Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasal Pasal 282 PeraturanPemerintah Nomor.11 tahun 2017 dan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor.5 tahunHalaman 20 Put.48/G/2020/PTUNMdn2014 tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut dalam kasus pidana, harus diawali denganpemberhentian sementara.6.

Dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila : b.

HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ;Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1001/99,tertanggal 26 Desember 2018, perihal Tindak Lanjut Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, dan Kepala BKN ;Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor880/3712/SJ, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat, Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Pasal 250Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018 dan terhitung mulai tanggal 30September 2016 yang berarti Keputusan tersebut telah berlaku surut;Menimbang, bahwa Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:Pasal 57Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalamKeputusan atau ketentuan Peraturan PerundangUndangan yang menjadidasar

diselesaikan melalui upaya bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan di dalam PenjelasanPasal 35 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil golongan tertentuyang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaansendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dapatmengajukan Upaya Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, danperaturan perundangundangan yang mengatur perihal Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang

Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatifmengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian untukmelaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan AktaPerceraian Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa kendatipun petitum aquo tidak ada dicantumkandidalam gugatan, namun mengingat bahwa putusan merupakan suatuinsttumen pembelajaran hukum

Bahwa mengingat Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil/PNS, makaPemohon telah juga memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990tentang perubahan atas peraturan pemerintah Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang mengatur bahwa : Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajid memperoleh ijin atau surat keterangan lebih dahulu daripejabat yang berwenang.Berdasarkan

tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah bersungguhsungguh berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kemballmembina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 0212/Pdt.G/2019/PA.NtnBahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor166/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Pasal 1butir 9 UndangUndang No.51 Tahun 2009, denganalasan sebagai berikut(1) Keputusan Tergugat tersebutbersifat kongkrit , yaitu. telah nyata nyataada, keputusan mana telah menyatakan : (a) Memberikan kenaikan pangkatpengabdian kepada Pegawai Negeri Sipilyang namanya tersebut dalam keputusan itu ;(b) Memberhentikan dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang namanya tersebutdalam keputusan itu dan ; (c) Terhitung mulai tanggal tersebut,kepadanya diberikan pensiun pokok sebulansebesar tersebut

MmjBahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor : 45 tahun 1990 tersebut,sangat jelas bahwa menyangkut masalah perizinan bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melangsungkan perceraian adalah besifat wajib dipenuhi terlebihdahulu sebagai persyaratan mengajukan Permohonan cerail;Bahwa ternyata Pemohon dalam surat Permohonannya tidak dilampiri surat Izinuntuk melangsungkan perceraiannya dengan isterinya (Termohon), hal manamembuktikan kalau persyaratan formal mengajukan Permohonan perceraianyang diajukan

Oleh karena itu pelaksanaankedua Pemerintah Pemerintah tersebut, termasuk pembagian gaji Pegawai Negeri Sipilyang bercerai, menjadi wewenang Pejabat yang ditentukan oleh Peraturan tersebut ,sehingga apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan Peraturan Pemerintahtersebut menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenangPengadilan Agama, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim menetapkan kepadaTergugat untuk memberikan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluardari biaya

Dengan demikian Surat KeputusanTergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibathukum; Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah KabupatenKutai Barat; Bahwa Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimana akandiuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat aquo dan menganggapnya

, Komunikasi dan Informatika KutaiBarat (PPTK Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika KutalBarat TA.2013), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor60/Pid.SusTPK/2015/PN.Smr tanggal 26 April 2016, putusan mana telahberkekuatan hukum tetap ;Bahwa dengan berpedoman pada doktrin dan ketentuan hukum di atas,dinubungkan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B.

Bukti T2. ; Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018,Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September 2018;3.

yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanHalaman 18 dari 92 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetaokan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/120/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/416/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Kasri.4.

bercerai dengan Pemohon kecualirumah yang disengketakan sebagai harta milik Termohon dan mohon agarperkaranya segera diputus; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukhalhal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ; 19PERTIMBANGAN HUKUMDalam Konpensi :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PemohonKonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

H.ASMUI, MH dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara ;Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyaitu sebagai Dosen pada Universitas Udayana Denpasar Bali, danberdasarkan berdasarkan pasal 3 ayat (1 ) Peraturan pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiapPegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh

Yang dapatdipertanggungjawabkan adalah terbatas pada Pegawai Negeri Sipilyang memiliki kewenangan ; Unsur ke2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi.Kata dengan tujuan sebelum kalimat selanjutnya menunjukkan bahwajenis kesalahan delik ini harus merupakan kesengajaan dengan maksud(opzet als oogmerk), artinya akibat perbuatan pidana yaitumenguntungkan diri sendiri atau orang lain harus benarbenardikehendaki oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa. Bahkan Prof. Dr.

undangundang tentangKepegawaian yang bersifat "MAKSIMUM REMIDIUM, sehinggadalam hal ini tidak harus melihat pada ancaman atau tuntutan saja,akan tetapi juga haruslah dipertimbangkan berat ringannya tindakpidana yang dilakukan atau besar kecilnya akibat yang ditimbulkan ; Berhubung dengan itu maka dalam mempertimbangkan apakahPegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kesalahan itu akandiberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat, haruslahdipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang

sendiri tanpa suatupertimbangan hukum sendiri, tanpa mempertimbangkan kembali faktafakta hukum yang sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan,serta tidak mempertimbangkan dengan Jayak dan cukup keberatankeberatan Pembanding sekarang pemohon Kasasi ;4 Bahwa selain itu Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah diSemarang juga telah keliru menilai tentang beberapa unsur dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 ;e Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang

terlampirdisebelah kanan atas dan Gambar Garuda, terhadap KKbaru Gambar Garuda lebih terang (jelas) dan sedangkanNo.Seri KK lama tidak ada menggunakan tanda titik,Contoh No.seri KK lama : K 14710229005 (KK lama) danNo.Seri KK baru No.K. 1471.0455925 (KK baru).Bahwa tata cara ataupun mekanisme proses yangdilakukan oleh Dinas Kependudukan atau Pencatatan SipilKota Pekanbaru untuk mengeluarkan atau menerbitkanKartu Keluarga (KK) adalah setelah berkas para pemohonditerima oleh UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

dalilPemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayahhukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alatbukti surat berkode P, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima,memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;Menimbang bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Jamsostek tersebut, dan Pegawai BUMN adalah disamakandengan PNS, maka kalau Pemohon akan menceraikan isterinya (Termohon), makaharus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan Pemohon (Vide Pasal 3 ayat (1),ayat (2) dan ayat (3) PP No. 45 tahun 1990, yang berbunyi:Pasal 3Halaman 3 dari 29, Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2013/PA.PBR.Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperolehizin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat.Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai