Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna abu-abu;- 1 (satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna hijau;- 1 (satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna Biru Dongker;- -Rekening Koran an. INDRI VIDWI NINGRUM No. Rek. 03100036457546;- 63 (enam puluh tiga) lembar Kuitansi penyerahan uang dari Terdakwa HELEN NORA Binti H.

.- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/276/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an. VENI LAKISYA, berikut map warna kuning dengan kepala surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/270/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

HENDRIK CARNOVA, berikut map warna kuning dengan kepala surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.- 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur Jenderal Perhubungan Laut No: UK.19/264/20/DJPL.14 tentang Pengangkatan CPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

BADU HARUTI, berikut map warna kuning dengan kepala surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;- 2 (dua) lembar surat dengan judul Kementerian Perhubungan R.I Pengumuman No: PG.10 Tahun 2014 tentang jadwal Pengarahan dan Pelaksanaan Orientasi CPNS Tingkat Sarjana D-III, D-II dan SLTA Program Jalur Khusus bertandatangan Kepala Biro Kepgawaian dan Organisasi Nasyiruddin, SH.

,M.Si;- 2 (dua) lembar fotokopy surat dengan judul Keputusan Akhir Panitia Penyelenggara CPNS Program Jalur Kebijakan Formasi Tahun 2013/2014 di Lingkungan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tingkat Sarjana D-III, D-II dan SLTA Tahun 2015 bertandatangan Ketua Tim Pelaksana CPNS Kementerian Perhubungan Tahun 2014;- 4 (empat) lembar fotokopy Surat dengan No: KP.203/09/PHB/2016 perihal : Pengembalian uang pengunduran diri CPNS Jalur Permintaan 2013/2014, tertanggal 29 April

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna abuabu; 1 (Satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna hijau; 1 (Satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna Biru Dongker; Rekening Koran an. INDRI VIDWI NINGRUM No. Rek. 03100036457546; 63(enam puluh tiga) lembar Kuitansi penyerahan uang dari TerdakwaHELEN NORA Binti H.

HENDRIKCARNOVA, berikut map warna kuning dengan kepala suratKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/264/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

Laut warna abuabu; 1(satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna hijau; 1(satu) pasang baju dinas Perhubungan Laut warna Biru Dongker; Rekening Koran an.

HENDRIKCARNOVA, berikut map warna kuning dengan kepala suratKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 1 (satu) lembar surat berjudul Keputusan Direkur JenderalPerhubungan Laut No: UK.19/264/20/DJPL.14 tentang PengangkatanCPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut an.

Penggugat:
PONCO BUDI CAHYONO
Tergugat:
LILIANA MAGDALENA
Turut Tergugat:
1.ELVIS KARWELO
2.DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

.;1.KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKI JAKARTA.;2.PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT ).;

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Benoa untuk diterbitkan Grosse Akta Pengganti ;

Pembanding/Penggugat I : SUTRISNO
Pembanding/Penggugat II : BENGATIYAH
Terbanding/Tergugat : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA

hukum CARLOSAND PARTNERS, beralamat di Jalan Flamboyan F71 Cijantung II JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa KhususS masingmasing NomorHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKIHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKIHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKIHalaman 1 putusan perkara Nomor : 279/Pdt/2020/PT.DKI04/SK/CAP/X/2019 tertanggal 23 Oktober 2019 selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ;MELAWAN :PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA CQ DINAS PERHUBUNGAN

AKHMAD KURSANI
4.AGUS WIJAYA
5.ASRONY HANDAYANA
Tergugat:
1.MENTERI PERHUBUNGAN RI, C.q. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA RI, C.q.KEPALA BANDAR UDARA GUSTI SJAMSIR ALAM KOTABARU
2.M. YAHYA AL IDRUS

PENGGUGAT- LA ORI APA- LA ENE- LA ABA AME- LA UDI AHI- WA INDO APA- LA ADI ALS LA API- WA YMBO- WA KARI- WA API- WA DOKOTERGUGAT- MENTERI PERHUBUNGAN RI Cq. DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA Cq. KEPALA BANDARA BETOAMBARI- BUPATI KAB. BUTON- WALIKOTA BAUBAU- KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;e Skets tanah lokasi Lapangan Terbang Perintis Betoambari di desa KatobengkeKecamatan Wolio Daerah Tk.Il Buton Propinsi Sulawesi Tenggara dengan luas58.14 Ha tanggal 7 Nopember 1978;e Sertifikat Hak Milik No.03 atas nama Departemen Perhubungan

, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan

• Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
• Menetapkan bahwa Grosse Akta pendaftaran kapal dengan nama Kapal Semujur 2002 DDa No. 1735/L yang dikeluarkan oleh Kantor kementerian Perhubungan direktorat Jenderal Perhubungan laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik nama Kapal dengan nama pemilik PT.

Timah Tbk yang berkedudukan di Pangkalpinang telah hilang;

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan , telah hilang ;3.

Memberikan ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di Kalimantan Timur untuk menerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

AdministratorPelabuhan Balikpapan tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan NegeriBalikpapan ;Berdasarkan alasanalasan yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohonkepda Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenanmengabulkan permohonan Pemohon dengan member kan Penetapan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon;Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADINomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen PerhubunganDirektorat Jenderal Perhubungan

Laut Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan ,telahhilang ;Memberikanijinkepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan pada DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di Kalimantan Timur untukmenerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPALSENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetaokan Pemohon hadirsendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan

bukanlahkarena adanya sengketa tetapi karena ketentuan Undang Undang yang memberikanwewenang tertentu kepada Hakim untuk mengeluarkan Penetapan, yang merupakanyurisdiksi Voluntair ;Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2016/PN BppMenimbang, bahwa terhadap permohonan Gross Akta Pendaftaran KapalPengganti dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 TentangPelayaranPasal 161 Jo Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentangperkapalan Pasal 23 ayat (3) Jo Peraturan Menteri Perhubungan

Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas nama KAPAL SENADINomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh DepartemenPerhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Balikpapan , telah hilang ;3.

Memberikan ijin kepada Kantor Administrator Pelabuhan Balikpapan padaDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan di KalimantanTimur untuk menerbitkan pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal atas namaKAPAL SENADI Nomor : 140 tanggal 16 Juni 1993 ;4.

UPTD ANGKUTAN MASAL TRANSKUTARAJA/ DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI ACEH, 2. DISNAKER KOTA BANDA ACEH

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan dokumen asli kepemilikan Kapal Tongkang SANTOSO-11 eks AKK 7 berupa GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL No. 1278, tanggal 29 Agustus 2008 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN PERHUBUNGAN, DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK, PEJABAT PENDAFTAR DAN PENCATAT BALIKNAMA KAPAL di Tanjung Priok, telah hilang

PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK di Tanjung Priok atau Pejabat lainnya yang berwenang pada KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI dapat menerbitkan GROSSE BARU SEBAGAI PENGGANTI hilangnya dokumen asli GROSSE AKTA BALIKNAMA KAPAL No 1278, tanggal 29 Agustus 2008 kepada PEMOHON sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Asli milik pemohon nomor 3987 Tahun 2002 atas nama SUHARI, yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon telah hilang dan sampai saat ini belum diketemukan;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Duplikat Grosse Akta Pendaftaran milik Pemohon nomor 3987, atas nama SUHARI yang diterbitkan

oleh Kementerian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon di Cirebon;

Penggugat:
MUHAMMAD HUSNI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Intervensi:
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

Penggugat:
JASMAN
Tergugat:
1.IKA SUHADI
2.GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU Cq BUPATI KAB KARIMUN Cq KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB KARIMUN

Bahwa berdasarkan kwitansi bulan Juli 2012, Penggugat ialah pemilik Kapal MotorTunda bernama NADIAH (Sselanjutnya disebut dengan Kapal NADIAH) sebagaimanadiuraikan dalam Pas Besar Nomor PK.205/15/14/KSOP.SLP.2014 yang dikeluarkanoleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Kelas V Selat Panjang atas nama Menteri Perhubungan tanggal25 September 2014 dengan ukuran sebagai berikut: Panjang : 15,00 M (lima belas meter); Lebar 4,10 M (empat koma sepuluh

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun ;4. Bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menyewa KapalNadiah adalah untuk Proyek Pengadaan Pelabuhan Dusun Selat BeliahDesa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, adalah tidakbenar, yang sebenarnya adalah disewakan kepada Pihak Ketiga yaitusaudara EDDY LOOY di Tanjung Pinang ;5.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun ;4. Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia :Bahwa apabila Gugatan Penggugat yang digugat kurangnya Pihak, sehinggamengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau tidak dapatditerima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;Sehubungan dengan fakta tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dan tentang Gugatan Penggugat Kurangnya Pihak yang di Gugat tersebutdiatas, menurut M.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun;17. Bahwa Tergugat menjawab Gugatan Penggugat pada point 19, 20 dan 21,Tergugat Tergugat menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;18. Bahwa Tergugat menolak dalildali Gugatan Penggugat untuk seluruhnyalll. DALAM REKONPENSI :1.

Nadiah dan Tongkang BG JasaMandiri kepada Eddy Loy;T.l4 : (foto copy) Fotocopy gugatan perbuatan melawan ingkar janji(wanprestasi) yang dilakukan oleh Eddy LooyT5 =: (sesuai dengan Fotocopy kontrak Perjanjian antara dinasaslinya) perhubungan (tergugat II) dengan Ilka Suhadi(Tergugat I) tanggal 21 Juni 2017T.I6 : (foto copy) Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar NoC.1/PM.36/128/03/2017, Kapal TB. NADIAHmenggandeng TK.

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam telah hilang;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal pada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam;

LIMIN MARINE & OFFSHORE yang berkedudukan di Kota Batam;

Penggugat:
PT.Sentra Niaga Kalimalang Parkir diwakili H TOHA HASAN Direktur Utama PT Sentral Niaga Kalimalang Parkir
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi

CUPA SIREGAR, SH.Kesemuanya Warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum, Pada Kantor Hukum BERNANDO PNABABAN, SH Beralamat di Jalan Caringin Raya No. 99A,Kota Bekasi, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tertanggal26 Februari 2018 (terlampir) ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT MELAWANKEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan AhmadYani No 1 Kota Bekasi, Jawa Barat ;Berdasarkan Surat kuasa Nomor 551.1/074/DISHUBLALIN,tertanggal 2 April 2018, memberikan kuasa kepada ; 1.

Nama : Imam Riyanto ;Jabatan : Pelaksana pada Dinas Perhubungan KotaBekasi ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, selaku Tim KuasaHukum Pemerintah Kota Bekasi yang berkedudukan di Jalan Jend.Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :1.

PTUN.BDG ; TENTANG DUDUK SENGKETABahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2018,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 5 Maret 2018, dengan Register perkara Nomor : 15/G/2018/PTUN.BDGyang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat ;Bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimanadalam gugatan Penggugattersebut ; Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara iniadalah : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan

Kota Bekasi Nomor551.1/Kep.682.ADishub/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang PencabutanKeputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Nomor 551.1/36/DISHUBTentang Izin Penyelenggaraan Parkir Swasta oleh PT.

Penggugat:
FAONASOKHI HALAWA
Tergugat:
PIMPINAN/DIREKTUR PT.WIRA JAYA LOGITAMA LINES
Turut Tergugat:
1.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI, C.Q DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT SIBOLGA
2.KEPALA BPTD SUMATERA UTARA,C.Q BPTD SIBOLGA
3.DIREKTUR UTAMA JASA RAHARJA C.Q KEPALA CABANG JASA RAHARJA SIBOLGA

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar telah hilang;

3. Memberikan ijin kepada

Pemohon untuk melaporkan kehilangan Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar dan mengurus surat-surat yang hilang tersebut dan mendaftarkannya ke Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk mendapatkan Grosse Akta Pengganti yang baru;

4. Memerintahkan Para Pihak untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti atas Grosse Akta Baliknama Kapal Nomor: 6328 tertanggal 20 April 2022, Nama Kapal: Tambora, Tanda Pendaftaran 2008 LLa No. 2595/L, yang dibuat di hadapan pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal pada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran

Karya samudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508 kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Pelayaran Departemen Perhubungan Ambon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan yang telah berkuekuatan hukum tetap kepada kantor dirjen perhubungan laut direktorat perkapalan dan pelayaran departemen perhubungan Ambon agar diterbitkan salinan grosse akte kapal atas nama KM.

KM Karyasamudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508 yangdikeluarkan oleh kantor Dirjen Perhubungan LautDirektorat Perkapalan Dan Pelayaran DepartemenPerhubungan Ambon;Bahwa dengan hilangnya kapal 508 tersebut, pemohontelah melapor di Polres Pulau Ambon & PulauPulauLease sebagaimana laporan kehilangan dari PolresPulau Ambon & PulauPulau Lease no.

S.Ket/732/VIII/2014/reskrim tanggal 15 Agustus 2014;Bahwa pemohon telah berusaha mendatangi kantorDirjen Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Ambon dengan maksud untuk memintasalinan asli dari grosse akte tersebut, namundiperlukan adanya penetapan kehilangan grosse aktakapal dari pengadilan terlebih dahulu sesuai denganperaturan menteri perhubungan nomor PM 13 tahun2012 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapalbagian ketiga grosse akta pengganti pasal 23 ayat1,2,3 dan 4;Bahwa sehubungan

hal tersebut pemohon mengajukanpermohonan ini kepada pengadilan negeri yang dalamhal ini adalah pengadilan negeri ambon sesuai dengandomisili pemohon dan alamat mendatangi kantorDirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan DanPelayaran Departemen Perhubungan Ambon sebagaipihak yang mengeluarkan dan menyimpan grosse aktekapal tersebut;e Berdasarkan alasanalasan sebagaimana tersebutdiatas maka pemohon mohon agar Bapak KetuaPengadilan negeri ambon berkenan menerima danmemeriksa permohonan ini selanjutnya

KaryaSamudra 1 dengan nomor pendaftaran kapal 508kepada Kantor Dirjen Perhubungan Laut DirektoratPerkapalan Dan Pelayaran Departemen PerhubunganAmbon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambonatau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinanresmi penetapan yang telah berkuekuatan hukumtetap kepada kantor dirjen perhubungan lautdirektorat perkapalan dan pelayaran departemenperhubungan Ambon agar diterbitkan salinan grosseakte kapal atas nama KM.

Karya samudra 1 dengannomor pendaftaran kapal 508 kepada Kantor DirjenPerhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan PelayaranDepartemen Perhubungan Ambon;3. Memerintahkan panitera Pengadilan negeri ambon ataupejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmipenetapan yang telah berkuekuatan hukum tetap kepadakantor dirjen perhubungan laut direktorat perkapalan danpelayaran departemen perhubungan Ambon agar diterbitkansalinan grosse akte kapal atas nama KM.

Tertera cap/stempel Toko Ega Jaya;
33. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2017 dengan nominal Rp.1.734.000,- untuk pembayaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor yaitu Biaya Perbaikan Pintu Kantor Dinas Perhubungan Dompu Kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu 2017.

230. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp.200.000,- untuk pembayaran Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan (pembelian Meja besi dispenser). Tertera cap/stempel Toko Bintang Hiburan.

449. 1 (satu) rangkap kwitansi Dinas Perhubungan tahun 2020 dengan nominal Rp. 1.750.000,- untuk Program Pembangunan, Rehabilitasi Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Non Gedung Kantor.(pembelian Besi, Siku dan Pipa) Tertera cap/stempel UD.ABY.

900/28.DPAP/BPKAD/2020 Tahun Anggaran 2020 Dinas Perhubungan;
978. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2017;
979. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2018;
980. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2019;
981. 1 (satu) Bundel Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu Tahun 2020;
982. 1 (satu

Dompu;
1001. 1 (satu) Bundel Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab.