• Kemudian Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine tersebut secara Projustitiatidak sah karena barang bukti berupa surat yangdapat dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan yang sesuai Kepmenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Hal. 5 dari 56 hal.

  Maka Surat Keterangan Nomor073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tidak dapatdijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika harus sesuai denganKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009.c.

  Willem Iskandar, Pasar VBarat 1 No. 4 Medan adalah sudah sah dan sudahsesual dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku karena instansi yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan Laboratorium terhadapNarkotika dan Psikotropika di lingkunganKementerian Kesehatan RI Periksa LampiranKepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 padahuruf A poin No. 6.d.

  /SK/V1/2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan NarkotikaDan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia makasurat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No.073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab KesdaDinkes Provinsi Sumut tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Hal. 40 dari 56 hal.

  Sumut dilakukan pada tanggal 16 April2018 sekira pukul 12.00 WIB sedangkan sesuai denganKepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tersebut di atasprosedur pengiriman urine tidak boleh melebihi jangka waktu24 jam sejak pengambilan sampel urine yang akan diperiksa.Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat SuratKeterangan dari Balai Labkes Dinkes Prov.

• sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

  sedangkan sebuah botol tehsosro bersama dengan tutupnya (bong) ditemukan didapur; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3026/NNF/2020, Tanggal 14 Desember 2020 telah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristaldengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes

  LAB.3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan kesimpulan BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal denganberat bersin serobuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 61 (enampuluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.

  dan dihukumdalam perkara yang sama tindak pidana narkotika yaitu kepemilikansabusabu;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO.LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadap barangbukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersin serbuk Kristal 0,02001 gram adalahmengandung METAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) NomorHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Tmgurut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes

  LAB. : 3026/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 terhadapbarang bukti BB 6331/2020/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbukkristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,02001 gram adalah mengandungMETAFETAMINA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 61 (enam puluhsatu) dalam Peraturan Menkes RI No. 44 tahun 2019 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak

• RI Nomor 14388/MENKES/PER/X/2010.,Tanggal 24 September 2010, tentang Standar Pelayanan Kedokteran;a. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama, SOP (bukti PT5) yangdibuat tahun 2008 harus di revisi 2 (dua) tahun sekali sesuai denganHal. 20 dari 26 Hal. Put.

  No. 779 K/Pdt/2014perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Kedokteran dan olehkarena itu seharusnya telah mengalami perubahan dua kali dan menjadiSOP baru (dalam Putusan halaman 57);Berdasarkan Pasal 15 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., ayat (1) :"Standar pelayanan dan SPO yang telah disusunsebelum ditetapkannya peraturan ini dinyatakan masih berlaku sepanjangtidak bertentangan dan belum diperbaharui";ayat (2): "Organisasi profesi dalam menyusun PNPK, dan fasilitaspelayanan kesehatan

  dalam menyusun SPO harus menyesuaikandengan ketentuanketentuan dalam peraturan ini paling lama 2 (dua)tahun sejak berlakunya peraturan ini";Berdasarkan Pasal 16 Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010., : "Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan",diundangkan tanggal 24 September 2010;Sehingga berdasarkan ketentuanketentuan Permenkes RI Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tersebut, tenggang waktu untuk menyesuaikanSOP adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal 24 September 2010 yaitusampai dengan

  Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencantumkan adanyapengabaian SOP dalam penanganan pasien almarhum Adinda AmaliaSekarningrum dan menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding/ParaPemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Permenkes RI Nomor 1438/ MENKES/PER/IX/2010: "Dokter dan Dokter Gigi serta tenaga kesehatan lainnyadifasilitas pelayanan kesehatan harus mematuhi PNPK dan SPO sesuaidengan keputusan klinis yang diambilnya";Sehingga yang berhak menentukan

  seperti diuraikan di atasdalam penanganan pasien almarhum Adinda Amalia Sekarningrum daritanggal 28 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2011, sudahsesuai keputusan klinis dan SOP yang berlaku pada RSAB HarapanKita yaitu SOP Demam dan Penatalaksanaan, sehingga tidak adapengabaian SOP dalam penanganan pasien dan tidak benar ParaTergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi melakukanperbuatan melawan hukum;Karena terbukti Majelis Hakim Tingkat pertama telah MelanggarPermenkes RI Nomor 1438/MENKES

• dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

  /SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

  , tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

  /SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki jin dari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan

  /SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahHalaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Tig.Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

• / SK/V2012 tentang Alokasi Anggaran Dana DekonsentrasiDan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program PembangunanKesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/IV2012 untuk mendukung Program Pembinaan UpayaKesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriHal. 4 dari 62 Hal.

  095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung Program PembinaanUpaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriKesehatan dari dana APBNP untuk tugas pembantuan yang dapatdigunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagikesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatankualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan didaerah untuk tahun anggaran 2012;Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasidana pengadaan barang/jasa tersebut terdakwa dr

  Putusan No. 09/PID.SUSTPK/201 4/PT.PLK Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat JendralKementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10Agustus 2012, Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/l/2012 tentangAlokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal

  Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti;Diajukan oleh Penuntut Umum berupa;1.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun

  MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/V2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan Upaya

• Dasar hukum dari jawaban Ahlitersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskan bahwaSiapa Saja diperbolehkan menjual kosmetik kepada masyarakat asalkanproduk yang dijual sudah terdaftar dan memiliki nomor notifikasi.Bahwa Ahli jelaskan bahwatidak ada persyaratan khusus bagi setiap orang apabila akanmemperdagangkan / mengedarkan suatu produk kosmetik asalkan produkyang diedarkan sudah terdaftar dan memiliki

  Halini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskanKosmetika dapat diperjualbelikan/diedarkan jika kosmetika tersebut baiklokal maupun impor sudah memiliki izin edar/terdaftar pada Badan POM RIsesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,bahwa semua jenis sediaan Farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika) hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.Bahwa Ahli jelaskan

  Dalam halini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesuai pasal 3 ayat (1) dan (2) sertapasal 4 ayat (1) + #4=Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN PtkBahwa Ahli jelaskan izin edarkosmetika dalam hal ini nomor notifikasi terdiri dari dua huruf dan diikuti 11digit angka.

  orangyang dengan sengaja mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edardapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Dasar hukum jawaban tersebut adalah Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Bahwa Ahli jelaskan bahwayang berhak mengeluarkan izin edar / nomor notifikasi terhadap sediaanfarmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar hukum jawaban tersebutadalah Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes

• I No. 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022.

• 25 putung bekas tembakau gorilla.
• 1 pak plastic klip.
• 1 timbangan elektrik.
• 3 kertas merek paper.

• 2 buah botol bekas spray cairan membuat tembakau gorilla, POSITIF MDMB-4en PINACA/ mengandung senyawa sinteis terdaftar dalam Gol. I No. 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022.

  I No. 182 Peraturan Menkes RI No. 36 tahun 2022

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 buah HP merek vivo warna hitam dengan nomor sambung 081393647754.

Dirampas untuk Negara;

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

• halangan yang Sah:Menimbang, bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat namuntidak berhasil ; 222 oe neon nen n nnn nn een nn enna nn enna nn senanneesMenimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 039/MENKES

  untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkaraTEINS DU tj nenecesese neces ees mec niTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 039/MENKES

• Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa Aprian Mugorrobun Als GendonBin Abdulah Masdar adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapanbelas) dalam Peraturan Menkes

  Semarang yangdiketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang LaboratoriumForensik Cabang Semarang, yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus kertas klip warna coklatberisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN PwtTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

  SSi selaku Pemeriksa pada Laboratorium ForensikCabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selakuKepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dalamkesimpulannya menyebutkan bahwa :BB3489/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas klip warna coklat berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 52,60582 gram disita dariTerdakwa adalah positif mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes

  SSi selaku Pemeriksa padaLaboratorium Forensik Cabang Semarang yang diketahui oleh Wahyu Marsudi,S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang,yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa BB3489/2020/NNF berupa 1(satu) bungkus kertas klip warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 52,60582 gram disita dari Terdakwa adalah positif mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

• dalam perkaraini adalah terdapat kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memilikimerek; bahwa yang mengeluarkan izin edar sediaan farmasi dalam bentukkosmetik adalah Menteri Kesehatan atau Kepala Badan POM RI; bahwa sediaan farmasi yang boleh diedarkan adalah sediaan farmasiyang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau; bahwa setiap kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapat izinedar dari Menteri Kesehatan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1176/MENKES

  tidak adajaminan mutu, kKeamanan dan kegunaannya yang tentunya berisiko terhadapkonsumen yang menggunakan produk tersebut, karena bisa sajamengandung bahan yang tidak sesuai persyaratan, terlarang atauberbahaya; bahwa perbuatan mengedarkan sediaan farmasi dalam bentukkosmetik tanpa izin edar tersebut merupakan perbuatan melawan hukum; bahwa dasar hukum dari perbuatan Terdakwa yang mengedarkansediaan farmasi dalam bentuk kosmetik tanpa izin edar tersebut adalahPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/MENKES

  /PER/VIII/2010 Tentangizin produksi kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan NomorHalaman 9 dari 18 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2018/PN Mitr1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1),UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1), UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1); bahwa sediaan farmasi berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edaryang berhasil di sita oleh Petugas Kepolisian

  Barang tidak memenuhi atautidakSesuai dengan standaryang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam unsur di atas, Suatu barang ataujasa dilarang diperdagangkan atau diedarkan, apabila tidak memenuhi standarpersyaratan sebagaimana disebutkan Pasal 2 Permenkes Nomor1175/MENKES/PER/VIII/2010 tentang izin produksi kosmetika, yaitu:Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, kKeamanan, dankemanfaatan.

  Barang tidak mencantumkan informasi dan/ataupetunjuk penggunaanbarang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku.Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 TentangNOTIFIKASI KOSMETIKA, suatu barang atau jasa yang diperdagangkan ataudiedarkan, harus wajid memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalam Pasal 12

• saudara Siti Maysarah dan PetugasLaboratorium lah yang yang menentukan lokasi 1 (satu) titik yaitu dilokasi adaterpal berwarna Orange dengan cara Petugas Laboratorium mengambil Airdengan peralatan Laboratorium, kemudian setelah melakukan pengambilansample,sample tersebut di letakkan ke dalam Kulkas pendingin dan sampletersebut di bawa ke laboratorium Batulicin.Bahwa Parameter yang diambil berdasarkan laporan hasil UJI nomor : 050/AM/ X/ 2015 tanggal 09 November 2015 adalah permenkes nomor :492/Menkes

  PoltekesNegeri Banjarmasin D.IIl Kesehatan Lingkungan tamat tahun2010;Bahwa memiliki sertifikat surat tanda egistrasi Sanitarian, sertifikatUPL/UKLyang dikeluarkan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup/UGM;Bahwa Tugas pokok di tempat saksi bekerja tersebut di atur dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 373/Menkes/SK/III/2007tanggal 27 Maret 2007 tentang Profesi Sanitarian yang mana dapat Saksijelaskan Standar Profesi Sanitarian adalah Suatu standar bagi Profesikesehatan lingkungan

  Air Minum adalah air yang melalui Proses Pengolahan atau tanpaproses Pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapatlangsung di minum.Terhadap ketentuan pengaturan tersebut di atur di Permenkes RI Nomor :416/MENKES/PERS/IX/1990 tentang air bersin dan permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 19 April 2010 Permenkes RI Nomor :416/MENKES/PERS/IX/ 1990 tentang air bersih terhadap 17 parameterkimia di bawah baku Mutu air yang telah di tetapkan peraturan tersebutyang mana standart Fisik :1.

  Timbal : 0,05 Mg/ Liter.Bahwa apabila kadar melebihi baku mutu parameter yang ditetapkan tersebutSu fFSN ear oN =coberarti Air tersebut tidak dapat dikategorikan air bersih dan bisa dikategorikanair tercemar dan semakin rendah dari baku mutu yang ditetapkan berarti airtersebut semakin bagus.Bahwa ketentuan yang dimaksud dengan Air Minum di atur di Permenkes RINomor : 492/MENKES/PERS/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang air minumterdapat parameter 26 Wajib, dana 73 parameter tambahan di bawah bakumutu

  DIYAH MULYANI, S.Si. dengankesimpulan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor5 Tahun 2007 tanggal 29Januari 2007 bahwa Klasifikasi air masuk dalam Kelas yang mana Airtersebut bisa di gunakan sebagai Air baku air minum apabila sudah prosespengolahan namun berdasarkan Permenkes RI Nomor : 416/MENKES/PERS/IX/1990 tentang air bersih air sudah memenuhi kualitas Standart airbersih.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ;11. SaksiAhli Drs.

• termasuk golonganobat keras, obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupa lingkaranbulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanya huruf K yangmenyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, obattersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka (DKL= Obat kerasdengan nama dagang, GKL=obat keras dengan nama generic), Adanya harusdengan resep dokter, sedangkan peraturan mengenai Toko Obat Berijintercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

  komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter;Bahwa menurut literature yang ahli baca jika obat tersebut diminum tidaksesuai petunjuk dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efeksamping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, Kerapuhan tulang dan lainlain;Bahwa sarana yang diberi izin oleh Kementrian Kesehatan RI untukmenyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumahsakit, balai pengobatan;Bahwa Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam KepmenkesRI No. 1831/Menkes

  termasukgolongan obat keras; Bahwa benar obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupalingkaran bulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanyahuruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomorregistrasi, obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka(DKL= Obat keras dengan nama dagang, GKL=obat keras dengan namageneric), adanya harus dengan resep dokter; Bahwa benar Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalamKepmenkes RI No. 1331/Menkes

  ERHADI ADANG MARIA, APT,Staf Balai POM Jambi menerangkan obatobatan sebanyak 30 (tiga puluh) itemtersebut termasuk golongan obat keras, obat keras dapat diketahui daripenandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepiwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihatdari nomor registrasi, komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter.Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam Kepmenkes RI No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas

• (saksi Ahli).e Bahwa obat yang disita petugas Balai Besar POM diBanjarmasin dari toko obat milik terdakwa adalah obat kerasdaftar G;e Bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotakatau kemasan obat bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitamdengan dasar merah, disamping itu terdapat tulisan harusdengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihatnomor registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obattersebut;e Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1331 / Menkes / SK

  termasuk obatkeras daftar G, kemudian obatobatan tersebut dilakukan penyitaandengan membuat Surat Tanda Penerimaan Barang dan Berita AcaraPenyitaan;Bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu terdapattulisan harus dengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihat nomorregistrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 / Menkes

  kemudian obatobatan tersebut dilakukan penyitaan denganmembuat Surat Tanda Penerimaan Barang dan Berita Acara Penyitaan;Menimbang, bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotak ataukemasan obat bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disampingitu terdapat tulisan harus dengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihatnomor registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 /Menkes

• ., Apt yang menerangkan bahwa peraturan yangmengatur tentang perijinan toko obat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober 2002 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 bahwa pedagang eceran obat menjual obat bebas danobatobatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang telahmembuatnya secara eceran.

  dan Dekorin sebanyak + Rp.3000 (tiga ribu) rupiah per kepingnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli pendapat Ahli dari DinasKesehatan yaitu MUHAMMAD FAISAL RAMLI S.Far., Apt yang menerangkanbahwa peraturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor :1331/Menkes/SK/

• Veteran Komplek KehakimanTangerang dan ke rumah adik kandung perempuan Penggugat bernamaDewi Wahyuni di KOTA TANGERANGsampai dengan sekarang;Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan / perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah diketahui oleh keluarga masingmasing;Bahwa Penggugat telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untukmelakukan Perceraian atas nama

  2019, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasikedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporanmana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikanSurat Izin untuk melakukan Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019tertanggal 12 Maret 2019;Him. 4 dari 24 hlm.

  Bahwa benar pihak Penggugat telah mendapat izin bercerai dariatasannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan "SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentangIzin untuk melakukan Perceraian atas nama AGUSTINA, SAP, MM, NIP.196808181994032004, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.11.

  Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat pada poin 10, telah secarategas mengakui / membenarkan / mengetahui bahwa benar Penggugattelan mendapatkan izin bercerai dari atasannya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untuk melakukanPerceraian atas nama Agustina, SAP, MM, NIP. 196808181994032004,Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.10.

  Fotokopi Surat Izin untuk melakukan Perceraian NomorKP.04.02/MENKES/173/2019 tertanggal 12 Maret 2019, telah dinazegellen,dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.8);8. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Pengaduan NomorLP/B/339/IV/2017/PMJ/Restro Tangerang Kota, telah dinazegellen, dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.9);Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telahmenghadirkan tiga orang saksi di persidangan yaitu:1.

• Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna,Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

  EfraimSuru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 TentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, LaboratoriumBalai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contohbarang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

  Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, Sesuaidengan Lampiran

  Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji ; Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

• 1 butir 1 PeraturanKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika adalah bahan atausediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuhmanusia (epidermis, rambut, kuku,bibir dan organ genital bagian luar) ataugigi dan mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan,mengubah penampilan dan/ atau memperbaiki bau badan atau melindungiatau memelihara tubuh pada kondisi baik;Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 1176/MENKES

  /PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1) notifikasi berlaku dalamjangka waktu 3 (tiga) tahun;Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2) Pemohon Notifikasi terdiriatas: 1.

  konsumen;Bahwa benar keuntungan Terdakwa dari menjual kosmetika dan obattradisional tanpa izin edar kirakira 25% dari harga produk;Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN SmrBahwa benar Terdakwa dalam menjual produk kosmetik dan obat tradisionaltidak memiliki reseller hanya menjual produk dengan jumlah banyak jika adayang pesan dengan harga yang berbeda dengan harga jual secara eceran;Bahwa benar menurut keterangangan Ahli Gerson Pararak S.Si Aptberdasarkan Permenkes RI Nomor 1176/MENKES

  /PER/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 11 ayat (1) notifikasi berlaku dalam jangka waktu3 (tiga) tahun;Bahwa benar menurut keterangangan Ahli Gerson Pararak S.Si Aptberdasarkan Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (2) Pemohon Notifikasi terdiri atas: 1.Industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izinproduksi, 2.

  Usaha perorangan/ badan usaha yang melakukan kontrak produksidengan industri kosmetika yang telah memiliki izin produksi;Bahwa benar menurut keterangangan Ahli Gerson Pararak S.Si Aptberdasarkan Permenkes RI Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentangNotifikasi kosmetika Pasal 1 butir 4 yang berbunyi peredaran adalahHalaman 27 dari 45 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Smrpengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan danpenyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan dan produksiadalah

• Di dalam PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1angka 1, yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yangbiasa disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ataubahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

  Penyerahan sediaan farmasi berupa obat bolehdilakukan tanpa resep dokter untuk obatobat golongan obat bebasterbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas denganlogo lingkaran hijau, serta beberapa jenis golongan obat keras yangdapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek,berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatannomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2serta

  Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

  Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Polayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin Edardiberikan oleh Menteri, Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwaMenteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan.Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BadanPOM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin

• Padahalseharusnya dilakukan sosialisasi agar diketahui apa pentingnya dan manfaatimunisasi, bagaimana pelaksanaannya, apa dampak negatif yang mungkintimbul pasca imunisasi dan tata cara mengatasinya sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2017 Nomor 559);Bahwa keharusan adanya sosialisasi tersebut juga ditegaskan dalam SURATEDARAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMORHK.02.01/MENKES

  Dalil gugatan Penggugat angka 11 menyatakan, bahwa keharusan adanyasosialisasi tersebut juga ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 TentangPelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella Fase 2 tertanggal 6Agustus 2018.Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 dan angka 11 dalam gugatannyatersebut, Tergugat berpendapat sangatlah mustahil apabila Tergugat tidakmelakukan sosialisasi dalam pelaksanaan program imunisasi nasional diIndonesia, termasuk

  Demikian pula Tergugat ll jugatidak pernah menginformasikan/memberitahukan kepada orang tua/wali muridadanya pelaksanaan Imunisasi oleh Tergugat.Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat berpendapat,bahwa dalil Penggugat adalah tidak benar dan mengadaada, karena sesuaiSurat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 Tentang PelaksanaanImunisasi, paragraph kedua menyatakan kampanye Imunisasi MR Fase 1 danFase 2 merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakatuntuk melindungi

  (Vide Bukti T06);Bahwa oleh karena, pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella (MR) merupakanprogram Imunisasi Nasional di Indonesia, maka sesuai Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 290/MENKES/PER/III/2008 TentangPersetujuan Tindakan Kedokteran, Bab IV Pasal 15 menyatakan Dalam haltindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai program Pemerintahdimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak,maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan.

  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor290/MENKES/PERIIII/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran MenteriKesehatan Republik Indonesia, tanggal 26 Maret 2008, bukti T.7;8. Brosur Imunisasi SD Negeri 30 Kalumata, bukti T.8;Keputusan Walikota Ternate Nomor 147/Il.2/KT2018 tentang PembentukanKelompok Kerja Daerah Eliminasi Campak Dan PengendalianRubela/Congental Rubela Syndrome, tanggal 6 Juli 2018, bukti T.9;10.

• Rifudiansyah, tidak disumpahketerangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No.889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin KerjaTenaga

  Kefarmasian ;Bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalam melakukanpekerjaan kefarmasian adalah wajio memiliki surat tanda registrasi berupaSTRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian tersebutadalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apotekerdan apoteker tekhnis

  Rtae Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dan saksi Sabranmengedarkan obat zenith carnophen tersebut untuk mendapatkankeuntungan ;e Bahwa benar persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tandaregistrasi berupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenagatekhnis kefarmasian sebagaimana tercantum dalam Pasal 2Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;e Bahwa benar yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian

  ,Apt bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan pengendalian mutusediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obatdan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/201 1tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian ;Menimbang, bahwa persyaratan yang harus depenuhi seseorang dalammelakukan

  pekerjaan kefarmasian adalah wajib memiliki surat tanda registrasiberupa STRA bagi apoteker dan STRTTK bagi tenaga tekhnis kefarmasiansebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Permenkes RI No. 889/Menkes/Per/V/2011 ;Menimbang, bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasiantersebut adalah tenaga kefarmasian, yang mana tenaga kefarmasian adalahtenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas apoteker danapoteker tekhnis kefarmasian ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan