Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16 Oktober 2017;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor731/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober2017; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor732/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober2017; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor772/35.13/X/2017 perihal: Penolakan

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor731/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor732/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; d.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; b.

Kabupaten Probolinggo Nomor:773/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16 Oktober 2017;4.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor:730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017 (bukti P1=T12):b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor:731/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir,tanggal 16Oktober 2017 (bukti P2=T13):c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor:732/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017 (bukti P3=T14):d.

Bahwa di dalam rekening efek Turut Tergugat terdapat sahamsahammilik Penggugat 1 s/d Penggugat 18, dimana tindakan blokir yangHal. 3 dari 83 hal.

IIPEMBERLAKUAN BLOKIR TERHADAP SAHAMSAHAM DANNOMORNOMORSUB REKENING EFEK MILIK PARA PENGGUGAT 6.Bahwa blokir yang menjadi permasalahan Perkara a quo berpangkal daripermintaan tertulis Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (BapepamLK sekarang Otoritas Jasa Keuangan/ Tergugat 1,Hal. 6 dari 83 hal.

PermintaanTergugat 1 kembali dipenuhi Tergugat 2 pada tanggal 5 Maret 2010.Bahwa masingmasing Para Penggugat tidak pernah dipanggil, diperiksaataupun dimintai keterangan oleh Tergugat 1 dan/atau Tergugat 2 terkaitdengan tindakan blokir yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2, baiksebelum maupun sesudah dilakukannya tindakan blokir oleh Tergugat 1dan Tergugat 2 tersebut.Bahwa dengan demikian Para Penggugat tidak memahami sama sekalimaksud dan tujuan dari tindakan blokir Tergugat 1 dan Tergugat 2

blokir Turut Tergugat mengenai permintaanpembukaan blokir atas nama Para Nasabah (in casu ParaPenggugat).IV.

/li>

Menyatakan bahwa pemblokiran atas Objek Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 155 (Sertipikat Induk) Surat Ukur Nomor : 31/ 2010 tertanggal 21 April 2010 atas nama HUSAINI, NURHASANAH, dan NUR SARIJAH yang terletak di Kelurahan/Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan luas 1.999 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) telah hapus dengan sendirinya/demi hukum dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pencatatan blokir

yakni tanggal 1 September 2019 berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa untuk menghapus catatan blokir yang tertera di buku tanah atau register yang disediakan untuk itu atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 155 Surat Ukur Nomor : 31/ 2010 tertanggal 21 April 2010 atas nama HUSAINI, NURHASANAH, dan NUR SARIJAH;

Bahwa setelah terdakwa membuat Dokumen Surat InstruksiPencairan Deposito dan Memorandum Pembukaan Blokir dan PencairanDeposito terdakwa melengkapi dokumen tersebut dengan Surat Kuasadari Nasabah kemudian Surat Memorandum Pembukaan Blokir danPencairan Deposito ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan padabagian CLM (Custemer Loan Maneger) yaitu saksi ANGGELINA VANIATANUJAYA atau saksi MILLIONITA GUNAWAN atau saksi DONIkemudian setelah ditandatangani dan disahkan ditandatangani oleh salahsatu bagian

Bahwa setelah terdakwa membuat Dokumen Surat InstruksiPencairan Deposito dan Memorandum Pembukaan Blokir dan PencairanDeposito terdakwa melengkapi dokumen tersebut dengan Surat Kuasadari Nasabah kemudian Surat Memorandum Pembukaan Blokir danPencairan Deposito ditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan padabagian CLM (Custemer Loan Maneger) yaitu saksi ANGGELINA VANIATANUJAYA atau saksi MILLIONITA GUNAWAN atau saksi DONIkemudian setelah ditandatangani dan disahkan ditandatangani oleh salahHalaman

Bahwa setelah terdakwa membuat Dokumen Surat Instruksi PencairanDeposito dan Memorandum Pembukaan Blokir dan Pencairan Depositoterdakwa melengkapi dokumen tersebut dengan Surat Kuasa dari Nasabahkemudian Surat Memorandum Pembukaan Blokir dan Pencairan Depositoditandatangani oleh terdakwa dan diserahkan pada bagian CLM (CustemerLoan Maneger) yaitu saksi ANGGELINA VANIA TANUJAYA atau saksiMILLIONITA GUNAWAN atau saksi DONI kemudian setelah ditandatanganidan disahkan ditandatangani oleh salah satu bagian

tanggal 11 Agustus 2011 dan surat blokir tanggal 18Hal.8 dari 37 hal.

Putusan No.353/Pid.B/2016/PN KdiBahwa surat pernyataan itu ditulis tangan oleh anak saksi, laluditandatangani oleh terdakwa;Bahwa setelah terdakwa berjanji dan setelah membuat suratpernyataan, saksi dan saudara perempuannya setuju untukmembuka blokir, selanjutnya saksi membuat surat pernyataanbuka blokir bertanggal 28 September 2014;Bahwa saudarasaudara saksi yang lain membuat suratpernyataan buka blokir bertanggal 25 September 2014;Bahwa setelah mendapatkan surat pernyataan buka blokir untuktanggal

dibawa oleh terdakwa kepadapihak BPN Kota Kendari untuk pembukaan blokir, namun ditolaksebab saksi sendiri yang belum bertandatangan dan memangsampai sekarang saksi belum bertandatangan pada suratpencabutan blokir tertanggal 25 September 2014;Bahwa kemudian terdakwa membawa lagi surat pencabutan blokiryang telah lengkap tandatangannya tersebut, selanjutnya pihakBPN membuka blokir SHM Nomor 1071;Hal.16 dari 37 hal.

Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Kdimereka, namun setelah terdakwa membuat surat pernyataan,mereka mau membuat surat pencabutan blokir;Bahwa saksi membuat surat pencabutan blokir bertanggal 25September 2014, saksi Titin Djumariati membuat surat cabut blokirbertanggal 28 September 2014;Bahwa kakak saksi yang bernama Titin Rohaniati tidak maumembuka blokir;Bahwa terdakwa membawa surat pencabutan blokir tersebutkepada kantor BPN Kota Kendari, namun permohonanpembukaan blokirnya ditolak sebab saksi Titin

tersebut;12.Bahwa surat pembukaan blokir tersebut dipergunakan oleh terdakwauntuk melakukan pengurusan pembukaan blokir pada pihak BPN KotaKendari;13.Bahwa dengan adanya surat pencabutan blokir tersebut, pihak BPNKota Kendari melakukan pembukaan blokir terhadap SHM Nomor1071;14.Bahwa dengan dibukanya blokir atas SHM Nomor 1071 oleh BPNKota Kendari, terdakwa telah menjual tanah atas SHM Nomor 1071tersebut kepada pihak PT.

Terutama tidakmencantumkan dasar hukum Kepmenkeu 563/2000 tentang Sitadan Blokir dan, PerDirJen Pajak No 24/2014 tentang Blokir danSita, serta Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita.

Penggugat tidak pernah diberitahu maupun dikonfirmasiadanya blokir terhadap hak atas tanah a.n.

Bahwa Tergugat Il dalam melaksanakan Pencatatan Blokir telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku yaitu Peraturan Pemerintah Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokir dan Sita:a.

Berdasarkan dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwapermohonan pencatatan blokir dapat dilaksanakan atas permintaandari penegak hukum, dengan demikian Pencatatan Blokir pada BukuTanah dan Surat Ukur terhadap Hak atas tanah Milik (HM) a.n.

AliRofi dan agar tanahtanah obyek blokir tidak dapat dipindahtanganka).. 22222 nnn nnn ne nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnennneec.

MP.01.01/160851.71/VIII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, Perihal: PemberitahuanJangka Waktu Blokir Berakhir; Adapun alasan diajukannya qugatan in litis adalah sebagai berikut : I.

Catatan Blokir pada Buku Tanah Hak Milik No. 4471/Pedungan tertanggal 01 Maret 2019 dan Buku Tanah HakMilik No. 5429/Pedungan tertanggal 01 Maret 2019;c. Surat dari Direktur PT.

No. 13 Tahun 2017 tentang TataCara Blokir dan Sita, pada pokoknya telah menegaskan bahwaPencatatan Blokir dan Penghapusan Catatan Blokirmerupakan tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan ;Dengan demikian, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.

No. 13 Tahun 2017tentang Tata Cara Blokir dan Sita tersebut merupakan sumberkewenangan Tergugat dalam menjalankan fungsi / urusanpemerintahan di tingkat Kabupaten/ Kota berkenaan denganpencatatan dan penghapusan catatan blokir ; ll. TENTANG SIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, & FINAL2.1.

TENTANG UPAYA ADMINISTRASI;=228=223.1.3.2.Bahwa setelah menerima obyek sengketa dalam perkara aquo,pada tanggal 28 Agustus.2019 ; Penggugat melalui Kuasahukumnya kemudian mengajukan keberatan sekaliguspermohonan kepada Tergugat.supaya blokir pada Buku TanahHak Milik No. 4471 dan Hak Milik No. 5429 tetap dicatatkan(sesuai dengan catatan blokir tertanggal 01 Maret 2019) demialasan perlindungan terhadap kepentingan tanah yangdimohon blokir karena telah diketahui adanya sengketa / konflikpertanahan atau

Madureso,dimana berdasarkan permohonan pemblokiran dari Tergugat tersebutselanjutnya Tergugat Il menetapkan status BLOKIR terhadap SertipikatHak Milik No. 1719/Kel.

Madureso masih berstatus BLOKIR;. Bahwa begitu pula status blokir terhadap Sertipikat Hak Milik No.1719/Kel.

danTergugat I merupakan Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatigedaad);10.Bahwa karena perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan11Hukum (onrechtmatigedaad), maka sudah selayaknya blokir terhadapSertipikat Hak Milik No. 1719/Kel. Madureso dinyatakan hapus demihukum / buku tanah bersih dari catatan blokir dan selanjutnyamenghukum Tergugat Il untuk mencoret / menghapus catatan blokir dariBuku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 1719/Kel.

Menyatakan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1719/Kel. Maduresohapus demi hukum / buku tanah bersih dari catatan blokir dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemblokiran dari Tergugat tertanggal 19 Januari 2017;6. Menyatakan blokir terhadap Sertipikat Hak Milik No. 1719/Kel. Maduresohapus demi hukum / buku tanah bersih dari catatan blokir dalam waktu 30Halaman 7 dari 20 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 27/Pat.G/2017/PN.Tmg10.11.12.

Madureso atas nama TaufikApriliyanto tersebut statusnya dalam ikatan jual beli dengan TergugatI;Bahwa benar Tergugat mengajukan status blokir kepada Tergugat Ilatas tanah sengketa sebagaimana SHM No. 1719/Kel.

Bahwa, dibuku tanah bersangkutan ada catatan blokir berasal dariDrs. Sabar Situmorang ;2.

tersebut,berarti Tergugat melakukan pencatatan blokir tersebut adalah merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2)huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Bahwa, Tergugat melakukan Cacatan Blokir pada Buku Tanah Hak MilikNo. 556 dan Buku Tanah Hak Milik No. 560 tersebut di atas berdasarkanPermohonan Sdr.

PPAT Kota Medan dan Catatan Blokir dalam Buku Tanah HakMilik No. 556/Desa Suka Maju seluas 1.083 m? dan Catatan Blokir dalamBuku Tanah Hak Milik No. 560/Desa Suka Maju seluas 1.033 m2,keduanya terdaftar a.n. Marimbun Situmorang Sarjana Hukum, diterbitkanoleh Tergugat.

Sabar Situmorang ( Pemohon Blokir ) adalahpara ahli waris dari Alm.

PPAT Kota Medan dancatatan blokir dalam buku tanah Hak milik No. 556/ Desa suka maju seluas1.083 m? dan catatan blokir dalam buku tanah Hak Milik No 560/Desa SukaMaju seluas 1.033 m?

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar Nomor MP.01.01/160851.71/VIII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019 Perihal PemberitahuanJangka Waktu Blokir Berakhir;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKota Denpasar Nomor MP.01.01/160851.71/VIII/2019 tertanggal 8Agustus 2019 Perihal Pemberitahuan Jangka Waktu Blokir Berakhir;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pertanahan KotaDenpasar Nomor MP.01.01/160851.71/VIII/2019 tertanggal 8 Agustus2019, Perihal Pemberitanuan Jangka Waktu Blokir Berakhir;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKota Denpasar Nomor MP.01.01/160851.71/VIII/2019 tertanggal 8Agustus 2019, Perihal Pemberitahuan Jangka Waktu Blokir Berakhir;4.

Putusan Nomor 522 K/TUN/2020tanggal 19 Agustus 2020, yang pada intinya agar menolak permohonankasasi dari Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Objek Sengketa perihal Pemberitahuan jangka waktublokirberakhir atas catatan blokir pada Buku Tanah Hak Milik Nomor4471

/Kel.Pedungan faktanya secara hukum SHM Nomor4471/Kel.Pedungan tersebut yang telah oberalin kepemilikan/penguasaannya dari Kadek Ngurah Agus Wiryana kepada PTJasamarga Bali Tol (Tergugat II Intervensi), maka tidak ada hubunganhukum antara SHM Nomor 4471/Kel.Pedungan tersebut dengankepentingan Penggugat, artinya tidak ada kepentingan yang dirugikansecara langsung akibat dari terbitnya Objek Sengketa a quo; Bahwa terbitnya pemberitahuan jangka waktu blokir berakhir karenapemblokiran berlaku hanya 30

hari dan telah berakhir masa berlakunyadan tidak ada perintah perpanjangan blokir atau perintah sita daripengadilan telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017tentang tata cara blokir dan sita;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, karenanya permohonan kasasi tersebut harusditolak, dan sebagai pihak yang kalah

Memerintahkan Turut Tergugat I membuka/mengangkat Blokir Nomor 42/Blokir/Prdt/X/2010 dan Blokir Nomor 67/Blokir/Prdt/XI/2010 tahun 2010 pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 341/Desa Wonokusumo dengan Surat Ukur Nomor 52/08.08/2005 dengan luas 400M2 (empat ratus meter persegi) dan memproses balik nama dari nama IDAWATI menjadi Nama DANNY;7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;8.

Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MenteriATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokir dan Sita:(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlakuuntuk jangka waktu 30(tiga puluh) hari kalender terhitung tanggalpencatatan blokir;(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapatdiperpanjang dengan adanya perintah pengadilanberupa penetapanatau putusan.g.

Atas kondisi pada angka 5 di atas PEMOHON melalui kuasanya MasWaluyo, SH, MH dari Kantor Hukum Advocates/Penasihat Hukum MasWaluyo, SH, MH & Partners mengirim surat kepada TERMOHON padaTanggal O02 Juli 2020 Nomor 09/07.2020/FH MN Perihal PermohananPembukaan Blokir Sertipikat Hak Guna Bangunan dimana inti dari surattersebut agar pihak TERMOHON segera membuka Blokir yang ada diKedua Buku Tanah HGB tersebut.7.

MN perihal Permohonan Pembukaan Blokir Sertifikat HakGuna Bangunan ke 2 yang salah satu tembusannya disampaikan kepadaKepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten (ic. TERMOHON Il).14.

Bahwa terhadap penghapusan cacatan blokir dalam rangkamenindaklanjuti Surat PEMOHON pada angka 6 dan angka 13 di atasbaru dapat dilakukan oleh TERMOHON pada tanggal 26 Agustus 2020sebagai akibat adanya kendala pada sistem aplikasi Komputerisasi KantorPertanahan (KKP) nya, dan kendala tersebut sudah diketahui olehPEMOHON pada saat PEMOHON tidak membayar setoran PNBP untuklayanan pencabutan Blokir dan baru bisa diakses ditanggal 26 Agustus2020.15.

MP.02.02/2173.36.03/VIII/2020 yang inti Suratnya bahwa : Terhadap catatan Blokir dari Stenly Wulluy Makalew dan catatansedang dalam perkara No. 583/PDT.G/2019/PN.JKT.PST, Nomor.444/PDT.G/2019/PN.TNG dan Nomor. 985/PDT.G/2019/PN.TNG telahTERMOHON telah dicatatkan penghapusan blokir dan penghapusanperkaranya.

Ahmad Dahlan No. 161 RT 003 RW 002, KelurahanJampiroso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung);Bahwa pada hari Selasa, 6 Juni 2017 Penggugat memperoleh informasidari Kuasa Hukum Taufik Apriliyanto (Penjual) sebagaimana SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 44/2017 tertanggal 26 Mei2017 yang yang isinya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No.1719/Kelurahan Madureso masih berstatus Blokir berdasarkan Suratpermohonan blokir lanjutan dari Sdr Abdul Malik tertanggal 05 Mei 2017yang dilampiri

Bahwa pada hari Selasa, 6 Juni 2017 Penggugat memperolehinformasi dari Kuasa Hukum Taufik Apriliyanto sebagaimana SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 44/2017 tertanggal 26Mei 2017 yang yang isinya menerangkan bahwa Sertipikat Hak MilikNo. 1719/Kelurahan Madureso masih berstatus BLOKIR berdasarkanSurat permohonan blokir lanjutan dari Sdr ABDUL MALIK tertanggal05 Mei 2017 yang dilampiri dengan gugatan perkara No.20/Pdt.G/2017/PN.Tmg tertanggal 02 Mei 2017 di Pengadilan NegeriTSIMANGQUINGS

Bahwa berdasarkan permohonan pemblokiran lanjutan dari Sdr.Abdul Malik tertanggal 05 Mei 2017 tersebut, hingga saat iniTergugat masih menetapkan status Blokir terhadap Sertipikat HakMilik No. 1719/Kelurahan Madureso, padahal berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku Blokir tersebut seharusnya sudahhapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejakpencatatan blokir dilakukan karena Sdr.

Dengan demikian gugatanPenggugat bisa dikatakan tidak jelas dan kabur;Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 6, 7, 8, 9 Penggugat tidakmendapat kepastian hukum kapan status blokir terhadap SertipikatHak Milik No. 1719/Kelurahan Madureso akan dicabut atau dihapustertanggal 05 Mei 2017 yang merupakan blokir lanjutan, hal iniPenggugat tidak pahamkarena yang Penggugat maksudkan adalahsudah terjawab sendiri dengan jawaban halaman 7 nomor 10 yaituTergugat tidak bersedia mencabut atau menghapus catatan blokir

(fotocopy dari fotocopy);Permohonan Blokir atas tanah Hak Milik No.1719/Kelurahan Madureso tertanggal 02 Mei 2017.(fotocopy sesuai aslinya) ;

INTERNAL:Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03363, dalam status Blokir Intenal, NIB: 05019.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03364, dalam status Blokir Intenal, NIB: 05020.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03365, dalam status Blokir Intenal, NIB: 05023.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03366, dalam status Blokir Intenal, NIB: 05021.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03367, dalam status Blokir Intenal, NIB: 05022.Sebagaimana tertera dalam media elektronik Komputerisasi Kantor Pertanahanloket.atrbpn.go.id, pada tanggal 2 Desember 2019;I.

Menyatakan BATAL dan TIDAK SAH KEPUTUSAN ELEKTRONIKKepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa Pencatatan StatusBLOKIR INTERNAL :Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03363, dalam status Blokir Intenal, NIB:05019.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03364, dalam status Blokir Intenal, NIB:05020.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03365, dalam status Blokir Intenal, NIB:05023.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03366, dalam status Blokir Intenal, NIB:05021.Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03367, dalam status Blokir Intenal, NIB:05022.Sebagaimana tertera

Bahwa untuk melindungi kepentingan pemohon blokir Sdr.

dalam status Blokir Internal, NIB: 05022Halaman 57 dari 118.

Putusan Nomor 37/G/2020/PTUN.SRGmenyatakan batal dan tidak sah Keputusan Elekronik Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang berupa Pencatatan Status Blokir Internal :Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03363 dalam status Blokir Internal, NIB: 05019Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03364 dalam status Blokir Internal, NIB: 05020Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03365 dalam status Blokir Internal, NIB: 05023Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03366 dalam status Blokir Internal, NIB: 05021Nomor Hak: 28.05.06.04.1.03367 dalam status Blokir Internal

Maka melalui surattertanggal 10 September 2014 Penggugat mencobamempertanyakan alasan blokir dan status sertifikat HGB No.5277/Pejagalan kepada Turut Tergugat..

Bahwa karena Sertifikat HGB No.5527/Pejagalan tersebut bukanmerupakan aset kredit eks PT.Sahid Gajah Perkasa Bank yangkepengurusannya telah diambil alin oleh Turut Tergugat, makasudah bukan alasan lagi bagi Tergugat untuk tetap mempertahankanstatus blokir atas sertifikat tersebut..

dihukum untukmencabut blokir atas sertifikat HGB No.5277/Pejagalan tersebut danmemproses permohonan pembaharuan (perpanjangan) hak yang diajukan oleh Penggugat.Berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya MajelisHakim berkenan memutuskan sebagai berikut:ds2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdalam mempertahankan status blokir atas Sertifkat HGBNo.5277/Pejagalan milik Penggugat.Menghukum dan memerintahkan Tergugat

Bahwa menurut Penggugat, sudah bukan alasan lagi bagi Tergugatuntuk tetap mempertahankan status blokir atas sertifikat tersebut.Menurut Penggugat, perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalahperbuatan melawan hukum sehingga Penggugat memohon kepadaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menghukum TurutTergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan.Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil/alasan gugatanPenggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukanperbuatan

S2914/KN.5/2014 tanggal 20Hal 5 Perk.No.292/PDT/2019/PT.DKINovember 2014 hal Pencabutan Blokir aset SHGB No.5277/Pejagalana.n Bu Siu Fang yang ditujukan kepada Kepala Biro Bantuan HukumSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan tembusannya dikirimkepada Penggugat, yang menyampaikan halhal sebagai berikut:a.

adanya peristiwa hukum pembukaan blokir sekaligusHal. 13 dari 33 hal.

dan membuka blokir.

Dalamketerangannya sebagaimana putusan halaman 36 Terdakwa Muh.Ishaq Latief menyampaikan hal sebagai berikut: Bahwa pemblokiran tersebut atas permintaan Saksi Soehandoyodan atas permintaan Polda Sultra, namun Terdakwa tidak dapatmemastikan atas permintaan mana blokir dilakukan; Bahwa ketika mengetahui adanya permintaan blokir tersebut,Terdakwa hendak melakukan blokir namun ternyata rekening An.Falahwi sudah dalam kondisi terblokir;Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I.Nyoman

PANCA LOGAM MAKMUR dan kemudianada pula permintaan blokir dari Polda Sultra; Bahwa sepengetahuan Terdakwa permintaan blokir SaksiSoehandoyo telah terlebin dahulu masuk sebelum permintaanPolda Sultra masuk;Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru di dalammempertimbangkan fakta mengenai permintaan blokir dari Poldatersebut;C. Mengenai Sikap BRI Pusat terhadap Tindakan Para Terdakwa.Hal. 19 dari 33 hal. Put.

Saksi Falahwi Mudjur Saleh Wahid tersebuttelah dilakukan blokir. Dalam pembuktian persidangan,terungkap adanya 2 (dua) permohonan blokir, yakni blokir yangdiajukan oleh Saksi RJ. Soehandoyo dan blokir yang diajukanoleh Penyidik Polda Sultra kepada pihak BRI. Dengan demikianpertimbangan kekhawatiran uang di dalam rekening tersebutakan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab adalahkekhawatiran yang tidak perlu.

Indonesia Nomor2645K/Padt/2016 dengan keterangan sebagai berikut :1) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 3 Tahun 2017tntang Blokir dan Sita, dalam Pasal 5 permohonan pencatatanblokir dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum apabilaang bersangkutan mempunyai hubungan hukum dengan tanahyang dimohonkan pemblokiran.

Dalam hal Saudara selakuPemohon blokir sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengantanah yang dimohonkan blokir, karena obyek tanah yangdimohonkan pencatatan blokir sudah beberapa kali terjadi peralihanhak.2) Bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri Pekalongan (MajelisHakim dan Mahkamah Agung) terhadap suatu perkara telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (Inckracht van gewijsde),kemudian terhadap putusan Pengadilan tersebut dimohonkanupaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, maka sesuai Pasal66 ayat

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun2017 tentang Blokir dan Sita, Penggugat tidak mempunyaihubungan hukum lagi atas tanah yang dimohonkan blokir.b.

Bahwa permohonan blokir Penggugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 155 dan 916 tersebut di atas didasarkan pada Pasal45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tanah tersebut merupakan obyek sengketa diPengadilan.2.2. Tentang Permohonan Peninjauan Kembalia.

Bahwa Tergugat tidak berwenang menggunakan Pasal 66ayat (2) undangundang tersebut untuk tidak dapat memenuhipermohonan blokir Penggugat karena masalah PeninjauanKembali adalah wewenang Pengadilan (Judikatif) dan Pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985merupakan hukum formil (hukum acara perdata) oleh karenaitu. selain itu. pengadilan tidak berwenang menggunakanhukum acara perdata tersebut.3.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan catatan blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa Kampungdalem Tgl. 14-4-1987 atas nama DYAH MAWARTI Surat Ukur Tgl. 5-8-1998 No. 12.04.02.05.00012/1998 Luas 147 M2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) telah hapus;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri untuk menghapus catatan blokir yang tertera di buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa

Bahwa dalam catatanbuku tanah Hak Milik No. 1819/7 Kelurahan Kerten atas nama Nyonya Yulia AnnaSurya, telah diletakkan blokir dari Sardjana Orba Manulang, SH selaku kurator dariDayu Handoko dan Yulia Ana Surya, surat tanggal 30112011 berdasarkan PutusanPengadilan Niaga Semarang No. 07/PAILIT/20111PN.NIAGA SMG tanggal12102011 jo.

Blokir tanggal 05 Desember 2011 dari Sarjana Orba Manulang, SH. selaku kuratordari Dayu Handoko dan Yulia Atma Surya tanggal 30 Nopember 2011, berdasarkanPutusan Pengadilan Niaga Semarang No. 07/Pailit/2011/PN. Niaga. Smg., tanggal 12Oktober 2011 Jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 07/PaHit/2011/PN. Niaga Smg.,tanggal 17 Oktober 2011.10.2.Blokir tanggal 01 Mei 2012 dari Ibnu Darjito, SH (Advokat) selaku kuasa hukum dariIrfan Suryanto, SE.

Niga Smg tanggal 17 Oktober 2011 ;e = blokir tanggal 152012 dari Ibnu Darpito, SH ( advokad ) selaku kuasa hukum dariIrfan Suryanto, SE surat tanggal 152012 dengan perkara perdata no 75/ Pdt.

G/2012/PN Ska tanggal 10 042012, dimana dalil eksepsi tergugat II dan tergugat III tersebutsebagaimana surat bukti TI/2 dan TIII/19 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII/2, TIII/19 berupa Surat keteranganpendaftaran tanah yang menerangkan terhadap tanah obyek telah dilakukan :e blokir tanggal 5 Desember 2011 dari Sarjaban Orba manulang, SH selaku kuratordari Dayu Handoko dan Yulia Ana Surya surat tanggal 30 Nopember 2011 ;e = blokir tanggal 1 Mei 2012 dari Ibnu Darpito, SH (advokad ) selaku kuasa

Niaga Smg, sehingga menurut majelis hakim terhadapsubyek hukum gugatan aquo adalah adanya kekurangan pihak yang harus digugat ( pluriumlittis consurtium ) dalam hal ini pihak kurator Perkara Nomor: 07 / pailit/ 2011/ PN, NiagaSemarang ( Sarjana Orba Manulang, SH );Menimbang, bahwa dari uraian tersebut majelis hakim berpendapat pada saat diajukangugatan terhadap obyek sengketa telah diletakkan blokir tertanggal 5 122011 oleh SardjanaOrba Manulang, SH ( kurator ) dan blokir tanggal 152012 oleh Ibnu