Halmana berakibat batalnya putusan aquo dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;Bahwa putusan Judex Factikurang cukup pertimbangannya disebabkandalam putusan yang tertuang pada halaman 24 menyatakan telah terbuktiadanya kerjasama antar Tergugat Muhammad Rifa'i dengan Penggugat H.Choirul Mabror berdasarkan bukti P2/Surat Perjanjian bersama antara Tergugat Muhammad Rifai dan Penggugat H. Choirul Abror.

., berhubung belumdiadakannya pemeriksaan khusus terhadap bukti P2 tersebut, maka putusanyang dijatuhkan Judex Facti adalah "ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD" halmana berakibat batalnya putusan aquo dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ;Bahwa Judex Facti kurang cukup pertimbangannya disebabkanberdasarkan alat bukti P7 Tergugat Muhammad Rifai telah terobukti mempunyaihutang sebesar Rp.312.000.000, (tiga ratus dua belas juta rupiah), kepadaPenggugat Ill MUKHYIDIN, padahal di dalam persidangan bukti P7 tersebutdinyatakan

Berhubung JudexFacti belum melakukan pemeriksaan khusus terhadap bukti P7 yang didugapalsu, maka berakibat batalnya putusan aquo dalam pemeriksaan di tingkatHal. 6 dari 8 hal. Put.

salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasan tersebutmengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaandengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanyapelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan, yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

bahwa pengadaan buktiP3 yang dibuat belakangan oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding setelahn adanya bukti P.1 adalah fakta yang membuktikan danmenjelaskan secara faktual bahwa bukti P.1 sesungguhnya adalah tidak benardiperuntukkan dan tidak mengikat untuk tanah sengketa;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan lalai menerapkanhukum yang menurut pendapat Pemohon Kasasi semula Tergugat /Terbanding kekeliruan dan kelalaian Majelis hakim Tingkat Bandingtersebut dapat menyebabkan batalnya

alasanalasan tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili";Bahwa sebagaimana penjelasan yang di uraikan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat I/Pembanding pada bagian pendahuluan di atas, danberdasarkan Ketentuan Peraturan Perundangundangan sebagaimanadisebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim TingkatBanding dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannyatelah melakukan kelalaian yang dapat mengakibatkan batalnya

Nomor 2603 K/Pdt/2015merupakan kesalahan dalam menerapkan hukum dan atau kelalaianyang sangat mendasar dan mencerminkan sikap keberpihakan secarasubyektif yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebutyakni telah tidak berlaku adil dan tidak jujur dalam memberikanpertimbangan hukum sehingga kesalahan dan atau kelalaian ini dapatmenyebabkan batalnya Keputusan.

dijadikandasar untuk mengadili";Bahwa dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia(SEMA) Nomor 14 Tahun 1977, Mahkamah Agung menegaskan dan ataumengingatkan bahwa "dengan tidak dan atau kurang mempertimbangkan danatau kurang memberikan pertimbangan dan atau alasan, bahkan apabilaalasanalasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangansatu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaiandalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya

B dapat menuntut A untuk membatalkanperjanjian jual beli dan minta ganti rugi" ;Dari contoh sederhana tersebut, prinsipnya adalah B sebagai pembeli tidakboleh dirugikan dengan kesalahan yang dilakukan oleh A sebagai penjual ;Prinsip Action Pauliana diserap dalam Pasal 1341 KUHPerdata yangselengkapnya berbunyi :Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh mengajukan batalnya segalaperbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang dengan namaapapun juga, yang merugikan orangorang berpiutang

, asal dibuktikan, bahwaketika perbuatan dilakukan baik si berutang maupun orang dengan atau untukbahwa perbuatan itu membawa akibat yang merugikan orang yang berpiutang ;Hakhak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orangorang pihak ketigaatas barangbarang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu perlu dilindungiUntuk mengajukan hal batalnya perbuatanpetimatan yang dilakukan dengancumacuma oleh siberutang, cukuplah siberpiutang membuktikan bahwasiberutang pada waktu melakukan perbuatan itu

Dan dipertegas lagidalam SEMA No. 3 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974, tentang Putusan YangHarus Cukup Diberi Pertimbangan/Alasan, menyatakan bahwa dengan tidak/kurangmemberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasanalasan itu kurang jelas,sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikiandapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapatmengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalampemeriksaan di tingkat kasasi ;Bahwa

tanoasepengetahuan Mamak Kepala Waris adalah tidak sah, sedangkan alasanalasanselebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentangsuatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan denganadanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

penunjukkan resmi dari pejabat berwenang pada saatKepala Kantor Urusan Agama berhalangan dan atau disebabkan terpencilnyatempat tinggal mempelai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapatut dinyatakan bahwa penghulu yang dimaksud tidak berhak dan tidak memilikikewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah dan ataupun menikahkanpemohon Il, sehingga harus dinyatakan segala tindakan yang telah dilakukanoleh penghulu tersebut adalah batal secara hukum;Menimbang, bahwa dengan batalnya

tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahuistatus hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukanbahwa benar Pemohon dan Pemohon II telah menikah bahkan kedua belah pihakjuga telah dikaruniai tiga orang anak dari pernikahan keduanya tersebut, namuntelah terbukti pula secara hukum bahwa pernikahan yang telah dilangsungkanoleh Pemohon dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun dari akadpernikahan tersebut dan secara hukum tidak terpenuhinya rukun suatu akaddapat menyebabkan batalnya

perwalian ini (dalam pemikahan), maka akad tersebut sahdan berlaku, tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut JumhurUlama akad tersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akadtersebut mauguf".Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di muka, maka dengan telahterbuktinya pernikahan Pemohon dan Pemohon II yang dilaksanakan padatahun 1984 tidak memenuhi rukun dari sebuah akad pernikahan hingga harusdinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut batal secarahukum;Menimbang, bahwa dengan batalnya

Pasal 74 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam)sehingga dengan demikian tidak ada pula halangan untuk keduanya untuksegera menikah kembali setelah adanya penetepan ini;Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya suatu pernikahantidaklahn mempengaruhi status dan hubungan hukum si anak dengan keduaHilm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan Nomor 0158/Pdt.P/2015/PA. Btk.orang tuanya (vide Pasal Pasal 28 Ayat (2) huruf (a) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 KompilasiHukum Islam) sehingga dengan batalnya pernikahan Pemohon dan PemohonIl maka Semua anak yang lahir dari pernikahan tersebut harus tetap dinyatakansebagai anak sah dari kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimanadiuraikan di muka, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon II namun dalam kenyataannya ikatan pernikahan tersebut batalsecara hukum, maka beralasan hukum, terhadap permohonan a quo dinyatakanditolak

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Dengan demikian perkenankan kami, Pemohon Kasasi untukmengajukan alasanalasan hukum atas keberatan Pemohon Kasasi dalampermohonan kasasi ini, yang akan diuraikan sebagai berikut:1.

Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal29 Januari 1976), yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa perubahan gugatan (dengan penambahan posita dan penambahanpetitum) yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Juni 2015 adalahmerupakan perubahan gugatan yang termasuk dalam perubahan yangtidak diperkenankan oleh hukum yaitu dengan merubah dasar gugatan(posita), menambah petitum dan merugikan kepentingan Tergugat dalampembelaan kepentingan dari Tergugat (baik selurun perubahan

Nomor 823 K/Sip/1973, tanggal29 Januari 1976), yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusanyang bersangkutan;Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahandalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku atau telahmelakukan kelalaian dalam memenuhi syarat yang diwajibkan olehperaturan perundanganundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan, yaitu berupa:Halaman 12 dari

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Judex Facti (baik pada PengadilanTingkat Banding maupun Tingkat Pertama) telah melakukan kesalahandalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku (yaitu fungsihakim menegakkan hukum dan keadilan) atau telah melakukan kelalaiandalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundanganundangan (fungsi hakim menegakkan hukum dan keadilan), yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,yaitu berupa:1) Terdapat pertentangan dan/atau

Nomor 2825 K/Pdt/2016Dengan batalnya putusan/penetapan tentang pokok gugatan TermohonKasasi, semula Penggugat maka mengakibatkan ditolaknya seluruhputusan/penetapan dalam amar putusan Majelis Hakim Judex Facti (baikpada Pengadilan Tingkat Banding maupun Pengadilan Tingkat Pertama),sehingga bersama ini Pemohon Kasasi, semula Tergugat mohon kepadaYang Terhormat Ketua Mahkamah Agung R.I. cg.

Sebelah Selatan : Tanah milik penduduk diantaranya Bapak Wihansadan Bapak Elim serta Ibu Anah;Sebelah Utara : Jalan Desa/Jalan Warga;Menyatakan secara hukum, Para Tergugat ( sampai dengan XVII),dan/atau termasuk Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat V,telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah bersifateigenrichting, karena segala tindakantindakan hukum yang telahdilakukannya telah tidak sesuai dengan asas hukum yang berlaku diNegara Republik Indonesia;Menyatakan tidak sahnya atau batalnya

menurut hukum tentangpembagian tanah objek gugatan Para Penggugat menjadi 6 (enam)pemilik, kKnususnya yang telah dilakukan oleh Tergugat dan/atau olehTergugat XVII, dan/atau yang sekarang telah menjadi penguasaan(dengan bukti berupa sertifikat dan/atau karena berdasarkan warisdan hibah) oleh Para Tergugat lainnya dalam perkara ini, kecualiterhadap Turut Tergugat ;Menyatakan tidak sahnya dan batalnya menurut hukum segalatindakan atau perbuatan hukum jual beli (dan/atau yang sejenisnyadiantaranya

waris, hibah atau pengakuanpengakuan, pernyataanpernyataan) yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada ParaTergugat (khususnya Para Tergugat yang menguasai tanah objeksengketa tersebut yaitu Tergugat sampai dengan Tergugat XVI),kecuali terhadap Turut Tergugat, dalam perkara ini;Menyatakan tidak sahnya dan batalnya menurut hukum, segalatindakan atau perbuatan hukum tentang proses pembuatan dan/atau. penerbitan sertifikat atas nama Para Tergugat tersebut,sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita

Nomor 230 PK/Pdt/201910.11.12.13.14.15.Menyatakan batalnya menurut hukum, tentang penguasaan tanah darisisa objek gugatan Para Penggugat, oleh Para Tergugat sampaidengan Tergugat XVI;Menghukum Tergugat sampai dengan Tergugat XVII, untukmenyerahkan tanahnya yang sedang dan/atau telah dikuasainyakepada Para Penggugat, dengan tanpa beban apapun juga kepadaPara Penggugat sebagai pemiliknya yang sah secara hukum sebagaiwarisan dari bapak kandungnya yang bernama Bapak Rasidin binWangsadipura;Menyatakan

secara hukum, batalnya atau tidak sahnya menuruthukum, pembuatan dan/atau penerbitan sertifikatsertifikat dan/atauperbuatan hukum lainnya yang sejenisnya yang telah dilakukan olehPara Tergugat sampai dengan XVI) terhadap objek (sisa) tanahyang menjadi gugatan Para Penggugat a quo, baik dengan melaluifasilitas lembaga lain yang dalam hal ini Tergugat XVII dan/atauTurut Tergugat Il sampai dengan Turut Tergugat V, kecualiterhadap Turut Tergugat ;Menghukum Para Tergugat ( sampai dengan XVII) dan/atau

pada tahun 2003, akantetapi terdapat suatu hal yang secara hukum mengakibatkan pada cacatnya (fasad)pernikahan tersebut, yaitu wali mikah Termohon adalah ayah angkat Termohon yangbernama Sudere, sementara ayah kandung Termohon masih hidup sampai sekarang, yaituLangkoridi;Menimbang, bahwa wali nikah merupakan sebagian dari rukun dalam pelaksanaanpernikahan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) yang seharusnya dipenuhi dan apabilatidak terpenuhi rukun tersebut dalam suatu akad dapat mengakibatkan batalnya

tetapi apabila tidak ada (wali) maka menurut Jumhur Ulama akadtersebut batal sedangkan menurut Ulama Hanafi akad tersebut mauquf.Menimbang, bahwa tujuan utama atau petitum primair dari Pemohon mengajukanperkara im adalah minta izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depansidang Pengadilan Agama, namun telah terbukti secara hukum bahwa pernikahan yangtelah dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi salah saturukun dari akad pernikahan tersebut, sehingga menyebabkan batalnya

Olehkarena itu Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan Pemohon untukmengikrarkan talak terhadap Termohon, akan tetapi Majelis Hakim perlumempertimbangkan petitum subsidair dari Pemohon, yaitu memohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa dengan batalnya suatu pernikahan, maka harus dinyatakanbahwa Pemohon dan Termohon sejak terjadinya pernikahan tersebut bukanlah pasanganHim. 8 dari 11 hlm.

bahayadan kerusakan yang lebih berat, oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang lebih beratitu harus diyauhi, sebagaimana petunjuk kaidah figih yang disebutkan dalam Kitab AlAsybah wan Nadhair li As Suyuthi, I : 188, yang diambil alih oleh Majelis Hakimsebagai pendapat hukum yang berbunyi:Lag 8) ES Nye ABS) G65) Gl acke GajLad lyArtinya : Apabila terjadi dua kemudaratan maka kemudaratan yang lebih besarditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya

Adalah sedemikian rupa hingga terang dannyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidakdilakukan tipu muslihat tersebut;17.Bahwa dengan batalnya pernikahan tersebut Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana Pasal 1365KUHPerdata yang berbunyi Tiap Perbutan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;18.Bahwa dengan batalnya pernikahan tersebut Para

Bila suatu tuntutan untukpemyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatuketentuan undangundang khusus mengenai waktu yang lebihpendek, maka waktu itu adalah lima tahun. (KUHPerd. 1489, 1243dst.)

Majelis Hakim dapatmengabulkan permohonan Eksepsi Prosesuai Kewenangan Absolut ini,sehingga diputus secara final (end vonnis provisionileis vonnis, putusantakdim, provisoire, voorlopige, provisional, voorlaufig, provissorich ainstwelling,bij vooraad), bahwa Pengadilan Negeri Sumedang belum berwenang untukmengadili dan memeriksa perkara ini karena pokok permasalahan yangsebenarnya adalah batalnya peminangan dan batalnya rencana pernikahan;2.

Hal ini melanggar prinsip costacounting yang dapat dijadikan rujukan dalam mengkuantifikasi suatukerugian akibat batalnya suatu persetujuan.

seorang perempuan bersuami yangdilakukan tanpa kuasa si suami, sejak hari pembubaran perkawinan;dalam hal batalnya suatu perikatan termaksud dalam pasal 1341, sejakhari diketahuinya bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan ituada.

ternyata bahwa pada saat menikah, Pemohon dan Pemohon Il yang telahdewasa tidak memiliki hubungan darah dan tidak mempunyai hubunganpersaudaraan semenda ataupun sesusuan serta tidak pula terikat talipernikahan dengan pihak lain dan dengan tidak adanya pula pihak yangmempermasalahkan pernikahan Pemohon dan Pemohon Ill, maka secarahukum tidak ada sesuatu yang menghalangi pernikahan Pemohon danPemohon Il yang dapat menyebabkan cacatnya akad nikah antara Pemohon dan Pemohon Il hingga berakibat pada batalnya

Ulama Hanafi akadtersebut mauquf.Menimbang, bahwa tujuan dari itsbat nikah adalah untuk mengetahuistatus hukum dari sebuah pernikahan, dan fakta hukum yang telah ditemukanbahwa benar Pemohon dan Pemohon Il telah menikah bahkan kedua belah pihakjuga telah dikaruniai empat orang anak dari pernikahan keduanya tersebut,namun telah terbukti pula secara hukum bahwa pernikahan yang telahdilangsungkan oleh Pemohon dan Pemohon Il tersebut tidak memenuhi rukundari akad pernikahan tersebut hingga menyebabkan batalnya

akad tersebut.Menimbang, bahwa dengan batalnya suatu pernikahan, maka harusdinyatakan bahwa kedua belah pihak sejak terjadinya pernikahan tersebutHim. 12 dari 15 Him.

bahaya dankerusakan yang lebih berat, oleh karena itu, bahaya dan kerusakan yang lebihberat itu harus dijauhi, sebagaimana petunjuk kaidah figih yang disebutkandalam Kitab Al Asybah wan Nadhair li As Suyuthi, : 188, yang diambil aliholeh Majelis Hakim sebagai pendapat hukum yang berbunyi :Lag 8) ESL 3p La BS) G6 5) Gti ncks Ga ja NyArtinya : Apabila terjadi duakemudaratan maka kemuaaratan yang lebih besarditinggalkan dengan memilih yang lebih ringan mudaratnya.Menimbang, bahwa secara hukum, dengan batalnya

Pasal 75 huruf (b) dan Pasal 76 KompilasiHukum Islam) sehingga dengan batalnya suatu pernikahan, semua anak yanglahir dari pernikahan tersebut harus tetap dinyatakan sebagai anak sah darikedua belah pihak.Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan sebagaimanadiuraikan di muka, telah terbukti adanya ikatan pernikahan antara Pemohon dan Pemohon Il namun dalam kenyataannya ikatan pernikahan tersebut batalsecara hukum, maka beralasan hukum, terhadap permohonan a quo dinyatakanditolak.Menimbang

Menyatakan Penggugat tidak ada hubungan hukum atas batalnya kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat II;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta siapa saja yang memperoleh hak dari padanya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat secara nyata dan tanpa beban apapun, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara (TNI atau Polri);

9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat isi putusan perkara ini;

10.

Bertitik tolak dari fakta dan ketentuan tersebut di atasbahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04 Pebruari 2013adalah batal demi hukum.Bahwa batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013 tersebut, dikuatkan dengan bukti pada tanggal 09Januari 2014 adanya Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.,M.Kn.

Bukti Penggugat telah melanggar syarat dan ketentuanPasal 2.6 dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian.Bahwa posita 14, adalah tidak benar pada tanggal 04 Juni 2013menghubungi Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.,M.Kn., sebab seingatTergugat datang ke Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.

,M.Kn., melanggarperjanjian, adalah tidak benar, karena :Batalnya perjanjian tersebut adalah telah memenuhi syarat danketentuan batalnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 2.bdalam perjanjian, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaituPenggugat dan Tergugat I, dan kebatalan tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian, disebabkan oleh Penggugatyang melanggar ketentuan perjanjian yang dimaksud.Sertipikat asli tersebut milik Tergugat dan haknya belum pernahberalin

, maka tidak beralasan hukum dalil gugatanPenggugat pada poin 18.Halaman 27 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 625/Pdt.G/2016/PN Dps.Bahwa posita 19, Tergugat menolaknya, karena pembatalanperjanjian tersebut bukan pembatalan sepihak, namun adanya syarat danketentuan batal dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.bdalam perjanjian adalah persetujuan dan kesepakatan oleh Penggugat.Sehingga batalnya perjanjian tersebut disebabkan oleh perbuatanPenggugat dan batalnya telah memenuhi syarat

Sehingga syarat dan ketentuan batalnya perjanjiantelah terpenuhi. Maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013 adalah batal demi hukum.Bahwa setelah batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013, kemudian Penggugat mendalilkan adanya Tergugat telah menyepakati secara lisan mengenai pengurusan akses jalanmasuk kelokasi tanah obyek sengketa.

Bukti Penggugat telah melanggar syarat dan ketentuanPasal 2.6 dalam perjanjian, sehingga perjanjian tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian.Bahwa posita 14, adalah tidak benar pada tanggal 04 Juni 2013menghubungi Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.,M.Kn., sebab seingatTergugat datang ke Notaris Richard Yerry Puryatma, SH.

,M.Kn., melanggarperjanjian, adalah tidak benar, karena : Batalnya perjanjian tersebut adalah telah memenuhi syarat danketentuan batalnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal 2.bdalam perjanjian, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaituPenggugat dan Tergugat , dan kebatalan tersebut telah memenuhisyarat dan ketentuan batalnya perjanjian, disebabkan oleh Penggugatyang melanggar ketentuan perjanjian yang dimaksud.

, maka tidak beralasan hukum dalil gugatanPenggugat pada poin 18.Bahwa posita 19, Tergugat menolaknya, karena pembatalanperjanjian tersebut bukan pembatalan sepihak, namun adanya syarat danketentuan batal dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.bdalam perjanjian adalah persetujuaan dan kesepakatan oleh Penggugat.Sehingga batalnya perjanjian tersebut disebabkan oleh perbuatanHalaman 28 dari 74 Putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT.DPS.Penggugat dan batalnya telah memenuhi syarat dan ketentuan

Sehingga tidaklah beralasan hukum/ tidaklah benarbahwa batalnya perjanjian dilakukan oleh Tergugat secara sepihak.Bahwa posita 20, mengenai Sita Jaminan (conservatoir beslag) atastanah milik Tergugat tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibenarkan.Karena tanah tersebut milik Tergugat , perjanjian telah memenuhi syaratdan ketentuan batal sebagaimana dimaksud pada pasal 2.6 dalamperjanjian dan kesepakatan lisan menganai akses jalan tersebut adalahtidak ada.

Sehingga syarat dan ketentuan batalnya perjanjianHalaman 31 dari 74 Putusan Nomor : 71/PDT/2017/PT.DPS.telah terpenuhi. Maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013 adalah batal demi hukum.Bahwa setelah batalnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertanggal 04Pebruari 2013, kemudian Penggugat mendalilkan adanya Tergugat telah menyepakati secara lisan mengenai pengurusan akses jalanmasuk kelokasi tanah obyek sengketa.

No. 824 K/Pid/201 1suatu kenyataan oleh karena pemeriksaan pada tingkat kasasi, MahkamahAgung hanya mengadili putusan dan penetapan dan semua lingkunganperadilan karena : Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan ; Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan untuk peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;a.

Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan untuk peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan ;Bahwa oleh karena tidak terdapatnya surat pengaduan yang terlampirdalam berkas Berita Acara Penyidik Polres Timor Tengah Selatan makamenurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang telahHal. 7 dari 9 hal. Put.

No. 824 K/Pid/201 1mengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Soe telah lalaimemenuhi syarat yang diwajibkan untuk peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu. dengan batalnya putusan yangbersangkutan.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwatidak dapat diterima karena alasan Pasal 45 A UndangUndang No. 3 Tahun2009, sanksi pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah 9 (sembilan) bulan ;Menimbang

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan :Bahwa dalam pertimbangan hukum butir 1 (linat putusan Pengadilan TinggiAgama Jakarta No. 05/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 30 April 2007) halaman 4berbunyi :Menimbang, bahwa pertimbangan hukum judex facti halaman 5 alinea 4yaitu Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbanganpertimbangandi atas maka meskipun pada

perwalian tersebut , hal ini sesuai dengan maksud dari Pasal77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam berbuny) :Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anakanak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupunkecerdasannya dan pendidikan agamanya ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 05/Pdt.G/20007/PTA.JK tanggal 30 April 2007 tersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anakIndonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera ;Bahwa dari bukti berupa pernyataan yang dibuat sendiri olen anak tersebutdengan bahasa anakanak jelas anakanak yang diasuh oleh Pemohon lebihmemilih ikut dan tinggal bersama Pemohon (pernyataan anak terlampir) ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tersebut telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

BahwaPemohon tetap bertanggung jawab buktinya Pemohon pernah memberikankepada Termohon sebesar Rp 6.000.000, (enam juta rupiah) pada saatPemohon menerima uang Pemutusan Hubungan Kerja dan itu menjadinafkah yang diterima oleh Termohon dari Pemohon ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 05/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 30 April 2007 tersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

alasan mengapa Pemohon tetap tinggaldi rumah orang tua Pemohon ;Bahwa dalam kenyataannya Pemohon sangat sulit untuk menengok,menemui anakanak yang berada dalam pengasuhan Termohon (anak ke 3dan ke 4) dikarenakan anakanak dalam kenyataan tidak tinggal bersamadengan Termohon ;Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 05/Pdt.G/2007/PTA.JK tanggal 30 April 2007 tersebut telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa anak pemohon dan calonnya tidak sedang berada dalamkeadaan dilarangnya/batalnya pernikahan keduanya apabilapernikahan keduanya dilangsungkan atau tidak terdapathubungan mahrom maupun sepersusuan;Bahwa karena itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan AgamaTrenggalek agar memeriksa perkara ini dan menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRI MER:1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;2.

oleh KUA Kecamatan Watulimo karena keduanyabelum cukup umur; Bahwa menurut penilaian saksi anak Pemohon I danPemohon II tersebut sudah layak menikah baik secarafisik ataupun psikis dan tampaknya hubungan antaraanak Pemohon I dan Pemohon II dengan calonnya sudahsaling mencintai dan sudah sring berduaan sertatidur sekamar, bahkan sudah sering melakukanhubungan suami isteri akibatnya sekarang calonnyatelah hamil 4 bulan; Bahwa anak pemohon dan calonnya tidak sedang beradadalam keadaan dilarangnya/batalnya

Kabupaten Pontianak)Provinsi Kalimantan Barat ;Keputusan Tergugat II berupa pencatatan batalnya pendaftaran dan peralihanSertipikat Hak Milik 25121 / Desa Sungai Raya atas nama Daeng Sabirin terakhiratas nama Hendra Tedy Atmadjaya seluas 8.054 M2 sesuai surat ukur tanggal 29Oktober 2002 Nomor 4966/2002 dan Sertipikat Hak Milik 2801 / Desa SungaiRaya atas nama Haji Syafii Taha terakhir atas nama Nyonya Then Siau Lin / Annaseluas 8.054 M2 sesuai surat ukur tanggal 29 Oktober 2002 Nomor 4965 / 2002

Kabupaten Pontianak)Provinsi Kalimantan Barat ;Berdasarkan Keputusan Tergugat I tersebut diatas, Tergugat II atas perintah Tergugat Itelah mengeluarkan Keputusan berupa Pencatatan batalnya pendaftaran dan peralihanSertipikat Hak Milik Nomor 25121/ Desa Sungai Raya atas nama Daeng Sabirinterakhir atas nama Hendra Tedy Atmadjaya seluas 8.054 M2 sesuai surat ukur tanggal29 Oktober 2002 Nomor 4966/2002 dan Sertipikat Hak Milik 2801 / Desa SungaiRaya atas nama Haji Syafii Taha terakhir atas nama Nyonya

pembatalan Sertipikat Hak Milik 25121/ Desa Sungai Raya, luas 8.054 atasnama Penggugat ;Oleh karena itu Penggugat berikhtiar untuk mencari tahu Surat Keputusan Tergugat INomor 01 Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010 dan akhirnya pada awal bulan Mei 2012baru mendapatkan copy Surat Keputusan Tergugat I Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 22Maret 2010 ;Bahwa berdasarkan sidang persiapan tanggal 15 Oktober 2012 Tergugat II menjelaskandan menerangkan telah melaksanakan dan menerbitkan Keputusan berupa :Pencatatan batalnya

Kabupaten Pontianak)Provinsi Kalimantan Barat ;e Keputusan Tergugat II berupa pencatatan batalnya pendaftaran dan peralihanSertipikat Hak Milik 25121 / Desa Sungai Raya atas nama Daeng Sabirin terakhiratas nama Hendra Tedy Atmadjaya seluas 8.054 M2 sesuai surat ukur tanggal 29Oktober 2002 Nomor 4966/2002 dan Sertipikat Hak Milik 2801 / Desa SungaiRaya atas nama Haji Syafii Taha terakhir atas nama Nyonya Then Siau Lin / Annaseluas 8.054 M2 sesuai surat ukur tanggal 29 Oktober 2002 Nomor 4965 / 2002

keberatantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakdilaksanakan ......6dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukumyang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat syarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalamtingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalampenerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalammemenuhi syarat syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya

No.679 K/Pdt.Sus/2009dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatuputusan;3.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas judex facti/PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkaraa quo telah lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan dengan memberikan putusan yang tidakdisertaidengan pertimbanganpertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)sehingga mengakibatkan batalnya putusan perkara ini;JUDEX FACTI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TELAH KELIRUDALAM MENILAI FAKTA DAN KURANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.5

Bahwa karena judex facti keliru dalam menilai fakta, maka pertimbanganjudex facti tersebut tidak cukup dan judex facti telah mengabaikan asasaudiet alteram partem (asas keseimbangan) dan asas keadilan, yang padaakhirnya dapat mengakibatkan batalnya putusan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan judexfacti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasinsudah tepat dan benar yaitu tidak

Bahwa putusan Judex Facti (No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. jo No. 38/Pdt.G/2010/PN.Mkd.) yang nyatanyata salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, antara lain :a. Bahwa baik putusan pengadilan tingkat pertama cq. PengadilanNegeri Mungkid maupun putusan tingkat banding cq.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang nyatanyata salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,antara lain Majelis Hakim menyatakan: rumah Puri Arista di Bojonggedetersebut bukan sebagai harta gonogini melainkan harta milik orang tuaTergugat Rekonvensi.....dst (vide hal. 49 putusan PN.Mkd), makaPemohon Kasasi memberikan argumentatif yuridis

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang nyatanyata salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku, dan/atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan,antara lain Majelis Hakim menyatakan: menurut Majelis Hakim sangatHal.17 dari 25 hal.

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ulasanulasan hukum tersebut diatas sebagai dasar putusan Judex Facti dalam perkara a quo yang jelasjelas telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, danatau lalai dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancamkelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;10.Bahwa dengan demikian, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal14 November 2011 No. 276/Pdt/2011/PT.Smg. jo.

UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangUndang No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,khususnya huruf :b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.C.2.lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 276/Pdt/201 1/PT.Smg. tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya tetapmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 25 Mei

yang menolak eksepsi Tergugat/ Terbanding I,maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangandan putusan eksepsi tersebut, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan putusaneksepsi pada pemeriksaan tingkat banding ini;Dari pertimbangan hukum tersebut sudah dapat dipastikan bahwa Majelis Hakim a quodari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah lalai memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itudengan batalnya

UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding I/Tergugat) merasa keberatan atas PutusanMajelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebutdiatas, mengenai pertimbangan hukum, pada bagian POKOK PERKARA/SENGKETAsebagaimana diuraikan pada halaman 9 (sembilan), putusannya, sebagai berikut :Menimbang, bahwa alasan penolakan Tergugat/Terbanding I terhadappermohonan pendaftaran peralihan

hak dari Para Penggugat/Para Pembandingdidasarkan pada pertimbangan karena akta jual beli tanah yang menjadi dasarpermohonan Para Penggugat/Para Pembanding telah dibatalkan Tergugat II Intervensi/Terbanding II.Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim a quo Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta tersebut diatas adalah :a Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;b Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan.Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat IT Intervensi/Terbanding II) merasa keberatanatas Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta tersebut diatas, mengenai pertimbangan hukum, pada bagian pokok perkara/sengketa sebagaimana diuraikan pada halaman 9 (sembilan), putusannya, sebagaiberikut:Menimbang, bahwa alasan penolakan Tergugat / Terbanding I terhadappermohonan

Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundanganyang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.Karena sesuai fakta hukum yang terungkap pada pemeriksaan sengketa di PengadilanTata Usaha Negara Bandung, dan diuraikan pada halaman 39 (tiga puluh sembilan),yaitu Bukti Tertulis Tergugat yaitu T5, dan Bukti Pla pada halaman 34 (tiga puluhempat), putusan tingkat pertama dimaksud, dapat diketahui bahwa alasan penolakanbelum dapat diproses peralihan hak