• Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Padang Nomor: 14/G/2016/P.TUN.PDG,Tanggal 25 Oktober 2016 ; 4. Berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dansuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; 5.

  Muda PerkaraPenggadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 01 Desember 2016, Nomor ;14/G/2016/P.TUNPDG ; == 290 2 nnn nena nnn nnn nnn nnn nnn nee neeMenimbang, bahwa terhadap Memori Banding, yang diajukan olehPenggugat / Pembanding telah diberitahukan oleh Panitera Muda PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Padang, Kepada Tergugat/ Terbanding danPutusan Nomor: 03/B/2017/PTTUN.MDN Hal. 4 dari 9 Hal.Formul02/Proksi01/KimTergugat Il Intervensi/ Terbanding Dengan Nomor : 14/G/2016/P.TUNPDGmasingmasing

  Memori Banding Nomor ; 14/G/2016/P.TUNPDG, Tertanggal 27Desember 2016 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Padang, Tanggal 27 Desember 2016 ; Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang telah memberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Dan PenyerahanKontra Memori Banding dari Tergugat/ Terbanding Kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat Il Intervensi/ Terbanding, masingmasing tertanggal27 Desember 2016, Nomor ; 14/G/2016/P.TUNPDG ;; Menimbang, bahwa Tergugat

  Il Intervensi/ Terbanding telah mengajukanKontra Memori Banding pada tanggal 23 January 2017, yang diterima olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 23 January 2017,Nomor ; 14/G/2016/P.TUNPDG ; 2 22222 220 222 nnn noe eee ooa Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telahmembuat Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori BandingKepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding maingmasing padatanggal 24 January 2016, Nomor ; 14/G/2016/P.TUNPDG ;

  a Menimbang, bahwa Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang telah membuat Surat Pemberitahuan Untuk Melihat/ MempelajariBerkas Perkara Kepada Penggugat/ Pembanding, Tergugat Il / Terbanding danTergugat Il Intervensi/Terbanding dengan Nomor ; 14/G/2016/P.TUNPDG,masingmasing tertangg 14 Nopember 2016 ; bees Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding telah Mempelajari BerkasPerkara tertanggal 22 Nopember 2016, Nomor ; 14/G/2016/P.TUNPDG, sesuaiPutusan Nomor: 03/B/2017/PTTUN.MDN Hal. 5 dari 9 Hal.Formul02

• Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JambiNomor : 14/G/2016/PTUNJBI, tanggal 3 Nopember 2016 ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 05/PEN.HS/2017/PTTUNMDN tanggal 16 Januari 2017tentang Pen etapan, Hah Get Gene a nnn nnn nnn nnn nn nnn =4.

  Berkas perkara, surat surat bukti yang diajukan oleh para pihak, saksisaksi yang diajukan pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat Il sertasurat surat yang berkenaan dengan sengketa ini; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambil alin keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :14/G/2016/PTUNJBI, tanggal 3 Nopember 2016, yang amarnya sebagaiberikut: 3 Soe ae a SE Oe So SOMENGAD ILI Ssmmeemmee!

  Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi sesuaiAkta Permohonan Banding Nomor 14/G/2016/PTUNJBI., selanjutnya aktaHal 5 dari 11 Hal. Put.

  Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori BandingNomor : 14/G/2016/PTUNJBI, tanggal 8 Desember 2016 ;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikanoleh Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembandingtersebut, Penggugat/ Terbanding tidak menyampaikan Kontra MemoriBanding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra MemoriBanding yang ditanda tangani oleh PLT.

  Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi Nomor 14/G/2016/PTUNJBI tanggal 03 Januari 2017 ;Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pangadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan, kepada masingmasing pihak yang bersengketa telahdiberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaraHal 6 dari 11 Hal. Put.

• Bahwa pada tanggal 21 September 2011, Penggugat dan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Selatan, Kabupaten/Kota Putusan No. 14/G/2016 Halaman 1 dari 14Jayapura, dengan Buku Akta Nikah Nomor: 314/19/IX/2011 tanggal 20September 2011;2.

  Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat; Putusan No. 14/G/2016 Halaman 2 dari 145. Bahwa puncak perselisihan dan percekcokan antara Penggugat danTergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2015 setelah Penggugatmengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 18Agustus 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempatkediaman sampai sekarang dan tidak pernah menjalankan kewajibanlayaknya sebagai suamiistri;6.

  Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku;SUBSIDER:Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil atauKuasanya yang sah di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilanNomor: 00/Pdt.G/2016/PA.W. tanggal 02 Juni 2016 untuk sidang tanggal 13 Putusan No. 14/G/2016 Halaman 3 dari 14Juni 2016

  Bahwa sejak bulan Agustus 2015, antara Penggugat dengan Tergugat telahberpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama; Putusan No. 14/G/2016 Halaman 10 dari 144.

  Biaya Meterai : Rp. 6.000,00Jumlah : Rp. 416.000,00(LimaRatus Empar Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) Putusan No. 14/G/2016 Halaman 14 dari 14

• Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 14/G/2016/PTUN.BL, Tanggal 10 Nopember 2016; 4. Berkas perkara dan suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dansuratsurat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; 5.

  Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata usaha NegaraMedan Nomor: 18/ B/2017/PT.TUN.MDN, Tanggal 6 Maret 2017 tentang penentuan hari sidang dalam sengketa ini ; aaaTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmengambilalin keadaankeadaan dan duduk perkara inisebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/G/2016/PTUNBI,tanggal 10 Nopember 2016 yang amar putusannya sebagaiPutusan Nomor: 18

  /G/2016/PTUN.

  ,MH ; a Menimbang,bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung telah membuat Surat Keterangan Inzage Kepada Penggugat/Terbanding dan Kepada Tergugat/ Pembanding, tidak menggunakan HakInzagenya dengan Nomor : 14/G/2016/PTTUN.BL, tanggal 11 JanuariTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMwl Menimbang, bahwa mempelajari dengan seksama berkas perkaraaquo ditingkat banding, majelis akan memutus sengketa berdasarkanpendapapat dari pertimbangan sebagai berikut ; ll.

  Tentang Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor : 14/G/2016/PTUN.BL, tanggal 10 Nopember 2016yang dimohonkan banding ; Dalam Eksepsi.fii Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung yang menganggap surat perintah bongkar ( obyekperkara ) yang diterbitkan Tergugat berpotensi menimbulkan akibathukum, sehingga berdasarkan pasal 87.

• M E N G A D I L I

  • Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -------
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 14

  /G/2016/PTUN-Smd. tanggal 04 Oktober 2016, yang dimohonkan banding ; -----------------------------------------------------------

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

• Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini ;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Jambi dengan Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI,tanggal 03 November 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusan Nomor 05/B/2017/PT.TUNMDN., tanggal 23 Januari 2017 dan ditingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung denganputusan Nomor 249 K/TUN/2017

  Putusan Nomor 107 PK/TUN/2018permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi padatanggal 05 Maret 2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan novum sebagaimana BeritaAcara Sumpah Nomor 14/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 05 Maret 2017;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan

  Tanggal 23Januari 2017 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara JambiNomor 14/G/2016/PTUNJBI.

  Negara objek sengketa oleh Bupati Sarolangun sudah benar secaraprosedural dan terhadap putusan Panwas Kabupaten bersifat final;Menimbang, bahwa novum yang diajukan Pemohon PeninjauanKembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbanganhukum dari putusan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi Nomor 14

  /G/2016/PTUN.JBI, tanggal 03 November 2016juncto Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor05/B/2017/PT.TUNMDN., tanggal 23 Januari 2017 juncto MahkamahAgung Nomor 249 K/TUN/2017, tanggal 19 Juni 2017, tidak dapatHalaman 4 dari 7 halaman.

• Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesarRp.421.000, ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah MajelisHakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016M bertepatan dengan tanggal 18Hal. 14 G/2016/PA.M1gHal. 14 G/2016/PA.M1gHal. 14 G/2016/PA.M1gHal. 14 G/2016/PA.M1gRajab 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Umar D. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abd. Rouf, M.H. dan Dra. Hj.

• Kuasa Hukum tergugat yanghadir pada waktu itu hanya diberi tahu bahwa telah ada penetapanPenundaan Majelis Hakim;Bahwa tanggal 28 Juni 2016 Panitera Pengganti menyampaikansurat pemberitahuan kepada Tergugat tentang Amar PenetapanPenundaan Majelis Hakim Nomor: 14/G/2016/PTUN.

  /G/2016 PTUNTPIuntuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapatditerima (niet onvantkelijke verklaard); B.

  /G/2016/PTUNTPI untuk menyatakanbahwa gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaarad).Halaman 61 dari 84 halaman.

  /G/2016/PTUNTPI untuk menyatakanbahwa gugatan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);Eksepsi dari Tergugat II Intervensi 7:A.

  /G/2016/PTUNTPI Jo.

• Oleh karenanyaHalaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 280 K/TUN/2017permasalahan a quo harus diselesaikan secara perdata, dan hal tersebut adalahmerupakan domain (kewenangan absolut) Peradilan Umum;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 06 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;Dalam Pokok Sengketa:1.

  /G/2016/PTUN.MTR, tanggal 6 September 2016 yang dimohonkan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding;Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 280 K/TUN/2017DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak diterima; Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biayaperkara secara tanggung renteng yang timbul dari kedua tingkat Pengadilandan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus

  limapuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 20 Februari 2017 dan diterimaPara Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 24 Februari 2017, kemudianterhadapnya oleh Para Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraankuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2017 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Maret 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2016/PTUN.MTR

  Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telahmenyatakan Kasasi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 sebagaimanatelah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Permohonan KasasiNo.14/G/2016/PTUN.MTR;3. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugatmenyerahkan Memori Kasasi dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017;4.

  Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa dan memutus perkara Nomor:14/G/2016/PTUN.MTR. padaTingkat Banding dengan putusan Nomor: 291/B/2016/PTTUN.SBY. tanggal1 Februari 2017, ternyata telah keliru dan salah menerapkan hukum yangberlaku berkaitan dengan penilaiannya terhadap faktafakta hukumsebagaimana terlihat dengan jelas dalam pertimbangan hukum padahalaman 12 dan 13 alinea 1 Putusan Judex Facti dalam perkara a quo yangbunyinya sebagai berikut:Menimbang, bahwa

• /G/2016/PTUNBKLtanggal 25 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan:Menyatakan menolak permohonan penundaan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 51/KEP17.600/IV/2016 tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 33/S tanggal 27 Juni1983, luas 19.156 m* Surat Ukur Nomor 470/PT/BU/1982 tanggal 27 Juni 1983,atas nama Syukri Syukur, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan YangSudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, tertanggal 28 April 2016, yangdiajukan

  Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu Nomor 14/G/2016/PTUN.BKL tanggal 25 Januari 2017 terjadipembiaran tumpang tindih atas tanah milik H. A. Hanan dan Milik Drs.Syukri Syukur;b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 814 K/Pdt/2009tanggal 23 November 2009 atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 33/Stanggal 27 Juni 1983, luas 19.156 m* Surat Ukur Nomor 470/PT/BU/1982tanggal 27 Juni 1983, a.n. Syukri Syukur sebagian seluas 8.025 m?

  Bahwa Pada halaman 44 Putusan Nomor 14/G/2016/PTUNBKL tanggal 25Januari 2017 dinyatakan bahwa:Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakim berpendapattelah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

  Syukri Syukur, di luar yang tercantum pada BeritaAcara Eksekusi Nomor 14/BA.Eks.Pdt.G/2007/PN.BKL, tanggal 29November 2010 dan Berita Acara Penyerahan Eksekusi dari PengadilanNegeri Kelas IA Bengkulu Nomor 14/BA.Penyerahan/2010/PN.BKL, tanggal01 Desember 2010;18.Bahwa Putusan Nomor 14/G/2016/PTUNBKL tanggal 25 Januari 2017 tidakmemberikan kepastian hukum terhadap hak keperdataan atas tanah milikPembanding Il Intervensi (dahulunya Tergugat Il Intervensi) yangdidasarkan pada putusan Mahkamah Agung

  /G/2016/PTUNBKL, tanggal 25 Januari 2017;MENGADILI SENDIRI, Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Dr.

• Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu ( Verjaring);Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Palu. dengan Putusan Nomor 14/G/2016/P.TUN.PL,tanggal 24 Oktober 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutHalaman 2 dari 5 halaman.

• Sekotong Tengah, Kabupaten LombokBarat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram dengan register No. 14/G/2016/PTUN.MTR.Halaman 3 dari 29 halaman Put. 94/PDT/2019/PT.MTR2. Bahwa perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 280 K/TUN/2017tanggal 20 Juli 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya No. 291/B/2016/PT.TUN.SBY tangga Februari 2017 jo.

  PTUNMataram No. 14/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 September 2016.3. Bahwa didalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI No. 280K/TUN/2017, khusus halaman 26 alinea pertama disebutkan dengan tegas :Berdasarkan pertimbangan hukum diatas, sebelum pengajukansertifikat obyek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartamaka status kepemilikan atas tanah pada sertifikat obyek sengketaterlebih dahulu harus diputuskan melalui peradilan perdata.4.

  Demikian pula Tergugat III didalam jawabannya tanggal 2 Mei 2016 dalampemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.14/G/2016/PTUN.MTR, khusus bagian Eksepsi, mengenai kewenanganAbsolut.ee atas obyek sengketa berupa sertifikat Hak Milik No. 965/DesaBuwun Mas tanggal 15 April 2010 Surat Ukur tanggal 12 April 2010 No.1024/Buwun Mas/2010, luas 17.016 nama Haji Ahyar yang terletak diDesa Buwun Mas, Kec. Sekotong Tengah, Kab.

  PTUN Mataram No.14/G/2016/PTUN.MTR tanggal 6 September 2016 pada sidangpemeriksaan setempat tanggal 9 Agustus 2016 didapat fakta hukum bahwawarkah yang berisi berkas permohonan dari Tergugat Sampai denganditerbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 965/Buwun Mas, tidak ada dan tidakditemukan dalam arsip Tergugat III.Dengan demikian penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa Sertifikat HakMilik No. 965/Buwun Mas tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan,prosedur dan mekanisme yang berlaku yaitu:13.1.

• Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Terhormat menolakatau setidaknya menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterimaatas dasar faktafakta sebagaimana dijabarkan di atas.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2016/PTUN.SMD. Tanggal 4 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;Halaman 16 dari 19 halaman.

  Tanggal 8 Maret 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini, pengirimanpemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 23 Maret 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 30 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 14/G/2016/PTUN.SMD. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha