Ditemukan 609 data
132 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
diputus atau didasarkan padabuktibukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yang bersifatmenentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari padayang dituntut;d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebab sebabnya;e) Apabila antara pihakpinak yang sama mengenai suatu soal yang samaatau sama tingkatnya
157 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 943/B/PK/PJK/2013c. keterangan para saksid. pengakuan para pihak; dan/ataue. pengetahuan hakim"(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.Penjelasan Pasal 69 ayat (2)"Keadaan yang diketahui oleh umum, misalnya:a. derajat akte autentik lebih tinggi tingkatnya dari pada akta di bawah tangan;b. Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, atau Paspor merupakansalah satu identitas diri.
97 — 27
dibelikan tanah pekarangan milik Masluhi seluas 121 Ruyang terletak di Dusun Krangkongan RT.001 RW.15 DesaTegalwangi Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, seharga Rp.125.000.000, ( seratus dua puluh lima juta rupiah ), karena padasaat itu saksi juga sebagai perantaranya ( calo );Bahwa setahu saksi, pada tahun 2013 setelah Penggugat berceraidengan Tergugat, tanah yang dibeli Tergugat tersebut lalu dibangunrumah oleh Tergugat;Bahwa saksi tahu rumah yang dibangun oleh Tergugat itu rumahbiasa tetapi ada tingkatnya
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Demikian juga Yuriprudensi TetapMahkamah Agung RI No. 1860 K/Pdt/1984 menyatakan bahwa putusan yangtidak didukung dengan adanya pertimbangan yang jelas dan terperinci dianggapsebagai putusan yang tidak cukup perimbangan (onvoldoende gemotiveerd)sehingga harus dibatalkan oleh pengadilan yang tingkatnya lebih tinggi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Putusan Kasasia quo harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembalikarena tidak dibuat berdasarkan pertimbangan
79 — 65
Menghukum Penggugat untuk membayar biya perkara sebesar Rp. 349.000, (TigaRatus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).TENTANG ALASAN PENINJAUAN KEMBALIPasal 67 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndah No. 5 tahun 2004 dan Perubahab kedua UndangUndang No. 3 tahun2009 tentang Mahkamah Agung, mengatur tentang :e Pasal 67 huruf E: apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yang sama,atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya
73 — 38
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam semua tingkatnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM
102 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 975 K/Pdt.SusPHI/2017e Secara juridis UU Nomor 2 Tahun 2004 adalah sebuah undangundangyang derajatnya lebih tinggi dari HIR (Het Herziene vor IndonesischeRegeling) atau RIB.UU Nomor 2 Tahun 2004 derajatnya lebih tinggi dari ketentuanketentuanhukum acara perdata lainnya yang tingkatnya berada di bawah undangundang;Berdasarkan faktafakta yuridis tersebut, maka kewenangan MajelisHakim untuk menjatuhkan putusan sela berdasarkan Pasal 96 ayat (1)UU Nomor 2 tahun 2004 merupakan /ex spesialis dari
80 — 19
Kupang No. 51/Pdt/2011/PTK dan Jo Putusan Mahkamah Agung RI No529 K/PDT/2012, para Pelawan tidak pernah mengajukan gugatanya dalambentuk Voeging ataupun intervensi (tussenskomst) ke Pengadilan NegeriBajawa terkait dengan keberatan dalam dalil a quo para Pelawan ;Menimbang bahwa selanjutnya pula Pengadilan Negeri Bajawana cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak berwenanganuntuk menilai putusanputusan Pengadilan yang sudah ada, baik itu dalamLembaga Peradilan Umum yang sama tingkatnya
56 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 81PK/Pdt/2009b.Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat suratbukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkaradiperiksa tidak dapat ditemukan ;c.Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntutatau lebih dari pada yang dituntut ;d.Apabila mengenai sesuatu) bagian dari tuntutan belumdiputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya ;e.Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya telah diberikan
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mahkamah Agung maka ada 3 syarat yang harusdipenuhi yaitu:1) Putusan yang akan dimohonkan Peninjauan Kembali telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;2) Tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembaliadalah 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan yang terakhirdan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telahdiberitahukan kepada pihak yang berperkara;3) Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya
68 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
sama tingkatnyatelah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; Pasal 67 huruf (f) :Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata.Pemohon PK sangat keberatan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Palu yang memeriksa dan memutus perkara a quo karena selaindari kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, juga pihakpihak yangsama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilanyang sama atau sama tingkatnya
KASMAN SODANG
Tergugat:
1.KASIDA binti ASRAN
2.MISRAN, S.Ag binti ASRAN
3.NUR UMMI binti ASRAN
4.NAIDI bin ASRAN
5.PARLINA binti ASRAN
6.PARLINI binti ASRAN
7.MUNZINA binti ASRAN
8.NUR ABIDAH binti ASRAN
9.NURHAYATI binti ASRAN
10.JUR'IN bin SODANG binti ASRAN
70 — 17
banding dengan nomor perkara Nomor.27/Pdt.G/2016/PTA.Ptk tanggal 21 November 2016, dalam tingkat Kasasidengan nomor perkara Nomor. 310 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017, dandalam tingkat Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan nomorperkara, Nomor. 71 PK/Ag/2018 tanggal 13 Agustus 2018; Bahwa Pengadilan Negeri Sambas di Sambas yang tingkatperadilannya adalah sama dengan tingkat Pengadilan Agama di Sambasadalah tidak berwenang untuk membatalkan putusan yang telah dibuatoleh Majelis Hakim yang sama tingkatnya
59 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Kasasi pemeriksadalam Putusan Nomor 66 K/Pdt.Sus/2013, telah bertentangan antarasatu dengan lainnya, dalam hal ini terdapat halhal dimana pihakpihakyang sama, mengenai hal yang sama, atas dasar yang sama, olehpengadilan yang sama, atau sama tingkatnya sebagaimana dinyatakandalam pertimbangan Judex Juris yang membenarkan pertimbanganJudex Facti berkenaan dengan ketentuan penggantian hak dalam Pasal156 ayat (4) dalam kaitanya dengan pengunduran diri, Judex Factiberpendapat belum ada perubahan
116 — 53
yang kemudianolehhakim pidana dinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat buktiyang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidakdapat ditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut ataulebih dari pada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputustanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yangsama atau sama tingkatnya
194 — 123
Nomor: 510/7145/436.6.11/2014, tertanggal 18November2014(Surat Pemberitahuan), maka hal tersebut bertentangan dengan asas hukumLex Superior Derograt Legi Inferior, yang artinya hukum yang urutanatau tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan hukumyang lebih rendah.
41 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
MenaraAnugrah merupakan objek PPh Pasal 23 sesuai denganUU Pajak Penghasilan Tahun 1983 dan harus memotongdan menyetorkan pajaknya kepada Pemerintah RI dengantarif 15%.Bahwa Pasal 67 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, menyatakanBahwa alasan diajukan peninjauan kembali salah satunyaadalah apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yangsama atau sama tingkatnya
200 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
kemudian oleh hakim pidanadinyatakan palsu;b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya
Bahwa sehubungan dengan alasanalasan pengajuan permohonanpeninjauan kembali tersebut, peninjauan kembali ini kami ajukan atasdasar karena adanya pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atausama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain;Telah ada perkara dengan pihak yang sama dan objek yang sama sertaatas dasar yang sama;Bahwa pada tahun 1997 H.
JUNI ARDIANTO RACHMAN, SH, MH
Tergugat:
1.INDRA GUNAWAN, SE
2.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
3.DEWANA PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR PROVINSI RIAU
236 — 59
Hal ini tidak sesuaidengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Organisasi DPP Partai Golkar Nomor :PO08/DPP/GOLKAR/VII/2010 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktuyang menyatakan : Pengisian jabatan lowong dan penetapan personilpengganti ditetapkan dalam rapat pengurus pleno di tingkatnya;13.
177 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan;c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 25 PK/TUN/2012d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpadipertimbangkan sebabsebabnya;e. apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatnya
32 — 14
Apabila antara pihakpinak yang sama mengenai suatusoal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan13yang sama atau sama tingkatnya telah diberikanputusan yang bertentangan satu dengan yang lain.6.