Ditemukan 358940 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-05-2023 — Putus : 30-05-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 277/PDT/2023/PT BDG
Tanggal 30 Mei 2023 — Pembanding/Penggugat : Lembaga Penjamin Simpanan Diwakili Oleh : Farra Diandra Andjani
Terbanding/Tergugat : Elisabeth Setiabudi
174 — 28
  • Pembanding/Penggugat : Lembaga Penjamin Simpanan Diwakili Oleh : Farra Diandra Andjani
    Terbanding/Tergugat : Elisabeth Setiabudi
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 05-04-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN KEDIRI Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Kdr
Tanggal 16 Agustus 2022 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT.ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Kediri
81 — 12
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT.ASTRA SEDAYA FINANCE Cabang Kediri
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-01-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN MALANG Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 24 Juli 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPK Nasional Indonesia) vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
53 — 28
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPK Nasional Indonesia) vs PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNasional Indonesia), Badan Hukum berkedudukan di Kantor PusatMalang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Nguji Permai Il Malang65123. Dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya Nurhijah, SPd.i,Selamet Joko Priyono, Nanang Nelson, SH., Selanjutnya disebutSQDAQAL .....eeccee cece ceececececeeceeeeeeeseeeeeeeetteseeeteettissseseseeese PENGGUGAT I;2. SRIKAT, Pekerjaan Guru, Agama Islam, Umur 41 Tahun, Jenis KelaminPerempuan, beralamat di Jl.
    /2014/PN.Mlg.Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan ; Telah mendengar dan memperhatikan Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik darimasingmasing pihak Para Penggugat dan Para Tergugat ; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal7 Januari 2014, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang padatanggal 7 Januari 2014, dengan Nomor Register : 5/Pdt.G/2014/PN.Mlg, telah mengajukangugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa lembaga
    Bahwa Penggugat atas nama konsumen pada tanggal 20December 2012 berkirim surat ke lembaga Tergugat untukmelakukan penawaran atau penebusan jaminan yang sebenarnyasudah disita oleh Kantor pelayanan piutang dan lelang NegaraMalang tahun 2005 yang lalu dan setelah Penggugat mendatangikantor Tergugat Il disarankan untuk menawar di lembagaTergugat I.6.
    Bahwa sudah sekian lama uang Negara berhenti tanpakepastiansetidak tidaknya sejak tahun 2005 atau sekitar 8 Tahun silamyang semestinya atas etikad baik konsumen Srikat melakukanpenawaran melalui lembaga Penggugat harusnya mendapatrespon yang positif dari para Tergugat tetapi nyatanya paraTergugat serasa tidak peduli terhadap kenyataan yangmerugikan konsumen sekaligus merugikan Negara dengandemikian para Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum.10.Bahwa putusan MK No. 77/PUUIX/2011 yang diucapkan
    Penggugat malah diPing pong kesana kemari sudah menghadap di kantorTergugat Il yang nyata nyata jaminan dan kewenangan ada diTergugat Il di ping pong suruh menawar di Tergugat sehinggaLembaga Penggugat merasa dipermainkan oleh para Tergugatdengan ini konsumen dan lembaga Penggugat menuntutkerugian imaterial sebesar Rp. 300.000.000, ( tiga ratus jutarupiah ) yang dibayarkan melalui Kementrian Perdagangan RI Cq.Direktorat Standardisasi dan Perlindungan konsumen secaratanggung renteng tunai dan seketika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 K/PID.SUS/2018
Tanggal 11 Juli 2018 — Sunarto Bin Somad
1399 — 625 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa karena menyelewengkan pemanfaatan kekayaan desa. Terdakwa melakukan tukar guling tanah desa dengan milik swasta. Perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah merugikan keuangan negara. Pada pengadilan tingkat ... [Selengkapnya]
  • pada Pengadilan Negeri Surabayasekedar mengenai uang pengganti, dengan menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana dalamdakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karenaperbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun2007 yang justru tidak mengenal lembaga
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 16-01-2024 — Putus : 01-03-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 11/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Maret 2024 — Pemohon:
Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
Termohon:
Dirtipideksus Bareskrim Polri
29 — 16
  • Pemohon:
    Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia
    Termohon:
    Dirtipideksus Bareskrim Polri
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2528 K/Pdt/2020
Tanggal 21 Oktober 2020 — ., DKK VS PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) PERIODE 2016-2020
207 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA (PB LEMKARI) PERIODE 2016-2020
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 07-05-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN MALANG Nomor 72/Pdt.G/2015/PN Mlg
Tanggal 15 Oktober 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk
153 — 69
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, dkk
    PerlindunganKonsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dari Pemerintah Kota Malangdan Status Lembaga adalah Badan Hukum telah memenuhi yang dipersyaratkan Undangundang dan Peraturan Pemerintah dan berlakudiseluruh Indonesia. sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelakuusaha yang di duga melanggar UndangUndang ke peradilan umum (pasal46 ayat 2 UUPK).2 Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional IndonesiaBerdasarkan Pemberian Hak oleh UndangUndang.
    UUPK jugamenerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentuyang memiliki legal Standing.3 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari UndangUndang No.8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusussebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembagaperlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yangberbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat statusbadan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga
    jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan,dan lembaga jasa keuangan lainnya37383940Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat HI pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan programpenindaan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan
    Penggugat I pada PemerintahKabupaten/Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebutbergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya(vide Pasal angka 9 UU Perlindungan Konsumen jo Pasal 2 ayat (1) PPNo.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat) ;5 Bahwa dengan demikian, secara hukum LPKNI ic.
    Perlindungan KonsumenNasional Indonesia (penerima kuasa) tidak dapat melakukan halhal yang tidak dikuasakankepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (penerima kuasa), maka denganmengacu kepada Pasal 123 HIR Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kerancuan dalamgugatan ini karena Penggugat telah mencampuradukkan antara Gugatan Organisasi/egalstanding dengan gugatan biasa ;Menimbang, bahwa apabila lembaga perlindungan konsumen mewakili seseorangberdasarkan surat kuasa maka lembaga konsumen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1066 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Juni 2017 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT. INDONESIA AIR ASIA DKK
285 — 1513 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT. INDONESIA AIR ASIA DKK
    Ellyati Soesanto, SH., Nomor 73 Tanggal 27 Juni 2000terdaftar Kamis, 6 Setember 2001, Nomor: 168/YAY/2001 pada PengadilanNegeri Surabaya dan memiliki Tanda Daftar Lembaga PerlindunganKonsumen (TDLPK) dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Nomor:510/1371/402.4.12/2001 dikeluarkan Tanggal 07 Agustus 2002 yang tujuanberdirinya adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telahmelaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, maka dengan inibertindak atas nama LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen
    Nomor: AHU412.AH.01.04.Tahun 2012Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Juli 2012;Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) melakukan Gugatan PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) PelakuUsaha dalam UUPK Pasal 46 ayat (1) huruf c yang menegaskan: Gugatanatas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentukbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkandengan tegas bahwa tujuan
    Penggugat tidak memiliki legal standing Bahwa Hak untuk melakukan gugatan /ega/ standing di dalam sengketaperlindungan konsumen diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen ("UUPK") di dalam pasal 46ayat 1 (satu) c, dengan ketentuan bahwa lembaga swadaya yangmelakukan gugatan tersebut adalah lembaga swadaya yang:a. Berbentuk badan hukum/yayasan;b.
    Pemohon Kasasi adalah pengurus badan hukum yang berbentukyayasan bernama Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenHalaman 39 dari 43 hal.Put.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENGURUSYAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWATIMUR., tersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 13-11-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3312 K/PDT/2023
Tanggal 13 Nopember 2023 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT GROBOGAN
254 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN YLKAI VS PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR UNIT GROBOGAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 29-04-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 02-10-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juli 2013 — MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
40 — 20
  • MULIARDI CHAIDIR, MM;DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI)
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 04-04-2023 — Putus : 11-10-2023 — Upload : 11-10-2023
Putusan PN POLEWALI Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Pol
Tanggal 11 Oktober 2023 — Penggugat:
MATTU
Tergugat:
1.DOMINGGUS SB
2.DEPPATOLA
3.MARTEN DEMMADANDAN
4.LUKAS
Turut Tergugat:
LEMBAGA ADAT DESA (LAD)LEMBAGA PERDAMAIAN DESA (LPD) DESA RANTEPUANG
55 — 0
  • Menyatakan Keputusan Lembaga Adat Desa Rantepuang Nomor 003/Skpt/LAD/2020 tertanggal 23 September 2020 dan Berita Acara Penetapan Status Lahan Sengketa di Makkodo Dusun Ballakareke Desa Rantepuang tanggal 09-01-2020 yang diterbitkan LAD/LPD Rantepuang bersama Kepala Desa Rantepuang serta segala dokumen kepemilikan yang terkait dengan Tanah Obyek Sengketa II yang terbit tanpa sepengetahuan atau tanpa tanpa persetujuan Penggugat adalah batal atau tidak mengikat secara hukum;

    Menghukum Turut Tergugat Lembaga Adat Desa Rantepuang untuk tunduk dan menaati putusan ini;

    8. Menghukum Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 10.495.000,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

    9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

    Penggugat:
    MATTU
    Tergugat:
    1.DOMINGGUS SB
    2.DEPPATOLA
    3.MARTEN DEMMADANDAN
    4.LUKAS
    Turut Tergugat:
    LEMBAGA ADAT DESA (LAD)LEMBAGA PERDAMAIAN DESA (LPD) DESA RANTEPUANG
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 27-10-2014 — Putus : 12-12-2014 — Upload : 16-01-2015
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 13/G/2014/PTUN-TPI
Tanggal 12 Desember 2014 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT HIMPUNAN PENGUSAHA KECIL PRIBUMI (LSM HPKP); MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
70 — 0
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT HIMPUNAN PENGUSAHA KECIL PRIBUMI (LSM HPKP); MELAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 23-12-2021 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 28-07-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 295/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia
Tergugat:
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
260 — 82
  • Penggugat:
    Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia
    Tergugat:
    Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-02-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 K/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 24 Februari 2021 — PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS 1. DAYANG ANOM MEILANSARI,, DKK
106 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 348/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.
    PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA VS 1. DAYANG ANOM MEILANSARI,, DKK
    PUTUSANNomor 88 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisinan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA KANTORBERITA NASIONAL ANTARA, yang diwakili oleh DirekturUtama Meidyatama Suryodiningrat, berkedudukan di WismaAntara, Jalan Merdeka Selatan, Nomor 17, Jakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzayin, S.Pd., S.H.
    208.497.070,00(PenggugatIV) 9,6 6.019,00 54.175.500,00 24.078.000,00 11.738.025,00 89.991.525,004 (Penggugatv) 28 10.264.400,00 92.379.600,00 102.644.000,00 29.253.540,00 224.277.140,00Total 748.681.625,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PERUSAHAAN UMUM(PERUM) LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA tersebut;Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 88 K/Pdt. SusPHI/2021 2. MemperbaikiamarPutusan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 348/Pdt.SusPHI/2019/PN Jkt.Pst.,tanggal 20 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-07-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 09-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 190//B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA; ARIE DARMANA, S.H;
34 — 16
  • DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGAPENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGANINDONESIA; ARIE DARMANA, S.H;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 09-11-2017 — Upload : 27-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1334 K/Pdt.Sus-Pailit/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI VS ERIES JONIFIANTO, DKK
189 — 784 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI tersebut;
    KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADAT KEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI VS ERIES JONIFIANTO, DKK
    PUTUSANNomor 1334 K/Pdt.SusPailit/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lainlain pada tingkatkasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADATKEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI, yangdiwakili oleh Ketut Madra, S.H., M.M., selaku Ketua LembagaPerkreditan Desa Adat Kedongan, dalam hal ini memberi kuasakepada Ida Bagus Nyoman Alit, S.H., M.H., Advokat, beralamat diJalan Raya Semabaung
    Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II berkaitandengan status hukum dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa AdatKedonganan dengan Ketut Madra, S.H., M.M., selaku Ketua LPD DesaAdat Kedonganan dan pribadi;8.
    Nomor 9/Pailit/2016 PN.Niaga.Sbytanggal 18 Mei 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: KETUA LEMBAGA PERKREDITAN DESA ADATKEDONGANAN, KUTA, KABUPATEN BADUNG BALI tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini;Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangKepailitan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 05-10-2009 — Putus : 26-01-2010 — Upload : 21-10-2011
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 129/G/2009/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2010 — YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
102 — 54
  • YAYASAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI 1945 melawan KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR
    NotarisPPAT di Tangerang ;Bahwa dalam Perkara579/Pdt.G/2008/PN.SBY. yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri SurabayaIdentitas Penggugat Prinsipal dalam suratgugatan terurai selaku Penggugat adalahYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945diwakil i oleh Rubiyanti selaku KetuaYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,berdasarkan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945 No.18 tanggal 27 September 2005 dibuat olehdan dihadapan ARDI IRIANSYAH, SH.
    dan sebagaibukti surat tertanda T.Il 4) ; Bahwa satu) dan lain hal terdapat data45Yayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,berdasarkan Akta Perubahan Anggaran DasarYayasan Lembaga Monumen Revolusi 1945,pendiriannya berdasar Akta Pendirian olehdan dihadapan Notaris R.M. Soerodjo No.60 tanggal 10 Nopember 1945 .......
    Bahwa disamping Penggugat(YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUS 1945), masihbanyak pihak pihak yangmempermasalahkan obyeksengketa dengan mengaku akusebagai pemilik obyek74sengketa dengan mendasarkanpada Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor7804/36 tertanggal 22Januari 1973, antara lainYayasan Lembaga MonumenRevolusi 1945 yangberkedudukan di SurabayaJalan Ikan Trowani Utara 16,dan Lembaga MonumenRevolusi, yang berkedudukandi Yogyakarta JalanMangkubumi No. 40, yang jugatelah pernah mengajukangugatan ke Pengadilan
    Olehkarena Surat Walikota Nomor : 7804 tertanggal22 Januari 1973 Perihal : PenunjukanPenggantian Tanah di Gunungsari Surabaya untukLembaga Revolusi 1945 adalah ditujukan kepada KETUA DEWAN HARIAN LEMBAGA MONUMEN REVOLUSI1945 , bukan kepada YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUS!I 1945 (Penggugat perkara aquo) ;f.
    Bahwa disamping Penggugat(YAYASAN LEMBAGA MONUMENREVOLUSI 1945), masihbanyak pihak pihak yangmempermasalahkan obyeksengketa dengan mengaku akusebagai pemilik obyeksengketa dengan mendasarkanpada Surat KeputusanWalikota Surabaya Nomor7804/36 tertanggal 22Januari 1973, antara lainYayasan Lembaga Monumen80Revolusi 1945 yangberkedudukan di Surabaya,Jalan Ikan Trowani Utara 16,dan Lembaga MonumenRevolusi, yang berkedudukandi Yogyakarta, JalanMangkubumi No. 40, yang jugatelah pernah mengajukangugatan ke
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-12-2020 — Upload : 03-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1051 PK/Pdt/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, DK
181 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR VS PT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, DK
    PUTUSANNomor 1051 PK/Pdt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR, berkedudukan diGedung Astra Nawa, Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur,Nomor 35, Surabaya, diwakili olen Drs. Muhammad SaidSutomo, selaku Ketua Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasakepada Drs.
    Muhammad Said Sutomo, dan kawankawan,selaku Para Pengurus pada Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen Jawa Timur, beralamat di Gedung Astra Nawa,Lantai 3, Jalan Gayungsari Timur, Nomor 35, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA, berkedudukan diJalan Mayjen Sungkono, Nomor 127, Surabaya, diwakili olehNanang Lesmana, selaku Direktur Utama, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Fery Mahendra, S.H., M.H.
    Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang UndangPerlindungan Konsumen, Penggugat dapat mengajukan gugatanperlindungan konsumen untuk dan atas nama dirinya sebagai LembagaPerlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untukkepentingan perlindungan konsumen pada umumnya bukan sebagaikuasa dari konsumen secara pribadi sebagaimana terbukti adanya dalamgugatan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGANKONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR tersebut;Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1051 PK/Pdt/20202. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 03-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 132/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Juni 2021 — PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD) vs BUPATI LOMBOK BARAT
156 — 43
  • SENDIRI :DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat ;----------------------DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat ;-------------------------------- Menyatakan batal dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga
    Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 ;------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang -------Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat
    PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD) vs BUPATI LOMBOK BARAT
    PUTUSANNOMOR : 132/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara: 2 27222 enn enone nn nnn ce neePERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMAKOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD), berkedudukan di JI. Pendidikan No. 1 Kota Mataram .
    JACUB ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamatdi Jalan Kaktus No. 48, Kelurahan Gomong,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selaku Wakil KetuaDewan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD);Dr. H.
    ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Majapahit No. 5 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, KecamatanSelaparang, Kota Mataram, selaku Sekretaris Dewan Pengutus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) ;sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat(P2LPTD) Nomor 2, tanggal 6 Desember 2014, dan KeputusanPutusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1
    Dalam Penundaan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. Nusa Tenggara Barat, tanggal28 September 2020, yang diajukan oleh Penggugat ; ll. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Ill. Dalam Pokok Sengketa;1.
    Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28 September 2020 ;Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menundaPelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor :Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 10 dari 12 halamanDikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il Lombok Barat KepadaYayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-07-2006 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856K/PDT/2001
Tanggal 7 Juli 2006 — KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG