Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.

R Ketua Panitiatanggal 25 Februari 2013 Pengadaan Barang/ JasaSekretaris PanitiaPengadaan Barang/ JasaNovi Valentino, STSyafrial Oswari, SH Anggota PanitiaPengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota PanitiaPengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, Anggota PanitiaST Pengadaan Barang/ JasaDe 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Syaftiansyah, ST Pejabat Pelaksanatanggal 01 Maret 2013 Teknis Kegiatan(PPTK)a. 188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 Ahyat, S.Ip Pengawas Lapangantanggal 01 April 20134. 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Romli

Effendi, Ketua Panitia Penerima tanggal 08 April 2013 yangdiperbaharui dengan SKNomor : 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 S.Sos Hasil PekerjaanSekretaris PanitiaPenerima HasilGufrusan PekerjaanRusli.

Nomor Surat Keputusan Nama Jabatan1. 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 Rusli.R Ketua Panitiatanggal 25 Februari 2013 Pengadaan Barang/ JasaSekretaris PanitiaPengadaan Barang/ JasaNovi Valentino, STSyafrial Oswari, SH Anggota PanitiaPengadaan Barang/ JasaTasman, ST Anggota PanitiaPengadaan Barang/ JasaArry Haryudiansyah, Anggota PanitiaST Pengadaan Barang/ Jasa2D. 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013 Syaftiansyah, ST Pejabat Pelaksanatanggal 01 Maret 2013 Teknis Kegiatan(PPTK)3. 188.4/28/B.4/DPU/BU/2013 Ahyat, S.Ip Pengawas

Lapangantanggal 01 April 2013A, 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Romli Effendi, Ketua Panitia Penerimatanggal 08 April 2013 yang S.Sos Hasil Pekerjaandiperbaharui dengan SK Sekretaris PanitiaNomor : 188.4/30/B.4/DPU/ Penerima HasilBU/2013 tanggal 07 Juni 2013 Gufrusan PekerjaanRusli.

bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai sebagai Pembanding/Penggugattelah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor 171/B/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Oktober2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawansekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding/Tergugatdengan posita gugatan sebagai berikut:Objek Sengketa:Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

Nomor: 02/P3D/X/2010 tanggal 30 Oktober 2010 perihalLaporan Pengisian Kepala Urusan Umum dan Kepala SeksiPemerintahan Desa Candiretno Kecamatan Secang KabupatenMagelang;Bahwa dari hasil seleksi Penggugat dipandang mampu menjalankantugas sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Candiretno;Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat sebagai Kepala SeksiPemerintahan, Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang dengan Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor : 188.4

Seksi Pemerintahan adalah 20(dua puluh) tahun dan/atau mencapai usia 60 tahun;Bahwa setelah diangkat sebagai Kepala Seksi PemerintahanPenggugat telah menjalankan tugasnya dengan baik dan penuhtanggung jawab dan tidak pernah melakukan perbuatan yangmerugikan atau meresahkan masyarakat;Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Penggugat disamping sebagaiKepala Seksi Pemerintahan Desa Candiretno, Penggugat ditetapkanmenjabat sebagai Penjabat Sekretaris Desa dengan Surat KeputusanKepala Desa Candiretno Nomor 188.4

/8/KEP/330820.2008/2013;Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 kami mendapatundangan untuk rapat di Balai Desa Candiretno, dalam kesempatantersebut Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang, membacakan Surat Keputusan Kepala Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/KEP/330820.2008/2015, tanggal 12 Januari 2015 tentang PemberhentianDengan Tidak Hormat Sdr.

Slamet Partono Sebagai Kepala SeksiPemerintahan Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang, dan pada saat itu pula menyerahkan Surat KeputusanAsli Keputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang Nomor: 188.4/03/KEP/330820.2008/2015,tanggal 12 Januari 2015 tentang Pemberhentian Dengan TidakHormat Sdr. Slamet Partono Sebagai Kepala Seksi PemerintahanHalaman 2 dari 10 halaman.

Edy Suprianto, ST.MT Bin Sinaluddin (Alm) sebagai Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara selaku Pengguna Anggaran, mengeluarkanKeputusan Tentang Penetapan Panitia/ Pejabat Pengadaan Barang /Jasaberdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkulu Utara nomor: 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 25 Februari2013, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum nomor: 188.4/ 06/B.4/DPU/BU/2013tanggal O1 Maret 2013, Pengawas Lapangan

berdasarkan KeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:188.4/28/DPU/BU/2013 tanggal 01 April 2013, Panitia Penerima HasilPekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara nomor: 188.4/26/B.4/ DPU/BU/2013 tanggalO8April 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara nomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni 2013 sebagai berikut: No.Nama Jabatan Rusli.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:188.4/28/DPU/BU/2013 tanggal O1 April 2013, Panitia Penerima HasilPekerjaan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkulu Utara nomor: 188.4/26/B.4/ DPU/BU/2013 tanggal O8April 2013sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Utara nomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 tanggal 07 Juni2013 sebagai berikut: No.

/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan Panitia PenerimaHasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BengkuluUtara Tahun Anggaran 2013 Tanggal 08 April 2013 aoFotocopy SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu UtaraNomor: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Perubahan AtasKeputusanKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran2013 Nomor: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenBengkulu

/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilPekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu UtaraTahun Anggaran 2013 Tanggal 08 April 2013 53Fotocopy Sk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor:188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2013 Nomor:188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tentang Pembentukan Panitia Penerima HasilPekerjaan Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Ciamis No. 188.4/KepPimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai dengan No. 188.4/KepPimp.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai dengan No.188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;4. Surat Keputusan DPRD Kab. Ciamis No.188.4.Kep/DPRD01/2001tanggal 17 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRD danAnggaran Sekretariat DPRD Kab. Ciamis Tahun Anggaran 2002 ;5.

Ciamis No. 188.4/KepPimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai dengan No. 188.4/KepPimp.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai dengan No.188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;Hal. 50 dari 92 hal. Put. No. 20 PK/Pid.Sus/20084. Surat Keputusan DPRD Kab.

Ciamis No. 188.4/KepPim001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai dengan No.188.4/KepPim.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai dengan No.188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;4. Surat Keputusan DPRD Kab. Ciamis No.188.4.Kep/DPRD01/2001tanggal 17 Maret 2001 tentang Penetapan Anggaran Belanja DPRDdan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. Ciamis Tahun Anggaran 2002 ;5.

Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4/KepPim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002sampai dengan No.188.4/KepPim012/DPRD/2002 tanggal31 Januari 2002;4. Surat keputusan pimpinan DPRD Kabupaten CiamisNo.188.4.Kep/DPRD01/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentangpenetapan anggaran belanja DPRD dan anggaran SekretarisDPRD Kabupaten Ciamis tahun anggaran 2002;5.

/ 66.b / IPKTM / XII / 2006 /Dis.Hut., IPKTM milik Muksin Nomor : 188.4 / 66.a/ IPKTM / XII / 2006 /Dis.Hut., dimana IPKTM tersebut diterbitkan dan ditandatangani olehKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai yaitu Ir.

MUKSIN ;C. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 66b / IPKTM / XII / 2006 / Dis.Huttentang pemberian izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) pada LahanMilik Warga Masyarakat Desa OndoOndolu, Kecamatan Batui, KabupatenBanggai a.n APRIYANTO ;d. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 68a / IPKTM / XII / 2006 / Dis.HutHal. 7 dari 15 hal. Put.

A. 000322 dimanamasingmasing dilampiri Daftar Kayu Olahan (DKO) ;b. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 66a /IPKTM / XIl / 2006 / Dis.Hut., tentang Pemberian izinPemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) Pada LahanMilik Warga Masyarakat Desa OndoOndolu, KecamatanBatui, Kabupaten Banggai a.n.

MUKSIN ;c. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 66b /IPKTM / XII / 2006 / Dis.Hut tentang pemberian izinPemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) pada LahanMilik Warga Masyarakat Desa OndoOndolu, KecamatanBatui, Kabupaten Banggai a.n APRIYANTO ;d. 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Kabupaten Banggai No. 188.4 / 68a /IPKTM / XII / 2006 / Dis.Hut tentang Pemberian izinPemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKATM) pada LahanMilik

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untuk untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Putusan Nomor 321 B/PK/Pjk/2018Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Bulan April2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79859/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak April 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/62/Tahun 2015tanggal 6 Maret 2015; dan,4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH atas terbitnya Surat KeputusanKepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. SLAMETPARTONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ;.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr.

Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH atas terbitnya Surat KeputusanKepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, Kabupaten MagelangNomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. SLAMET PARTONOsebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno, KecamatanSecang, Kabupaten Magelang ; "3.

Mewajibkan kepada TERGUGAT / TERBANDING untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Desa Candiretno, Kecamatan Secang, KabupatenMagelang Nomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari2015 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat Sdr. SLAMETPARTONO sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno,Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang ; 4.

Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 188.4/03/KEP/330820.2008/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentangPemberhentian dengan tidak hormat Sdr. Slamet Partono sebagaiKepala Seksi Pemerintahan, Desa Candiretno, Kecamatan Secang,Kabupaten Magelang adalah SAH dan tidak bertentangan denganhukum ;3.

Surat keputusan kepala Desa Tepus Nomor : 188.4/003/D.TPS/2014tentang penunjukan Bendahara Desa di lingkungan pemerintah DesaTepus tahun anggaran 2014 atas nama FALOPI EKA SASTRA tanggal02 Januari 2014 ;5. Surat keputusan kepala Desa Tepus Nomor : 188.4/ /D.TPS/2012tentang memberhentikan kaur pemerintahan desa tepus dariu jalimin danmengangkat FALOPI EKA SASTRA selaku kaur pemerintahan DesaTepus tanggal 02 januari 2012 ;6.

Surat Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor:188.4/010/D.TPS/2013tanggal 20 Juli 2013 tentang Penunjukan Bendahara Desa Tepus.Nomor 1 s/d 27 dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tepus28.

Selanjutnya Terdakwa merangkap jabatan Bendahara DesaTepus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tepus Nomor:188.4/010/D.TPS/2013 tanggal 20 Juli 2013 tentang PenunjukanBendahara Desa Tepus Tahun Anggaran 2013.

Nomor ; 188.4/26/B .4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL2013 Sebagaimana telah diubah denngan SK. NO ; 188.4/B.4/DPU/BU/2013Tannggal 07 Juni 2013 sebagai berikut ;Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa : RUSLI.

NO : 188.4/28/DPU/BU/2013 Tanggal 01 April 2013 Sebagai PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pekejaan Umum Kab.

Nomor ; 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 Tanggal 08 APRIL 2013Sebagaimana telah diubah denngan SK.

Ciamis No. 188.4/KepPimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai denganNo. 188.4/KepPimp.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. CiamisNo. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002sampai dengan No. 188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31Januari 2002 ;Surat Keputusan DPRD Kab. Ciamis No.188.4.Kep/DPRD01/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Penetapan AnggaranBelanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Kab.

Ciamis No. 188.4.Kep.32/DPRD/2001 tanggal 7 Desember 2001 tentang PenetapanAnggaran Belanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRDKab. Ciamis Tahun Anggaran 2002 ;Surat Keputusan DPRD Kab.

Ciamis No. 188.4/KepPimp001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai denganNo. 188.4/KepPimp.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;3. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai denganNo. 188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;4. Surat Keputusan DPRD Kab. Ciamis No.188.4.Kep/DPRD01/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Penetapan AnggaranBelanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Kab. CiamisTahun Anggaran 2002 ;5.

Ciamis No. 188.4/KepPim001/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 sampai denganNo. 188.4/KepPim.012/DPRD/2001 tanggal 24 Januari 2001 ;Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Ciamis No. 188.4/Kep/Pim01/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 sampai denganNo. 188.4/Kep.Pim012/DPRD/2002 tanggal 31 Januari 2002 ;Surat Keputusan DPRD Kab. Ciamis No.188.4.Kep/DPRD01/2001 tanggal 17 Maret 2001 tentang Penetapan AnggaranBelanja DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD Kab.

Kapuas;28) 1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan dan pekarangan tahun 2015.29) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019.30) 1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentang Komposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Periode 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014.31) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 2014-2019 tanggal 7 Oktober 2015.32) 1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Penetapan Kompisisi

Kapuas;28.1 (satu) eksemplar laporan kejadian kebakaran hutan, lahan danpekarangan tahun 2015.29.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/410/2014 tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKapuas Masa Jabatan Tahun 20142019.30.1 (satu) eksemplar fotocopy Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.4/19/K/DPRD. 2014 tentangKomposisi Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten

Kapuas Periode 20142019 tanggal 2 Oktober 2014.31.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor : 188.4/41/K/DPRD.2015 tentang PenetapanPimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kapuas Masa Jabatan Tahun 20142019 tanggal 7Oktober 2015.32.1 (satu) eksemplar Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas Nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015 tentang PerubahanKetiga Atas Penetapan Kompisisi Pimpinan dan Anggota Komisi , Il, IIIdan

oleh PenuntutUmum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia terdakwa SETIA BUDI selaku anggota DPRD KabupatenKapuas dari Partai Golkar berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor 188.44/410/2014, tanggal 11 Agustus 2014, tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kapuas masa jabatan tahun 20142019, dan selaku anggota badananggaran DPRD Kabupaten Kapuas berdasarkan Keputusan Ketua DPRDKabupaten Kapuas Nomor 188.4

Kapuas nomor : 188.4/42/K/DPRD.2015,tentang perubahan ketiga atas penetapan komposisi pimpinan dan anggotakomisi , Il, Ill dan IV DPRD Kab.

yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurPapua Nomor 188.4

Indonesia atas SuratKetetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016 nomor973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107555.06/2016/PP/M.XVIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4

Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/184/Tahun 2016Tanggal 11 Mei 2016; dan,4.

Putusan Nomor 512/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: 188.4/184/Tahun 2016 tanggal 11 Mei 2016, tentangPenolakan terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon Banding atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Bulan Januari 2016Nomor 973/0290/DISPENDA tanggal 22 Februari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp22.834.833.923,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan

Hal ini dapat diperhitungkan sebagai berikut: Sagu Pohon Besar yang siap produksi sebanyak kurang lebih 1.000Pohon; Sagu Pohon Sedang sebanyak kurang lebih 3.000 Pohon; Sagu Pohon Kecil sebanyak kurang lebih 10.000 Pohon;Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jayapura No.188.4/28 Tahun 2016tentang Penetapan Harga Dasar Ganti Rugi Tanaman di KabupatenJayapura, maka nilai harga Sagu yang ditebang dalam pembersihan lahanHalaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/Padt.Plw/20 19/PN Jap.tersebut angka 3 adalah sebesar

Foto copy Kwitansi Biaya Pembelian Tanah seluas 100.000 m2 untukPembangunan Sarana Penunjang Atlit PON XX tahun 2020 oleh GubemurHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/Padt.Plw/2019/PN Jap.10.11.12.13.14.Papua kepada John Godlif Ohnee pada Desember 2016 sebesarRp.20.000.000.000, tidak diperihatkan aslinya di persidangan diben tandaBukti T4;Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor 188.4/484/Tahun 2015Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Lokasi Pembagunan SaranaPenunjang Bagi Para Atlit PON XX Tahun

2020 di Kampung Asei BesarDistik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015,diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda Bukt 15;Foto copy Keputusan Gubemur Papu Nomor 188.4/421Aahun 2015 tentangPenetapan Lokasi Tanah Pembangunan Sarana Penunjang Bagi Para AlitPON XX Tahun 2020 di Kampung Asei Besar Distik Sentani TimurKabupaten Jayapura Provinsi Papua, tidak diperlihatkan aslinya dipersidangan diberi tanda Bukti T6;Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor 188.4/484/Tahun 2015Tentang

/421Aahun 2015 tentangPenetapan Lokasi Tanah Pembangunan Sarana Penunjang Bagi Para AtlitPON XX Tahun 2020 di Kampung Asei Besar Distik Sentani TimurKabupaten Jayapura Provinsi Papua, diperihatkan aslinya di persidangandiberi tanda Bukti P4;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 16/Padt.Plw/2019/PN Jap.10.11.12.13.14.15.16.Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor 188.4/484/Tahun 2015Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Lokasi Pembagunan SaranaPenunjang Bagi Para Atlit PON XX Tahun 2020 di Kampung Asei

BesarDistik Sentani Timur Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2015diperlihatkan aslinya di persidangan diberi tanda Bukti P5;Foto copy Keputusan Gubemur Papua Nomor : 188.4/326/Tahun 2016Tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah LokasiPembagunan Sarana Penunjang Bagi Para Atit PON XX Tahun 2020 diKampung Asei Besar Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura TahunAnggaran 2015, diperihatkan aslinya di persidangan diberi tanda Bukti P6;Foto copy Kwitansi bulan Desember 2016 oleh Gubemur Papua

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret 2007tentang Penetapan penerimabelanjahibahkepadakelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal 5 Maret2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepada kelompokmasyarakat/perorangan (Bantuan Imbal Swadana Sekolah) Kab.Purworejo Tahun Anggaran 2007 Tahap Il ;f.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal 15Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibah kepadakelompok masyarakat/perorangan (Bantuan Imbal SwadanaSekolah) Kab.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/67/2007 tanggal15 Pebruari 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibahkepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan ImbalSwadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran2007 Tahap ;e. Surat Keputusan Bupati Purworejo No.188.4/112/2007 tanggal5 Maret 2007 tentang Penetapan penerima belanja hibahkepada kelompok masyarakat/perorangan (Bantuan ImbalSwadana Sekolah) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran2007 Tahap Il ;f.

Surat Keputusan Bupati Purworejo No. 188.4/52/2008 tanggal 13Pebruari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian bantuanHibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun 2008 ;26.26.

Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/3187/115.01/2016 tangal 1 April 2016 tentang PerubahanPertama Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.5.

Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/4107/115.01/2016 tangal 2 Mei 2016 tentang PerubahanKedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimHalaman 48 dari 79 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUSTPK/2021/PT SBY10.11.Penanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/5999/115.01/2016 tangal 20 Juni 2016 tentang

PerubahanKetiga Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/9475/115.01/2016 tangal 1 November 2016 tentang PerubahanKeempat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan

Timur Nomor :188.4/4107/115.01/2016 tangal 2 Mei 2016 tentang PerubahanKedua Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016 tentang TimPenanggung Jawab Kegiatan Hibah Dinas Peternakan Provinsi JawaTimur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor :188.4/5999/115.01/2016 tangal 20 Juni 2016 tentang PerubahanKetiga Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4 Januari 2016

2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/3187/115.01/2016 tangal 1 April 2016 tentangPerubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/128/115.01/2016 tangal 4Januari 2016 tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan HibahDinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa TimurNomor : 188.4/4107/115.01/2016 tangal 2 Mei 2016 tentangPerubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas PeternakanProvinsi Jawa

Benyamin Pananangan selaku KepalaKantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Keputusan Nomor.188.4/012/KANHUT/2006 tanggal 20 Februari 2006 sebagaimana dirubahdengan Keputusan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi TempatPengumpulan (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat PenimbunanKayu Antara (TPK Antara) PT. Dikapura Kencana pada areal land cleraing usahaperkebunan PT.

Benyamin Pananangan selaku KepalaKantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Keputusan Nomor.188.4/012/KANHUT/2006 tanggal 20 Februari 2006 sebagaimana dirubahdengan Keputusan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi TempatPengumputan (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat PenimbunanKayu Antara (TPK Antara) PT. Dikapura Kencana pada areal land clearing usahaperkebunan PT.

Benyamin Pananangan selaku KepalaKantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi menerbitkan Keputusan Nomor.188.4/012/KANHUT/2006 tanggal 20 Februari 2006 sebagaimana dirubahdengan Keputusan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang lokasi tempat pengumpulan(TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPKAntara) PT.

Menyatakan barang bukti berupa:1) 1 (satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024885 berikut DHH;2) 1 (Satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024886 berikut DHH ;3) SK Kepala Kantor Kehutanah Kabupaten Muaro Jambi Nomor. 188.4/012/Kanhut/2006 tanggal 20 Februari 2006 dan Nomor. 188.4/031/Kanhut/2006tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi Tempat Pengumpulan Kayu (TPn),Tempat Penimbunan Kayu (TPK), Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPKAntara) IPK PT.

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1 (satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024885 berikut DHH;2) 1 (satu) set SKSHH dengan Nomor Seri DF 0024886 berikut DHH ;3) SK Kepala Kantor Kehutanah Kabupaten Muaro Jambi Nomor.188.4/012/Kanhut/2006 tanggal 20 Februari 2006 dan Nomor.188.4/031/Kanhut/2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Lokasi TempatPengumpulan Kayu (TPn), Tempat Penimbunan Kayu (TPK),Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara) IPK PT.

selaku Penanggungjawab UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/04/V/2008tentang Perubahan CKeputusan Sekretaris Daerah selakuPenanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang Susunan Anggota Tim danSekretariat Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pemerintahtanggal 05 Juni 2008.Lampiran Nomor : 188.4/04/V/2008 tentang Perubahan KeputusanSekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008

Lampiran Nomor : 188.4/04/V/2008 tentang Perubahan KeputusanSekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang SusunanHal. 25 dari 71 hal. Put.

Kabupaten Bangkatanggal 30 Januari 2008.Lampiran Nomor : 188.4/02/V/2008 tentang Penunjukan Personil Timdan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Pemerintah Kabupaten Bangka tanggal 30 Januari 2008.Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/04/V/2008tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah selakuPenanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang Susunan Anggota Tim danSekretariat

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) Pemerintahtanggal 05 Juni 2008.Lampiran Nomor : 188.4/04/V/2008 tentang Perubahan KeputusanSekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit Layanan Pengadaan(Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang SusunanAnggota Tim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pemerintah tanggal 05 Juni 2008.Surat Keputusan Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab UnitLayanan Pengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/08/V/2008tentang Perubahan atas Keputusan

Sekretaris Daerah selakuPenanggungjawab Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Nomor : 188.4/02/V/2008 30 Januari 2008 tentang Susunan AnggotaTim dan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2008 tanggal 01Maret 2008.Lampiran Nomor : 188.4/08/V/2008 tentang Perubahan atasKeputusan Sekretaris Daerah selaku Penanggungjawab Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Nomor : 188.4/02/V/2008 30 JanuariHal. 64 dari 71 hal.

Syafei sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala DinasPertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahananggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana tekniskegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal

Syafei sebagai Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala DinasPertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 tentangPenunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahan anggaranperubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana teknis kegiatan denganSurat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/81.D/DPK/2008tanggal

Syafei sebagai Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) pembuatan kebun bibit karet pada Dinas Pertanian danKehutanan Kabupaten Bangka Selatan dan diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas11Pertanian dan Kehutanan No. 188.4/01/DPK/2008 tanggal 25 Pebruari 2008tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan adanya pengesahananggaran perubahan TA 2008 sehingga perlu merevisi pejabat pelaksana tekniskegiatan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan No.188.4/81.D/DPK/2008 tanggal

Bangka Selatan besertalampiran dengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentangpenunjukan panitia pengadaan barang / jasa dana APBDKab. Bangka Selatan Lingkup Dinas Pertanian dan1710.11.12.13.14.15.16.kehutanan Kab.

Bangka Selatan beserta lampirandengan nomor 188.4/30/DPK/2008 tentang penunjukan panitiapengadaan barang / jasa dana APBD Kab. Bangka Selatan LingkupDinas Pertanian dan kehutanan Kab.

Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor: 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 tertanggal 7 Januari 2019, Khusus Lampiran I dan Lampiran II atas nama 1. Baiq Mimin Puji Astuti, 3. Baiq Muliani, 5. Rusniati, dan 8.

Bahwa sesuai Keputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa danHalaman 4 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.

Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor:188.4/01/STG SL/2019 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa danPengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa. Penerbitan SuratKeputusan tersebut telah sesuai dengan prosedur setelah mendapatkanrekomendasi dari Camat Sukamulia;Pemberhentian Perangkat Desa (Penggugat) disebabkan telah habis masajabatannya sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya yaitu SuratKeputusan Kepala Desa Setanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Setanggor SelatanNomor 188.4/01/STG SL/2019 tentang Pemberhentian Perangkat Desa danPengangkatan Pelaksana Harian (PLH) Perangkat Desa dinyatakan sah;3.

Mtr.10.11.12.13.14.15.16.Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Fotokopi sesuai fotokopi Surat Keputusan Kepala DesaSetanggor Selatan Nomor: 188.4/03/Pem.

Diangkatsebagai KAUR Umum, dan Penggugat atas nama Rusniati diangkat sebagaiKAUR Ekbang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa SetanggorSelatan Nomor: 188.4/03/Pem./S.ST/I/2013 tentang Pengangkatan KepalaUrusan Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia Kabupaten LombokHalaman 33 dari 42 Hal. Putusan No.25/G/2019/PTUN.

korbantelah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa duduk bergabung dengankorban dan saksi lainnya, setelah itu koroban bertanya kepada terdakwa apakah adaterdakwa mengambil kucing milik korban dan kalau ada mengambil kucing milikkorban agar dikembalikan saja kepada korban dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju korban dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter; Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimanaVisum Et Repertum Nomor : 188.4

saksi telah hilang dan tidak lama kemudian datang terdakwa dudukbergabung dengan saksi dan saksi lainnya, setelah itu saksi bertanya kepadaterdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksi dan kalau adamengambil kucing milik saksi agar dikembalikan saja kepada saksi danmendengar bahasa itu terdakwa marah lalu memegang kerah baju saksi daribelakang dan membacok menggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka sebagaimanasurat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

dudukbergabung dengan saksi Jarkasim dan saksi lainnya, setelah itu saksi Jarkasimbertanya kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing milik saksiJarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agar dikembalikansaja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwa marah lalumemegang kerah baju saksi Jarkasim dari belakang dan membacokmenggunakan pisau cuter;Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4

bangun dari tempat duduk danlangsung menyayat saksi Jarkasim dengan pisau cutter kearah pundak danpunggung saksi Jarkasim secara berulang kali setelah itu temanteman saksiJarkasim dan terdakwa melerai terdakwa dengan saksi Jarkasim;Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jarkasim mengalamiluka robek padapunggung sebelah kanan dan kiri serta robek pada pundak kiri;Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasilVisum Et Repertum Nomor : 188.4

kepada terdakwa apakah ada terdakwa mengambil kucing miliksaksi Jarkasim dan kalau ada mengambil kucing milik saksi Jarkasim agardikembalikan saja kepada saksi Jarkasim dan mendengar bahasa itu terdakwamarah lalu memegang kerah baju saksi Jarkasim dan langsung membacokmenggunakan pisau cutter yang pada saat itu dipakai terdakwa untuk mengupas danmengiris bawang untuk bumbu ayam panggang; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jarkasim mengalami lukasebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor : 188.4