• Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndangan Yang berlaku ;1 Bertentangan dengan ketentuan Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 TentangPraktik Kedokteran ;2 2225000 0 02200050552 Bertentangan dengan Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 755/Menkes /Per/IV/2011tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah Sakit ; 3 Bertentangan dengan Lampiran Peraturan menteri kesehatan RI Nomor 755/Menkes /Per/IV/2011 tentang penyelengagaraan Komite Medik Rumah Sakit ;4 Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor

• PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika, pada pasal 2 disebutkan bahwa Setiap kosmetikayang beredar wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NIRA OKTRIANY,Amd, Kep, dengan membeli cream wajah dengan merk AGNE, Serumcollagen merk FITSE, sabun dengan merk DOSTING produksi CVBengawan Jaya Abadi dengan Netto : 60 Gram NA 18190505266

  Dan juga menurut Permenkes No1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi disebutkan kosmetik hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Badan POM;Bahwa bahayanya jika seseorang menggunakan kosmetik tanpa jinedar, jika kosmetik tersebut tidak terdaftar maka tidak dijamin kosmetikHalaman 12 dari 38 Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN PIktersebut telah memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, kKeamanandan kemanfaatan.

  Farm., AptOSO berdasarkan UndangUndang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanpasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar Dan juga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi disebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Badan POM.

  Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pada pasal 2disebutkan bahwa Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standardan/atau persyaratan mutu, kKeamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuanperaturan perundang undangan; Bahwa menurut pendapat Ahli WAHYU PUSPITA DEWI, S.

  ,Apt. kosmetik dan obat yang disita dari terdakwa tersebut tidakmemiliki izin edar atau tidak terdaftar di Badan POM RI;Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli WAHYU PUSPITA DEWI, S.Farm., Apt OSO berdasarkan UndangUndang RI No 36 Tahun 2009 tentangKesehatan pasal 106 sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar Dan juga menurut Permenkes No 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi disebutkan kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Badan POM.

• Permohonan Penggugat tersebut didasarkan denganberbagal peraturan salah satunya adalah PermenkesNo.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 18 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.iii.

  Bahwa Permohonan Foto copy Rekam Medis bertentangan dengan Pasal 12Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 Penggugat dalam permohonannya telah keliru dan tidak berdasar atashukum meminta Rekam Medis dan/atau Foto Copy Rekam Medis, karenayang diperbolehkan hanya Ringkasan Rekam Medis atau foto copyringkasan medis, sebagaimana diatur Pasal 12 Peraturan MenteriKesehatan No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis, berbuny!:1. Berkas Rekam Medis Milik Sarana Pelayanan Kesehatan2.

  Permohonan Penggugattersebut didasarkan dengan berbagai peraturan salah satunya adalahPermenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medise Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 19 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.Bahwa Permohonan Foto copy Rekam Medis bertentangan dengan Pasal 12Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008e Penggugat dalam permohonannya

  Permohonan Penggugat tersebut didasarkan dengan berbagaiperaturan salah satunya adalah Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989tentang Rekam Medis Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 19 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.3) Bahwa Permohonan Foto copy Rekam Medis bertentangan dengan Pasal12 Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 Penggugat dalam permohonannya

  Permohonan Penggugat tersebut didasarkan dengan berbagaiperaturan salah satunya adalah Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989tentang Rekam Medis Bahwa Permenkes No.749a/Menkes/Per/XII/1989 telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 19 BAB IX Ketentuan PenutupPermenkes RI Nomor 269/MENKES /PER/III/2008 tgl 12 Maret 2008tentang Rekam Medis.c.

• Di dalam PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1angka 1, yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yangbiasa disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ataubahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

  Penyerahan sediaan farmasi berupa obat bolehdilakukan tanpa resep dokter untuk obatobat golongan obat bebasterbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas denganlogo lingkaran hijau, serta beberapa jenis golongan obat keras yangdapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek,berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatannomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2serta

  Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

  Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Polayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin Edardiberikan oleh Menteri, Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwaMenteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan.Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BadanPOM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin

• kemudian digunakan sebagaibarang bukti dalam persidangan, dengan demikian sudah selayaknyabarang bukti tersebut dinyatakan secara tegas DIRAMPAS UNTUKDIMUSNAHKAN karena Negara tidak lagi memerlukan barang buktiNarkotika dalam perkara a quo;Bahwa jikalau Negara (Pemerintah) memerlukan suatu barang buktiNarkotika yang akan~ dipergunakan untuk kepentingan danpengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, maka Negaradalam hal ini Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 13832/MENKES

  atauHalaman 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 48/PID/2017/PT.BTNtidak tegas karena jika barang bukti dinyatakan dirampas olehJaksa/Penuntut Umum maka barang bukti tersebut tidaklah dapatdimusnahkan oleh Jaksa /Penuntut Umum mengingat amarnya Dirampasuntuk Negara bukan dirampas untuk dimusnahkan atau jikalau barangbukti tersebut diserahkan kepada Laboratorium Pemerintah atauLembaga lain yang ditetapkan oleh Pemerintah maka hal tersebutbertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1332/MENKES

  /SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, karena sebelumnyatidak ada surat permintaan dari Menkes atau izin dari Menteri untukmengambil barang bukti tersebut, dengan demikian barang bukti tersebuttidak dapat dirampas untuk Negara secara nyata;Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ketentuanUndang Undang vide Pasal 197 ayat (1) huruf KUHAP Jo Surat EdaranMahkamah Agung No.1 Tahun 1984, Hakim berkewajiban menentukanstatus setiap barang bukti dalam putusannya, dst.

• Veteran Komplek KehakimanTangerang dan ke rumah adik kandung perempuan Penggugat bernamaDewi Wahyuni di KOTA TANGERANGsampai dengan sekarang;Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan / perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah diketahui oleh keluarga masingmasing;Bahwa Penggugat telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untukmelakukan Perceraian atas nama

  2019, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasikedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporanmana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikanSurat Izin untuk melakukan Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019tertanggal 12 Maret 2019;Him. 4 dari 24 hlm.

  Bahwa benar pihak Penggugat telah mendapat izin bercerai dariatasannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan "SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentangIzin untuk melakukan Perceraian atas nama AGUSTINA, SAP, MM, NIP.196808181994032004, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.11.

  Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat pada poin 10, telah secarategas mengakui / membenarkan / mengetahui bahwa benar Penggugattelan mendapatkan izin bercerai dari atasannya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untuk melakukanPerceraian atas nama Agustina, SAP, MM, NIP. 196808181994032004,Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.10.

  Fotokopi Surat Izin untuk melakukan Perceraian NomorKP.04.02/MENKES/173/2019 tertanggal 12 Maret 2019, telah dinazegellen,dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.8);8. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Pengaduan NomorLP/B/339/IV/2017/PMJ/Restro Tangerang Kota, telah dinazegellen, dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.9);Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telahmenghadirkan tiga orang saksi di persidangan yaitu:1.

• Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna,Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

  EfraimSuru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 TentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, LaboratoriumBalai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contohbarang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

  Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, Sesuaidengan Lampiran

  Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji ; Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

• M.Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ; Bahwa sesuai ketentuan Permenkes Nomor. 1010 tahun 2008 tentang izinedar obat, obat yang tidak mempunyai izin edar maupun obat yang izin edartelah dibatalkan tidak boleh diedarkan di wilayah Republik Indonesia baiksecara resmi maupun secara tidak resmi ; Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332 / Menkes / SK /X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no 1448 / Menkes /

  Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

  Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

  berkas Penyidik) ;Menimbang, bahwa Pil Dobel L adalah tablet putin berlogo LL yang diizinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang izin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa izin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

  /SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi izin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual ataumengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli Pil Dobel L dariSaudara Derry serta

• I No. 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022.

• 25 putung bekas tembakau gorilla.
• 1 pak plastic klip.
• 1 timbangan elektrik.
• 3 kertas merek paper.

• 2 buah botol bekas spray cairan membuat tembakau gorilla, POSITIF MDMB-4en PINACA/ mengandung senyawa sinteis terdaftar dalam Gol. I No. 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022.

  I No. 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 buah HP merek vivo warna hitam dengan nomor sambung 081393647754.

Dirampas untuk Negara;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

• satu) bungkus plastikyang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti : BB3942/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,58863 gram setelah dilakukan pemeriksaanmaka didapatkan bahwa BB3942/2019/NNF adalah Positif 5FluoroAdbica.Kesimpulan :Bahwa BB3942/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FluoroAdbica terdaftar dalam Golongan (satu) nomor 118 dalamPeraturan Menkes

  bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelahdibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB3942/2019/NNF berupa 1 (satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,58863 gram15setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan bahwa BB3942/2019/NNF adalahPositif 5FluoroAdbica.Kesimpulan :Bahwa BB3942/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica terdaftar dalam Golongan (satu)nomor 118 dalam Peraturan Menkes

  Dr.Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gramdan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya0,58863 gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica danterdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan23Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009

  Dr.27Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gramdan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya0,58863 gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica danterdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009

  Dr.Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gram dansetelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya 0,58863gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica dan terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009

• termasuk golonganobat keras, obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupa lingkaranbulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanya huruf K yangmenyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, obattersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka (DKL= Obat kerasdengan nama dagang, GKL=obat keras dengan nama generic), Adanya harusdengan resep dokter, sedangkan peraturan mengenai Toko Obat Berijintercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

  komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter;Bahwa menurut literature yang ahli baca jika obat tersebut diminum tidaksesuai petunjuk dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efeksamping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, Kerapuhan tulang dan lainlain;Bahwa sarana yang diberi izin oleh Kementrian Kesehatan RI untukmenyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumahsakit, balai pengobatan;Bahwa Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam KepmenkesRI No. 1831/Menkes

  termasukgolongan obat keras; Bahwa benar obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupalingkaran bulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanyahuruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomorregistrasi, obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka(DKL= Obat keras dengan nama dagang, GKL=obat keras dengan namageneric), adanya harus dengan resep dokter; Bahwa benar Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalamKepmenkes RI No. 1331/Menkes

  ERHADI ADANG MARIA, APT,Staf Balai POM Jambi menerangkan obatobatan sebanyak 30 (tiga puluh) itemtersebut termasuk golongan obat keras, obat keras dapat diketahui daripenandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepiwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihatdari nomor registrasi, komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter.Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam Kepmenkes RI No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas

• Nomor 650 K/Pdt/2017berusaha untuk mengkaji, mendalami, memahami dan mengabaikan begitusaja pokok perkara serta faktafakta hukum dalam persidangan secara layakdan sepatutnya khususnya dalam memeriksa dan mempertimbangkanketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008tentang Rekam Medis;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalamputusannya pada alinea 3 halaman 86 putusan banding yang menyatakan

  /PER/III/2008 tentang RekamMedis sebagaimana dikutip:Pasal 5 ayat (5)Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekammedis dapat dilakukan pembetulan;Pasal 5 ayat (6)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukandengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dandibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yangbersangkutan:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan MenteriKesehatan Nomor 269/MENKES/PER

  Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2016/PT.DKItanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan (2)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/

  Wyasa SantosaKolopaking dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) isinya menyatakansebagai berikut:Halaman 29 dari 38 hal.Put.

  Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008,Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 280/PDT/ 2016/PT DKI.,tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Hanya Mengutip Sebagian (Partial) Keterangan AhliProf. Dr.

• Kemudian Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine tersebut secara Projustitiatidak sah karena barang bukti berupa surat yangdapat dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan yang sesuai Kepmenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Hal. 5 dari 56 hal.

  Maka Surat Keterangan Nomor073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tidak dapatdijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika harus sesuai denganKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009.c.

  Willem Iskandar, Pasar VBarat 1 No. 4 Medan adalah sudah sah dan sudahsesual dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku karena instansi yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan Laboratorium terhadapNarkotika dan Psikotropika di lingkunganKementerian Kesehatan RI Periksa LampiranKepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 padahuruf A poin No. 6.d.

  /SK/V1/2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan NarkotikaDan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia makasurat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No.073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab KesdaDinkes Provinsi Sumut tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Hal. 40 dari 56 hal.

  Sumut dilakukan pada tanggal 16 April2018 sekira pukul 12.00 WIB sedangkan sesuai denganKepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tersebut di atasprosedur pengiriman urine tidak boleh melebihi jangka waktu24 jam sejak pengambilan sampel urine yang akan diperiksa.Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat SuratKeterangan dari Balai Labkes Dinkes Prov.

• Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa Aprian Mugorrobun Als GendonBin Abdulah Masdar adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

  Semarang yangdiketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang LaboratoriumForensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklatberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN PwtTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

  SSi selaku Pemeriksa pada Laboratorium ForensikCabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selakuKepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalamkesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes

  SSi selaku Pemeriksa padaLaboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

• dalam perkaraini adalah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memilikimerek; bahwa yang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi dalam bentukkosmetik adalah Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI; bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah sediaan farmasiyang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Menteri Kesehatan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1176/MENKES

  tidak adajaminan mutu, kKeamanan dan kegunaannya yang tentunya berisiko terhadapkonsumen yang menggunakan produk tersebut, karena bisa sajamengandung bahan yang tidak sesuai persyaratan, terlarang atauberbahaya; bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam bentukkosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; bahwa dasar hukum dari perbuatan Terdakwa yang mengedarkansediaan farmasi dalam bentuk kosmetik tanpa izin edar tersebut adalahPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES

  /PER/VIII/2010 Tentangizin produksi kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan NomorHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mitr1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1),UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1), UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1); bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edaryang berhasil di sita oleh Petugas Kepolisian

  Barang tidak memenuhi atautidakSesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam unsur di atas, Suatu barang ataujasa dilarang diperdagangkan atau diedarkan, apabila tidak memenuhi standarpersyaratan sebagaimana disebutkan Pasal 2 Permenkes Nomor1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yaitu:Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, kKeamanan, dankemanfaatan.

  Barang tidak mencantumkan informasi dan/ataupetunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 TentangNOTIFIKASI KOSMETIKA, suatu barang atau jasa yang diperdagangkan ataudiedarkan, harus wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Pasal 12

• Pelayanan dan penyimpanan terhadap golongan obat kerashanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai denganketentuan perundangundangan seperti apoteker atau asisten apotekermelalui sarana resmi kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmasdan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab farmasi yangmemiliki ijin dari instansi yang berwenang;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 1331.MENKES

  dari instansi yangberwenang;11PTSN No: 120/Pid.SUS/2013/PN.BtkMenimbang, bahwa Ahli Wahyuri, S.Si, Apt Kembali berpendapat bahwagolongan obat keras daftar G harus digunakan dengan resep dokter karenadengan resep dokter, dosisnya telah ditentukan untuk melakukan pengobatan.Apabila golongan obat keras daftar G tidak digunakan dengan resep dokter, makadosisnya menjadi tidak teratur dan dapat mengakibatkan keracunan;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor: 1331.MENKES

• Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) potong kemeja motif kotak-kotak lengan panjang;- 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) linting tembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barang bukti tersebut

  Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang; 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua)dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI no 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barangbukti tersebut setelah dilakukan

  Bin DARMA;Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Jenistembakau Sinte tersebut;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.2.1(satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang;1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftarGolongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) dalamPeraturan Menkes

  lalu terdakwa mengeluarkan 4 (empat) linting diduga tembakausinte dari dalam kemasan bungkus rokok ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab: 2959/ NNF/ 2020 tanggal 27 Nopember 2020, denganHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1 9/Pid.Sus/2021/PN Bbskesimpulan: Barang Bukti dengan Nomor 2959/NNF/2020 berupa irisandaun tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACA terdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapanpuluh dua) dalam Peraturan Menkes

  alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) potong kemeja motifkotakkotak lengan panjang dan 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16berisi 4(empat) linting tembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluhdua) dalam Peraturan Menkes

  Menetapakan terdakwa tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) potong kemeja motif kotakkotak lengan panjang;1(satu) bungkus rokok gudang garam surya 16 berisi 4(empat) lintingtembakau sinte mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACAterdaftar Golongan (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua)dalam Peraturan Menkes RI no 22 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RI no 35 tahun2009 tentang Narkotika dengan berat 0.07787 gram selanjutnya barangbukti

• sebagian akan di jual untuk keperluanmembiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akanTerdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19Maret2021 disimpulkan bahwa barangbukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

  sebagian akan dijual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakitdan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

  Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dalam mengkonsumsi tembakau sintesis.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan

  5264222070530167,8. 1 (Satu) buah timbangan digital kecil warna abuabu.Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukanNbukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang buktiberupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

  Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

• / SK/V2012 tentang Alokasi Anggaran Dana DekonsentrasiDan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program PembangunanKesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/IV2012 untuk mendukung Program Pembinaan UpayaKesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriHal. 4 dari 62 Hal.

  095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung Program PembinaanUpaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriKesehatan dari dana APBNP untuk tugas pembantuan yang dapatdigunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagikesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatankualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan didaerah untuk tahun anggaran 2012;Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasidana pengadaan barang/jasa tersebut terdakwa dr

  Putusan No. 09/PID.SUSTPK/201 4/PT.PLK Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat JendralKementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10Agustus 2012, Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/l/2012 tentangAlokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal

  Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti;Diajukan oleh Penuntut Umum berupa;1.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun

  MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/V2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan Upaya

• LaboratoriumForensik Bareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarangdengan kesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690 gramtersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh),mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

  Smn118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018tentang perubahan penggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Penyaring UrinePengguna Narkoba No.

  SmnSemarang dengan kesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690gram tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh),mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 Tahun 2018 tentangperubahan penggolongan

  Laboratorium ForensikBareskrim POLRI, Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengankesimpulan : BB2563/2019/NNF berupa irisan daun 3,01690 gram tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamgolongan (Satu) nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandung senyawasintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes