Penggugat:
FAONASOKHI HALAWA
Tergugat:
PIMPINAN/DIREKTUR PT.WIRA JAYA LOGITAMA LINES
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI, C.Q DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SIBOLGA
2.KEPALA BPTD SUMATERA UTARA,C.Q BPTD SIBOLGA
3.DIREKTUR UTAMA JASA RAHARJA C.Q KEPALA CABANG JASA RAHARJA SIBOLGA

AKHMAD KURSANI
4.AGUS WIJAYA
5.ASRONY HANDAYANA
Tergugat:
1.MENTERI PERHUBUNGAN RI, C.q. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA RI, C.q.KEPALA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM KOTABARU
2.M. YAHYA AL IDRUS

Penggugat:
PT Pusaka Barito Utama
Tergugat:
PT WESA Samudra Lestari
Turut Tergugat:
1.PT KHARISMA JAKARTA LOGISTIK
2.PT FUDONG KONSTRUKSI
3.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT PERHUBUNGAN LAUT cq KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANTEN

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan , telah hilang ;3.

Memberikan ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di Kalimantan Timur untuk menerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

AdministratorPelabuhan Balikpapan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan NegeriBalikpapan ;Berdasarkan alasanalasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohonkepda Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenanmengabulkan permohonan Pemohon dengan member kan Penetapan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADINomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan

Laut Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan ,telahhilang ;Memberikanijinkepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan pada DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di Kalimantan Timur untukmenerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPALSENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaokan Pemohon hadirsendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan

bukanlahkarena adanya sengketa tetapi karena ketentuan Undang Undang yang memberikanwewenang tertentu kepada Hakim untuk mengeluarkan Penetapan, yang merupakanyurisdiksi Voluntair ;Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN BppMenimbang, bahwa terhadap permohonan Gross Akta Pendaftaran KapalPengganti dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 TentangPelayaranPasal 161 Jo Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentangperkapalan Pasal 23 ayat (3) Jo Peraturan Menteri Perhubungan

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADINomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Balikpapan , telah hilang ;3.

Memberikan ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan padaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di KalimantanTimur untuk menerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas namaKAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;4.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa untuk diterbitkan Grosse Akta Pengganti ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dokumen asli kepemilikan Kapal Tongkang SANTOSO-11 eks AKK 7 berupa GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL No. 1278, tanggal 29 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Priok, telah hilang

PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK di Tanjung Priok atau Pejabat lainnya yang berwenang pada KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI dapat menerbitkan GROSSE BARU SEBAGAI PENGGANTI hilangnya dokumen asli GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL No 1278, tanggal 29 Agustus 2008 kepada PEMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembanding/Penggugat I : SUTRISNO
Pembanding/Penggugat II : BENGATIYAH
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA

hukum CARLOSAND PARTNERS, beralamat di Jalan Flamboyan F71 Cijantung II JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa KhususS masingmasing NomorHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKIHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKIHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKIHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKI04/SK/CAP/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;MELAWAN :PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN

• Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
• Menetapkan bahwa Grosse Akta pendaftaran kapal dengan nama Kapal Semujur 2002 DDa No. 1735/L yang dikeluarkan oleh Kantor kementerian Perhubungan direktorat Jenderal Perhubungan laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal dengan nama pemilik PT.

Timah Tbk yang berkedudukan di Pangkalpinang telah hilang;

UPTD ANGKUTAN MASAL TRANSKUTARAJA/ DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH, 2. DISNAKER KOTA BANDA ACEH

Tergugat I : KAREL YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Pembanding/Tergugat II : MICHAEL YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Pembanding/Tergugat III : ARNOLD YOKU Diwakili Oleh : KAREL YOKU
Terbanding/Penggugat : OBAJA ONDY
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Pertanahan, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Jayapura
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Perhubungan

Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Papua Cq Dinas Perhubungan Provinsi Papua Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat/ Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV Provinsi Papua dan Papua Barat Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura Cq Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura

Penggugat:
MUHAMMAD HUSNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Intervensi:
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

Tirta Nusa Buana No. 28 tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta;
3. Memberikan ijin Pemohon melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan RI, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, untuk mendapatkan grosse akta balik nama kapal dan akta jual beli kapal pengganti;
4.

Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam telah hilang;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar telah hilang;

3. Memberikan ijin kepada

Pemohon untuk melaporkan kehilangan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dan mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti yang baru;

4. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran

Penggugat:
PT.Sentra Niaga Kalimalang Parkir diwakili H TOHA HASAN Direktur Utama PT Sentral Niaga Kalimalang Parkir
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi

CUPA SIREGAR, SH.Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum BERNANDO PNABABAN, SH Beralamat di Jalan Caringin Raya No. 99A,Kota Bekasi, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal26 Februari 2018 (terlampir) ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan AhmadYani No 1 Kota Bekasi, Jawa Barat ;Berdasarkan Surat kuasa Nomor 551.1/074/DISHUBLALIN,tertanggal 2 April 2018, memberikan kuasa kepada ; 1.

Nama : Imam Riyanto ;Jabatan : Pelaksana pada Dinas Perhubungan KotaBekasi ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, selaku Tim KuasaHukum Pemerintah Kota Bekasi yang berkedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :1.

PTUN.BDG ; TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2018,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 5 Maret 2018, dengan Register perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDGyang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat ;Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimanadalam gugatan Penggugattersebut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara iniadalah : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Kota Bekasi Nomor551.1/Kep.682.ADishub/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang PencabutanKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 551.1/36/DISHUBTentang Izin Penyelenggaraan Parkir Swasta oleh PT.

Sutarno, yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan telah hilang dan sampai saat ini belum ditemukan;3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 1275/N tahun 2001 atas nama H. Sutarno yang diterbitkan oleh Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;4.

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR DISTRIK NAVIGASI KLAS II JAYAPURA, VS GERSON YULIANUS HASOR (Kepala Suku Marga Hasor

Pasifik Abadi,
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Pelabuhan Indonesia III Persero Cabang Surabaya Pelindo III
Terbanding/Turut Tergugat III : Irwansyah
Terbanding/Turut Tergugat IV : Asep Hartono

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq.,DIREKTORAT JENDERAL PERBUHUNGAN LAUT Cq., KANTORKESYAHBANDARAN UTAMA PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA.,berkantor di Jalan Kalimas Baru No.194, Surabaya, Jawa Timur 60165, untukselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUTTERGUGAT I;3. PT.

Dinas Perhubungan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Perhubungan Aceh Cq. Ir. Burhanuddin, MM
Terbanding/Tergugat I : Menteri Perhubungan RI Cq. Dirjen Perhubungan Udara
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Yanuar Bey dan Rekan
Turut Terbanding/Penggugat II : Marlina Diwakili Oleh : Junaidi, SH.,MM.

MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGANUDARA, alamat Jl. Medan Merdeka Barat No.8,Gedung Karsa, Lantai5 Kementerian Perhubungan,Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.Endah Purnamasari, 2. Gideon P.M. Butarbutar, 3.Yuniza Diantini, 4. Robert Ambrosius S., 5. IkaWahyuningsih, 6. Alnoan Sirait, 7. Zainur Rijal, 8. ApitKomarudin, 9. Sunartopo, 10. Iwan Mulya, 11.Halaman 1 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNAMunawari, dan 12.

Abadi, masingmasing sebagai Pejabat/PNS di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara KementerianPerhubungan Republik Indonesia, beralamat di JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta dan KantorUPBU Rembele alamat Jalan Pante Raya Simpang TigaRedelong, Bener Meriah, berdasarkan Surat KuasaKhusus No : HK/02/II/PHBRBL/2018, tanggal 7Februari 2018 dan telah terdaftar dikepaniteraanPengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong denganregister Nomor W1.U19/10/Hk.02/02/SK/2018, tanggal 7Februari 2018, selanjutnya

GUBERNUR PROVINS NANGGROE ACEH DARUSSALAM Cq.DINAS PERHUBUNGAN ACEH Cq KUASAPENGGUNA ANGGARAN PADA DINASPERHUBUNGAN ACEH Cq. IR.BURHANUDDIN,MM.,alamat JI. Mayjend T. Hamzah Bendahara No.52 KutaHalaman 2 Putusan Nomor 39/PDT/2019/PT BNAAlam, Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagaiTergugat III;4. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH di BenerMeriah, alamat JI. Serule Kayu Redelong, KelurahanSerule Kayu, Kecamatan Bukit, Kota Bener Meriah,dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1.

menunjang angkutan udara.mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa kedirgantaraan,profesional dan mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraanpenerbangan.memenuhi perlindungan lingkungan dengan upaya pencegahan danpenanggulangan pencemaran yang diakibatkan dari kegiatanangkutan udara dan kebandarudaraan, dan pencegahan perubahaniklim, serta kKeselamatan dan keamanan penerbangan.Bahwa TERGUGAT Berdasarkan Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan

Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Rembele adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan KementerianPerhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepada DirekturJenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimanadiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8Tahun 2018.

Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya;
33. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp.1.734.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pintu Kantor Dinas Perhubungan Dompu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu 2017.

230. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.200.000,- untuk pembayaran Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan (pembelian Meja besi dispenser). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.

449. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.750.000,- untuk Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor.(pembelian Besi, Siku dan Pipa) Tertera cap/stempel UD.ABY.

900/28.DPAP/BPKAD/2020 Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan;
978. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2017;
979. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
980. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2019;
981. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020;
982. 1 (satu

Dompu;
1001. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.