• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-2014;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009-2014;4.

  ;Telah memeriksa surat surat dalam perkara ini danmendengar keterangan saksi saksi dari kedua belahpihak di muka persidangan ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal O05 Januari 2010, yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapurapada tanggal 21 Januari 2010 dalam Register PerkaraNomor: 04/G/2010/ PTUN.JPR. dan telah diperbaikipada tanggal 03 Maret 2010, yang isi gugatannya adalahsebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara iniadalah Surat

  Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174Tahun 2009 bertanggal 11 Desember 2009 Tentang PeresmianPimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten TolikaraPeriode Tahun2009 2014; Adapun alasanalasan diajukan perkara ini adalah sebagaiberikut :1.

  Keputusan Gubernur Provinsi PapuaNomor: 174 Tahun 2009, tanggal 11 Desember 2009 TentangPeresmian Pimpinan Dewan Perwakilan DaerahKabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 2014, dalamperkara aquo bertentangan dengan pasal 354 ayat (6)Undang Undang Nomor 27 &#Tahun 2009, karena sebagai31peraih suara terbanyak kedua, para Penggugat berhak/menempatkan kadernya sebagai salah satu unsur pimpinandi DPRD Kabupaten Tolikara (posita 2 gugatan), dengandemikian tindakan hukum Tergugat' tersebut melanggarketentuan

  Keputusan Gubernur ProvinsiPapua No. 174 tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 20092014 adalahterbukti bertentangan dengan Peraturan Perundang46undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas AsasUmum Pemerintahan Yang Baik terutama Asas Kecermatan,oleh karena itu adil dan beralasan hukum= apabilakeputusan aquo dinyatakan batal dalam perkara ini,sehingga tuntutan penggugat dalam Petitum huruf (b)patut Meni nbang

  Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur ProvinsiPapua Nomor 174 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat49Daerah Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009M01As= = =~Noo... eee3. Memerintahkan Tergugat untuk chencabilt SuratKeputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 174 Tahun2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang PeresmianPimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTolikara Periode Tahun 2009 2014; 4.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.9/01-HD/KUMKESJ.1/BKD/2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Nufrin Yapada,S.Pt.,MP. NIP.19680125 199703 1 002. ; --------------------------------------------------3.

  Memerintahkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 862.9/01-HD/KUMKESJ.1/BKD/2014, tanggal 30 Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Nufrin Yapada,S.Pt.,MP. NIP.19680125 199703 1 002. ; ----------------------------4. Mendudukan kedudukan Penggugat seperti semula ; ------------------------5.

  Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:862.9/01HD/KUMKESJ.1/BKD/2014, tanggal 30 Januari 2014 tentangMemberhentikan Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil An.

  Bersifat Konkret, Individual, bahwa Obyek Sengketa tersebutadalah berupa suatu Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan yang ditujukan kepada Nufrin Yapada,S.Pt.,MP. ;5. Bersifat Final, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in casuObyek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Gubernur KalimantanSelatan in casu Tergugat dan tidak memerlukan persetujuanlagi dari Badan atau Pejabat lain ;6. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukumperdata, yang mana Nufrin Yapada,S.Pt.

  ., dirugikan denganditerbitkannya Obyek Sengketa a quo ;Menimbang, bahwa dengan demikian Obyek Sengketa (BuktiP1 = Bukti T1) berupa Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujikeabsahannya ; 222 2 een neeMenimbang, bahwa berdasarkan

  Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor: 862.9/01HD/KUMKES.1/BKD/2014, tanggal 30Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.

  Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur KalimantanSelatan Nomor: 862.9/01HD/KUMKES.1/BKD/2014, tanggal 30Januari 2014 tentang Memberhentikan Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil An.Nufrin Yapada,S.Pt..MP NIP19680125 199703 1 002. ;3.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 862/1348/BKD/2021 Tentang Pemberian Izin Untuk Melakukan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Dewi Komalasari, ST. NIP. 19790403 201001 2 002, tanggal 23 November 2021;

• Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/3934/BKD-2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Structural Tanggal 30 Desember 2011 a.n putu Eka Pristiwasa, SE NIP.196307291988021002 / Penata Tk.I/III.d ;-------------------3.

  Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/3934/BKD-2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Structural Tanggal 30 Desember 2011 a.n putu Eka Pristiwasa, SE NIP.196307291988021002 / Penata Tk.I/III.d;-------------------4.

  Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor: 821/ 3934/ BKD2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dariJabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa, SE/ NIP.19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk.

  Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera BaratNomor: 821/ 3934/ BKD2011 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipildari Jabatan Struktural tanggal 30 Desember 2011 a.n Putu Eka Pristiwasa,SE/ NIP. 19630729 198802 1 002 Pangkat Penata Tk.

  Surat Keputusan Gubernur tentang PemberhentianPNS dari Jabatan Struktural tersebut diserahkan secara resmi oleh BKD kepadaRSJ HB Saanin Padang untuk disampaikan kepada Penggugat dan Penggugatsendiri pada poin 6 dalam surat gugatannya mengakui telah menerima SKGubernur dimaksud dari Staf RSJ RB Saanin Padang, Sdr.

  Feri Edison, SKM ;Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil gugatan Penggugat padahalaman 3 poin 6 yang menyatakan : Bahwa tanpa adanya suratpemberitahuan Penggugat menerima Surat Keputusan Gubernur Sumatera Baratpada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 jam 12.00 WIB dari staf kepegawaianRSJ. Prof. RB.

  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/3934/BKD2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan StructuralTanggal 30 Desember 2011 an putu = Eka Pristiwasa, SENIP. 196307291988021002 / Penata Tk.I/3 Mewajibkan Tergugat Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/3934/BKD2011 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari JabatanStructural Tanggal 30 Desember 2011 an putu Eka Pristiwasa, SENIP. 196307291988021002 / Penata Tk.I/4 Mewajibkan Tergugat Untuk Merehabilitasi

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013; 3.

  Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B-II/HK/2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus atas nama Hi. MUKHTAR tertanggal 17 Juli 2013; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr. Masdin Masa Jabatan 2014-2019;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 171.2-397 Tahun 2017 tanggal 2 Mei 2017 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Sdr.

• Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding; ---------------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 27 November 2013, yang dimohonkan Banding; ---------------------------------------------------------------- Mengadili SendiriDalam Penundaan- Mempertahankan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung pinang Nomor: 15/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 6 September 2013 tentang Penangguhan Surat

  Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan Provinsi Kepualauan Riau hingga sengketa ini memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali ada Penetapan lain yang menyatakan sebaliknya; Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding seluruhnya;Dalam Pokok Perkara- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya- Menyatakan batal surat Keputusan Tergugat/Terbanding

  yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau atas nama RAHMI KOMALAWATI dari kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bintan masa jabatan 2009-2014; --------------------------------------------------- Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 690 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Peresmian Pemberhentian

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;----------------------------------------3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;--------------------------------------------

  Fotocopy Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagaitertanggal 21 Desember2012... cccecceccecceeceeceeceeeseeeeeaeeeeeees (Bukti T 4) ;5.

  danpribadi antara Penggugat dan obyek gugatan, sedangkan kepentinganberproses adalah tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat denganHalaman 53Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN54mengajukan gugatan tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka MajelisHakim berpendapat bahwa dikatakan ada kepentingan apabila adahubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yangbersifat langsung dan terkait dengan terbitnya objeksengketa ;Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quoyaitu Surat

  Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/ 772/KPTS/Tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Serdang Bedagai, dimana dengan terbitnya objek sengketaa quo Penggugat diberhentikan dari kedudukannyaSsebagai...........sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SerdangBedagai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memilikikepentingan dan kerugian atas terbitnya objek sengketa a quo dimanaPenggugat

  UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004Juncto UndangUndang Nomor : 51 tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepadaTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkanuntuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara

  Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal21 Desember 2012 Tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Serdang Bedagai ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenSerdang Bedagai ;4.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013 tertanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2009-2014 ; 3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013 tertanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Periode Tahun 2009-2014 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

  oneene nne TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 16 Desember 2013, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal itujuga, dengan register perkara Nomor : 40/G/2013/PTUN.JPR, telahmelalui Pemeriksaan Persiapan gugatan a quo telah diperbaiki danditerima Majelis Hakim pada tanggal 21 Januari 2014, yang isi gugatannya selengkapnya sebagai berikut ;Bahwa objek gugatan Tata Usaha Negara ini adalah :Surat

  Keputusan Gubernur Papua Nomor 251 Tahun 2013,tanggal 6 November 2013 Tentang Peresmian PemberhentianDan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah,Periode Tahun 20092014.Bahwa adapun yang menjadi dasar gugatan adalah :1.

  Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masingmasingtertanggal 18 Maret 2014 ; Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yangdikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu MajelisHakim telah mengambil Putusan berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini ;weneneneee TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM24Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :Surat

  Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013, tanggal 6November 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan PengangkatanPenggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mamberamo Tengah, Periode Tahun 20092014 (bukti T2) ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannya padapokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan KeputusanObjek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik ;Menimbang

  Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 251 Tahun 2013tertanggal 6 November 2013 Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMamberamo Tengah Periode Tahun 20092014 ;3.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015 tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 2014-2019 ; --------------------4.

  OBYEK GUGATAN: 22 2 n enone1.Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkaraini adalah Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015tertanggal 3 November 2015, tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20142019;.

  Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud,telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor 51 Tahun2009, tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Keputusan TataUsaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat; Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua No.155.2/385/Tahun 2015,tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Mimika Periode Tahun

  Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor:155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20142019, tanggal 3 November 2015, yang tidak mendasarkan pada SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor:16.A/Kpts/KPUMMK/031.434172/2014, Tentang Penetapan HasilPenghitungan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2014, tanggal 29April 2014, beserta lampiranya

  Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun2015, tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20142019, tanggal 3Halaman 22dari 88halaman Putusan Nomor : 34/G/2015/PTUN JPR.November 2015, telah bertentangan dengan UndangUndang No.8Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan PerwakilanRakyat; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan PerwakilanDaerah, hal ini dikarenakan: a.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : 155.2/385/Tahun2015

  Keputusan Gubernur Papua Nomor :155.2/385/Tahun 2015, tentang Peresmian Keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode Tahun 20142019, 3 November 2015, Tergugat tidak meneliti secara cermat danteliti terhadap syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalamUINGaNG=UNGANG) =s

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode Tahun 2009-2014 atas nama Yunis Labene dengan Nomor Urut: 20;3.

  Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 183 Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode 2009-2014 atas nama Yunis Labene dengan Nomor Urut: 20;-4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Puncak Periode Tahun 2009-2014 atas nama Perina Murib;5.

• .;---------------------------- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 170/KEP.GUB/BKD-5.2/2015, tanggal 02 Februari 2015 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Ir.

  .;- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor: 170/KEP.GUB/BKD-5.2/2015, tanggal 02 Februari 2015 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Nomor Urut 4 (empat) atas nama Ir.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832 Tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;4.

  Menyatakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832Tahun 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2 Juni 2016, sah menurut hukum;3.

  Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016;12.Bahwa tidak terbantahkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanRiau Nomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral KotaBatam Tahun 2016 merupakan penetapan yang berisi pengaturan(regeling) besaran upah (UMSK) yang bersifat umum di KotaBatam ; 13.Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral KotaBatam Tahun 2016 tidak termasuk

  Bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan Penggugatadalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1832Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun2016; Halaman 115Putusan No.14/G/2016/PTUNTPI5. Bahwa tidak terbantahkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanRiau Nomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 merupakan penetapan yang berisi pengaturan(regeling) besaran upah (UMSK) yang bersifat umum di Kota Batam:6.

  Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral KotaBatam Tahun 2016 tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;Bahwa jelas dan nyata Surat Keputusan Gubernur Kepulauan RiauNomor 1832 Tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral KotaBatam Tahun 2016 berlaku secara umum sehingga jelas merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturanyang bersifatumum: (vide pasal 2 butir 2 UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang

  Menyatakan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor :1832 tahun 2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam tahun 2016 ;4.

• M E N G A D I L IDALAM PENUNDAAN;-Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;-Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013 sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;DALAM EKSEPSI

  -Menolak seluruh eksepsi Tergugat;DALAM POKOK PERKARA1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44-9091 Tahun 2013, Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 Oktober 2013;3.Mewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.44

  Objek Gugatan.Bahwa adapun ada pun menjadi Objek Gugatan ini adalah ;Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449091 Tahun2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama :EDDY SUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH Tanggal 11 OktoberMengingat gugatan ini Penggugat mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara di Samarinda, pada tanggal 25 November 2013, maka sesuaidengan ketentuan

  Dalam Pokok Perkara ;Mengabulkan gugatan Penggugat untukseluruhnya ;Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTimur Nomor : 171.3.2.449091 Tahun 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, atas nama EDDYSUNARDI DARMAWAN,S.E. kepada ARDIANSYAH tanggal 11 OktoberMewajibkan Tergugat agar mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449091 Tahun 2013, TentangPeresmian Pemberhentian

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) An.

   Usaha Sawmill Hakim Meriah di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018, tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) An.

   TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANBahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.

   Bahwa berdasarkan surat Keputusan yang telah diterbitkan dan ditetapkanoleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018,tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif PencabutanIzin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.

   ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.

   TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANTATA USAHA NEGARA (SCHORSING);Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 522/19/2018, tanggal 25Januari 2018 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pencabutan Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) AN.

   DALAM POKOK PERKARA;Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor522/19/2018, tanggal 25 Januari 2018 Tentang Pengenaan SanksiAdministratif Pencabutan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu(IUIPHHK) AN.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-112 Tanggal 1 Pebruari 2013 Dalam Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Papua pada Nomor Urut 3 atas nama Ir. Mikael Kambuaya dan Nomor Urut 4 atas nama Jansen Monim, S.T., M.M. ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2-112 Tanggal 1 Pebruari 2013 Dalam Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Papua pada Nomor Urut 3 atas nama Ir.

  Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negari Sipil padaPemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pangkatPembina Utama Madya; golongan IV/d eselon ll.a.dengan jabatan terakhir sebagai Kepala DinasPekerjaan Umum Provinsi Papua di Jayapuraberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi2.

  terpisahkan dengan Putusan ini ;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi yangdikemukakan dan selanjutnya mohon Putusan, oleh karena itu MajelisHakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkanpertimbanganpertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;binteretereareereere TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara iniadalah Surat

  Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK.821.2112 Tanggal1 Pebruari 2013 Dalam Daftar Lampiran Keputusan Gubernur Papuapada Nomor Urut 3 atas nama Ir.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 06 Januari 2017 (Lampiran nomor urut 8 khusus atas nama MARIA DOYA ADEN, A.Par.,M.Si) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ; ------------------------------------------------- 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 06 Januari 2017 (Lampiran nomor urut 8 khusus atas nama MARIA DOYA ADEN, A.Par.

• Menyatakan baatal surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);3.Memerintahkan tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tergugat berupa surat keputusan

  gubernur kalimantan barat nomor : 821.23/189/BKD-B tanggal 5 september 2011 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil dari jabatan struktural eselon III dilingkungan pemerintahan provinsi kalimanatan barat beserta lamipiran nomor urut 2 atas nama jailani, sh.m.si (Penggugat);4.

  Pada Tahun 1991, menjabat sebagai Kasubag Hukum danPerundangundangan pada Set DPRD Provinsi Kalimantan Barat (EselonV/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : SK. 821.24/21/UPB, tanggal 27 Juni 1991;2.2.

  Pada Tahun 1994, menjabat sebagai Kasubag Telaahan danPengesahan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat (Eselon V/a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor : 821.24/19/UPB, tanggal 31 Maret 1994;2d.

  P.1. : Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor: 228/CAP/D, tanggal 1 Desember 1986, Perihal Pengangkatansebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas namaJAILANI,SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaPZ. ~ Daerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor: 1151/PN/D, tanggal 30 November 1987, Perihal Perubahan Halaman 19 dari 38 Halaman Putusan Perkara No.43/G/2011/PTUNPTK. P.3.P.4.P.5.P.6.P.7.P.8.

  Status dari CPNS menjadi PNS atas namaJAILANI,SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.823.3/452/UPC, tanggal 18 Maret 1991, atasnama JAILANI,SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.821.24/21/UPB, tanggal 27 Juni 1991, atas namaJAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor: 821.24/19/UPB, tanggal 31 Maret 1994, atas nama JAILANI,Foto Copy Petikan

  Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.823.3/52/UPC, tanggal 13 Pebruari 1995, atasnama JAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.821.23/45/UPB, tanggal 26 Mei 1995, atas namaJAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat Kalimantan Barat Nomor:SK.823.3/235/UPC, tanggal 19 Maret 1999, atasnama JAILANI, SH;Foto Copy Petikan Surat Keputusan GubernurKalimantan Barat Nomor: SK.821.23

• Ricobana Mineral Resources;-------------------------------------- - Asli Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor 123 Tahun 2004, Tentang: Pemberian Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum Logam Dasar Nikel, Kromit Dan Platina Kepada PT.

  Kawei Sejahtera Mining;------------------------------------------------------------------------------------- Asli Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor 220 Tahun 2004, Tentang: Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit Dan Platina Kepada PT.

  Kawei Sejahtera Mining;----------------------------------------------------------------------- Asli Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, Nomor 227 Tahun 2005, Tentang: Pemberian Perpanjangan Pertama Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit Dan Platina Kepada PT.

  Kawei Sejahtera Mining;---------------------------- - Asli Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat, Nomor 540/646/aiJB/2006, Tentang: Izin Sementara Perpanjangan Atas Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Logam Dasar Nikel, Kromit Dan Platina Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining;------------------- - Asli Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat, Nomor 31 Tahun 2007, Tentang: Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Kepada PT.

  Kawei Sejahtera Mining;----------------------------------- - Asli Surat Keputusan Gubernur Irian Jaya Barat, Nomor 32 Tahun 2007, Tentang: Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan Kepada PT. Kawei Sejahtera Mining;----------------------------------------------------------------------- 1 (satu) bendel asli dokumen pembayaran dari PT. Ricobana Mineral Resources ke PT.

• Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara No: 800 / 651/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: Drs.SUTIONO;---------------------------------------------3.

  Mewajibkan Kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera-Utara No:800/651/2017, tanggal 6 Pebruari 2017, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: Drs. SUTIONO;-----------------------------------------------------------------------------------4.

  . ~ ~~ nnn nnn inn nnn nnn nnnBahwa, dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor: 800/651/2017, tertanggal 6 Februari 2017, Tentang MenjatuhkanHukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil Kepada Drs. SUTIONO, mengakibatkan Penggugattidak lagi menerima gaji, tidak menerima tunjangan, tidak menerimainsentif dan tidak menerima remunerasSi.