Somasi/Buka Blokir danselanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek SengketaB. UPAYA ADMINISTRATIF1.

Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi JawaTimur Nomor : 3426/835.78/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020 hal.Somasi/Buka Blokir bersifat Konkrit karena yang disebutkan didalamnyatidak abstrak, tetapi berwujud dan nyatanyata secara tegasmenyebutkan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1217 yang merupakan milikPenggugat masih dalam catatan ter Blokir;b.

Somasi/Buka Blokir bersifat individual karenaterdapat kepentingan individual yakni Sertifikat Penggugat yang secarategas dan nyata telah di Blokir oleh Tergugat;c. bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya Provinsi JawaTimur Nomor : 3426/835.78/VIII/2020, tanggal 05 Agustus 2020 halSomasi/Buka Blokir telah bersifat final karena tidak lagi memerlukanpersetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupunHalaman 4 dari 32 Putusan Nomor : 155/G/2020/PTUN.

Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang bunyinya sebagai berikut:Pencatatan Blokir dilakukan terhadap hak atas tanah atasperbuatan hukum atau peristiwa hukum, atau karena adanyasengketa atau konflik pertanahan.

Pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita yang bunyinya sebagai beriut:(1) Catatan blokir oleh perorangan atau badan hukum berlaku untukjangka waktu 30 (tiga puluh hari) kalender terhitung sejak tanggalpencatatan blokir;Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor : 155/G/2020/PTUN. Sby.(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatdiperpanjang dengan adanya perintah pengadilan berupa penetapanatau putusan.C.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Pimpinan PT BNI 46 Kantor Cabang Utama Mayestik Jakarta untuk membuka blokir terhadap Rekening Nomor : 076.005.000607-010 dan Rekening Nomor : 076.005.000607.002 atas nama Dedy Suryawan (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Jawaban surat ke 2 dari Terpidana DEDYSURYAWAN/Pemohon kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 29Mei 2017 tentang Rekening Nomor : 076.005.000607010 dan RekeningRekening Nomor : 076.005.000607002 tidak termasuk barang disita mohonuntuk membuka Blokir Tekening atas nama DEDY SURYAWAN denganmaksud supaya Pemhon dapat memanfaatkan dana Pemohon untukkebutuhan sehari hari atas dasar tersebut, Kejaksaan Tinggi DK!

Bahwa Rekening Nomor 076.005.000607010 dan Rekening Nomor :076.005.000607002 di Bank BNI Cabang Utama Mayestik Jakartaagardi kembalikan kepada yang bersangkutan karena tidakd ada kaitan lagidalam perkara tindak pidana mengingat terpidana /Pemohon DEDYSURYAWAN telah menjalani seluruh Pidanana dan telah membayarDenda serta uang Pengganti yang di bebankan kepada Terpidana,sehingga Pembukaan Blokir terhadap KEDUA Rekening tersebutmerupakan kewenangan dari Bank BNI Cabang Utama Mayestik diJakarta.Halaman

Kami menyerankan Kepada Bank BINI Cabang Utama Mayestik diJakarta, dapt mempertimbangkan untuk membuka Blokir terhadapKEDUA Rekening tersebut diatas.7.

Memerintahkan Pimpinan Bank BNI Cabang Utama Mayestik di Jakartauntuk membukan Blokir terhadap ke 2 (dua) Rekening Pemohon yaitu :Rekning Nomor : 076.005.000607010 dan Rekeingi Nomor076.005.000607002 atas nama DEDY SURYAWAN, karena tidak adakaitan lagi dalam Perkara Tindak Pidana, mengingat Terpidana DEDYSURYAWAN, telah menjalani seluruh Pidana dan telah membayar dendaserta uang Pengganti yang di bebankan kepada Terpidana.3.

B3358/0.1/FU.1/05/2017, tanggal 31 Mei 2017, PerihalMembuka Blokir Rekening Atas Nama : Dedy Suryawan( Foto copy )Foto copy bukti surat tersebut telah dicocokan dengan aslinya dalampersidangan dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkansebagai alat bukti ;Menimbang, bahwa selaian mengajukan bukti Surat tersebut, pemohonjuga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :1.Saksiketerangan sebagai berikut :Ir.

/li>

Menyatakan bahwa pemblokiran atas Objek Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 155 (Sertipikat Induk) Surat Ukur Nomor : 31/ 2010 tertanggal 21 April 2010 atas nama HUSAINI, NURHASANAH, dan NUR SARIJAH yang terletak di Kelurahan/Gampong Paya Bujok Teungoh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa dengan luas 1.999 m² (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) telah hapus dengan sendirinya/demi hukum dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pencatatan blokir

yakni tanggal 1 September 2019 berdasarkan Pasal 126 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 jo Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Langsa untuk menghapus catatan blokir yang tertera di buku tanah atau register yang disediakan untuk itu atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 155 Surat Ukur Nomor : 31/ 2010 tertanggal 21 April 2010 atas nama HUSAINI, NURHASANAH, dan NUR SARIJAH;

Memerintahkan Turut Tergugat I membuka/mengangkat Blokir Nomor 42/Blokir/Prdt/X/2010 dan Blokir Nomor 67/Blokir/Prdt/XI/2010 tahun 2010 pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 341/Desa Wonokusumo dengan Surat Ukur Nomor 52/08.08/2005 dengan luas 400M2 (empat ratus meter persegi) dan memproses balik nama dari nama IDAWATI menjadi Nama DANNY;7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;8.

tanggal 11 Agustus 2011 dan surat blokir tanggal 18Hal.8 dari 37 hal.

Putusan No.353/Pid.B/2016/PN KdiBahwa surat pernyataan itu ditulis tangan oleh anak saksi, laluditandatangani oleh terdakwa;Bahwa setelah terdakwa berjanji dan setelah membuat suratpernyataan, saksi dan saudara perempuannya setuju untukmembuka blokir, selanjutnya saksi membuat surat pernyataanbuka blokir bertanggal 28 September 2014;Bahwa saudarasaudara saksi yang lain membuat suratpernyataan buka blokir bertanggal 25 September 2014;Bahwa setelah mendapatkan surat pernyataan buka blokir untuktanggal

dibawa oleh terdakwa kepadapihak BPN Kota Kendari untuk pembukaan blokir, namun ditolaksebab saksi sendiri yang belum bertandatangan dan memangsampai sekarang saksi belum bertandatangan pada suratpencabutan blokir tertanggal 25 September 2014;Bahwa kemudian terdakwa membawa lagi surat pencabutan blokiryang telah lengkap tandatangannya tersebut, selanjutnya pihakBPN membuka blokir SHM Nomor 1071;Hal.16 dari 37 hal.

Putusan No.353/Pid.B/2016/PN Kdimereka, namun setelah terdakwa membuat surat pernyataan,mereka mau membuat surat pencabutan blokir;Bahwa saksi membuat surat pencabutan blokir bertanggal 25September 2014, saksi Titin Djumariati membuat surat cabut blokirbertanggal 28 September 2014;Bahwa kakak saksi yang bernama Titin Rohaniati tidak maumembuka blokir;Bahwa terdakwa membawa surat pencabutan blokir tersebutkepada kantor BPN Kota Kendari, namun permohonanpembukaan blokirnya ditolak sebab saksi Titin

tersebut;12.Bahwa surat pembukaan blokir tersebut dipergunakan oleh terdakwauntuk melakukan pengurusan pembukaan blokir pada pihak BPN KotaKendari;13.Bahwa dengan adanya surat pencabutan blokir tersebut, pihak BPNKota Kendari melakukan pembukaan blokir terhadap SHM Nomor1071;14.Bahwa dengan dibukanya blokir atas SHM Nomor 1071 oleh BPNKota Kendari, terdakwa telah menjual tanah atas SHM Nomor 1071tersebut kepada pihak PT.

MP.01.01/160851.71/VIII/2019 tertanggal 8 Agustus 2019, Perihal: PemberitahuanJangka Waktu Blokir Berakhir; Adapun alasan diajukannya qugatan in litis adalah sebagai berikut : I.

Catatan Blokir pada Buku Tanah Hak Milik No. 4471/Pedungan tertanggal 01 Maret 2019 dan Buku Tanah HakMilik No. 5429/Pedungan tertanggal 01 Maret 2019;c. Surat dari Direktur PT.

No. 13 Tahun 2017 tentang TataCara Blokir dan Sita, pada pokoknya telah menegaskan bahwaPencatatan Blokir dan Penghapusan Catatan Blokirmerupakan tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan ;Dengan demikian, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I.

No. 13 Tahun 2017tentang Tata Cara Blokir dan Sita tersebut merupakan sumberkewenangan Tergugat dalam menjalankan fungsi / urusanpemerintahan di tingkat Kabupaten/ Kota berkenaan denganpencatatan dan penghapusan catatan blokir ; ll. TENTANG SIFAT KONKRET, INDIVIDUAL, & FINAL2.1.

TENTANG UPAYA ADMINISTRASI;=228=223.1.3.2.Bahwa setelah menerima obyek sengketa dalam perkara aquo,pada tanggal 28 Agustus.2019 ; Penggugat melalui Kuasahukumnya kemudian mengajukan keberatan sekaliguspermohonan kepada Tergugat.supaya blokir pada Buku TanahHak Milik No. 4471 dan Hak Milik No. 5429 tetap dicatatkan(sesuai dengan catatan blokir tertanggal 01 Maret 2019) demialasan perlindungan terhadap kepentingan tanah yangdimohon blokir karena telah diketahui adanya sengketa / konflikpertanahan atau

Bag.Bahwa saksi tidak tahu ada pembukaan blokir rekening atasnama Santosa Halim dan Sebastian CHIA dan tidak pernahada gelar perkara masalah pembukaan blokir;Bahwa saksi tidak ingat namanama yang telah diblokir olehsaksi;Bahwa untuk memblokir atau membuka blokir menurutketentuan Perkaba No.3 th 2014 adalah yang berhaksepenuhnya Kapolda yang dilimpahkan kepada serendahrendahnya Direktur;Bahwa pada saat pemeriksaan di Bareskrim Polri saksiditunjukkan banyak berkas lebin dari 40 surat yang sudahditanda

Amin yang dikonsep terus naik ke Kanitdiparaf Kasubdit paraf Wadir baru ke Direktur;Bahwa yang membuka blokir adalah Sdr. Dudung Suryana;Bahwa menurut saksi, Sdr.

Dudung ditemukan Sadr.Dudung memblokir menyalahi prosedur, yaitu:e Kompetensi kewenangane Persyaratan Teknis memblokire Pelanggaran etika bahwa yang bersangkutan selain menyalahi prosedurjuga melakukan tindak pidana.Bahwa yang telah membuka blokir adalah Sdr. DudungSuryana;Bahwa sewaktu membuka Dblokir tidak dilakukan gelarperkara;Bahwa sewaktu membuka blokir tidak ada izin dari BI;Bahwa Sdr. Dudung Suryanadan Sdr.

Amin telah melakukanpembukaan blokir rekening dan menerima uang dari dibukanyapemblokiran rekening;Bahwa yang ditemukan uang dari Sdr. Dudung dan Sdr.

Surat pembukaan blokir dibuat oleh saksi Amin Iskandar, SH, MH danditandatangani oleh Sdr. Dudung Suryana, SH yang sebetulnya merupakankewenangan Direktur/Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jabar.

Internal:Nomor Hak 28.05.06.04.1.03363, dalam status Blokir Intenal, NIB 05019;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03364, dalam status Blokir Intenal, NIB 05020;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03365, dalam status Blokir Intenal, NIB 05023;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03366, dalam status Blokir Intenal, NIB 05021;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03367, dalam status Blokir Intenal, NIB 05022;Sebagaimana tertera dalam media elektronik Komputerisasi KantorPertanahan /oket.atrbpn.go.id, pada tanggal 2 Desember 2019;Mewajibkan Tergugat

untuk mencabut/menghapus Keputusan ElektronikKepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang berupa Pencatatan StatusBlokir Internal :Nomor Hak 28.05.06.04.1.03363, dalam status Blokir Intenal, NIB 05019;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03364, dalam status Blokir Intenal, NIB 05020Nomor Hak 28.05.06.04.1.03365, dalam status Blokir Intenal, NIB 05023;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03366, dalam status Blokir Intenal, NIB 05021;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03367, dalam status Blokir Intenal, NIB 05022;Sebagaimana tertera dalam

Menyatakan batal dan tidak sah keputusan elektronik Kepala KantorPertanahan Kota Tangerang berupa Pencatatan Status Blokir Internal:Nomor Hak 28.05.06.04.1.03363, dalam status Blokir Intenal, NIB05019;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03364, dalam status Blokir Intenal, NIB05020;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03365, dalam status Blokir Intenal, NIB05023;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03366, dalam status Blokir Intenal, NIB05021;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03367, dalam status Blokir Intenal, NIB05022;Sebagaimana tertera dalam

Mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang selakuTermohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat, untuk mencabut/menghapus Keputusan Elektronik Kepala Kantor Pertanahan KotaTangerang berupa Pencatatan Status Blokir Internal:Halaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 446 K/TUN/2021Nomor Hak 28.05.06.04.1.03363, dalam status Blokir Intenal, NIB05019;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03364, dalam status Blokir Intenal, NIB05020;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03365, dalam status Blokir Intenal, NIB05023;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03366, dalam status Blokir Intenal, NIB05021;Nomor Hak 28.05.06.04.1.03367, dalam status Blokir Intenal, NIB05022;Sebagaimana tertera dalam media elektronik Komputerisasi KantorPertanahan /oket.atrbpn.go.id, pada tanggal 2 Desember 2019;5.

No. 3176 K/Pat/201310.11.terjadinya peristiwa itu";Bahwa pencantuman kedua syarat surat pembukaan blokir PemerintahKota Surabaya untuk Perseroan Terbatas PT Darmo Satelite Town keluar,dan Surat Pembukaan Blokir dari Pemerintah Kota Surabaya untukPerseroan Terbatas PT Karunia Jaya Sentosatama" dicantumkan pada AktaIkatan Jual Nomor 68., adalah atas permintaan dan kehendak Tergugat;Bahwa persyaratan Surat Pembukaan Blokir Pemerintah Kota Surabayauntuk Perseroan Terbatas PT Darmo Satelite Town keluar

, dan SuratPembukaan Blokir dari Pemerintah Kota Surabaya untuk PerseroanTerbatas PT Karunia Jaya Sentosatama (Penggugat), yang dicantumkanatas permintaan dan kehendak Tergugat tersebut adalah merupakanpersyaratan yang tidak mungkin dapat dipenuhi/dilaksanakan Penggugatdan Tergugat;Bahwa persyaratan Surat Pembukaan Blokir untuk Perseroan Terbatas PTDarmo Satelite Town keluar adalah syarat yang tidak mungkindipenuhi/dilaksanakan Penggugat dan Tergugat, dengan alasanalasan: PT Darmo Satelite Town (

PT Darmo Satelite Town keluar, danSurat Pembukaan Blokir dari Pemerintah Kota Surabaya untuk PerseroanTerbatas PT Karunia Jaya Sentosatama (Penggugat) tidak mungkindilaksanakan/dipenuhi Penggugat dan Tergugat dibuktikan bahwa sampaidengan gugatan ini diajukan (sudah berjalan 16 bulan setelahpenandatanganan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 68), ternyata dan terbuktipembukaan blokir Pemerintah Kota Surabaya untuk Perseroan Terbatas PTDarmo Satelite Town tidak keluar, dan Surat Pembukaan Blokir dariPemerintah

Bahwa baik Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernahmenerima surat Kuasa dari PT Darmo Satelite Town untuk melakukanpembukaan blokir Pemerintah Kota Surabaya terhadap tanah milikPerseroan Terbatas PT Darmo Satelite Town;.

Bahwa sampai dengan gugatan perkara a quo diajukan, PemohonKasasi dan Termohon Kasasi tidak dapat menyelesaikan PembukaanBlokir Pemerintah Kota Surabaya untuk Perseroan Terbatas PTDarmo Satelite Town dan Surat Pembukaan Blokir dari PemerintahKota Surabaya untuk Perseroan Terbatas PT Karunia JayaSentosatama;Bahwa tidak dapat dilakukan pembukaan blokir, dikarenakan tidakada sengketa maupun blokir secara hukum, yang ada adalah blokirpolitik sebagaimana keterangan saksi Pemohon Kasasi MiftahulMaksum;

lalu antara terdakwa dengan saksi korbankembali menjalin kKomunikasi namun tidak intens lagi, lalu sekitar bulanNovember 2019 kontak whatsaap terdakwa kembali diblokir oleh saksikorban hingga membuat terdakwa kembali melakukan pengancaman kepadasaksi korban melalui perantara saksi RABIATUL WIFTIAH yang berisipdhkan Iwn qyul mulai hari ini kuhambur bukti2 kami di WA, dan kuberibatas sampai mim bila kd mmbuka blokir ml mini jua antara 2, aku atau inyayg dibunuh yg laki, titik, setelah itu terdakwa

juga mengirimkan pesan lewatwhatsaap kepada saksi BAHRULLAH yang berisi sampaikan Iwn qyul, jgnbangga dlu krna aq blm bpdh Iwn yg laki, jgn dikira aq kd wani, liat hajakaena, aq nya tapandang hdnk mnikahkan anak banarae Ig, ngleh kaenakalo terjadi apa2 antara ag Iwn yg laki, antara 3, mati atau penjara, jdtuntungakan urusanku dlu, bukti2 bnyak selain ini termasuk vedio kamidikamar, kemudian terdakwa mengirimkan lagi pesan lewat whatsaapkepada saksi BAHRULLAH yang berisi kd membuka blokir mka akan

kublokir balik, fan artinya kdd maras lagi aku Iwn inya, biar banyu mata darah,yg jls pa imbah 5 hari itu dipastikan ada pertumpahan.....di Kdg, dn mhon mfWA buhan km kkwannya terpaksa ku blokiri jua, barelaan barataan, tungguhaja kabarnya 5 hari kedepan.......... lalu terdakwa kembali mengirimkanpesan lewat whatsaap kepada saksi BAHRULLAH yang berisi pdhkan Iwngyul mulai hari ini kuhambur bukti2 kami di WA, dan kuberi batas sampalmim bila kd mmbuka blokir ml mini jua antara 2, aku atau inya yang

dibunuhyg laki, titik, setelah itu saksi RABIATUL WIFTIAH dan saksi BAHRULLAHmenscreenshoot percakapan terdakwa lalu mengirimnya kepada saksikorban, selain itu terdakwa juga mengirimkan pesan lewat whatsaap kepadasaksi ABDURRAHIM SURYA NEGARA Als AHIM yang intinya berisi agarsaksi korban disuruh melakukan buka blokir nomor kontak terdakwa danapabila saksi korban tidak buka blokir maka terdakwa akan menceritakanhubungan antara mereka berdua kepada suami saksi korban, dalam isiHalaman 5 dari 20 Putusan

kontakwhatsapp milik terdakwa;Bahwa setelah kontak blokir terbuka, terdakwa dan saksi korban kembalimenjalin komunikasi, namun tidak intens lagi, hingga pada sekitar bulanNovember 2019 kontak whatsapp terdakwa kembali diblokir oleh saksikorban hingga membuat terdakwa kembali melakukan pengancamankepada saksi korban melalui saksi BAHRULLAH, saksi RABIATULQIFTIAH dan saksi IBRAHIM dengan menggunakan media sosialwhatsapp dengan tujuan blokir kontak whatsaap terdakwa dibuka olehsaksi korban;Bahwa kemudian

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan catatan blokir atas Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa Kampungdalem Tgl. 14-4-1987 atas nama DYAH MAWARTI Surat Ukur Tgl. 5-8-1998 No. 12.04.02.05.00012/1998 Luas 147 M2 (seratus empat puluh tujuh meter persegi) telah hapus;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri untuk menghapus catatan blokir yang tertera di buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 344/Desa

Bahwa, yang mendasari adanya Surat Tergugat sebagai Obyek Sengketaadalah seharusnya Tergugat melihat ketentuan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanRepublik Indonesia No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sitayang seharusnya terhadap SertipikatSertipikat yang diajukan Blokir yangjelasjelas mengetahui adanya gugatan perdata di Pengadilan NegeriMadiun seharusnya pada Sistem Aplikasi Sengketa Konflik dan Perkara(SKP) atas Perkara No. 46/Pdt.G

hak atas tanahnya agar tidak beralih kepada siapapunsesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sitaserta tidak ada penolakan dari Tergugat atas permohonan blokir dari Penggugat;5.

Bahwa Tergugat melalui surat Nomor : 285/600.35.77/X/2020 tanggal 14Oktober 2020 memberitahukan kepada Penggugat untuk memnuhi syaratsyaratdan mekanismenya kemudian tanggal 21 Januari 2021 Penggugat memenuhi/melengkapi syarat dan mekanisme Permohonan Blokir;3. Karena telah terpenuhinya syarat dan meknisme permohonan blokir dariPenggugat maka Tergugat telah melakukan pencatatan blokir dan kepadanyatelah disampaikan pemberitahuan melalui surat Nomor 67/600.35.77/II/2021tanggal 01 Pebruari 2021;4.

Bukti T9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,Permohonan blokir Sdr. Johan atas Hak Milik Nomor :191/Kelurahan Pandean;10. Bukti T10: Fotokopi sesuai dengan aslinya,Permohonan blokir Sdr. Johan atas Hak Milik Nomor :1112/Kelurahan Pandean;Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Perkara Nomor : 5/G/2020/PTUN.SBY11. Bukti T11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya,Permohonan blokir Sdr. Johan atas Hak Milik Nomor :1990/Kelurahan Pandean;12.

pencatatan blokir yangsalah satunya juga melampirkan bukti hubungan hukum Penggugat denganpemegang hak dari sertipikan objek blokir, dan juga berisikan pernyataanbahwa permohonan blokir dapat dilayani/ditindaklanjuti apabila Pengugatmemenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundangundangan, dalam hal ini menurut Majelis Hakim surat objek gugatan tidakberisikan keputusan penolakan, justru Surat tersebut memberikan penjelasanatau informasi ketentuan peraturan perundangundangan mengenalmekanisme

Saksipunya pembukuannya;Menurut aturan yang berlaku bahwa Roya bia dijalankan, walaupunada blokir;Bahwa jual beli tidak bisa dijalankan karena ada blokir, bukankarena ada roya;Bahwa proses urutannya yaitu Roya dulu baru ada blokir;Bahwa seorang PPAT tidak akan membuat akta jual beli kalausertifikat ada hak tanggungan;Bahwa sebelum menyerahkan uang titipan tersebut untuk biayapendaftaran akte jual beli, sudah ada penjelasan dari saksikepada Roy Sudiarto;Percepatan maksudnya adalah bahwa di Agraria

Setelah utangdilunasi sertifikat langsung diserahkan; Bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukanblokir yaitu) masih adanya hak tanggungan; Blokir diajukan atas dasar kepentingan kepentinganpihak pihak; Bahwa dalam peraturan memang permohonan blokir harussurat gugatan dari Pengadilan, tetapi juga bisa tidak harussurat gugatan;dariadaada Bahwa masa berlakunya blokir selama 30 hari, dan blokirakan hapus dengan sendirinya setelah habis masa 30tersebut.

Perkara;48 Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak mempunyai kewajibankepada para pihak, tetapi kalau ada surat BPN berkewajibanmenjelaskan kepada para pihak; Bahwa blokir yang dicatat sepanjang tanah tersebut tercatat,kalau blokir yang tidak dicatat yaitu hutang piutang.

Jadi tidaksemua pemblokiran dicatat; Bahwa tidak semua blokir dicatat di buku tanah karena adaperaturan yang saling melengkapi; Pemblokiran tidak harus ada surat gugatan; Permohonan blokir didaftarkan lewat loket 2 (dua) dansetelah itu dihadapkan ke Kepala Kantor dan kemudian Kepalakantor menentukan~ ke ~ seksi seksi tersebut.

Dan Di Badan Pertanahan Nasional tidak adaistilah percepatan; Menurut aturan bahwa PPAT harus diberitahukan tentangadanya suatu blokir; Bahwa mengenai proses roya, apabila roya sudah berjalanberbulan bulan tidak jadi, konsekwensinya roya tersebut harusdihapus; Bahwa blokir adalah suatu permohonan yang terkait dengan haktanggugan, karena hak tanggungan tersebut belum diroya; Bahwa yang menjadi kewajiban Badan Pertanahan Nasionalterhdap pemohon blokir yaitu) menjelaskan kepada para pihak bahwaakte

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16 Oktober 2017;Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor731/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober2017; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor732/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober2017; Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor772/35.13/X/2017 perihal: Penolakan

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor731/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor732/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; d.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017; b.

Kabupaten Probolinggo Nomor:773/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16 Oktober 2017;4.

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor:730/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017 (bukti P1=T12):b. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor:731/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir,tanggal 16Oktober 2017 (bukti P2=T13):c. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Probolinggo Nomor:732/35.13/X/2017, perihal: Penolakan Permohonan Blokir, tanggal 16Oktober 2017 (bukti P3=T14):d.

adanya peristiwa hukum pembukaan blokir sekaligusHal. 13 dari 33 hal.

dan membuka blokir.

Dalamketerangannya sebagaimana putusan halaman 36 Terdakwa Muh.Ishaq Latief menyampaikan hal sebagai berikut: Bahwa pemblokiran tersebut atas permintaan Saksi Soehandoyodan atas permintaan Polda Sultra, namun Terdakwa tidak dapatmemastikan atas permintaan mana blokir dilakukan; Bahwa ketika mengetahui adanya permintaan blokir tersebut,Terdakwa hendak melakukan blokir namun ternyata rekening An.Falahwi sudah dalam kondisi terblokir;Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa I.Nyoman

PANCA LOGAM MAKMUR dan kemudianada pula permintaan blokir dari Polda Sultra; Bahwa sepengetahuan Terdakwa permintaan blokir SaksiSoehandoyo telah terlebin dahulu masuk sebelum permintaanPolda Sultra masuk;Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru di dalammempertimbangkan fakta mengenai permintaan blokir dari Poldatersebut;C. Mengenai Sikap BRI Pusat terhadap Tindakan Para Terdakwa.Hal. 19 dari 33 hal. Put.

Saksi Falahwi Mudjur Saleh Wahid tersebuttelah dilakukan blokir. Dalam pembuktian persidangan,terungkap adanya 2 (dua) permohonan blokir, yakni blokir yangdiajukan oleh Saksi RJ. Soehandoyo dan blokir yang diajukanoleh Penyidik Polda Sultra kepada pihak BRI. Dengan demikianpertimbangan kekhawatiran uang di dalam rekening tersebutakan diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab adalahkekhawatiran yang tidak perlu.

di Kantor BPN Kota Kendari, maka terdakwakemudian menemui para ahli warisnya/saksi korban (kakak kandung dan adikkandung terdakwa) baik yang ada di Jakarta (saksi Titin Djumariati) maupunyang tinggal di Kendari dengan maksud mencabut/membuka blokir sertifikatHalaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRAtanahnya dan ternyata terdakwa berhasil membujuknya dengan caramendatangi dan mengumpulkan para saudara kandungnya tersebut denganmengatakan antara lain: bersedia dengan iklas untuk

tanggal 11 Agustus2011 dan surat blokir tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani secara saholeh para saksi korban: Titin Rohaniati, Titin Djumariati, Dewi Susanti Frida,Rita Jumri Sawalia, dan Ratna Kumala Ningsih;Bahwa alasan para ahli warisnya melakukan pemblokiran tanah di SHMNo.1071 yang telah dibalik nama oleh terdakwa oleh karena tanah tersebutmerupakan harta peninggalan almarhum orang tuanya bernama H.

Susanti Frda,Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRAsaksi Ratna Kumala Ningsih, dan saksi Rita Jumri Sawalia sedangkan untuksaksi Titien Djumariati membuat surat cabut blokir tersendiri tertanggal 25September 2014o0leh terdakwa dibawa ke Kantor BPN Kendari , ditolak olehpihak BPN Kendari karena belum semua menandatangani sesuai dengansurat pemblokiran yang disampaikan kepada kantro BPN Kendari, lalu suratbuka blokir tertanggal 25 September 2014 yang belum ada tandatangnnyasaksi

Adapun maksud dantujuan terdakwa menemui para ahli warisnya (kaka dan adik kandungterdakwa) baik yang di Jakarta (titin Djumariati) maupun yang tinggal diKendari dengan adalah untuk mencabut /membuka blokir SHM No.1071karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp4.

ditandatangani olehDewi Susanti Frida, saksi Ratna Kumala Ningsih, dan saksi Rita Jumri Sawaliasedangkan untuk saksi Titien Djumariati membuat surat cabut blokir tersendiritertanggal 25 September 2014oleh terdakwa dibawa ke Kantor BPN Kendari,ditolak oleh pihak BPN Kendari karena belum semua menandatangani sesuaidengan surat pemblokiran yang disampaikan kepada kantor BPN Kendari, lalusurat buka blokir tertanggal 25 September 2014 yang belum adatandatangnnya saksi korban Titin Rohaniati dikembalikan

Indonesia Nomor2645K/Padt/2016 dengan keterangan sebagai berikut :1) Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 3 Tahun 2017tntang Blokir dan Sita, dalam Pasal 5 permohonan pencatatanblokir dapat diajukan oleh perorangan atau badan hukum apabilaang bersangkutan mempunyai hubungan hukum dengan tanahyang dimohonkan pemblokiran.

Dalam hal Saudara selakuPemohon blokir sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengantanah yang dimohonkan blokir, karena obyek tanah yangdimohonkan pencatatan blokir sudah beberapa kali terjadi peralihanhak.2) Bahwa dalam hal putusan Pengadilan Negeri Pekalongan (MajelisHakim dan Mahkamah Agung) terhadap suatu perkara telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (Inckracht van gewijsde),kemudian terhadap putusan Pengadilan tersebut dimohonkanupaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, maka sesuai Pasal66 ayat

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun2017 tentang Blokir dan Sita, Penggugat tidak mempunyaihubungan hukum lagi atas tanah yang dimohonkan blokir.b.

Bahwa permohonan blokir Penggugat atas Sertipikat Hak MilikNomor 155 dan 916 tersebut di atas didasarkan pada Pasal45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tanah tersebut merupakan obyek sengketa diPengadilan.2.2. Tentang Permohonan Peninjauan Kembalia.

Bahwa Tergugat tidak berwenang menggunakan Pasal 66ayat (2) undangundang tersebut untuk tidak dapat memenuhipermohonan blokir Penggugat karena masalah PeninjauanKembali adalah wewenang Pengadilan (Judikatif) dan Pasal66 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985merupakan hukum formil (hukum acara perdata) oleh karenaitu. selain itu. pengadilan tidak berwenang menggunakanhukum acara perdata tersebut.3.

Bahwa Pihak Penggugat (nyonya IRA SRIANINGSIH Dkk) sepakat mencabutdanmengangkat blokir atas proses pengajuan balik nama (mutasi) Pihak Turut Tergugat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaimanapermohonan blokir tanggal 12 Maret 2020 dengan tanda terima dokumen nomorberkas permohonan 11472/2020;Bahwa dengan perdamaian tersebut maka Pihak Tergugat (PT.Bank PerkreditanRakyat ARTHA MARGAHAYU) akan memberikan bantuan biaya pindah kepadaPihak Penggugat (nyonya IRA SRIANINGSIH Dkk) uang sejumlahRp.30.0000.000

Bahwa Pihak Penggugat sepakat menerima biaya bantuan sejumlahRp.30.0000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari Pihak Tergugat setelah blokir atas proses pengajuan balik nama (mutasi) Pihak Turut Tergugat di KantorPertanahan Kota Pekanbaru sebagaimana permohonan blokir tanggal 12 Maret2020 dengan tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 11472/2020tersebut dicabut/ diangkat dan hal tersebut dinyatakan secara tertulis oleh PihakKantor Pertanahan Kota Peknbaru;6.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang Nomor.13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita,Pasal 13 jonco Pasal 15 ayat 1 huruf a yang pada intinya bataswaktu Blokir tersebut hanya dalam waktu 30 hari kerja saja danbilamana lewat dari 30 hari kerja maka Blokir harus dibuka.

UntukBlokir biasanya ada jangka waktunya dan biasanya Blokir itu bisadilakukan kalau salah satunya terjadi Sengketa Tanah. Untuk Blokirdengan Penangguhan adalah 2 (dua) hal yang berbeda; Bahwa, Hapusnya Blokir salah satunya adalah jangka waktunyaberakhir, kedua apabila Pemohon mencabut Blokir, Kepala Pertanahanjuga bisa mencabut Blokir kalau jangka waktunya belum berakhir bisa jugadengan Putusan Pengadilan.

Apabila dicabut oleh si Pemohon Blokir, sebelum Jangka waktuBerakhir;3. Blokir dicabut oleh Kepala Pertanahan sebelum Jangka Waktuberakhir; dan4.

Pendaftaran Tanah; Putusan Perkara Nomor :3/P/FP/2021/PTUN.PLKHalaman 38 dari 59 Halaman Bahwa, untuk Tenggang Waktu Blokir Tanah Diatur dalam PeraturanMenteri Agrarian Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir danSita; Bahwa, terhadap Blokir Tanah yang dimohonkan, Pihak Pertanahanakan melakukan Pengkajian terkait dengan:1.

Alasan Pemohon mengajukan Proses Blokir;2. Identitas Pemohon Blokir;dan3. Jangka Waktu dan Biaya;Pencatatan Blokir itu juga memuat:1. keterangan Pemohon Blokir;2. Alasan Blokir; dan3.