Ditemukan 53 data
Pembanding/Tergugat II : SILVESTER GERADUS GARE
Terbanding/Penggugat : Maria Nona Redja Parera
Turut Terbanding/Tergugat II : SILVESTER GERADUS GARE
41 — 9
Beo da Costatelah memberi bidag tanah tersebut kepada Nona Gare untuk dijadikan tempattinggal pada tahun 1935.Menimbang bahwa bukti Surat T. I.Il1 tersebut menurut Majelis Hakim merupakanpernyataan sepihak dari Para Terlawan dan yang menjadi dasar kepemilikan paraterlawan terhadap bidang tanah obyek sengketa, sedangkan Pelawan sebagaimanadiakui oleh Para Terlawan, bahwasanya Pelawan telah mendiami obyek sengketalebih dari 20 (dua puluh) tahun lama.
49 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Wakil Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Bidag Yudisial Nomor: 476/Pen/Tah/Mil/398 K/2017 tanggal 28September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tigapuluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal8 November 2017;Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer 03 Padang karenadidakwa:Primair:Bahwa Terdakwa pada waktuwaktu dan di tempattempat sebagaimanatersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2016atau setidaktidaknya
122 — 28
Tanda Penduduk NIK : 9102011312590001 atas namaBartholomeus J Paragaye;jazah :a. ljasah S1 dengan Nomor seri ljazah : 00566 KIP NO88.1.13.1.0.1388, yang dikeluarkan Universitas Cendrawasih atasnama Bartholomeus J Paragaye, tempat tanggal lahir : Wamena 13Desember 1959, Nomor Register : 80302177, Fakultas : KeguruanDan Ilmu Pendidikan, Bidag Ilmu : Ilmu Pendidikan, yangditandatangani di Jayapura, tanggal 21 Juni 1988 oleh RektorUniversitas Cenderawasih Drs.
94 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
bulan terhitung sejakpenandatanganan perjanjian ini pengurusan status dan peralihnan haknyatidak dapat dilanjutkan maka perjanjian ini batal;Semua pengurusan maupun biaya menjadi tanggung jawab pihakpertama;Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas dapat secara jelasdiketahui;Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalahbukanlah merupakan perjanjian jual beli atas objek sengketa melainkanberupa janji pihak kedua kepada pihak pertama yang mempunyai rencanauntuk membeli 10 bidag
66 — 21
Pewaris ) sebelum meninggal dunia banyakmeninggalkan hutang dan menjadikan hartanya sebagai agunan atas hutanghutangnya tersebut dan selanjutnya hutang tersebut telah dibayar lunas olehTergugat sehingga harta milik pewaris berupa 2 bidang sawah yaitu 1 bidangsawah luas kurang lebin 1 ha yang berada di dusun Toroliya dan 1 bidangsawah luas kurang lebih 50 ha yang berada di dusun Kasse menjadi milikTergugat sebagai ganti pembayaran hutang dari iou Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa mengenai 1 bidag
361 — 167
pokoknya sebagai berikut :Bahwa korban Nemia Br Tumanggor meninggal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012sekira pukul 12.00 Wib di Puskesmas Kolang Kecamatan Kolang Kabupaten TapanuliTengah.Bahwa saks terakhir kali berbicara dengan korban Nemia Br Tumanggor pada hari Sabtutanggal 25 Februari 2012 sekira pukul 10.00 Wib di warung milik Kyai Mansur Simanjuntakdan saat itu korban mengatakan kepada saksi bahwa korban akan pulang kerumahnyasebentar lagi untuk mengantarkan belanja anaknya ke Pasir Bidag
88 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Hum, Kepala Seksi PenangananMasalah Bangunan Pada Bidag Tanah Kota Surabaya;6. RIZKI YUNANTHA BASUKI., SH, Kepala Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Surabaya;7. Yudhistira., SH, Staf Bidang Pengendalian Dinas PengelolaanBangunan dan tanah Kota Surabaya;8. Yohanes Franklin., SH, Kepala Dinas Pengelolaan Bagunan danTanah Kota Surabaya;9. A.F.Fajar F., SH, Staf Sub bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Skretaiat Daerah kota Surabaya;10.
72 — 12
seluruhnya ;Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini ;DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :1.Bahwa terhadap segala uraian pada bagian Eksepsi tersebut diatasdinyatakan terulang kembali dan diberlakukan didalam pokok perkaraini:Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan penggugattertanggal 12 Juli 2017, kecuali yang secara tegas diakuinya;Hal. 10 dari 42 Putusan No.107/Padt.G/2017/PN.BppBahwa dalil gugatan Penggugat sebagai sebuah perusahaan yangbergerak di bidag
35 — 21
Kamaluddin Dalimunthe oleh BPNKabupaten Labuhan Batu selaku pejabat yang berwenang dalam bidag pertanahan;Bahwa sejak diterbitkannya SHM No.452 tahun 2005 atas objek perkara olehBPN Kabupaten Labuhan Batu, SHM No. 452 tersebut telah berulang kali dijadikansebagai jaminan kredit oleh terbanding ke Bank BRI dan Bank lainnya, akan tetapi parapembanding tidak pernah complain atas pengukuran dan peninjauan lapangan yangdilakukan oleh petugas Bank, karena para pembanding telah mengetahui kalau objekperkara
38 — 21
bulan terhitung sejak penandatangananperjanjian ini pengurusan status dan peralihan haknya tidak dapat dilanjutkanmaka perjanjian ini batal;Semua pengurusan maupun biaya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas dapat secara jelas diketahui:Bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat adalah bukanlahmerupakan perjanjian Jual beli atas Objek sengketa melainkan berupa janjiPihak Kedua kepada Pihak Pertama yang mempunyai rencana untuk membeli10 bidag
90 — 32
Pasal 57 Inpres Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonanPemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidag perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankankepada Pemohon;Mengingat segala Peraturan Perundangundangan yang berlaku danhukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.I2.MENGADILIMengabulkan
SUTOMO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
75 — 120
Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakahyang bersangkutan secara fisik mengusai tanah tersebut ataudigunakan pihak lain seiijin yang bersangkutan, dan selain itu dapatmenilai bangunan dan tanaman yang ada diatas bidang tanah yangmungkin dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktiankepemilikan seseorang atas bidag tanah tersebut;14.
119 — 113
Bidag 23 atas namaibu Diah, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P21;Fotokopi dari fotokopi gambar rmah Ibu Diah/peta bidang 23, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P22;Fotokopi dari fotokopi data dan nilai ganti kerugian untuk pembangunanjalan tol CimanggisCibitung no bidang 100 atas nama Risan, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P23;Fotokopi dari fotokopi Gambar jalan desa Nagrak, selanjutnya padafotokopi bukti surat tersebut
76 — 68
Ligna; Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki 2 (dua) bidag tanah diDesa Cibereum, Kec.
79 — 57
seluruh alashak atau surat surat tanda bukti pemilikan/penguasaantanah yang diajukan oleh Ros Amna (tergugat I) tidak adasatupun yang diketahui dan ditanda tangani oleh KAN GugukVIII Koto;77Bahwa alas hak atau dasar pemilikan/penguasaan tanahobjek perkara yang diajukan oleh Ros Amna kepada tergugatII untuk memperoleh SHM NO:927/Nagari Guguk VIII Kototanggal 24 Agustus 2010 adalah berdasarkanSurat hibah laleh tanggal 13 September 1986 dari RamliJ kepada Ros Amna;Surat pernyataan penguasaan fisik bidag
Pembanding/Tergugat II : NURAENY KURNIA alias MANTANG Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Pembanding/Tergugat III : ANWAR KURNIA Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Pembanding/Tergugat IV : NURMALA KURNIA, Amd. Keb Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Pembanding/Tergugat V : NURSYAM KURNIA Diwakili Oleh : SUARDI, SH
Terbanding/Penggugat I : Hj. NIRNA SAID
Terbanding/Penggugat II : H. NIRWAN SAID, S.T
Terbanding/Penggugat III : FIRMAN SAID, S.Sos
Terbanding/Penggugat IV : H. ADYTIAWAN SAID, S.E
Terbanding/Penggugat V : SISKA PUTRI UTAMI SAID, S.K.g
1494 — 597
(lima belas ribu lima ratus tujuh puluh dua meter persegi) yangdidalamnya termasuk tanah sengketa yang setempat dikenal dengan bidag tanahSPPT PBB No /73.03.010.011.0110143.0 yang terletak di Kampung KailiKelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng denganbatasbatas :Utara : Tanah H. MUH. SAID BADDUTimur : Laut.Selatan : Tanah Tuan LANGSA (sekarang H. NOMPO, ASRI,MARIAMA, ALI NOJENG, RAZAKO, HARMIA)Barat : Sawah H. ITUNG, dan Sawah H. MUH.
93 — 46
Ismikapernah bermohon sertipikat ;69e Bahwa benar saksi tidak tahu, apakah Amir Hasan punya buktibuktikepemilikan ; Saksi kelima : bernama Warnisan, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikute Bahwa benar saksi bertempat tinggal di Jalan Nipah, Kelurahan KassiKassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar :e Bahwa benar saksi pernah menjabat Asisten Pemerintahan yakni sejakTahun 2008 sampai Tahun 2009 ;e Bahwa benar saksi punya tugas pokok sebagai Asisten Pemerintahanadalah bidag Pertanahan
120 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Drs.H.ALI FAUZAN BIN H.YASINe 1 (satu) bidag tanah pekarangan seluas 436 meter persegi besertasertifikanya nomor 1740 milik Terdakwa 1. Drs.H.ALI FAUZAN BIN H.YASINe 1 (satu) unit mobil merk Mitsubhisi Jetsar tahun 1987 Nopol AG2077Tl beserta STNK dan BPKBnya milik Terdakwa 3. Drs.
Terbanding/Jaksa Penuntut : IKWAN EDUARD RUITAN, SH
78 — 26
Menelaah surat masuk dan keluar ke masingmasing staf; Menilai prestasi kerja bawahan (menandatangani DP3) Mengawal jalannya program kerja bidag PLS/PNF .Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Keaksaraan Fungsional adalahadalah pemberian pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat prioritasusia 15 tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung.Bahwa sumber anggaran program Keaksaraan Fungsional tahun 2009 yangada di Provinsi SulSel berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional melaluiDirektorat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RACHMAT IDRAK, SH. MH
68 — 46
Nomor 38/Pid.B/2017/PT.MKS Menilai prestasi kerja bawahan (menandatangani DP3) Mengawal jalannya program kerja bidag PLS/PNF .Bahwa yang dimaksud dengan pendidikan Keaksaraan Fungsional adalahadalah pemberian pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat prioritasusia 15 tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, dan berhitung.Bahwa sumber anggaran program Keaksaraan Fungsional tahun 2009 yangada di Provinsi SulSel berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional melaluiDirektorat Jenderal Pendidikan