebut maka, Selain peranpemerintah selaku organisasi ;Penyedia pelayanan publik, lembaga pengawas, legislatif dan institusi hukumsejatinya juga tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat terlibat dalm kebijakanpublik dan pengawasan sebab masyarakat selaku penyumbang anggaran terbesar bagiPAD lewat pajak dan retribusi untuk pembangunan yang telah, sedang dan akandilaksanakan, bukanlah hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat urgent dansubstansial bagi pemerintahan
    Apakah informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan termasukdalam data rahasia negara sebagaimana yang di dalilkan PemohonKeberatan ; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum a quo, Majelis Hakimakan mempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanlebih dahulu legal standing Termohon Keberatan dalam hal untuk mengajukanpermintaan informasi publik kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa Termohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Tiem 99
    Lembaga SwadayaMasyarakat;d. Organisasi Masyarakat; e. Partai Politik; atau ;f.
    Badan publik lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan dengan kedua peraturan di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang, baik itu perseorangan maupunkelompok, berhak mendapat Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undangundang, begitu juga dengan Termohon sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat ;Menimbang, bahwa mengenai kedudukan wilayah hukum Termohon yangberada di wilayah Lampung Timur yang kemudian meminta Informasi Publik kepadabadan hukum Publik yang terletak di Wilayah Kota Metro,
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 166/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
I Made Pelita
Tergugat:
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman
72 — 55
  • Penggugat:
    I Made Pelita
    Tergugat:
    Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Kesiman
    Bahwa benar diatas ketiga SHM tersebut terdapat bangunan sepertiMerajan/Pura Kawitan, Bale dadia, Kori Agung, Dapur yang setengah atausebagian menjadi jaminan di Lembaga Perkreditan Desa LPD DesaPakraman Kesiman berkedudukan dan berkantor di JI. Waribang Nomor : 22Kesiman, Denpasar, Bali;4.
    Waribang Nomor : 22 Kesiman, Denpasar, Bali, TIDAK MAUMENERIMA PEMBAYARAN kami sebagai Debitur dengan alasan sudahmasuk Permohonan Lelang sehingga, uang tersebut disetorkan padaTabungan Sukarela LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADATKESIMAN berkedudukan dan berkantor di JI. Waribang Nomor : 22 Kesiman,Denpasar, Bali, Atas nama Putra Saya KADEK PANDU BUDIARTHAsebanyak Rp. 200.000.000, ( Dua ratus Juta Rupiah );6.
    Bahwa Penggugat/Termohon Eksekusi bersama Putra Saya/ KADEK PANDU BUDIARTHA dalam Pandemi Covid 19pun dengan carameminjam uang ditempat lain, masih mau membayar, yaitu tanggal : 06Februari 2020, serbanyak Rp. 50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah ), lagiPihak LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KESIMANberkedudukan dan berkantor di JI.
    Penggugat/Termohon Eksekusibersama Istri, Putra Putri kami sekeluarga, merasa sangat sangat dirugikanoleh Pihak LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KESIMANberkedudukan dan berkantor di JI. Waribang Nomor : 22 Kesiman, Denpasar,Bali ;7. Bahwa Penggugat/Termohon Eksekusi selaku ORANG TUA dariPutra Putra Putri saya, sangat merasa mendapatkan perlakuan yang tidakadil dan penuh Intimidasi, dari Pihak LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)DESA ADAT KESIMAN berkedudukan dan berkantor di JI.
    Bahwa benar Pelawan meminjam uang dengan plafond kreditsebesar Rp. 1.250.000.000,00 ( Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh RibuRupiah ) kepada Lembaga Perkreditan Desa LPD Desa Pakraman Kesimanberkedudukan dan berkantor di Jl. Waribang Nomor : 22 Kesiman,Denpasar, Bali;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 23-12-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 PK/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk
156 — 415 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk
    PUTUSANNomor 512 PK/Pdt/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU, dalam hal ini memberi kuasakepada John Izaac anggota Lembaga Musyawarah Desa/BadanPermusyawaratan Desa/Santri Negeri Amahusu beralamat diDesa Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon,berdasarkan surat khusus tanggal 20 Juni 2014;Pemohon Peninjauan
    Putusan Nomor 512 PK/Pdt/2014Kembali LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon PeninjauanKembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaanpeninjauan kembali ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATANDESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU tersebut:2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 08-06-2011 — Upload : 16-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 P/HUM/2011
Tanggal 8 Juni 2011 — DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT TOLAKI (LAT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
119 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT TOLAKI (LAT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
    Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Nomor : 12/KPTS/LAT/2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki(LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 20102014, tanggal 3 Maret 2010 (Bukti P.3),yang mempunyai kepentingan dalam hal memberdayakan, melestarikan danmengembangkan adat istiadat, kebiasaankebiasaan, hukum adat dan Lembaga AdatTolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang tertuang dalam AktaNotaris Yayasan Lembaga Adat Sarano Tolaki Nomor 2, Tanggal 6 Juli Tahun 2000,pada
    bagian Maksud dan Tujuan dibentuknya Lembaga Adat Tolaki (LAT) SulawesiTenggara.
    (Bukti P.4) ;Z Bahwa Pemohon Keberatan dalam kedudukannya sebagai Ketua danSekertaris Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT)Provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyai kepentingan dalamHal. 3 dari 34 hal. Put.
    Adat Tolaki (LAT)Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/LAT/2010 tanggal 3 Maret 2010Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki(LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 20102014 ;4 Foto copy Akta Notaris Yayasan Lembaga Adat Sarano Tolaki Nomor 2Tanggal 6 Juli Tahun 2000 ;5 Foto copy UndangUndang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan DaerahTingkat I Sulawesi Tenggara Dengan
    Adat Tolaki (LAT)Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Formatur Pengurus Pusat Lembaga AdatTolaki (LAT) Sulawesi TenggaraNomor : 12/KPTS/LAT/2010 tentang Susunan Organisasi dan KepengurusanLembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 20102014, padatanggal 3 Maret 2010, yang mempunyai kepentingan dalam hal memberdayakan,melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaankebiasaan, hukum adatdan lembaga adat Tolaki di ProvinsiSulawesi Tenggara sebagaimana yang tertuang ... ".ce Bahwa
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 05-10-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 21-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 129/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2010 — YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
102 — 54
  • YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
    NotarisPPAT di Tangerang ;Bahwa dalam Perkara579/Pdt.G/2008/PN.SBY. yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri SurabayaIdentitas Penggugat Prinsipal dalam suratgugatan terurai selaku Penggugat adalahYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945diwakil i oleh Rubiyanti selaku KetuaYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,berdasarkan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945 No.18 tanggal 27 September 2005 dibuat olehdan dihadapan ARDI IRIANSYAH, SH.
    dan sebagaibukti surat tertanda T.Il 4) ; Bahwa satu) dan lain hal terdapat data45Yayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,berdasarkan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,pendiriannya berdasar Akta Pendirian olehdan dihadapan Notaris R.M. Soerodjo No.60 tanggal 10 Nopember 1945 .......
    Bahwa disamping Penggugat(YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUS 1945), masihbanyak pihak pihak yangmempermasalahkan obyeksengketa dengan mengaku akusebagai pemilik obyek74sengketa dengan mendasarkanpada Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor7804/36 tertanggal 22Januari 1973, antara lainYayasan Lembaga MonumenRevolusi 1945 yangberkedudukan di SurabayaJalan Ikan Trowani Utara 16,dan Lembaga MonumenRevolusi, yang berkedudukandi Yogyakarta JalanMangkubumi No. 40, yang jugatelah pernah mengajukangugatan ke Pengadilan
    Olehkarena Surat Walikota Nomor : 7804 tertanggal22 Januari 1973 Perihal : PenunjukanPenggantian Tanah di Gunungsari Surabaya untukLembaga Revolusi 1945 adalah ditujukan kepada KETUA DEWAN HARIAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI1945 , bukan kepada YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUS!I 1945 (Penggugat perkara aquo) ;f.
    Bahwa disamping Penggugat(YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUSI 1945), masihbanyak pihak pihak yangmempermasalahkan obyeksengketa dengan mengaku akusebagai pemilik obyeksengketa dengan mendasarkanpada Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor7804/36 tertanggal 22Januari 1973, antara lainYayasan Lembaga Monumen80Revolusi 1945 yangberkedudukan di Surabaya,Jalan Ikan Trowani Utara 16,dan Lembaga MonumenRevolusi, yang berkedudukandi Yogyakarta, JalanMangkubumi No. 40, yang jugatelah pernah mengajukangugatan ke
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-12-2020 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 PK/Pdt/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, DK
181 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, DK
    PUTUSANNomor 1051 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR, berkedudukan diGedung Astra Nawa, Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur,Nomor 35, Surabaya, diwakili olen Drs. Muhammad SaidSutomo, selaku Ketua Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasakepada Drs.
    Muhammad Said Sutomo, dan kawankawan,selaku Para Pengurus pada Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Jawa Timur, beralamat di Gedung Astra Nawa,Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur, Nomor 35, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, berkedudukan diJalan Mayjen Sungkono, Nomor 127, Surabaya, diwakili olehNanang Lesmana, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H.
    Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang UndangPerlindungan Konsumen, Penggugat dapat mengajukan gugatanperlindungan konsumen untuk dan atas nama dirinya sebagai LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untukkepentingan perlindungan konsumen pada umumnya bukan sebagaikuasa dari konsumen secara pribadi sebagaimana terbukti adanya dalamgugatan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR tersebut;Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/20202. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 03-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 132/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Juni 2021 — PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD) vs BUPATI LOMBOK BARAT
156 — 43
  • SENDIRI :DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat ;----------------------DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat ;-------------------------------- Menyatakan batal dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga
    Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 ;------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang -------Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat
    PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD) vs BUPATI LOMBOK BARAT
    PUTUSANNOMOR : 132/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara: 2 27222 enn enone nn nnn ce neePERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMAKOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD), berkedudukan di JI. Pendidikan No. 1 Kota Mataram .
    JACUB ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamatdi Jalan Kaktus No. 48, Kelurahan Gomong,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selaku Wakil KetuaDewan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD);Dr. H.
    ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Majapahit No. 5 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, KecamatanSelaparang, Kota Mataram, selaku Sekretaris Dewan Pengutus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) ;sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat(P2LPTD) Nomor 2, tanggal 6 Desember 2014, dan KeputusanPutusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1
    Dalam Penundaan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. Nusa Tenggara Barat, tanggal28 September 2020, yang diajukan oleh Penggugat ; ll. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Ill. Dalam Pokok Sengketa;1.
    Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28 September 2020 ;Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menundaPelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor :Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 10 dari 12 halamanDikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il Lombok Barat KepadaYayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS 1. DAYANG ANOM MEILANSARI,, DKK
106 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.
    PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS 1. DAYANG ANOM MEILANSARI,, DKK
    PUTUSANNomor 88 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTORBERITA NASIONAL ANTARA, yang diwakili oleh DirekturUtama Meidyatama Suryodiningrat, berkedudukan di WismaAntara, Jalan Merdeka Selatan, Nomor 17, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzayin, S.Pd., S.H.
    208.497.070,00(PenggugatIV) 9,6 6.019,00 54.175.500,00 24.078.000,00 11.738.025,00 89.991.525,004 (Penggugatv) 28 10.264.400,00 92.379.600,00 102.644.000,00 29.253.540,00 224.277.140,00Total 748.681.625,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM(PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt. SusPHI/2021 2. MemperbaikiamarPutusan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 348/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst.,tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.