Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil;Hal. 37 dari 61 Hal. Putusan No.26/G/2021/PTUN.JPR4.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik diberhentikansebagai pegawai negeri sipil; Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 2014 tentangLarangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota dan/atau PengurusPartai Politik ditegaskan bahwa : Dalam pasal 2 ayat 1 dapatmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi Anggotadan/atau pengurus partai politik; Dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa Pegawai NegeriSipil yang menjadi Anggota dan

Di samping itu, Penggugat juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang setiap bulan memiliki penghasilan. Sehingga Majelis Hakim berpendapatbahwa demi keadilan dan menjamin kehidupan dan masa depan anak, makaTergugat layak untuk dihukum memberikan nafkah kepada satu orang anakyang bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, lahir di Nunukantanggal 23 Januari 2012, setiap bulan minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuhHal. 25 dari 28 Put.

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun1990 Penggugatwajib memperoleh ijin dari Pejabat atau atasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Permohonan ljin Perceraianyang telah diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2017 kepadaKepala Kapolres Raja Ampat, telah ternyata bahwa Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil telan memposisikan dirinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang

., M.H..Tanggal 17 Maret 2016 ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.Menimbang bahwa Pemohon adalah seorang pegawai negeri sipilyang telah mendapatkan izin perceraian dari atasanya dengan surat nomor :800/5354/BKD/X1V/2015 tanggal 31 Desember 2015, sehingga telahmemenuhi pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentangperubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 mengenai izinperkawinan/percerain pegawai negeri sipil sehingga perkaranya dapatdilanjutkan pemeriksaannya.Menimbang

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan pada posita 2 mendalilkan sebagai PegawaiNegeri Sipil, Bahwa memang benar Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Peternakan Kota Denpasar, namun Gugatan Penggugat tidakmemenuhi prosedur formal karena tidak dilengkapi ijin dari atasan/pejabat olehkarenanya Gugatan Penggugat bertentangan dengan Ketentuan PP No 10 Tahun1983 Jo PP 45/1990 Junto SE No 08 / SE /1983 tentang izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeni Sipil, oleh karenanya

Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 31)2)3)13.14.15.Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Pejabat; Bagi Pegawai negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; Dalam permintaan izin atau pemberitahuan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukumtetap sejak tanggal 8 april 2015 terhadap perbuatan pidana tersebut,dengan memperhatikan penjelasan pasal 27 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor : 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yangmenyatakan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan setelahada keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hokum yangtetap dan dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 1996tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipilyang

tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi Pegavei Negeri Sipildiberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegavai negeri sipil apabila dipidanapenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan , maka hal inisecara nyata terlihat sudah tidak relevan lagi digunakan sebagai dasarpertimbangan pemberhentian tidak dengan hormat untuk Pegawai Negeri Sipilyang

Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnyaharus menjalani pidana penjara 1 (satu ) tahun dan selama itu pulaPenggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dansetelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugatkehilangan penghasilan sama sekali2.

tentangTanggapan Atas Penyampaian Keberatan, yang ditujukan Ir.Khotaman;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Siaran Pers, Kepala BiroHubungan Masyarakat BKN, tanggal 16 Juli 2018, tentangCegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

menafkahi anak bukanlah sematamatakewajiban seorang ayah, karena apabila ayah adalah seorang yang tidakmampu maka ibu dapat menafkahi anak tersebut sesuai dengankesanggupannya, dalam hal ini Tergugat sebagai ayah saat ini tidakmempunyai penghasilan yang tetap, akan tetapi dipandang sebagai orang yangmasih sehat dan mampu mencari pekerjaan yang menghasilkan uang untukmembantu biaya nafkah kedua orang anaknya, sedangkan Penggugat sebagaiibu mempunyai penghasilan menetap sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

sebanyak 2 (dua) bakul, 1 (satu) buah karung yangberisikan padi namun saksi tidak mengetahui secara pastiberat dari karung tersebut, atap bangunan yangmenggunakan seng, bantalan seng, kayu usuk yangdijadikan regel dinding bangunan penggilingan sebelahbarat namun saksi tidak mengetahui padi yang berada didalam penggilingan tersebut ikut terbakar dan miliknyaBahwa setahu saksi, Terdakwa tidak mengidap suatupenyakit bawaan ataupun seorang yang tidak normalkarena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

bertanda P 5 yaituadanya izin menggugat cerai yang telah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP 1Raya, Kecamatan Raya Kabupetan Simalungun tertanggal 14 Maret 2016;Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PNPms.Menimbang, bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untukhadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secarain person ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidakberhasil;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinperceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor129/BKPSDM/2020 tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Peraturan Pemerintah Nomor: 45Tahun 1990 tentang perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan dalampasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo.pasal 1 PeraturanPemerintah . . .hal. 28.Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin perceraian dariPejabat yang diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasanlengkap yang mendasari perceraian itu, sehingga berdasarkan

pemindahan jabatan lama kejabatan baru;;120 1 (satu) rangkap foto copypetikan Keputusan Walikota PagarAlam beserta lampiran nomor821.2/65/KPTS/BKD/2010 tentangPemberhentian dan pengangkatanhalaman 17 dari 168 Putusan Nomor: 16/Pid.SusTPK/2016/PN.Plg18pejabat di lingkungan PemerintahKota Pagar Alam tanggal 07 Juli2010;121 1 (satu) rangkap foto copyBerita Acara Sumpah beserta daftardan tanda tangan yang bersumpahpada tanggal 08 Juni 2010 yangditandatangani oleh Walikota PagarAlam untuk Pegawai Negeri Sipilyang

bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk bulan dantanggal lahir masingmasing dua digit;b 6 (enam) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkantahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, dengan ketentuan untuk bulanpengangkatan pertama dua digit;c 1 (satu) digit berikutnya adalah angka pengenal yang menunjukkanjenis kelamin Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

I Nyoman Arsa,SH,M.Si (direktur pengadaan PNS) tercantum195309151974011001 yang seharusnya 195812311984031001;2 Kode bulan pada nomor surat tertulis 59/Dir.PPNS/CPNS/IX/2010 tanggal 28Juni 2010 (IX) seharusnya VI.Terdakwa telah mengetahui adanya Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 28 Maret 2007 yang efektif berlaku palinglambat satu tahun sejak ditetapkan, tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilyang mengatur tentang perubahan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipilsebanyak

adalah Nomor yang diberikan kepada Pegawai NegeriSipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir tahun danbulan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Jenis KelaminPegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

adalah Nomor yang diberikan kepadaPegawai Negeri Sipil sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dantanggal lahir tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil, Jenis Kelamin Pegawai Negeri Sipil dan nomor urut.Sedangkan pada pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit dengan urutan sebagai berikut :a 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenal yang menunjukkan tahun,bulan, dan tanggal lahir Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang

segala pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturanperaturan reglemen ini, dapat memberikan dasar bagi para pihak untukmenuntut ganti rugi kepada orangorang tersebut di atas (BS. 28; KUHP557a, 558a). 3Pasal 46 : 22502 252Pegawaipegawai pada pemerintahan dalam negeri yang untuk itu ditunjukoleh kepala Pemerintahan Daerah di Jawa dan Madura paling sedikit satu12kali dalam tiga bulan dan di tempattempat lain pada waktu yang ditentukanoleh kepalakepala itu, meminta agar oleh perantaraperantara catatan sipilyang

Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Perumahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya

dinyatakansebagai berikut :Pasal 6ayat (1) : Pejabat yang menerima permintaan izin untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasanalasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan ;ayat(2) : Apabila alasanalasan dan syaratsyarat' yangdikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurangmeyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan2420tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang

Badan Usaha milik Daerah;Pegawai Badan Usaha milik Negara;((b)(c)(d) Pegawai Bank milik Daerah;(e)(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan di Desa;Pasal 2(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama,wajib memberitahukannyasecara tertulis kKepada Pejabat melaluisaluran hierarki dalam waktu selambatlambatnya 1(satu) tahunsetelah perkawinan itu dilangsungkan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku jugabagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa sebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan tugas dana amanat dari Pemerintah dan sesuaidengan Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi SosialPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun2013 yang menyatakan:Maksud dan tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosialtermasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan PemerintahNomor 25 tahun