PUTUSANNomor : 62 PK/PID/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana (pra peradilan) dalam tingkat peninjauan kembalitelah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :RAINA br. PASARIBU, bertempat tinggal di Dusun Kampung Jawa,Desa Terang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu,dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SULAIMAN SALEH,SH.

SAMSON MUNTHE,Keduanya bertempat tinggal di Dusun Kampung Jawa, DesaTerang Bulan, Kecamatan Aek Natas, Labuhan Batu Utara,Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu para Termohon,Mahkamah Agung tersebut;Membaca Suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Pra Peradilan telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan NegeriRantauprapat No. 01/ PID.PRA/2010/PN.RAP. tanggal 04 Mei 2010 yang

Subsidair.Apabila Hakim Pra Peradilan berpendapat lain, mohon suatu putusan yangseadiladilnya.Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat No.01/PID.PRA/2010/PN.RAP tanggal 4 Mei 2010 adalah sebagai berikut :e Menolak permohonan Pemohon;e Menyatakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan Termohon adalah sahmenurut hukum;e Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil;Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasaPemohon, kemudian terhadapnya oleh Pemohon

ditindak lanjuti dengan proses hukum pidana;Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pra peradilan sama sekalitidak mempertimbangkan syaratsyaratt yang perlu dilakukan seseorang untukmendapatkan haknya setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap, yaitumelalui Pasal 207 ayat (1) Rbg.

peradilan tidak dapat diajukanupaya hukum kasasi dan peninjauan kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali : RAINA Br.

., dari Bagian Hukum Polres Blitar Kota ;Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukanjawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :DALAM POKOK PERKARA Alasan pemohon dalam gugatan Pra Peradilan yang diajukan pemohon adalah sebagaiberikut :1. Bahwa pemohon adalah pelapor atas laporan Polisi No. : LP/93/V/2013/RESTABLT tanggal 28 Mei 2013 dengan terlapor MARIA RATNA MINDIYANI atas dugaantelah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah.2.

Memerintahkan kepada termohon untuk melanjutkan penyidikan dan melimpahkanberkas penyidikan kepada jaksa penuntut umum di Kejasaan Negeri Blitar.DALAM EKSEPSI.Bahwa eksepsi dari Termohon dan menanggapi gugatan Pra Peradilan Pemohonadalah sebagai berikut :1. Bahwa benar Pemohon adalah pelapor atas laporan Polisi No. : LP/93/V/2013/RESTA BLT tanggal 28 Mei 2013 dengan terlapor MARIA RATNA MINDIYANIatas dugaan telah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di atassumpah.2.

Menyatakan permohonan pra peradilan tidak dapat diterima untuk sebagian atauseluruhnya.4. Menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat gugatanpra peradilan.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan buktibukti surat berupa foto copy yaitu :1. Surat Tanda Bukti Lapor No. TBL : 93/V/2013/RESTA BLT, an. Pelapor SUNOTOalias LIEM SOE LIONG, tanggal 28 Mei 2013 ( Bukti P1 ) ;2.

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No : 05/PraPid/2016/PN-RAP tersebut dari daftar Register Perkara Pra Peradilan yang dibuat untuk itu;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

(lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pasal95 KUHAP, apabila yang Mulia Hakim Pra Peradilan berpendapat lain,Pemohon memohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwa pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakanoleh juru sita Jakarta Selatan pada tanggal 29 Maret 2016 untuk bersidangtanggal 06 April 2016;Menimbang sebelum hari persidangan tersebut, tertanggal 30 Maret 2016pemohon mengajukan pencabutan Pemohon perkaranya sesuai dengan suratpernyataa/ pencabutan pemohon;Menimbang, bahwa pemohon

SIREGAR dan BRIPKA PUJI S kepada Pemohon PraPeradilan KHARINA S.Pd tertanggal 30 Maret 2016, sehingga hakim menyatakanpermohonan Pra Peradilan Pemohon dicabut;Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan Pemohondicabut maka permohon Pra Peradilan Pemohon tersebut haruslah dinyatakanGUGUR dan harus pula di coret dari Register Pendaftaran Perkara yang diperbuatuntuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan Pemohondinyatakan dicabut, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No05/PraPid/2016/PNRAP tersebut dari daftar Register Perkara PraPeradilan yang dibuat untuk itu;3.

Tempat TanggalLahir Tanah Jawa, Tanggal Lahir 10 Oktober1960, Agama Kristen Katolik, PekerjaanWiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, AlamatDusun VI Pulo Angin, Desa Aek Korsik,Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten LabuhanbatuUtara, Propinsi Sumatera Utara ;Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepadaIMBON MANIK, SH, dari Kantor Advokat MANNA& Rekan, berkedudukan di Propinsi SumateraUtara di Jalan Belibis Perumahan Graha RaisaBlok C 12 Rantauprapat, selanjutnya disebutSCDAGAI .........eeeeeeeeeeeeees Pemohon Pra

Peradilan;Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara c.q Kepala Kepolisian ResorLabuhanbatu c.q Penyidik Tipiter KepolisianResor Labuhanbatu c.q Penyidik PembantuKepolisian Resor Labuhanbatu, yang beralamatdi Jalan Mh.

Pada saat Pemeriksaan Sidang Pra Peradilan menghadapkanPemohon dan Pemohon Il dalam sidang untuk didengarketerangannya.2. Memerintahkan pada Termohon untuk menghadiri Persidangansecara inperson dan pada Termohon untuk membawa seluruhberkas yang ada yang menyangkut dugaan tindak Pidana yangtermaktub dalam Pasal 310 jo. 311 KUHPidana yang dilakukan olehMANUMMPAN BUTARBUTAR DAN SHINTA PARULIAN Br. MANIKkedalam Persidangan Pra Peradilan dan menyerahkan pada HakimPra Peradilan.3.

Memerintahkan pada Termohon untuk menghadirkan Pelapor, danseluruh saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Termohondalam perkara dugaan tindak Pidana yang dilakukan terhadapNURMALA SIBURIAN yang termaktub dalam Pasal 311 jo. 310KUHPidana untuk dimintai keterangannya dan dilakukan konfrontir.Bahwa atas permohonan Pra Peradilan ini Pemohon memohon Putusan :a.Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 10/Pid.Prap/2016/PNRAPb.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;dan/atau Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya dan Prinsipal Pemohon,sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya,Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa terhadap permohonan pra peradilan yang diajukanPemohon

Menerima permohonan Pra Peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Kegiatan Termohon dalam menjalankan siping di jalan JLjalaludin Atantu tidak sesuai prosedur berdasarkan UU Lalulintas angkutanjalan No. 22 Tahun 2009 dan PP Peraturan pelaksana UU lalulintas Jalan;3. Menyatakan Penyitaan Terhadap SIM surat ijin mengemudi pemohon olehBrigadir SLAMET A Penyidik Polisi lalu lintas Kota Gorontalo adalah tidaksah sebab tanpa dilakukan dengan berita acara(BA) penyitaan;4.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkarapermohonan Pra Peradilan ini.SubsidairApabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq.

Hakim Pra Peradilan a quoberpendapat lain, maka kami mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, untuk Pemohon hadir MUHAMMAD FAUJRIN, S.H., M.H., (Pemohon)sedangkan untuk Termohon hadir RONY YULIANTO, S.H., S.I.K., RAMLAN S.POU, S.H., RADJI MOHAMAD, S.H., M.H., RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.1.K.,SALIKHUN B. IKANO, S.H., JEMMY MAKAINAS, S.H.

peradilan adalah :Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Pra Peradilan/2017/PN.

peradilan hanya menyangkutsebagaimana disebutkan sebelumnya diatas dan oleh karena sidang tilangtermasuk dalam proses beracara cepat maka dalam perkara tilang tidak terdapatunsur sebagaimana diperlukan untuk gugatan pra peradilan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukanPemohon tersebut merupakan kesalahan formil dalam acara Praperadilan karenabukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan Hakim Praperadilan

PUTUSANNo. 133 PK/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Pra Peradilan dalam perkara antara:LORENS SILETTY, MARINUS SILETTY, LASARUS LONDER, danAGUSTINUS LONDER, kesemuanya bertempat tinggal di DesaArma, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat, memberi kuasakepada: Junus Wermasaubun, S.H. dan Nikson Lartutul, S.H.,Advokat berkantor di Penginapan Pantai Indah, JI.

Maluku Tenggara Barat;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu paraPemohon Pra Peradilan;melawan:KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) MALUKUTENGGARA BARAT, berkedudukan di JI. Ir. Soekarno, Saumlakimemberi kuasa kepada: 1. Umar Kelean, S.E., 2. Fifal E.Adikusuma, 3. Johanis Laikyer, 4. Wempi R. Paunno, kesemuanyapenyidik, bertempat tanggal di Aspolres Saumlaki, Kec. TanimbarSelatan, Kab.

PUTUS ANNo. 12 PK/Pid/201 1DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Pra Peradilan dalam peninjauankembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIACq. KEPOLISIAN DAERAH METROPOLITAN JAKARTA Cq. KEPOLISIANRESORT METROPOLITAN JAKARTA PUSAT Cq.

KEPOLISIAN SEKTORMETROPOLITAN SENEN, berkedudukan di Jalan Stasiun Senen Nomor1, Jakarta Pusat;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Pra Peradilan/Pembanding;melawan:WINOTO MUDJOPUTRO, bertempat tinggal di Jalan Poseng Nomor 1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal inidiwakili oleh 1. Iwan Natapriyana, S.H.,2. Subastian Syamsu, S.H. dan 3. Takdir Fuad, S.H., Advokat,berkantor di Jalan Pirus Nomor 37, Cawang Atas, Jakarta TimurIndomobil MT.

KEJAKSAANNEGERI JAKARTA PUSAT, beralamat di Jalan Merpati Blok D3 Nomor5, Kemayoran, Jakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Ter mohonIl Pra Peradilan/ Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu' sebagaiTermohon Pra Peradilan/Pembanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan PengadilanTinggi Daerah Khusus ibukota Nomor: 122/Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal

No. 12PK/Pid/2011Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon PraPeradilan/Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagaipersidatasTermohon II Pra Peradilan/Turut Terbanding di mukaangan Pengadilan Negeri Pandeglang pada pokoknyadalil dalil sebagai berikut:A.

Memerintahkan kepada Termohon II untuk tunduk danpatuh pada putusan Pra Peradilan ini;6. Membebankan biaya Pra Peradilan kepada para Termohon;ATAUApabila Majelis Hakim yang mengadili perkara a quoberpendapat lain, Pemohon Pra Peradilan, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor01/Pid/Prap/ 2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 12 April 2010 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Pra Peradilanseluruhnya;2.

YASIN JAMALUDDIN, SH,DKK, Advokat, berkantor di Jalan Melati KompleksPertokoan Yohan Blok 4/5 No.1 Klademak III KotaSorong;Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pra Peradilan;melawan :Pemerintah Republik Indonesia cq. KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia di Jakartacq.

Kepala Kepolisian Daerah Papua di Jayapura cqKepala Kepolisian Resor Sorong, berkedudukan diAimas Kabupaten Sorong;Termohon Peninjauan Kembali/Termohon PraPeradilan;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanpermohonan Pra Peradilan terhadap putusan Pengadilan NegeriSorong No. 04/Prap/2010/PN.SRG tanggal 04 Oktober 2010,dengan posita perkara sebagai berikut1. Bahwa sesuai laporan Polisi No.

PUTUSANNomor 2/Pid.Pra/2016/PN LgsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Langsa yang mengadili Permohonan Pra Peradilandalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Permohonan Pra Peradilan dari:Nama Lengkap : ARIEF TAUFAN ZA.Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Lahir : Langsa.Tanggal Lahir : 14Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Pekerjaan Wiraswasta.Tempat Tinggal : BTN Asa Merah, Gang Rambe No. 83EDesa

Menolak seluruh dalil dan permintaan dari pemohon pra peradilan,b. Menerima seluruh dalil termohon pra peradilan,c.

Segera memeriksa materi pokok perkara terdakwa / pemohon,Menetapkan pemohon pra peradilan untuk membayar biaya pra peradilanapabila ada.Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawanill tersebut,Pelawanmenyatakan tidak mengajukan replik dan tetap pada permohonannyabegitu juga terhadap Terlawanilltidak mengajukan duplik dan tetap padajawabannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohontidak mengajukan bukti surat akan tetapi mengajukan 2 (dua) saksi sebagaiberikut :1.

Permohonan Pra Peradilan Abcuur Libel (kabur), adapun dasarhukumnya adalah :a. Sedangkan ketentuan pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutussesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang initentang : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan dan penghentian penuntutan; Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.b.

peradilan juga masalahpelaksanaan penyidikan berdasarkan pengaduan oleh advokatmenggunakan laporan B tidak masuk ranah Praperadilan sehinggapermohonan pemohon mengandung cacat formal ;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, pengadilan berpendapatsebagai berikut :Menimbang, bahwa M.

Bbspersetujuan penyitaan tertanggal 21 Nopember 2016;Menimbang, bahwa dikarenakan Pra Peradilan tidak berwenang menilaisurat izin atau persetujuan yang telah dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri makadengan adanya bukti T1is/dTIV11 yaitu. dengan telah dikeluarkannya suratPenetapan persetujuan Penyitaan no.177/Pen.Pid/2016/PN.

Bbs tanggal 21Nopember 2016, maka karenanya tindakan penyitaan yang telah dilakukan olehtermohon tersebut sah dan selanjutnya dalil Pemohon sepanjang hal tersebutharuslah dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan perbuatanTermohon yang telah melakukan tindakan penyitaan tanpa dilandasi tata carayang benar maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila hal tersebut dikaitkandengan wewenang Pra Peradilan dalam hal penyitaan sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya diatas, maka wewenang

Pra Peradilan untuk menilaipelaksanaan penyitaan apakah telah sesuai atau tidak, hanya apabila telahadanya surat izin penyitaan sebelumnya, hal mana dalam perkara ini surat Izinpenyitaan belum ada sebelumnya dikarenakan penyitaan dilakukan dalamkeadaan tertangkap tangan yaitu ketika barang galian berupa batu akan diangkutke dalam truk dan menggunakan alat berupa excavator dimana pertambangantersebut ijinnya telah habis sebagaimana bukti P13 sehingga dianggap hal yangmendesak harus segela dilakukan

dalam arti permohonan pra peradilan gugur pada saatdimulai persidangan pertama;Menimbang, bahwa mengenai penggunaan terminologi bahasa denganfrasa pemeriksaan sejalan dengan Perma no 4 tahun 2016 dalam pasal 2 ayat 5yang menyatakan pra peradilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokokHalaman 25 dari 42 Putusan Nomor 9/Pid.Pra Peradilan/2016/PN Gtodisidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksamaka perkara pra peradilan gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T28 maka

persidangan perkarapokok belum dimulai dengan demikian perkara pra peradilan atas namaPemohon yang telah diregister dengan nomor 9/Pid.

peradilan dengan Putusan Nomor 2/Pid.

Pra Peradilan/2016/PN Gto tanggal 16 Maret 2016;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti P1 yang sama dengan buktiT15 berupa Putusan Nomor 2/Pid.

. 2huruf a,b,c dan d untuk dinyatakan tidak sah adalah bukan merupakan obyekdari pra peradilan maka terhadap petitum no. 2 haruslah ditolak;Menimbang, bahwa terhadap petitum no. 3 yang memohonkan agarproses penyidikan dinyatakan tidak sah maka terhadap proses penyidikan jugabukan merupakan obyek pra peradilan;Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan hukum PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 yang padapokoknya menyatakan proses pra peradilan perlindungan terhadap