TepiSungai Kedukan Rt. 046 Rw. 013 Kelurahan 34 UluKecamatan Seberang Ulu Kota Palembang sebagaiPemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2019mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telahterdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor117/Pdt.P/2019/PA.PLGdengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:1.

oleh:Kurrotul Aini binti Zainuddin, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaanPelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Batello RT.005,RW. 002, Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan,Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor117

Raya Saptorenggo No.15 Kec.PakisKab.Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03Januari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama KabupatenMalang pada tanggal 10 Januari 2022 dengan Nomor117/Kuasa/1/2022/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, NIK 3507012808760002, tempat/tanggal lahir Malang, 28 Agustus1976, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut

mempertimbangkanterlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan olehpihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasayang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkanuntuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untukmewakili kKepentingan hukum pihak berperkara;Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan suratkuasa khusus tanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar pada KepaniteraanPengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor117

dilakukan secara sewenangwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasa1 18ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap.(2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukandengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabilatelah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.Dan berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117

Putusan Nomor 455/B/PK/PJK/2017Bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 secara khusus mengaturkewenangan pejabat di lingkungan KementerianKeuangan dalam bidang kepegawaian.Artinya, sesuai genusnya, keseluruhan substansi normadalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 dibatasi makna secara khusus dalamkelompoknya yaitu dibidang kepegawaian.> Asas expressio unius eclusio alteriusBahwa oleh karena keseluruhan Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01

KepalaKanwil DJBC Jakarta tidak berwenang untuk menandatanganiSurat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP001291/BC.07/2014 tanggal 11 November 2014 sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 jo.

Bahwa sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 a = quo,Pegawai/pejabat yang ditunjukan sebagai Plt, tidak perludilantik dan diambil sumpah, namun dengan pertimbanganpada angka 6 di atas, pelantikan Pelaksana Tugas tidaklahmengurangi kewenangannya untuk membuat danmenandatangani Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukaiatas keberatan di bidang Kepabeanan dan Cukai,sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala KanwilDJBC Jakarta Jenderal Be dan Cukai Nomor

Bahwa sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor117/PMK.01/2009 tanggal 25 Juni 2009 a = quo,Pegawai/pejabat yang ditunjukan sebagai Plt, tidak perludilantik dan diambil sumpah, namun dengan pertimbanganHalaman 53 dari 64 halaman.

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PengadilanNegeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September2021Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat HukumPosbakum Pengadilan Negeri Prabumulih dari Lembaga BantuanHukum 92 Prabumulih yang dalam hal ini diwakili oleh Marshal Fransturdi,S.H. berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor117/Pid.Sus/2021/PN Pom tanggal 22 Juni 2021Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN PbmPengadilan Negeri

tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor117/Pid.Sus/2021/ PN Pbm tanggal 15 Juni 2021 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor117/Pid.Sus/2021/ PN Pbm tanggal 5 Agustus 2021 tentang pergantianpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pbm tanggal 15Juni 2021 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa

Pemohon di dalam surat permohonannya yangditanda tangani sendiri bertanggal 19 Februari 2018 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dibawahregister nomor 0196/Pdt.G/2018/PA.Tgt tanggal 19 Februari 2018 telahmengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 29 April 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan kKuaro, Kabupaten Paser,sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor117

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 13April 2019 sampai dengan 11 Juni 2019.Dalam tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi PenasehatHukum;Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiJawa Tengah tertanggal 27 Maret 2019 Nomor 117/Pid/2019/PT SMG tentangHalaman 1 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PT SMGPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor117/Pid/2019/PT SMG;Telah membaca Berkas perkara

Terdakwa Nomor117/Pid.Sus/2019/PT SMG beserta putusan Pengadilan Negeri SurakartaNomor 46/Pid.Sus/2019/PN Skt tanggal 13 Maret 2019;Telah membaca surat dakwaan tanggal 22 Januari 2019NO.REG.PERK.

Bahwa secara fakta hukum yang sebenarnya perkara Nomor117/Pdt.G/2002/PN.Smg Nomor : 291/Pdt/2003/PT.Smg Jo.

Nomor : 396/Pdt/Del/2002/PN.Bdg dan tanggal 21 Agustus 2002 Nomor117/Pdt.G/2002/PN.Smg. Jo.

Nomor: 2670 K/Pdt/20087.1 Tentang Pihak yang berdeba: Para Pihak Dalam Perkara Nomor Dalam Perkara Nomor117/Pdt.G/2002/PN.Smg. 268/Pdt.G/2006/PN.Bdg.Soerono Penggugat Tergugat RudiantoDarmawanalias Tergugat Tergugat IlLoo Tjoen HokNy. Marthay Tergugat Tidak AdaTamtomoTjun Tjun alias.

denganTergugatI dalam perkara ini) didalam membuat surat gugatandalam Perkara Perdata No.117/Pdt/G/2002/PN.Smg.menggunakan alasan/keterangan PALSU, tidak sesuaidengan keadaankeadaan yangsudah diketahuinya sebagaiSAKSI KORBAN dalam perkarapidana putusan PengadilanNegeri Semarang Nomor :178/Pid/B/2002/PN.Smg.tanggal 662002 atas namaTERDAKWA/TERPIDANA:RUDIANTO DARMAWAN aliasLOO TJOEN HOK, dangugatannya dikabulkan olehPengadilan Negeri Semarangtersebut; 7.3 Tentang alasan yang berbeda : Perkara Perdata Nomor117

Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016, telahdilangsungkan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yangdilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran AgamaIslam dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dikantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, ProvinsiSulawesi Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor117/18/X/2016 ( Vide P1 );2.

Menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON yang dilangsungkanpada tanggal 30 Oktober 2016, dihadapan pegawai pencatat nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow,Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan kutipan akta nikah nomor117/18/X/2016. Putus karna perceraian akibat dari segala hukum;Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2020/PA.JT3.

Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan NegeriHalaman 10 dari 12 Putusan Nomor 141/PID/2018/PT BNALkokseumawe tanggal 28 Mei 2018 Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Lsm sertaMemori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggimempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas pendapat Penuntut Umum sebagaimana telahdiuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadian Tinggi berpendapat bahwa PutusanPengadilan Negeri Lkokseumawe tanggal 28 Mei 2018 Nomor117

/Pid.Sus/2018/PN Lsm baik pertimbangan hukum maupun penjatuhanpidana sudah tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenaitu Majelis Hakim Pengadian Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebutsebagai pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini padatingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Lkokseumawe tanggal 28 Mei 2018 Nomor117/Pid.Sus/2018/PN Lsm yang dimintakan banding tersebut dapatdipertahankan dan

surat gugatannya tertanggal19 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaMetro Kelas A, Nomor 0612/Pdt.G/2018/PA.Mt tanggal 19 Maret2018, telah mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat denganalasan sebagai berikut ; Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugatyang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengahpada tanggal 22 Januari 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Tengah, Nomor117

., juncto Nomor117/PDT/2018/PT YYK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuatalasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebutpada tanggal 3 Januari 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal

Dari awal pernikahan Penggugatdan Tergugat berjalan cukup harmonis, jika ada sedikit perselisihan danpertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumahtangga); Bahwa, di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunialseorang anak LakiLaki bernama JHUAN SYLOAM CAHYONO, Tempat/tanggallahir Tulungagung/06 Maret 2008, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor117/A/2008 ; Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan cukupharmonis, akan tetapi sejak

diambil alin serta dijadikan sebagaipertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukanpermintaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karenasetelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkasperkara yang dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor117

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor117/Pid.Sus/2020/PN.Pre tanggal 3 Agustus 2020 yang dimintakan bandingtersebut ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;4. Mentapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor: 462/PID.SUS/2020/PT MKS5.

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari Minggu,tanggal 20 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor117/06/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 20 Oktober 2013;2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentukrumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh AllahSWT;Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 14/Pdt.G/2018/PA.Sbga3.

Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo Diskresi yang dikontruksikan dalamPelaksana Tugas (PIt) tidak dikenal dalam Hukum Administrasi Negara,sehingga tidak memiliki kKewenangan hukum untuk mengambil ataumenetapkan keputusan yang bersifat mengikat dan olehkarenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor117

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri yang telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanJatiuwung, Kota Tangerang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor117/51/II/2005 pada waktu itu Pemohon berstatus Jejaka danTermohon berstatus Perawan;2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah bertempattinggal di rumah orang tua Termohon di Kp. Cikoneng Girang RT.02/RW.03, Kel. Manis Jaya Kec.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor117/Pdt.G/2019/PA.Sww dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkaratersebut dalam register perkara;3.

pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidakberhasil ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah PermohonanPemohon tersebut, yang isSinya tetap dipertahankan olehPemohon ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalilPermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti suratberupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang Nomor117

Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari Minggu,tanggal 20 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor117/06/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanSibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 20 Oktober 2013;2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuaan membentukHal 1 dari 5 hal Putusan No. 0076/Pdt.G/2015/PASbgarumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh AllahSWT;3.