Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Ermansyah Sikumbang, bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi, Pasal 3 Jo Pasal 18Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 dalam dakwaan Primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap tTerdakwa Ir. ErmansyahSikumbang, dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun.3.

Sipil menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf bdan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap;6) Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor48/Pid/Sus/2014/PN.TIPIKOR.Smg, tanggal 17 September 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima)bulan dan denda Rp. 50.000.000, subsider kurungan selama 3(tiga) bulan karena melakukan tindak pidana korupsi

Pasal 3 jo.Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, dan dieksekusi oleh Jaksapada tanggal 20 Oktober 2014:Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Pemalang Nomor888/02/TAHUN 2018 tertanggal 31 Oktober 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada HubungannyaDengan Jabatan maka Penggugat diberhentikan menjadi PegawaiNegeri Sipil sehingga Keputusan Bupati terkait Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil sudah tidak berlaku;4.

Bahwa terkait dalil Penggugat pada poin B angka 7, angka 8 dan angka 9tidak te Pal; 0 222 2n nena n enn nn nen enn nn nen nn nen ence en en nen nneeeHalaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor : 8/G/2019/PTUN.SMGbahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor48/Pid/Sus/2014/PN.TIPIKOR.Smg, tanggal 17 September 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 5 (lima) bulandan denda Rp. 50.000.000, subsider kurungan selama 3 (tiga) bulankarena melakukan tindak pidana korupsi

Pasal 3 jo.

menyebutkan bahwaPemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf bdan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhirbulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap ;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang, Nomor70/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg, tanggal 13 Nopember 2014,Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun danmembayar denda Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)subsider kurungan selama 1 (satu) bulan karena melakukantindak pidana korupsi

Pasal 3 jo.

RIFAI BIN PAMENTE telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 joHal. 7 dari 16 hal. Put. No. 432 K/PID.SUS/201 1Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Subsidair ;. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. RIFAI BIN PAMENTE, olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)bulan ;.

., M.Hum. dimuat sebagai berikut:Alasan Kasasi Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat denganputusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menyatakan Para Terdakwaterbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 juncto Pasal55 Ayat (1) KUHP UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 juncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsijJuncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP.

Putusan nomor :64/G/2010/PTUN.Smg.Negeri Blora Penggugat telah dinyatakan secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi (Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001). apakah Penggugattidak pernah meresapi substansi Pasal tersebut.

Asnawi tersebut diatas. terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31. Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 64 ayat (1) MKUHP;3. Menghukum Terdakwa oleh karena itu) dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun;4. Membebaskan Terdakwa dari pembayaran uang pengganti;5.

Manoppo, M.P.) adalah PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telahdijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 18 April2017, Nomor: 96/Pid.Sus/2016/PN.Mks. yang telah berkekuatanhukum tetap (in kracht van gewijsde) karena telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana korupsisebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

;PaSal 3: 222 nn nnn nn anne nnn nnn nnn nnn nnn nn eeSetiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidupatau pidana penjara penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh

Terpilih, tapi kemudian oleh Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi

Pasal 3 UndangUndang Tipikor, ternyata disangkalsendiri oleh Tergugat.

Terpilin, tapi Kemudian oleh Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telah memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;.Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi

Pasal 3 UndangUndang Tipikor, ternyata disangkalsendiri oleh Tergugat.

Menyatakan Terdakwa SUBAEDAH Binti BACO dan Terdakwa II MUSTARITALLI Bin YABBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHPdalam Dakwaan Subsidair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAEDAH Binti BACO danTerdakwa Il MUSTARI TALLI Bin YABBA oleh karena itu masingmasingdengan pidana penjara selama

ROLLY RANGKORATATtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Korupsi Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang No.31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP, sebagaimana DakwaanSubsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ny.

Bahwa pendapat Saudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakan terdakwaterbukti telah melakukan tiunmdak pidana korupsi pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternatifkesatu, adalah tidak tepat karena berdasarkan faktafakta yang terungkap dipertsiudangan lebih tepatapabila terdakwa telah melanggar

Bahwa pendapatSaudara Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakan terdakwa terbukti telah melakukantimdak pidana korupsi pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasantindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan alternatif kesatu, adalah tidak tepatkarena berdasarkan faktafakta yang terungkap dipertsiudangan lebih tepat apabila terdakwa telahmelanggar

Majelis Hakim Tingkat Banding memutus,menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Tanggal 29 Januari2014 nomor 21/Pid.Tipikor/2013/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut ;Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada keduatingkat peradilan.Mengingat dan memperhatikan :Seluruh Pasal dalam Undangundang No. 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undangundang No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi

, pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b ayat (2)dan (3) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas undangundang No. 31 tahun 1999 danketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1.

% dengan pengembalian(cicilan) jangka waktu selama 5 tahun yang berakhirnya pada Tahun2015, maka terhadap unsur tersebut sebagaimana yang diansirkan olehJaksa Penuntut Umum adalah tidak terpenuhi;Bahwa dalam hal unsur unsur tersebut di atas tentang tindak pidanakorupsi, tidak terpenuhinya unsurunsur yang terdapat pada Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undangundang Tahun 1999 yang telah diubah dengan Nomor20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Jo.

pada Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;Setelah mendengar keterangan saksi saksi dibawah sumpah danketerangan Terdakwa dipersidangan ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;Memperhatikan Pasal 11 UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

, Pasal 3 UndangUndang No. 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturanperundangundangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.1MENGADILIMenyatakan Terdakwa DJOKO BUDIONO, SE., MM. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan KEEMPAT dan DakwaanKELIMA PRIMAIR

.50.000.000, (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidanakurungan selama 3 (tiga) bulan, adalah pertimbangan yang keliru yangtidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, yaitu : Bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi

Pasal (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangHal. 22 dari 25 hal.

., tanggal 11April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah karenaHalaman 15 dari 39 halaman Putusan No. 32/G/2019/PTUNKPGPenggugat melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999, tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yangberbunyl : 22222 oneSetiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalangunakan kewenangan,kesempatan

Bin HAMZAH iterbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 Jo Pasal 18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Ke1 KUHPsebagaimana Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa . Ir. YULIUS CAISAR, MM BinABDUL HAMID dan terdakwa Il FAUZAN HAMZAH, ST.