Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-04-2012 — Putus : 27-06-2012 — Upload : 23-07-2012
Putusan PTUN MEDAN Nomor 25/G/2012/PTUNMDN Tanggal 27 Juni 2012 — MULIATER TARIHORAN : BUPATI TAPANULI TENGAH
113 — 54
113 — 54
diselesaikan melalui upaya bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan di dalam PenjelasanPasal 35 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil golongan tertentuyang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapatmengajukan Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, danperaturan perundangundangan yang mengatur perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-06-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 38/Pdt.G/2017/PN Mjk Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
WILDA SILFIA ARTIKA binti SUDARMAJI
Tergugat:
BAMBANG SETIAWAN bin FX RUSLI
149 — 13
WILDA SILFIA ARTIKA binti SUDARMAJI
Tergugat:
BAMBANG SETIAWAN bin FX RUSLI
149 — 13
Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatifmengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untukmelaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan AktaPerceraian Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkandidalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatuinsttumen pembelajaran hukum
Register : 28-06-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA MAMUJU Nomor 222/Pdt.G/2021/PA. Mmj Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 15
21 — 15
MmjBahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor : 45 tahun 1990 tersebut,sangat jelas bahwa menyangkut masalah perizinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melangsungkan perceraian adalah besifat wajib dipenuhi terlebihdahulu sebagai persyaratan mengajukan Permohonan cerail;Bahwa ternyata Pemohon dalam surat Permohonannya tidak dilampiri surat Izinuntuk melangsungkan perceraiannya dengan isterinya (Termohon), hal manamembuktikan kalau persyaratan formal mengajukan Permohonan perceraianyang diajukan
Register : 01-12-2016 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 29-06-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0811/Pdt.G/2016/PA.Mtp Tanggal 29 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
68 — 8
68 — 8
Oleh karena itu pelaksanaankedua Pemerintah Pemerintah tersebut, termasuk pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang bercerai, menjadi wewenang Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan tersebut ,sehingga apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintahtersebut menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Agama, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim menetapkan kepadaTergugat untuk memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluardari biaya
Register : 08-11-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 08-10-2019
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 1012/Pdt.G/2017/PA.Tgm Tanggal 11 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 11
21 — 11
Hadi Mulyono,tanggal 02 Juni 2016, dari Kantor Kepala Dinas Kependudukan Dan Penatatan Sipilyang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alatbukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda(Bukti T14) dengan tinta warna hitam;Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi disampingmengajukan suratsurat bukti tersebut diatas, juga mengajukan 02 (dua) orang saksi;1.
Putus : 30-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 85-K/PM II-08/AD/IV/2015 Tanggal 30 Juli 2015 — ANDRI PRABOWO, Serda
80 — 30
80 — 30
Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan dengan menggunakan Helm sebanyak 5(lima) kali yang mengenai kepala Saksi dan Sertu Aris Hermawan melakukan pemukulan terhadap diriSaksi dengan menggunakan senjata api pistol dengan cara popor pistol dipukulkan sebanyak 1 (satu) kalidan mengenai kepala sehingga luka robek dan menggunakan tangan kosong berkalikali dan orang sipilyang Saksi tidak kenal memukul dengan botol minuman sampai botolnya pecah selanjutnya mengambil lagibotol memukulkan lagi di
Register : 01-03-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan PA WONOSARI Nomor 300/Pdt.G/2018/PA.Wno Tanggal 31 Oktober 2018 — Perdata
46 — 12
46 — 12
Bahwa mengingat Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS, makaPemohon telah juga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas peraturan pemerintah Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu daripejabat yang berwenang.Berdasarkan
Register : 17-12-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 0212/Pdt.G/2019/PA.Ntn Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 39
73 — 39
tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguhsungguh berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kemballmembina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2019/PA.NtnBahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor166/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 24-03-2011 — Putus : 27-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 70/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 27 September 2011 — Ir. Sri. Bintang Pamungkas, MSISE., PhD;Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI
80 — 59
80 — 59
Pasal 1butir 9 UndangUndang No.51 Tahun 2009, denganalasan sebagai berikut(1) Keputusan Tergugat tersebutbersifat kongkrit , yaitu. telah nyata nyataada, keputusan mana telah menyatakan : (a) Memberikan kenaikan pangkatpengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam keputusan itu ;(b) Memberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebutdalam keputusan itu dan ; (c) Terhitung mulai tanggal tersebut,kepadanya diberikan pensiun pokok sebulansebesar tersebut
Register : 03-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 149/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
77 — 63
PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
77 — 63
Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B.
Bukti T2. ; Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018,Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September 2018;3.
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 71/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
KASRI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 38
KASRI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
46 — 38
yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.4.
Register : 20-08-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 43/G/2019/PTUN.SMD Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
239 — 242
HANSEN, SH, M.Si
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
239 — 242
Dengan demikian Surat KeputusanTergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibathukum; Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah KabupatenKutai Barat; Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat aquo dan menganggapnya
, Komunikasi dan Informatika KutaiBarat (PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KutalBarat TA.2013), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor60/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr tanggal 26 April 2016, putusan mana telahberkekuatan hukum tetap ;Bahwa dengan berpedoman pada doktrin dan ketentuan hukum di atas,dinubungkan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 18-07-2011 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1549 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 18 Juli 2011 — Djumadi Bin Abu Naim
31 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
sendiri tanpa suatupertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali faktafakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan,serta tidak mempertimbangkan dengan Jayak dan cukup keberatankeberatan Pembanding sekarang pemohon Kasasi ;4 Bahwa selain itu Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang juga telah keliru menilai tentang beberapa unsur dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 ;e Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 21-10-2013 — Putus : 30-12-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 898/Pid.B/2013/PN.PBR Tanggal 30 Desember 2013 — SASNIMAR.SE als SAS binti ALUDDIN;
48 — 2
48 — 2
terlampirdisebelah kanan atas dan Gambar Garuda, terhadap KKbaru Gambar Garuda lebih terang (jelas) dan sedangkanNo.Seri KK lama tidak ada menggunakan tanda titik,Contoh No.seri KK lama : K 14710229005 (KK lama) danNo.Seri KK baru No.K. 1471.0455925 (KK baru).Bahwa tata cara ataupun mekanisme proses yangdilakukan oleh Dinas Kependudukan atau Pencatatan SipilKota Pekanbaru untuk mengeluarkan atau menerbitkanKartu Keluarga (KK) adalah setelah berkas para pemohonditerima oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
Register : 18-08-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PA BLAMBANGAN UMPU Nomor 0383/Pdt.G/2021/PA.Bbu Tanggal 8 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
83 — 74
83 — 74
dalilPemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayahhukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alatbukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 23-03-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 693/Pdt.G/2018/PA.Ckr Tanggal 14 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 12
17 — 12
bercerai dengan Pemohon kecualirumah yang disengketakan sebagai harta milik Termohon dan mohon agarperkaranya segera diputus; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; 19PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 19-08-2015 — Putus : 26-10-2015 — Upload : 19-12-2015
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 4351/Pdt.G/2014/PA.Bwi Tanggal 26 Oktober 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
64 — 14
64 — 14
H.ASMUI, MH dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara ;Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyaitu sebagai Dosen pada Universitas Udayana Denpasar Bali, danberdasarkan berdasarkan pasal 3 ayat (1 ) Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2210 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 21 Februari 2012 — YUSMANTO, S.Sen., M.Sn. bin PARTADIWIRYA
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang dapatdipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipilyang memiliki kewenangan ; Unsur ke2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Kata dengan tujuan sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwajenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud(opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benarbenardikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr.
Putus : 10-06-2010 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99 K/TUN/2010 Tanggal 10 Juni 2010 — Drs. MUHAMMAD KHUSNUL YAKIN PAYAPO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
undangundang tentangKepegawaian yang bersifat "MAKSIMUM REMIDIUM, sehinggadalam hal ini tidak harus melihat pada ancaman atau tuntutan saja,akan tetapi juga haruslah dipertimbangkan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan ; Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kesalahan itu akandiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 29-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 200/Pid.B/2016/PN-Tjb Tanggal 18 Juli 2016 — - FATMAH
92 — 18
92 — 18
Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir, lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013, sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi
Kemudian setelah itu saksiCitra Kurniawati Datmi bercerita kepada kakaknya bernama Dwi Sartika Datmidan abang iparnya bernama Zuhdi Mustamir lalu saksi Dwi Sartika Datmi dansaksi Zuhdi Mustamir juga tergiur untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipilyang diurus oleh Terdakwa;Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 20.00WIB, bertempat di Jalan Mawar 9 Nomor 28, Lingkungan VIII, KelurahanSijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, saksi Zuhdi Mustamirbersama dengan saksi Dwi