Pengugat secara prinsip haruslah dikwalifikasikan sebagaigugatan yang tidak sempurna karena cacat yuridis ;Nama Tergugat II dalam gugatan Penggugat tertulis dan terbaca EngkoTony seharusnya nama Tergugat II adalah Tonny Laudi ;Bahwa dalam gugatan Penggugat, Tergugat II ditempatkan sebagai pihakdalam perkara tersebut, ternyata dalam persoalan antara Penggugat denganTergugat , Tergugat II tidak ada hubungan sama sekali berarti hubunganhukum antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada ;Bahwa in concreto

hanya dari keterangan Terdakwa saja yang dalam persidangan beralibiHal. 15 dari 20 HalamanPutusan No.1390/Pid.B/2013/PN.Lptidak mengambil dompet batik waa coklat milik saksi LILli karena yang mengambil adalahtemannya marga MANALU;Menimbang bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada pasal 189 (4) KUHAP jo 183KUHAP maka terhadap adanya perbuatan kesalahan dari Terdakwa tidaklah dapat hanyadidasarkan pada satu alat bukti saja yakni hanya dari keterangan terdakwa saja tanpa disertaialat bukti lainnya, in concreto

alat bukti yang dapat dinilaipembuktiannya adalah hanya dari keterangan Terdakwa saja yang dalam persidangan beralibitidak mengambil dompet batik warna coklat milik saksi LILIi karena yang mengambil adalahtemannya marga MANALU;Menimbang bahwa selanjutnya dengan didasarkan pada pasal 189 (4) KUHAP jo 183KUHAP maka terhadap adanya perbuatan kesalahan dari Terdakwa tidaklah dapat hanyadidasarkan pada satu alat bukti saja yakni hanya dari keterangan terd akwa saja tanpa disertaialat bukti lainnya, in concreto

tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaknidengan alasan utamanya Termohon tidak bisa menerima Pemohon apaadanya, keadaan mana diperkuat dengan penyebab terjadinya perselisinandan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada poin berikutnya,yakni Termohon tidak bisa menerima anak Pemohon dari perkawinansebelumnya;Menimbang, bahwa sebagaimana maklum, salah satu fungsi dantujuan hukum (baik secara in abstracto maupun secara in concreto

tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang Perkawinan jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaknidengan alasan utamanya Termohon tidak bisa menerima Pemohon apaadanya, keadaan mana diperkuat dengan penyebab terjadinya perselisinandan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada poin berikutnya,yakni Termohon tidak bisa menerima anak Pemohon dari perkawinansebelumnya;Menimbang, bahwa sebagaimana maklum, salah satu fungsi dantujuan hukum (baik secara in abstracto maupun secara in concreto

Lain halnya kedudukan hakim, ia sebaliknya yaitu menetapkanHalaman 7 dari 29 Halaman PutusanNomor 237/Pid/2021/PTMDNhukum secara in concreto dimana hakim menerapkan peraturan hukum kepada halhal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus.

bahwaperbuatan apa dan yang bagaimanakah yang dilarang diperbuat orang serta yangdiancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, diletakkansepenuhnya dalam kekuasaan pada (badan) pementuk undangundang pidana, akantetapi dilain pihak, untuk menilai sereta selanjutnya menentukan apakah sesuatukata dalam perumusan ketntuan undangundang pidana adalah jelas ataupun tidakhal itu harus ditetapkan oleh hakim (pidana) sesuai tugas serta kewenangannyamenetapkan hukum pidana secara in concreto

Oleh karena itu, kiranya tidak ada seorangpunyang menolak hak hakim pidana untuk menafsirkan undangundang pidana didalamrangka menjalankan tugas serta kewenangannya menerapkan hukum pidana secarain concreto itu;.Didalam putusannya itu. hakim pidana, menurut pendapat R. Sardjonosebagaimana dikemukakan dalam Raker Hakim dan Panitera dalam wilayah hukumPengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 1972, antara lain :1.

penjelasan mengenai kwalifiserng faktafakta yang telahdikonstantir, dengan kata lain Judex Facti tidak menilai dan menguji faktafaktayang terungkap di persidangan itu dengan ketentuan hukum dan atau denganunsurunsur konstitutif (element strafbaarfeit) yang terkandung dalam Pasaltindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Bagus Abdul Halim, SESehingga dalam putusan Judex Facti incasu tidak dapat mengetahui secarakonkrit dan ipsis vervis unsurunsur apakah / manakah dari tindak pidanatersebut in concreto

(tiga) angka dengan harga pasangan sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapat sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), sedangkan bilaman pemasangmemasang 4 (empat) angka dengan harga pasangan sebesar Rp. 1.000,(Seribu rupiah) maka pemasang akan mendapat sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa berkaitan terhadap faktafakta hukum tersebut di atas, makapada gilirannya majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian perbuatanTerdakwa dalam kasus in concreto

Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusanperlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turutberlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya ;Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannyaberkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto, apakahkemudian dapat memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dalam Dakwaan PertamaPenuntut Umum a quo sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta yang

Parapeserta arisan)Berdasarkan pertimbangan putusan a quo tersebut di atas,Judex Facti di dalam memeriksa dan mengadili serta perkaraa quo, in concreto di dalam membuktikan kesalahanTerdakwa / Pemohon Kasasi atas tindak pidana yangdidakwakan adalah tidak berdasarkan atau bersesuaian ataubahkan melampaui atau bertentangan dengan obyek dakwaan ;Sehingga putusan perkara a quo, bertentangan dengan commonsense dan inkonsisten baik secara logiS maupun' secaraHal. 13 dari 19 hal. Put.

perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur pasal 372 Kitap Undang Hukum Pidana,sebagaimana telah didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaanKesatu ;Bahwa adanya kewajiban Terdakwa / Pemohon Kasasi selakuKetua = arisan untuk membayar uang~ arisan pada tiappenarikan, didasarkan atas adanya perikatan dari hubunganhukum antara Terdakwa / Pemohon Kasasi' selaku Ketua /Peserta Arisan dengan peserta peserta arisan, yang termasukdalam ruang lingkup hukum keperdataan pada umumnya atauhukum perikatan in concreto

Wirjono Prodjodikoro,SH dalam bukunya hal57 sebagai berikut " suatu perouatan melanggar hukum yang dilakukan olehseorang manusia, yang kebetulan merupakan suatu alat dari suatu badanhukum, boleh dianggap sebagai perbuatan melawan langsung dari badanhukum itu, tentunya seorang itu harus in concreto bertindak sebagai alatdari badan hukum itu, artinya harus tidak keluar dari lingkungan pekerjaanbadan hukum itu dan harus bertindak anggaran dasar dari badan hukumitu." dan Hoge Raad mengatakan, bahwa seorang

berikut :e Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hariSelasa, tanggal 19 Agustus 1980.Halaman7 dari 9 halaman Putusan Nomor 387/Pdt.G.2012/PA.TTDe Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumahlebih dari 10 (Sepuluh) tahun lamanya.e Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon,akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas in concreto

perkawinan sebagaimanatersebut di atas, terbukti dengan adanya Undangundang khusus yangmengatur tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam pasal 1 angka (17)Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyatakan bahwa salah satu peristiwa penting menyangkut statuskependudukan adalah perkawinan;Menimbang, bahwa hukum melalui produk peraturan perundangundangan secara in abstracto, maupun Putusan/ Penetapan Pengadilansecara in concreto

, menurut Roscoe Pond, memiliki beberapa tujuan,yang salah satunya adalah sebagai perekayasa sosial (Jaw as a tool ofsocial engineering), yakni membentuk masyarakat Sesuali yangdikehendaki oleh pembuat/ pembentuk hukum tersebut, dalam hal ininegara;Menimbang, bahwa uraian di atas menegaskan bahwa ada maksuddan tujuan yang ditetapkan oleh negara melalui sistem hukum yang ada,baik secara in abstracto maupun secara in concreto, yakni membentukmasyarakat yang ideal, berkenaan dengan hal ihwal perkawinan

harus dilihat ituconcreto dan yang pasti, jangka waktu itu tidaklah harus sedemikian lamanya, Supayadebitur yang selama ini enakenakan saja tidak membuat persiapanpersiapan bisamenyelesaikannya, kalau ia baru mulai sejak ada somasi (demikian pendapat HR 11Januari 1934, NJ. 1934, 310);Permasalahannya yang selalu. muncul adalah, seberapa lama waktu yanglayak/pantas* itu, tidak ada patokan umum, kesemuanya bergantung dari fakta dankeadaan yang ada pada saat perjanjian ditutup, Semuanya dinilal in concreto

hemat Majelis adanya dasar fakta (FeitelijkeGronad) dan dasar hukum (Rechtelijke Grond) dari suatu peristiwa padafundamentum petendi tidaklah dapat secara serta merta mengadoptir pada suatu11peristiwa dalam fundamentum petendi dari gugatan selainnya pula karena padaprinsipnya secara fakta setiap gugatan itu adalah berdiri sendiri ;Menimbang, bahwa terungkap fakta menurut Majelis gugatan dariPenggugat tersebut adalah merupakan kumulasi kesimpulannya sendiri yangdiakumulasikan dengan fakta baru, in concreto

perkawinan sebagaimanatersebut di atas, terbukti dengan adanya Undangundang khusus yangmengatur tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam pasal 1 angka (17)Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyatakan bahwa salah satu peristiwa penting menyangkut statuskependudukan adalah perkawinan;Menimbang, bahwa hukum melalui produk peraturan perundangundangan secara in abstracto, maupun Putusan/ Penetapan Pengadilansecara in concreto

, menurut Roscoe Pond, memiliki beberapa tujuan,yang salah satunya adalah sebagai perekayasa sosial (Jaw as a tool ofsocial engineering), yakni membentuk masyarakat Sesuai yangdikehendaki oleh pembuat/ pembentuk hukum tersebut, dalam hal ininegara;Menimbang, bahwa uraian di atas menegaskan bahwa ada maksuddan tujuan yang ditetapkan oleh negara melalui sistem hukum yang ada,baik secara in abstracto maupun secara in concreto, yakni membentukmasyarakat yang ideal, berkenaan dengan hal ihwal perkawinan

perkawinan sebagaimanatersebut di atas, terbukti dengan adanya Undangundang khusus yangmengatur tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam pasal 1 angka (17)Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyatakan bahwa salah satu peristiwa penting menyangkut statuskependudukan adalah perkawinan;Menimbang, bahwa hukum melalui produk peraturan perundangundangan secara in abstracto, maupun Putusan/ Penetapan Pengadilansecara in concreto

, menurut Roscoe Pond, memiliki beberapa tujuan,yang salah satunya adalah sebagai perekayasa sosial (Jaw as a tool ofsocial engineering), yakni membentuk masyarakat sesuai yangdikehendaki oleh pembuat/ pembentuk hukum tersebut, dalam hal ininegara;Menimbang, bahwa uraian di atas menegaskan bahwa ada maksuddan tujuan yang ditetapkan oleh negara melalui sistem hukum yang ada,baik secara in abstracto maupun secara in concreto, yakni membentukHim. 24 dari 30 him.

Hal tersebut sebagai suatu hal yangperlu walaupun tidaklah menjadi suatu preseden hukum dalam tugasdan kewajiban Hakim sebagai pelaksanaan hukum in concreto ;Bahwa, berdasarkan pandangan yuridis materiil para Pemohon Kasasitetap dalam halhal sebagaimana termuat dalam uraian dalam pembelaannya yaitu terhadap Pasal 170 (1) KUHP tidaklah dapat diterapkanterhadap perbuatannya sehingga secara hukum tidak dapat untukdinyatakan perbuatan tersebut terbukti ;Bahwa sampai saat ini terhadap perbuatan para Pemohon

., hanya apabila dalam keadaan in concreto adakeseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan yang sahantara para pihak."

Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 14 Maret 1987, yang memberikan kaidah hukumsebagai berikut:Dasar bagi keseimbangan dan keserasian dalam perjanjian tersuratdalam Pasal 1320 B.W., hanya apabila dalam keadaan in concreto adakeseimbangan dan keserasian maka tercapailah kesepakatan yang sahantara para pihak.Bahwa berdasarkan penafsiran hukum argumentum a contrario, makakaidah hukum dalam Yurisprudensi Tetap di atas harus diartikan : tidakada kesepakatan yang sah jika keadaan dalam perjanjian tidak seimbangbagi

Menuruthukum. in concreto angsuran hanya dapat dimengerti dan berkaitan dengan jualbeli (jual beli dengan cara pembayaran mengangsur) atau pembayaran hutangsecara mengangsur.

perkawinan sebagaimanatersebut di atas, terbukti dengan adanya Undangundang khusus yangmengatur tentang Perkawinan, juga dijelaskan dalam pasal 1 angka (17)Undangundang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangmenyatakan bahwa salah satu peristiwa penting menyangkut statuskependudukan adalah perkawinan;Menimbang, bahwa hukum melalui produk peraturan perundangundangan secara in abstracto, maupun Putusan/ Penetapan Pengadilansecara in concreto

, menurut Roscoe Pond, memiliki beberapa tujuan,yang salah satunya adalah sebagai perekayasa sosial (Jaw as a tool ofsocial engineering), yakni membentuk masyarakat Sesuai yangdikehendaki oleh pembuat/ pembentuk hukum tersebut, dalam hal ininegara;Menimbang, bahwa uraian di atas menegaskan bahwa ada maksuddan tujuan yang ditetapkan oleh negara melalui sistem hukum yang ada,baik secara in abstracto maupun secara in concreto, yakni membentukmasyarakat yang ideal, berkenaan dengan hal ihwal perkawinan

Tidak mengadakan penghatihatian sebagaimana diharuskanoleh hukum;Menimbang, bahwa kelalaian (culpa) dalam pasalpasal Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah kesalahan yang agak berat (kesalahankasar/grove schuld), meskipun ukuran grove schuld ini belum tegas seperti padadelik kesengajaan (dolus), namun untuk kelalaian (culpa) harus diambil sebagaiukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalamkeadaan yang in concreto terjadi.

Kendaraan pemadamkebakaran juga akan membunyikan sirine dan menyalakan lampulampu daruratketika sedang meluncur ke tempat kejadian;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapatPenuntut Umum dalam menganalisa fakta di persidangan yang mana PenuntutUmum menyatakan Terdakwa tidak melakukan pengereman dan hanyamelepaskan pijakan gasnya pada saat akan berbelok untuk menghindari mobil.Majelis Hakim berpendapat dalam keadaan in concreto yaitu tugas penyelamatannyawa, tidaklah dapat digunakan