Ditemukan 567 data
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agus Budiharta NRP 64080832 oleh karena itu Majelis Hakim PengadilanMiliter IIl12 Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Reg.
8 — 4
., pekerjaanpetani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebutsebagai PemohonmelawanTermohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaantidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten KonaweSelatan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalamwilayah Repubilk Indonesia, selanjutnya disebut sebagaiTermohon.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksinya;Telah memeriksa surat bukti Pemohon.DUDUK PERKARANYAMenimbang
YUDA DILLIANSYAH, SH
Terdakwa:
SUPANGGA Bin M. TEKAD
24 — 10
Pegadaian (Persero) Cabang Jambi Nomor :566/10729.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan berat bersih keseluruhan0,24 gram;Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Repubilk Indonesia No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKeduaBahwa terdakwa ia SUPANGGA Bin M.
Pegadaian (Persero) Cabang Jambi Nomor :566/10729.00/2018 tanggal 15 Oktober 2018, dengan berat bersih keseluruhan0,24 gramPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Repubilk Indonesia No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika.Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN.JmbMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut :1.
1.SITI MURHARJANTI, SH
2.ANDI FAIZ ALFI.W,SH
Terdakwa:
Iwan Wayudi als Iwan bin Rusmadi
89 — 14
pengelolaan limbah;e Rencana studi lingkungan;Bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegatanusaha kecil/menengah, seseorang melalui koperasi denganrekomendasi dari SKPD didaerah, dapat melakukan pembeliandengan menggunakan jerigen dalam jumlah yang terbatas dan telahditentukan, dan hal tersebut hanya dgunakan untuk menjalankan/menggerakkan kegiatan usaha kecil/menengah saja, tidak boleh untukdiperjualbelikan kembali kepada pihak lain, hal tersebut sebagaimanaketentuan Peraturan Presiden Repubilk
pengelolaan limbah;e Rencana studi lingkungan;Bahwa untuk kegiatan dalam rangka menggerakkan kegatan usahakecil/menengah, seseorang melalui koperasi dengan rekomendasi dariSKPD didaerah, dapat melakukan pembelian dengan menggunakanjerigen dalam jumlah yang terbatas dan telah ditentukan, dan haltersebut hanya dgunakan untuk menjalankan/ menggerakkan kegiatanusaha kecil/menengah saja, tidak boleh untuk diperjualbelikan kembalikepada pihak lain, hal tersebut sebagaimana ketentuan PeraturanPresiden Repubilk
13 — 12
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona standi in yudicio) sehingga Pemohon dan Pemohon Ilmempunyai hak (/egal standing) untuk mengajukan perkara permohonandispensasi kawin ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengarketerangan anak Pemohon dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi,calon Istri dan orang tua calon suami serta orang tua calon Istrisebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Repubilk
14 — 9
karena saksi melihat sendiri tentang peristiwatersebut; Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain yang membuat hubunganPenggugat dan Tergugat tidak harmonis; Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat danTergugat bertengkar; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun2006 sampai sekarang sudah berjalan 13 tahun lamanya; Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dantidak pernah kembali serta diketahui keberadaannya sampai sekarang diseluruh wilayah repubilk
15 — 11
Olehkarenanya nasehat Hakim tersebut telah memenuhi maksud pasal 12Peraturan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 10 dan pasal 13 PermaNomor 5 Tahun 2019 Hakim telah menghadirkan Pemohon, anak Pemohon,calon istri anak Pemohon, dan masingmasing telah memberikan keterangandi dalam persidangan yang pada pokoknya relevan dengan dalildalilpermohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti
82 — 19
berhasil.Bahwa, sejak Desember 2011, Tergugat pergi meninggalkan Penggugattanpa pamit kepada Penggugat yang sampai sekarang kurang lebih 6(enam) tahun lamanya dan selama itu juga Tergugat tidak pernah pulangdan tidak pernah mengirim kabar berita, tidak ada lagi hubungan baik lahir Him 2 dari 20 him Putusan No 0011 /Padt.G/2018/PA.Mblmaupun batin dan tidak pernah memberikan nafkah wajib kepadaPenggugat serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas danpasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Repubilk
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
., termasuk serta Surat Keterangan dari hasil Berita AcaraPemeriksaan Urin dari Badan Narkotika Kabupaten Berau oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Militer O7 Balikpapan tidak menerapkan hukumsebagaimana mestinya ;Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Reg.
40 — 17
Penetapan No.0490/Pat.P/2019/PA.RhPemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena jikaditunda akan menimbulkan bahaya, aib dan dosa yang lebih besar, baikterhadap kedua calon suami/istri maupun bagi keluarga kedua belah pihak.Oleh karenanya nasehat majelis hakim tersebut telah memenuhi maksudpasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor 5 Tahun2019 ;Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 10 dan pasal 13 PermaNomor 5 Tahun 2019 majelis hakim telah menghadirkan Pemohon, anakPemohon
77 — 7
2014 dengan kesimpulan bahwaurine milik terdakwa SUTEJO Als PAK CIK Bin TURMAN adalah positifMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan nomor unit 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB7700/NNF/2014 tertanggal 14 Nopember 2014 dengan kesimpulan bahwabarang bukti milik MARTINO Als TINO Bin MARZUKI adalah positifMetamfetamina dan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 LampiranUndangundang Repubilk
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2667 K/PID.SUS/20158 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan IkanPukat Hella (Trawls) dan pukat Tarik (Seine Nets) di wilayahPengelolaan Perikanan Negara Repubilk Indonesia;9. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor: 523.503/E.2/0105/ TPKP/2011 dari Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan danKelautan Tanjung Selor tertanggal 12 Juli 2011;10. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor: 735/lim dari Menteri Perhubungan,tertanggal 19 November 2014, atas nama KM.
9 — 10
Olehkarenanya nasehat majelis hakim tersebut telah memenuhi maksud pasal 12Peraturan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 10 dan pasal 13 PermaNomor 5 Tahun 2019 majelis hakim telah menghadirkan Pemohon, anakPemohon, calon suami Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, danmasingmasing telah memberikan keterangan di dalam persidangan yangpada pokoknya relevan dengan dalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya
20 — 8
Narkotika serta waktupemeriksaan terdakwa tidak dapat menunjukan kepada petugas bahwa barang buktiyang dimilikinya tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang;Putusan Nomor: 357/Pid.Sus/2017/PN.Jmb Halaman 3 dari 13 HalamanBahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor PengadaianJambi Nomor :27/10729.00/2017 tanggal 12 Januari 2017 dengan hasil penimbanganberat bersih sebanyak 0,25 gram;Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UndangUndang Repubilk
65 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai Tergugatnya;Bahwa dari pihakpihak tersebut, maka pihakpihak dalam jin cassuperkara berbeda atau tidak sama dengan perkara terdahulu (PerkaraNomor 110/Pdt.G/2013/PN.Smg), sehingga keputusan Judex Facti perihaladanya nebis in idem ada kesalahan dalam penerapan hukumnya;Untuk ini periksa yurisprudensi:1) Putusan Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Nomor 102 K/Sip/1972ne bis in idem (non bis in idem) Pasal 1917 BW:Apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihakpihak dalam
7 — 10
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini(persona standi in yudicio) sehingga Pemohon dan Pemohon Ilmempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan perkara permohonandispensasi kawin ini;Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengarketerangan anak Pemohon dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi,calon isteri dan orang tua calon suami serta orang tua calon isterisebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan MahkamahAgung Repubilk
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 420 K/MIL/2017Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubilk Indonesia Reg.
22 — 10
LAB: 853/NNF/2015 tanggal 13November 2015, terbadap barang bukil yang dikirim disimcimpulkan bahwa:Barang bukti dengan nornor 3878/2015/NF s/d 3879/2015/NF berupa KristalBening adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina)dan terdaftar dalam golongan (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UndangUndang Repubilk Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.3. bagi diri sendiri:Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan keterangan terdakwadidepan persidangan bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh
12 — 2
selaku Pegawai NegeriSipil pada POLRI, keduanya telah memperoleh surat izin dari atasan untukmelakukan perceraian, berdasarkan Surat Ijin Cerai Nomor SIC/01/II/2016yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan padatanggal 28 Februari 2016, sehingga Penggugat dan Tergugat telah memenuhiketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 18Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian,Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Repubilk
22 — 7
tersebut di atas, harusdinyatakan bahwa permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikanpenetapan Pengangkatan Anak yang bernama Aisyah Qaila Putri, dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas petitumpermohonan para Pemohon poin 2, maka menjawab petitum permohonan poin1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan junctoPasal 87 Peraturan Presiden Repubilk