bangunan yang berdiri di atasnya yang tercantum dalamPasal 1 di atas yang telah dibagi sesuai dengan apa yang telah disepakatidalam perjanjian kesepakatan bersama ini.Pasal 4Bahwa Harta Bersama benda tetap berupa Sebidang tanah seluas 144.9V dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 39,16 denganlebar 5,27 meter dan panjang 7,43 meter, yang terletak di Jalan Kelurahan RT012 RW 003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang,Kota Banjarbaru, dengan SPORADIK PP.24/1997jo PMNA/BPKN

Akan tetapi PENGGUGAT selalumendapatkan respon yang tidak memuaskan dari TERGUGAT danTERGUGAT III;Bahwa PENGGUGAT juga telah melaporkan PARA TERGUGAT di BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI dengan Laporan PengaduanNomor 0257/TLPKOL/K.3/01/2021, akan tetapi upaya pelaporanPENGGUGAT maupun upaya mediasi yang difasilitasi oleh BPKN RI belummenemui rasa keadilan bagi PENGGUGAT sebagai Konsumen yangberitikad baik.

TERGUGAT telah memberikan solusi kepadaPENGGUGAT dan pada saat PENGGUGAT membuat laporan kepadaBadan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), TERGUGAT Ill jugatelah menyampaikan hal yang sama pada saat itu untuk memberikankompensasi berupa sparepart sesuai yang ada di Indonesia dan akandiberikan tanpa dikenakan biaya (gratis), namun PENGGUGAT tetapmenolak;Bahwa bentuk dari itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT danterpenuhinya Asas pacta sunt servanda dalam perjanjian telahHal 9 dari 30 Putusan Nomor

TERGUGAT telah memberikan solusi kepadaPENGGUGAT dan pada saat PENGGUGAT membuat laporan kepadaBadan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), TERGUGAT Ill jugatelah menyampaikan hal yang sama pada saat itu untuk memberikankompensasi berupa sparepart sesuai yang ada di Indonesia dan akandiberikan tanpa dikenakan biaya (gratis), namun PENGGUGAT tetapmenolak;15.Bahwa bentuk dari itikad baik TERGUGAT kepada PENGGUGAT danterpenuhinya Asas pacta sunt servanda dalam perjanjian telahdilaksanakan, bahwa TERGUGAT

BPKN HI1389893 atasnama SONNY TAUF AN SH jl. Duren Terus No. 15 Rt.1/8 JakartaUtaraberikut dengan STNK dikembalikan kepada saksi SONNY TAUFAN, SH d/aTl. Duren Terus No.15 Rt.1/8 JakartaUtara.e 1(Satu) buah gunting baja dengan panjang sekira satu meter dan beratsekira 5(Lima) Kilogram sampai dengan 10 (sepuluh) Kilogram dengan gagangberwarna biru dirampas untuk dimusnahkan.4.

BPKN HI1389893 atasnama SONNY TAUFAN SH Jl.

dalamperjanjian jual beli tenaga listrik antara Tergugat dengan konsumenketenagalistrikan;Bahwa dengan demikian, biaya administrasi tambahan pada sistem PPOBtelah dibebankan kepada konsumen ketenagalistrikan secara sepihak dantanpa hak serta tanoa adanya pengikatan perjanjian terlebih dahulu antaraTergugat dengan konsumen ketenagalistrikan sehingga hal inibertentangan dengan filosofi perlindungan konsumen dan merupakan suatuperbuatan melawan hukum Para Tergugat;Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN

) telah menyuratiTergugat Il terkait kebijakan pengalihan biaya administrasi pada sistemPPOB;Bahwa BPKN sebagai badan yang dibentuk berdasarkan UUPK untukmembantu upaya pengembangan perlindungan konsumen mempunyaifungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah in casuTergugat Il dan Tergugat Ill dalam upaya mengembangkan perlindungankonsumen di Indonesia;Bahwa dalam melaksanakan fungsinya tersebut di atas, maka pada tanggal31 Mei 2010, BPKN mengirimkan surat kepada Tergugat Il dan ditembuskanjuga

kepada Tergugat Ill dengan Surat Nomor 75/BPKN/5/2010 perihalKebijakan PT PLN in casu Tergugat dalam sistem PPOB, yang padapokoknya menyatakan bahwa beban biaya administrasi yang dibebankankepada konsumen ketenagalistrikan sangat memberatkan konsumen,Tergugat tidak pernah meminta persetujuaan konsumen ketenagalistrikandalam menarik biaya administrasi tersebut, pembebanan biaya administrasitidak pernah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antaraTergugat dengan konsumen dan sistem

PPOB merupakan hasil kerjasamaantara Tergugat dengan pihak ketiga sehingga BPKN berkesimpulanbahwa biaya administrasi PPOB tidak dibebankan kepada konsumen danbiaya yang telah dipungut dari konsumen selama ini wajib dikembalikankepada konsumen untuk diperhitungkan dengan kewajiban membayar padarekening listrik bulan berjalan;Halaman 6 dari 46 hal.

Bahwa untuk menghitung pengembalian uang konsumen harus dibentuksuatu panitia pengembalian uang yang anggotanya terdiri dari unsur BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BPKN), unsur perwakilan konsumendan Termohon Kasasi sendiri, yang bertugas untuk menghitung biayaadministrasi yang sudah dikeluarkan oleh konsumen sejak mulaidibebankannya biaya administrasi tersebut;25. Bahwa dengan demikian pertimbangan Judex Facti keliru dan salah dalammenerapkan hukum.

(Satu jutaempat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli sepeda motor tersebuttanpa dilengkapi surat STNK dan BPKN langsung menyerahkan uangkepada Sdr. HARI kemudian Saksi M. KHAIRUDDIN Alias UDINmenyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnyaSaksi M. KHAIRUDDIN Alias UDIN Bin MAHMUD bersamasama denganSdr. HARI dan Sdr.

Keberatan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)yang diteruskan ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia (BPKN) (Bukti P16);Para Penggugat telah menggunakan jasa YLKI dan BPKN sebagaimediator untuk menyampaikan keberatan Para Penggugat atas hasilrekonsiliasi clan verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat ataspenetapan tentang Simpanan Deposito Para Tergugat yang ditetapkantidak layak dibayar. Keberatan tersebut tentunya didasari denganbuktibukti yang nyata clan jelas.

Namun Tergugat kembalimenghindar dari tanggung jawab hukum dihadapan kedua lembagaYLKI dan BPKN tersebut dengan menolak keberatan Para Penggugat,lagilagi dengan alasanalasan yang dibuat sepihak oleh Tergugattanpa memperhatikan peraturan perundangundangan terkaitpenjaminan simpanan setiap nasabah pada suatu bank;18.

mengganti kerugian kepada Rita Gosal dkk selaku ParaPenggugat berupa pembayaran simpanan nasabah berikut bunga yangwajar;Bahan pertimbangan lainnya yang dapat Majelis Hakim gunakan untukmemutus perkara ini dan menyatakan Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum dan harus memberikan ganti rugi kepada ParaTergugat adalah adanya Pemetaan Kasus Eks Nasabah Bank IFI yangdiperlakukan ticlak adil oleh Tergugat pada tanggal 27 April 2010 yangdibuat Komisi Ill Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN

)Republik Indonesia (Bukti P18), dimana dalam pemetaan tersebut KomisiIll BPKN RI berkesimpulan bahwa Tergugat harus mengabulkan keberatanPara Penggugat tentang dikategorikannya simpanan Para Penggugatsebagai simpanan Yang Tidak Layak Dibayar;Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti yang kuatclan otentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR, Kami mohonagar putusan dalam perkara a quo dapat clijalankan terlebih dahuluHalaman 16 dari 39 Hal.

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SAMUDERA INDONESIA Kantor Pusat Kediri
Turut Tergugat:
1.PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR PT.JAMKRIDA JATIM
2.BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
3.YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI

yangseringketidak beruntungan dalam hidupnya sejak 30 tahun Terdakwa sudah harusmenjadi orang tua tinggal membesarkan anak seorang diri tanpa bantuan suami; Bahwa Terdakwa sudah separu baya saksi sangat sedih karena umurTerdakwa harus mengalami hal yang tidak mengenakan , Terdakwa orang baik sukamenolong dan ringan tangan , mohon Terdakwa dibebaskan ;Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatanMenimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar Ahli Konsumen BadanPerlindungan Konsumen Nasional (BPKN

), ROLAS BUDIMAN SITINJAK , SH.M,H.IPC.CISyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa Ahli mendapat Rekomendasi dari BPKN melibatkan PDAM kab.

Bahwa penggabungan pembayaran Rekening Aijr, Listrik, Keamanan /lingkunganmaupun pasilitas lain, menurut Ahli tidak benar, karena PADM Hak Negara, jadi haltersebut tidak dapat digabungkan oleh Pengembang/Pengelolah; Bahwa hanya menerima tagihan air tidak ada kontrak kewajiban ; Bahwa seharusnya PT Sentul City tidak dapat melakukan pemuitusan air dan yangsudah diputus air pun harus dipasang kembali; Bahwa apabila warga sudah melakukan AJB , maka PPJB tidak dapat diberlakukan; Berdasarkan kajian BPKN

Bukti T1 : Foto copy dari copy Surat Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 157/BPKN.5/2018tanggal 9 Mei 2018 Perihal lampiran terhadap PermasyalahanPengelolaan Sumber daya Air untuk Usaha Air Baku Perumahan PTSentul City Tbk,2.

dengan nilaiRp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang dititipokan kepada Terlawan;Bahwa jadi nilai total yang telah dibayar oleh Pelawan sebanyakRp182.499.600,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluhsembilan ribu enam ratus rupiah);Bahwa Pelawan mengadu kepada Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia Magelang dan oleh LPKNI Magelang dibuatkan suratpemberitahuan kepada lembaga yang terkait antara lain Wakil PresidenRepublik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua BPKN

Lumajang terdakwa telahmembeli sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam putih tahun 2012No.Pol : N4643XZ (plat teroasang) yang di duga hasil kejahatan yangterdakwa beli dari SUGIYANTO (DPO) dengan harga Rp.2.000.000, (duajuta rupiah), karena tidak di lengkapi dengan surat STNK , BPKN, dankunci kobtak asli, yang seharusnya dengan harga pasar sebesar Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah), kKemudian setelah terdakwa membelisepeda motor tersebut yang tujuan akan di jual kembali, namun karenatidak ada pembeli

Lumajang terdakwa telah di tangkap saksiANGGIT WIRA SUDANA dan saksi ISHAK selaku petugaskepolisian Resort Lumajang,e Bahwa benar terdakwa di tangkap karena telah di ketahuimembeli, menitipbkan, dan menyimpan sepeda motor YamahaMio J warna hitam putin tahun 2012 No.Pol : N4643XZ (platterpasang) yang di duga hasil kejahatane Bahwa benar sepeda motor tersebut yang terdakwa beli dariSUGIYANTO (DPO) dengan harga Rp.2.000.000, (dua jutarupiah), karena tidak di lengkapi dengan surat STNK , BPKN,Hal 11

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah BPKN Sepeda motor Honda Vario BK 6042 RAG An.Mariani1 (satu) lembar STNK Asli Sp motor merk Honda Vario BK 6042 RAG an.Mariani;1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah BK 6042 RAGdengan nomor rangka : MH1JF9118BK551017 dan nomor MesinJF91S1545241 milik saksi korban Mariani;1 (satu) buah kunci kontak warna hitam merk Honda.Keseluruhannya di kembalikan kepada saksi korban An. MARIANI..

menerima uangnya lalu terdakwa pergi;Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwamendapat uapah sebesar Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta izin dari korbanuntuk menjualkan sepeda motor tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yangmeringankan pidana bagi dirinya;Menimbang, bahwa selain telah mengajukan saksisaksi, dipersidanganJaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :e 1 (satu) buah BPKN

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SAMUDERA INDONESIA Kantor Pusat Kediri
Turut Tergugat:
1.PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR PT.JAMKRIDA JATIM
2.BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
3.YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI

Rangka MH350C006EK763514;

RangkaMH350C006EK763514;1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputin dengan nomor BPKN: K 06796896 dan Pemilik atas nama M.Yahyan;1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin50C764556, No. Rangka : MH 350COO6EK 764514 dan pemilik atas namaM.

RangkaMH350C006EK763514;2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputin dengan nomor BPKN: K 06796896 dan Pemilik atas nama M.8Yahyan;3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MX warnaputih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247 PA No. Mesin50C764556, No. Rangka : MH 350CO06EK 764514 dan pemilik atas namaM. Yahyan;Telah disita dari Saksi Abd. Latif berdasarkan surat perintah penyitaan NomorSp.Sita/02/II/2021/Sek.

Mesin : 50C764556 dan No.Rangka MH350CO0O06EK763514;e 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MXwarna putih dengan nomor BPKN: K 06796896 dan Pemilik atasnama M. Yahyan;e 1 (satu) buah STNK sepeda motor merek/tipe Yamaha Jupiter MXwarna putih dengan nomor STNK 0036315, Nomor polisi EA 5247PA No. Mesin 50C764556, No. Rangka : MH 350CO06EK 764514dan pemilik atas nama M. Yahyan;Dikembalikan kepada Abd. Latif6.

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah BPKN Merk Mitsubishi Tipe L-300 PU FB M/T, jenis UB Barang, Model Pick-up tahun pembuatan 2009, warna hitam, No. Rangka : MHML0PU399KO32027, No. Mesin : 4d56ce77595, No. Polisi BK 8106 CG, An. EDDY SUHARFIANDI, SH., dikembalikan kepada saksi MIKRI ATI HARAHAP;4. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ; ;

Kekerasan ;

iya saya bawa sambil menunjukkan BPKB danSTNK sepeda motor tersebut lalu pada saat itu saksi Bagus Supraptopamit pergi meninggalkan saksi korban dan terdakwa, kemudianterdakwa mengatakan pada saksi korban ini Sepeda motor saya bawadulu saya tunjukkan saudara saya P haji di Landangan dan ini ada uang200 ribu rupiah untuk dipegang dulu dan sampeyan tunggu disinisebentar saja karena saksi korban percaya dengan perkataanterdakwa kemudian tergerak hatinya untuk menyerahkan sepeda motormiliknya beserta BPKN

mengatakan iya saya bawa sambil menunjukkan BPKB danSTNK sepeda motor tersebut lalu pada saat itu saksi Bagus Supraptopamit pergi meninggalkan saksi korban dan terdakwa, kemudianterdakwa mengatakan pada saksi korban ini Sepeda motor saya bawadulu saya tunjukkan saudara saya P haji di Landangan dan ini ada uangHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.B/2018/PN Sit200 ribu rupiah untuk dipegang dulu dan sampeyan tunggu disinisebentar saja karena saksi korban percaya kemudian sepeda motormiliknya beserta BPKN

Fotocopy surat keterangan lahir Nomor : 140/6/BPKN/2/2013 atas nama LINA WATI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pamarangan Kanan (diberitanda bukti P3);4.

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SAMUDERA INDONESIA Kantor Pusat Kediri
Turut Tergugat:
1.PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR PT.JAMKRIDA JATIM
2.BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
3.YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI

KabupatenBatu Bara, bahkan dalam pertimbangan hukum sama sekali tidak disinggungadanya surat yang nyatanyata telah diterma oleh Majelis BPSK KabupatenBatubara dan permasalahan ini juga sesuai/diperkuat dengan Surat dari DirektoratJenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015,tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh Direktur PemberdayaanKonsumen, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Surat dari Badan6Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No: 06/BPKN

Kabupaten Batu Bara, bahkan dalam pertimbangan hukum samasekali tidak disinggung adanya surat yang nyatanyata telah diterima oleh MajelisBPSK Kabupaten Batubara dan permasalahan ini juga sesuai/diperkuat denganSurat dari Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatanganioleh Direktur Pemberdayaan Konsumen, Perihal Penyelesaian SengketaKonsumen dan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia No: 06/BPKN

Kabupaten Batu Bara, bahkan dalampertimbangan hukum sama sekali tidak disinggung adanya surat yang nyatanyatatelahditerimaolehMajelis BPSK Kabupaten Batubara danpermasalahan ini juga sesuai/diperkuat dengan Surat dari Direktorat Jenderal2119.Standarisasi dan Perlindungan Konsumen No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015,tertanggal 31 Desember 2015, yang ditandatangani oleh DirekturPemberdayaan Konsumen, Perihal Penyelesaian Sengketa Konsumen danSurat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No:06/BPKN

Asli, diberi tanda P4;Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor :688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015, PerihalPenyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani oleh DirekturPemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan). fotocopy dari fotocopy, diberitanda P5;Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor :06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal : TanggapanPenganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSK KabupatenBatu

BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA SAMUDERA INDONESIA Kantor Pusat Kediri
Turut Tergugat:
1.PT.JAMINAN KREDIT DAERAH JAWA TIMUR PT.JAMKRIDA JATIM
2.BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL BPKN
3.YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA YLKI