Ditemukan 1277 data
48 — 11
Bahwa sebagaimana ulasan tersebut diatas dan dikaitkan denganPasal 49 huruf B UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, Pasal 174 dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi HukumHalaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PA.MgtIslam, Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh PARAPEMOHON ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Magetan untukmenerima, memeriksa dan mengadili Permohonan a quo.
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 67, 68, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;Ulasan tersebut di atas, merupakan fakta hukum sehingga mengikat dansecara teknis masih termasuk dalam lingkup kompetensi Mahkamah Agung RIHalaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/20121212dalam tingkat kasasi.
93 — 28
Benar2 pisah ranjang belum lama yaitu + 1,5 bulan;Jadi apa yang di sampaikan oleh Penggugat tidak benar, danmengadaada dan menginginkan adanya perpisahan.Dalam hal ini saya hanya memberikan ulasan yang menyangkutkondisi rumah tangga saya yang sebenarnya yang berkenaan denganpengaduan ke Pengadilan Agama.Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat memberikantambahan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkansebagai berikut:1.
71 — 47
Bandingberpendapat bahwa alasanalasan atau keberatankeberatan didalammemori banding Pembanding semula Tergugat sesungguhnya hanyamerupakan pengulangan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya denganpertimbangan dan dasar hukum yang cukup karena itu keberatanPembanding semula Tergugat dalam upaya hukum banding ini tidakberalasan.Menimbang, bahwa demikian juga atas kontra memori banding yangdiajukan Terbanding semula Penggugat, segala ulasan
73 — 43
Bandingberpendapat bahwa terhadap alasanalasan atau keberatankeberatan dalammemori banding Pembanding semula Penggugat, sesungguhnya hanyamerupakan pengulangan karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya denganpertimbangan dan dasar hukum yang cukup, karena itu keberatan Pembandingsemula Penggugat dalam upaya hukum banding ini tidak beralasan;Menimbang, bahwa demikian juga atas kontra memori banding yangdiserahkan oleh Terbanding semula Tergugat segala ulasan
Sutiyono Bin Munari
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT TRENGGALEK Cq.Satreskrim Polres Trenggalek
73 — 19
Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan aquo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut :0 Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa danmengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan penangkapan, penahanan, dan penetapantersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang
11 — 1
kerja sayadari kendari Sulawesi Tenggara, temyata dalam perjalananya rekan kerja sayateriipu itupun sudah bisa diselesaikan dan permasalahan uang Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan penuh oleh rekan kerja saya(tanopa membebani saya) kepada pihak penyandang dananya yang mana jugadikenal baik oleh pihak penggugat dan penyelesaian itu sudah di sampaikankepada pihak penggugat.Dengan ini saya selaku sebagai pihak tergugat, memohon kepada bpk/ibu hakim untukbisa menerima ulasan
8 — 5
Sjmenilai masalah yang biasa terjadi dalam sebuah bahtera rumah tangga,yang seharusnya masih bisa diatasi dengan kepala dingin, secara dewasa,dan lebih mementingkan keutuhan rumah tangga demi masa depan sertakebahagian anakanak Penggugat dan Tergugat;Berdasarkan uraian ulasan Hukum pada Jawaban diatas, makaTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana berkenanmemberikan putusan sebagai berikut: Menolak gugatan cerai Penggugat: Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini
12 — 6
Bahwa mengenai utang yang diterangkan Tergugat rekonvensi sebesar Rp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang ada di Bank SulSel Cabang Bone, dimohon kiranyamajelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan pulamempertimbangkan ulasan Termohon/Penggugat rekonvensi sebagai berikut.
52 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari ulasan pertimbangan hukumnya menurut pendapat PemohonKasasi ternyata sama sekali tidak terdapat jawaban tegas dari Majelis HakimJudex Facti atas pertanyaan tersebut, yang terjawab sebagai hal yang terbuktihanyalah mengenai " Bekerja ditempat lain (PT.
6 — 0
Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan Penggugat atas hak asuh anakatas nama : ANAK, karena anak sudah pernah ditelantarkan demimenuruti ego si Penggugat dan tidak memikirkan perasaan sang anak;Berdasarkan ulasan dan jawaban Tergugat agar Ketua PengadilanAgama Pati memberi keadilan atas perkara ini dan menjatuhkan penetapanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Tergugat;2.
Mustaria Saragi
Termohon:
Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Polsek Tanah Jawa
92 — 90
Sehingga apabila putusan dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan Aquo sebagaimana ditulis panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU No.34 tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) hurf a merupakan Keputusan yangtidak sah;e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaiTersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis Hakim Pengadilan negeri Simalungun yang memeriksaperkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala sesuatu yangberhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapathalaman 10 dari 35 Putusan No: 4/Pid.Pra/2019/PN.Simdinyatakan
16 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ubaidillah, dkk terbukti MajelisHakim di dalam ulasan/uraian keputusannya memasukkan kalimat: ucapansaksi yang menyatakan ada kesengajaan bahwa pernyataan cacat hukumpada sertifikatsertifikat dan akta jual beli yang telah terbit untuk ditujukansebagai upaya agar memudahkan penjualan, adalah suatu tindakan yangnaif/tidak masuk akal jika Pejabat Negara menyatakan cacat hukumdengan maksud memenuhi keinginan pihak tertentu yaitu disebutkan untukmemudahkan penjualan yang sebenarnya surat tanah itu tidak
Di dalam uraian putusan, Majelis Hakim tidak mengujiterlebih dahulu bukti yang nyatanyata melanggar hukum yaitu bukti P92termasuk tidak mengkaji dan memasukkan di dalam ulasan Hakim ataskesaksian Sdr.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRIAN alias ANDRI bin ZAINUDDIN Diwakili Oleh : DARWIS. K, SH., MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : RACHMAT EKA SEJARI. SH
Terbanding/Penuntut Umum II : MAARIFA, SH. MH
Terbanding/Penuntut Umum III : SYAIFUL ANWAR, SH
45 — 16
Kalau unsur perbuatantersebut terpenuhi atau terbukti Secara sah dan menyakinkan, maka barulahunsur barang Siapa atau setiap orang dapat dinyatakan terpenuhi atau terbuktiapabila memang unsur barang sSiapa atau setiap orang tersebut dapat ditujukanpada diri Terdakwa;Barang sSiapa atau setiap orang sendiri, pada dasarnya bukanlah unsurakan tetapi dalam perkembangan praktek peradilan, kata barang siapa atausetiap orang menjadi bahasan serta ulasan baik oleh Penuntut Umum maupunPengadilan.
145 — 53
melihat pada hak dan kewajiban suami, istri, anak dan orang yangHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Kpgada di dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan diantaranya UU No. 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum IslamPasal 77 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Ataukarena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, apabila ada perjanjianatau persetujuan yang harus dipenuhinya; (d) Berdasarkan ulasan
44 — 1
sama pergi dari tempat tinggal bersama pulang kerumah orang tuamasingmasing, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumahselama 7 hari meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikanjawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat seringterjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat menyatakan penyebab yangdidalilkan Penggugat tidak benar, yang benar adalah karena:a Ulasan
22 — 8
;Ulasan : Bahwa seorang suami haruslah memberikan hak dan kewajibannya untuk menafkahi isteri dan anaknya ;Dalam Pokok Perkara : 1. Bahwa segala uraian / dalildalil jawaban pertamaTermohon / Penggugat Rekonvensi ini termuat ulang dalam pokokperkara ini ;2. Bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi menolakdengan tegas dalildalil yang diajukan oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi, kecuali yang diakuikebenarannya ;3.
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidanasebagaimana dalam Surat Tuntutan kami tanggal 8 Oktober2013;Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebutsebagaimana ulasan kami di atas dan dengan mendasarkan pada kaidah pemeriksaankasasi maka alasan atau keberatan yang kami ajukan sebagai Pemohon Kasasi makajelaslah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah melakukankekeliruan berupa "suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya" yaitu dalam
51 — 11
Malahan Mahkamah Konstitusi lebihmempertegas bahwa pengambilan sumpah oleh Pengadilan Tinggi adalahmerupakan Kewajiban UndangUndang.Pada POIN 5, Tergugat hanya menyampaikan informasi kepadaPenggugat, yang mungkin juga Penggugat tahu bahwa, pada tanggal 15 April2011, Dewan Pimpinan Pusat KAI telah menyurati para Ketua DPD KAI seIndonesia untuk mengajukan kembali permohonan sumpah Advokat kepadaKetua Pengadilan Tinggi.Jadi Jelas bahwa semua pernyataan, sikap, ulasan, dan penegasanTergugat menyangkut
,Penggugat mendapatkan kejanggalan karena tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan telah terjadi perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh Tergugat ...Pernyataan yang disampaikan Penggugat di dalam dalil tersebut, disampingbertentangan dengan faktafakta yang ada, juga harus diwaspadai.Dikatakhan BERTENTANGAN DENGAN FAKTAFAKTA karena sesuai yangdijelaskan sebelumnya, semua pernyataan, sikap, ulasan, dan penegasanTergugat menyangkut sumpah sebagaimana termuat di dalam surat
1.Amrik Singh
2.Ni Made Shaza Savitri
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Bali Cq Ditreskrimum Polda Bali
89 — 53
melanggar tugas dan wewenangnya seperti yang diaturoleh undangundang kepolisian (Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negera Republik Indonesia).Demikian juga ketika penyidik mengganti saksi ahli dan tidak melampirkanketerangan saksi ahli baik menguntungkan tersangka maupun yang merugikantersangka maka dapat dikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalahtidak obyektif dan dapat menghilangkan marwah kepolisian sebagai penegakhukum yang melindungi dan mengayomi masyarakat.Berdasarkan ulasan
formil ;Menimbang, bahwa in casu menurut Para Pemohon penetapan Pemohon (Amrik Singh) dan Pemohon II (Ni Made Shaza Savitri) sebagai tersangka olehTermohon, dikarenakan:Termohon telah mengganti saksi ahli dan tidak melampirkan keterangan saksi ahlibaik menguntungkan tersangka maupun yang merugikan tersangka maka dapatdikatakan penyidik dalam melaksanakan tugasnya adalah tidak obyektif dan dapatmenghilangkan marwah kepolisian sebagai penegak hukum yang melindungi danmengayomi masyarakat;Berdasarkan ulasan