padatanggal 28 Desember 2013 di Jakarta yang dibuktikan dengan Kutipan AktaKelahiran No. 1207/LT180320160243 yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang (Bukti P2;Terlampir);Bahwa, Zoya Singh telah diakui oleh Pemohon Il selaku ayah biologis denganadanya Surat Pernyataan Pengakuan Anak (Affidavit of Admission ofPatternity) yang ditandatangani pada tanggal 5 September 2016 (Bukti P3;Terlampir);Bahwa Pemohon juga telah menandatangani Surat Persetujuan lou Biologis(Consent

Foto copy Surat Persetujuan lbu Biologis (Consent of Biological Mother)tanggal 05 September 2016, diberi tanda bukti P4 ;5. Foto copy Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 175/Pdt.P/2015/PNT.TIM, tanggal 20 Mei 2015, diberi tanda bukti P5 ;6. Foto copy Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap TubanNomor : 29/Pdt.P/2011/PN.CLP, tanggal 21 April 2011, diberi tanda bukti P6 ;7.

/PN.Kwg..BsBahwa berdasakan hal diatas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukanGugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yangdalam melakukan upaya tindakan medis penyembuhan, kesehatan,keamanan, kenyamanan serta keselamatan jiwa Pasien, TANPA ADAPERSETUJUAN DAN TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU(informed consent), DAN PADA FAKTANYA JUSTRU MENIMBULKANKERUGIAN DENGAN MENAMBAH KONDISI PASIEN MENJADI CACATPERMANEN, YAITU BOCORNYA KANTONG KEMIH DAN TIDAK DAPATBERKEMIH DENGAN NORMAL

meter, karena pasien sudah beradadidalam ruangan steril (hanya dokter dan pasien yang akan dibedah yangboleh masuk), dan Pasien sudah disejajarkan dengan beberapa Pasien lainyang siap akan dibedah ;.Bahwa melihat kejadian tersebut, PENGGUGAT sangat terkejut dan berusahamencari informasi guna mengetahui mengapa pasien dibedah secara tiba tiba, namun tidak satupun dokter atapun petugas bersedia memberikanpenjelasan ;12.Bahwa PENGGUGAT dan / atau istrinya tidak pernah memberikan persetujuan(informed consent

TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.22.23.Bahwa pasien mengalami sakit / cacat permanen dan harus memakai alatbantu keteter, hal tersebut disebabkan oleh kelalaian, kekurang hati hatianTERGUGAT sebagai operator pembedahan karena telah mengakibatkanpasien menurun kondisi kesehatannya dan tidak dapat berkemih secaranormal.Bahwa, TERGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya yakni tidakmeminta persetujuan tertulis (informed consent) atau tidak memberitahu sertamenjelaskan lebih dahulu

kementiran kesehatan Republik Indonesia, konsil kedokteranIndonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin kedokteran Indonesia untukmenonaktifkan sementara izin praktek TERGUGAT, yang melakukanpembedahan terhadap pasien demi menghindari hal hal yang tidak diinginkanoleh semua pihak sampai perkara ini selesai.Menyatakn pihak TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena telah melakukan tindakan medis yang beresiko tinggi (membedah) Pasientanpa ada pemberitahuan, penjelasan dan persutujuan (informed consent

PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT karena telah menimbulkanKECACATAN PERMANEN PADA PASIEN sehingga MERUSAK MASA DEPANPASIEN.Menghukum TERGUGAT UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN Putusan Provisiini terhitung sejak diucapkannya provisi ini.DALAM POKOK PERKARA1.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karenatelah melakukan tindakan medis yang beresiko tinggi (Membedah) Pasien tanpaada pemberitahuan penjelasan dan persetujuan (informed consent

Tanda tangan Sheng Jianbo pada surat penunjukkan tanggal 1 Agustus 2013 bertdengan tanda tangan Sheng Jianbo pada fotokopi dokumen Written ResolutionThe Directors of Malacca Petroleum Limited In Lieu of A Board Meeting tanggaMel 2003 dan Mallacca Petroleum Limited Consent to Waiver of Audit tanggaFebruari 2003.

Tanda tangan Sheng Jianbo berbedabahwa Tergugat dalam Surat Tanggapannya menyatakan tanda tangan Sheng Jiapada surat penunjukkan tanggal 1 Agustus 2013 berbeda dengan tanda tangan ShJianbo pada fotokopi dokumen Written Resolutions of The Directors of MalPetroleum Limited In Lieu of A Board Meeting tanggal 25 Mei 2003 dan Mall:Petroleum Limited Consent to Waiver of Audit tanggal 15 Februari 2003.

Sheng Jianbo:bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak menyampaikan dokumen berupa :e Written Resolutions of The Directors of Malacca Petroleum Limited In Lieu oBoard Meeting tanggal 25 Mei 2003e Mallacca Petroleum Limited Consent to Waiver of Audit tanggal 15 Februari 200.yang menurut Tergugat, tanda tangan Mr.

Nomor 197/PDT/2017/PT.PBR21.Pasal 18 PERJANJIAN PENGELOLAAN Terjemahannya (kutipan):(kutipan):This Agreement shall not be varied = Perjanjian ini tidak akan diubahexcept with the mutual consent in tanpa persetujuan bersama dariwriting of the parties hereto. para pihak secara tertulis.Oleh karenanya berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan TERGUGATdengan memberlakukan klausulklausul dalam VILLA HOUSE RULES/ TataTertib Hunian Villa yang menyimpang dan telah mengubah PERJANJIANINDUK dan PERJANJIAN

Kutipan Pasal Tata Tertib Vila Terjemahannya dalamBahasa IndonesiaArticle 3.13.1: Pasal 3.13.1:A Resident shall not lease, sub Penghuni vila in casu,lease, let or sublet the whole or any Penggugat tidak dapatpart of his/her Villa other than menyewakan, menyewakanthrough the Pool Rental Scheme ulang, mengontrakan atau provided by the Management mengontrakan ulang seluruhCompany and without prior written atau sebagian dari Vilanya,consent from the Management selain melalui Skema PoolCompany.

Kutipan Pasal Perjanjian Sewa VilaTerjemahannya dalamBahasa Indonesia Article 10.1:The First party hereby agrees thatthe Second Party may with the priorwritten consent of the First Party,such consent not to beunreasonably withheld, assign orsublet the Premisses to a thirdparty at any time during the Term,provided that:10.1.1 Thereisno breach by theSecond Party of thisAgreement or any otherarrangements between the Pasal 10.1:Pihak Pertama in casu,Tergugat setuju bahwa PihakKedua in casu, Penggugatdengan

Kutipan Pasal Terjemahannya dalamTata Tertib Vila Bahasa IndonesiaArticle 12: Pasal 12:The Resident shall not sell the (lease Penghuni Vila in casu,right of) Villa to any third party without Penggugat hanya dapatprior written consent from the menjual (hak sewa) VilaManagement Company, in which such kepada pihak ketiga denganconsent shall not be unreasonably persetujuan tertulis terlebihwithheld or delayed. dahulu.= dari PerusahaanPengelola in casu, Tergugat,persetujuan mana tidak akanditahan secara

Kutipan Pasal Terjemahannya dalamPerjanjian Sewa Vila Bahasa IndonesiaArticle 7.1.4: Pasal 7.1.4:(The Second Party hereby (Pihak Kedua in casu,covenants and agrees that): Not to Tergugat Rekonpensifurther develop, renovate, cause dengan ini sepakat danany structural changes or subdivide setuju untuk): tidakthe Premises without the prior melakukan pembangunan,written consent of the First Party renovasi lebih lanjut,(which consent may be refused at menyebabkan perubahanthe First Partys sole discretion

In theevent USER desires to use the mark in connection with the program in countries other than thoselisted on schedule A, such schedule may be amended with OWNER's written consent to include suchother countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran ke Masterdan Visa, yang menurut Terbanding merupakan pembayaran royalty sehingga terutang

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

/PN.Kwg..TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU (informed consent). DANPADA FAKTANYA JUSTRU MENIMBULKAN KERUGIAN DENGANMENAMBAH KONDISI PASIEN MENJADI CACAT PERMANEN, YAITUBOCORNYA KANTONG KEMIH DAN TIDAK DAPAT BERKEMIH DENGANNORMAL SEUMUR HIDUP. Dengan demikian, berdasarkan doktrin Resipsa liquitor (fakta membuktikan sendiri) bahkan orang yang awampundapat membuktikan timbulnya kerugian akibat perbuatan TERGUGAT :FAKTA FAKTA HUKUM1.

meter, karena pasien sudahberada didalam ruangan steril (hanya dokter dan pasien yang akan dibedahyang boleh masuk), dan Pasien sudah disejajarkan dengan beberapaPasien lain yang siap akan dibedah ;.Bahwa melihat kejadian tersebut, PENGGUGAT sangat terkejut danberusaha mencari informasi guna mengetahui megapa Pasien dibedahsecara tiba tiba, namun tidak satupun dokter ataupun petugas bersediamemberikan penjelasan ;12.Bahwa PENGGUGAT dan atau istrinya tidak pernah memberikanpersetujuan (informed consent

Kemudian dengan selesainya pembedahan yangdilakukan tanpa persetujuan (informed consent) dari PENGGUGAT danterdapatnya cacat permanen setelah pembedahan tentu saja PENGGUGATmenolak untuk menanda tangani Surat Persetujuan ;16.Bahwa sejak 15 Februari 2009 hingga gugatan ini diajukan, Pasien dalambuang air kecil/kencing seringkali menggunakan alat kateter. ;17.Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepadaketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), No :077/MSP/

/PN.Kwg..hatian TERGUGAT sebagai operator pembedahan karena telahmengakibatkan Pasien menurun kondisi kesehatannya dan tidak dapatberkemih secara normal.22.Bahwa, TERGUGAT telah lalai dalam melakukan kewajibannya yakni tidakmeminta persetujuan tertulis (informed consent) atau tidak memberi tahuserta menjelaskan lebih dahulu mengenai alasanTERGUGAT dalammelaksanakan pembedahan tersebut karena tindakan TERGUGATtersebut masuk dalamkategori tindakan kedokteran beresiko tinggi.Sebagaimana diamanatkan

Tindakan tersebutmerupakan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggarkewajibannya untuk memberi penjelasan atas tindakan yang akan diambiltehadap pasien yang diatur asas informed consent dalam hubungan dokterdengan pasien;1.3. Sebagai penanggungjawab perawatan Davina Wahyudi,Tergugat tidak memasang alat bantu pernafasan melaluimulut.

Atas kondisi tersebut, Tergugat mengusulkan untuk dipasang intubasi, orang tua pasien yangberada di luar ICU dipanggil untuk diberikan penjelasan tentangpentingnya pemasangan intubasi, resiko yang mungkin terjadiserta besarnya biasa pemasangan, dan atas penjelasan tersebutorang tua pasien menyetujui dan menandantangani suratpersetujuan (informed consent);12. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan pemasanganintubasi serta fungsi setting ventilator dan kondisi pasien mulaimembaik.

kondisi kegawatan medis.Dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang senyatanyatanya terjadi, Tergugat maupun Tergugat II telah memberikanpenjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepada orang tuapasien, disamping itu Tergugat sebagai dokter penanggung jawabpasien telah melakukan tindakan medis serta memberikanpengobatan yang sesuai dengan kondisi klinis pasien, seluruhtindakan medis yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pasien jugatelah mendapatkan persetujuan tertulis (informed consent

Ya (asli); 1 lembar Persetujuan Admisi (General Consent) MR.18 yangditandatangani oleh petugas Ratin Rahayu dan pasien/keluarga Muh.Ebtawan (asli); 1 (satu) lembar Partograf MR.10 (asli); 1 (satu) lembar catatan persalinan (asli); 1 (satu) lembar skrining gizi pasien dewasa 16.a (asli); 1 (satu) lembar resume (diisi oleh Dokter yang merawat) tanggal 17Agustus 2016 yang ditandatangani oleh dr.

tanpa ditandatangani olehpemberi informasi pasien/wakil/keluarga (asli);1 (satu) lembar Persetujuan Tindakan Anastesi yang ditandatangani olehsaksi pihak keluarga Muh.Ebtawan (asli);6 (enam) lembar rencana dan catatan perkembangan pelayananterintegrasi MR.5a (asli);2 (dua) lembar pengkajian asuhan kebidanan pada ibu hamil MR.6cyang ditandatangani oleh petugas Ratin Rahayu dan pasien/keluargaMuh.Ebtawan (asili);1 (satu) lembar observasi keperawatan MR.Ya (asli);1 lembar Persetujuan Admisi (General Consent

In theevent USER desires to use the mark in connection with the program in countries other than thoselisted on schedule A, such schedule may be amended with OWNER's written consent to include suchother countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran ke Masterdan Visa, yang menurut Terbanding merupakan pembayaran royalty sehingga terutang

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

Kelalaian (culpa, negligence).A.Dalam arti luas, pekerjaan dokter sudah sesuai dengan standarprofesi dan yang diperbolehkan oleh undangundang, tetapikadangkadang bekerja di bawah standar dengan tidak hatihati serta tidak melaksanakan kewajiban memenuhi hak pasien,seperti memberikan informed consent, menjaga rahasiajabatan, tidak memberikan rujukan, dan lainlain.Dalam arti sempit, semua tindakan tersebut tidak ada motif sertatidak ada unsur kesengajaan dan sematamata karena kealpaanatau kelalaian

Bekasidengan nomorrekam medik: 107017;P18 tentang persetujuan umum (general consent) RSUD Kab. Bekasidengan nomor RM: 107017;P19 tentang surat pernyataan status jaminan pasien di RSUD Kab.Bekasi;P20 tentang persetujuan umum (general concent) RSUD kab.

) RSUD Kabupaten Bekasitanggal 27 Desember 2017;41.T.141 tentang Standar Prosedur Operasiona; (SPO) Tata kelolaBerkas Medis di Ruang Rawat Inap RSUD Kabupaten Bekasi tanggal27 Desember 201742.T.142 tentang Surat Pernyataan Status Jaminan Pasien tanggal 10Februari 2018Halaman 60 dari 78Putusan Nomor 120/Pat.G/2019/PN Ckr6143.T.143 tentang Persetujuan Umum (General Consent) yang diisi olehIsteri Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi tanggal 10 Februari2018;44.T.144 tentang Persetujuan Umum (General

Consent) yangditandatangani adik Penggugat (Imam Fauzi) tanggal 5 Mei 2018;45.T.145 tentang Surat Pernyataan Status Jaminan Pasien yang ditandatangani oleh adik Penggugat (Imam Fauzi) tanggal 5 Mei 2018;46.T.146 tentang Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Kabupaten Bekasi Nomor: 800/8703/RSUD/2017 tentangKebijakan Pelayanan Anestesi dan bedah (PAB) di RSUD KabupatenBekasi;47.T.147 tentang Keputusan Direktur RSUD Kabupaten bekasi Nomor:800/124/RSUD/2018 tentang Surat Penugasan Klinis

) dan SuratPernyataan Status Jaminan Pasien tanggal 10 Februari 2018;28.T.Il28 tentang Persetujuan Umum (General Consent) tanggal 5 Mei2018;29.T.Il29 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pembedahan tanggal 6 Mei2018;Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat tidak mengajukan alat buktiapapun;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang merupakan copydari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alatbukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidanganpengadilan (

the vessel nomination) selambatlambatnya 15 har,sebelum ETA pada pelabuhan muat (the loading port), dalam Appendix1 Woodchips Sale & Purchase Contract ditentukan pada tanggal 2~Desember 2013 sebagai ETA untuk Pengangkutan No. 1 (the ETA for(b)12.13.14Shipment No. 1), yang menyebabkan secara hukum Penggugat berwenanguntuk mengeksekusi hak dan kewenangan (rights and remedies)sesuai dengan ketentuan Pasal 16.2 Woodchips Sale & Purchase Contract.Bahwa hal senada dengan hal tersebut di atas, Huruf (e) Consent

If there is anydelay in the pulp production, the Seller needs to get the consent from theBuyer to extend the time in written. All contracted tonnage shall be deliveredwithin 3 months after the first delivery date of the Pulp.5.2 Despite clause 5.1, the Parties agree to undertake to fulfill their obligationsin accordance with the terms of this Contract and the time is of essence."

Kertas Nusantara telah gagal melaksanakan kewaj na" hukum untuksecara tepat waktu melaksanakan Pengangkutan Nomor 1 (the ETA forShipment No. 1) dan oleh karenanya, bertentangan derga~ Pasal 12.2.Pulp Supply Contract, yang menyebabkan secara hukum Penggugatberwenang untuk mengeksekusi hak dan kewenangan (rights andremedies) sesuai dengan ketentuan Pasal 12.2 Pulp Supply Contract.Bahwa hal senada dengan hal tersebut di atas, Huruf (e) Consent Lettertertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatangani

KertasNusantara) bahwa tidak ada keberatan mengenai pencairan PerformanceBond tersebut dan telah menginformasikan kepada Tergugat.Bahwa tindakan Tergugat yang menolak pencairan performance bondtersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Huruf (e) Consent Lettermasingmasing tertanggal 2 September 2013 yang dibuat dan ditandatanganioleh PT.

Putusan Tergugat yang menyatakan Penggugat melanggar Pasal 3ayat (2) huruf h, PKK Nomor 4 Tahun 2011 yaitu bahwa Penggugattidak membernkan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai(adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalammelakukan Praktik Kedokteran adalah tidak benar/keliru karenaProses Persetujuan Tindakan Kedokteran (/nform Consent) telahHalaman 17 dari 87 halaman.

Hal ini dapat dibuktikan denganInform consent yang telah ditandatangani oleh Pengadu/Pasiendan suami Pengadu/Pasien dan lembar edukasi yangditandatangani serta dinyatakan mengerti olen Pengadu;D.

Putusan Tergugat yang menyatakan Penggugat melanggar Pasal 3ayat (2) huruf j, PKKI Nomor 4 Tahun 2011 yaitu bahwa Penggugattidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengansengaja adalah tidak benar/keliru karena sebagaimana sudahdijelaskan pada dalil di atas, penjelasan tindakan sudah diberikanpada saat memberikan inform consent dan edukasi;Jadi berdasarkan dalildali Penggugat diatas, keputusan Tergugatyang menyatakan Penggugat bersalah karena telah melanggarketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf

Bahwa pernyataan Penggugat pada huruf C dan huruf D di halaman 11dan halaman 12, yang menyatakan bahwa Penggugat telah melakukaninformed consent dan rekam medis di RS Awal Bros Pekanbaru dibuktikandengan lembar edukasi yang ditandatangani oleh Pasien dan pihak yangmemberi edukasi (tidak menuliskan nama), serta informed consent yangtelah di tanda tangani oleh pasien dan suami pasien serta Penggugattenaga kesehatan (penulisan nama tidak jelas) dari RS Awal BrosPekanbaru;Halaman 27 dari 87 halaman.

halini manajemen bukan masuk ke teknis medis;Bahwa laporannya dalam prinsip pengisian informed consent pemeriksaan ataupenelitian yang menandatangani adalah direktur rumah sakit Pekanbaru bukansaksi karena rumah sakit punya mekanisme sendiri;Bahwa corporate yang update secara berkala tapi bukan untuk kasus ini karenakasus ini diperiksa oleh rumah sakit kemudian saksi mengecek ternyatadokumennya ada semua;Bahwa saksi tidak berpraktik sebagai dokter;Bahwa etika dokter ketika mendapat rujukan yang

BANGSABANGSA ANTI KORUPSI, 2003)RESERVATION TO ARTICLE 66 PARAGRAPH 2UNITED NATIONS CONVENTION AGAINSTCORRUPTION, 2003Reservation:The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound bythe provision of article 66 paragraph 2 and takes the position that disputesrelating to the interpretation and application of the Convention which can not besettled through the channel provided for in paragraph 2 of the said article may bereferred to the International Court of Justice only with the consent

Kamar operasi disiapkan untuk sewaktuwaktu kalau sudahdapat informed consent dilakukan relaparatomy. Therapy dilanjutkan.Tanggal 31 Oktober 2007 Jam 09.00 WibPasien mengeluh sesak, temp 38.5 C, tensi 140/90 mmHg.

Dalam catatan Medis yang Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana buattersebut jelas Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebutkan bahwapasien dan keluarganya telah menandatangani Informed Consent(Persetujuan Tindakan Medis) pada tanggal 25 Oktober 2007 tertulispada poin sebelum Laporan Operasi yang juga terlampir dalam perkaraini, dengan bunyi sebagai berikut: SURAT PERSETUJUAN OPERASINama : Tri HandokoUmur : 50 tahunPangkat/Gol :NRP/NIP Jabatan : SwastaKesatuan : UmumAlamat: JI.

Guwandi, SH dalam bukunyasebagai berikut:Tujuan dari Informed Consent adalah:Memberikan perlindungan hukum kepada dokter terhadap akibat yangtidak terduga dan bersifat negatif (Solis, 61). Misalnya terhadap risk oftreatment yang tak mungkin dihindarkan, walaupun sang dokter sudahberusaha semaksimal mungkin dan bertindak dengan sangat hatihatidan teliti. Misalnya ditemukan pada pembedahan ditemukan perlengketanperlengketan yang sifatnya berbahaya.

oleh saksi SUNAR yang juga melihat sertamendengarkan langsung pemberian Informed Consent tersebut dan diabenarkan dalam kesaksian di Sidang Pengadilan Negeri Madiun yangtertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun No.79/Pid.Sus/201 1/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011 pada halaman 13 point 3;Dalam persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) tersebut telahPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana jelaskan mengenai resikooperasi Tumor Usus dengan cara langsung dilakukan pemotongan ususdan istri JOHANES

Semua itu sudah Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana jelaskan dan dituangkan dalam Persetujuan TindakanMedis (Informed Consent), dimengerti dan bersedia dilakukan operasiulang (Second Look) jika terjadi keadaan ini, dan dimengerti dandisetujui sebelum dilakukan operasi. Disamping itu pasien dan istribersedia menanggung resiko tersebut tertuang dalam informedconsent disaksikan saksi Sunar dan saksi Ismardiyanto.

no nnn nn nnn none nnn ne nnn ne nn nana nnn nnn nn nnnsPEMOHON I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di kotaProbolinggo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon ";danPEMOHON Il, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di kotaProbolinggo, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut Para Pemohon;Pengadilan Agama, 16fS@DUL j~~0sonsenn nnn cnn nnsann consent

In the event USER desires to use the mark in connection with the program incountries other than those listed on schedule A, such schedule may be amended withOWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visatidak mengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran keMaster dan Visa, yang menurut Terbanding merupakan pembayaran royalty sehinggaterutang

hanya ada di negara Amerika;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, berdasarkan perjanjian kerja sama antaraPemohon Banding dengan Visa disebutkan bahwa :"OWNER grants to USER a nonexclusive, nontransferable, royaltyfree license to use themarks in connection with the program in the countries listed in schedule A attached hereto.In the event USER desires to use the mark in connection with the program in countriesother than those listed on schedule A, such schedule may be amended with OWNER'swritten consent

In the event USERdesires to use the mark in connection with the program in countries other than those listed onschedule A, such schedule may be amended with OWNER's written consent to include such othercountries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran ke Masterdan Visa, yang menurut Terbanding merupakan pembayaran royalty sehingga terutang

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"Menimbangbahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

In theevent USER desires to use the mark in connection with the program in countries other than thoselisted on schedule A, such schedule may be amended with OWNER's written consent to include suchother countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran ke Masterdan Visa, yang menurut Terbanding merupakan pembayaran royalty sehingga terutang

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

Sebelum operasi(tindakan kedokteran) dilakukan, Tergugat II diminta untuk menandatanganiSurat Pernyataan (Informed Consent) yang isinya hanya untukPENGANGKATAN KISTA (CYSTECTOMY), tidak termasuk 2 (dua) indungtelur milik Penggugat.Bahwa setelah selesai dilakukan operasi, Tergugat maupun Tergugat IItidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa 2 (dua) indung telur danusus appendiks (umbai cacing/ usus buntu) Penggugat telah diangkat olehTergugat II;10.Bahwa pada tanggal 22 April 2015, Penggugat masih

Semua proses pengelolaan pasien (pemeriksaan, terapi maupuntindakan), yang dilakukan oleh staf medis harus terdokumentasikanpada rekam medis pasien secara lengkap sesuai standard yang telahditetapkan RS Setiap tindakan kedokteran (medis) yang akan dilakukanharus ada informed consent, dan untuk tindakantindakan yangberesiko tinggi / tindakan invasive tertentu, maka informed consentharus secara tertulis.Pasal 64 ayat (2) Kebijakan Pelayanan Medis Tergugat I:2.

Kemudian yang pertama adalahsifatnya legal formil, yaitu STR, SIP dan sebagainya.Bahwa menurut Ahli, apabila seseorang atau seorang Professional dilaporkan keMKDKI Putusan MKDKI No. 13/P/MKDKI/IV/2017 (bukti T.II9A) atau ke MKEKdia tidak terbukti dalam putusannya yang dalam hal ini salah satu unsurmengenai tindakan medis mengenai pengambilan tindakan seperti tidak adanyainformed consent yang ternyata informed consentnya ada dan itu jadi dasarbahwa, Ahli ulangi.

Dengan adanya putusan MKDKI maupun MKEK yangmenyatakan bahwa tidak ditemukannya malpraktek yang dimana salah satuunsurnya adalah bahwa didalam mengambil tindakan medis tidak adanyainformed consent atau persetujuan tindakan kedokteran (bukti T. U5A, bukti J5B serta bukti J6) berarti dengan diputusnya tidak ada malpraktek berartiseorang profesional tersebut telah mempunyai izin dari pasien.Ahli : Prof. dr.

, kecuali ada pasien datang ke ugd keadaan tidak sadar kejangkejang, tanpa informed consent kita segera melakukan pertolongan segera padasaat itu, setelan selesai dan bisa diatasi dari kedaruratanya baru kitamenyampaikan pada pasien tindakan apa selanjutnya atas informed consent itu.Bahwa BENAR menurut Ahli, sejak pembedahan semua dokter tidak tau segalagalanya, jadi apapun yang terjadi itu diketahui pada saat pembedahan itudiketahui pertama, tumornya jinak atau ganas, tumor hanya satu organ ataumelebihi

Wang Xintidak sah karena tidak dibubuhi meteri adalah tidak mempunyaidasar hukum yang kuat sehingga tidak dipertahankankebenarannya;Tanda tangan Sheng Jianbo berbedabahwa Tergugat dalam Surat Tanggapannya menyatakan tandatangan Sheng Jianbo pada surat penunjukan tanggal 1 Agustus2013 berbeda dengan tanda tangan Sheng Jianbo pada fotokopidokumen Written Resolutions of The Directors of MalaccaPetroleum Limited In Lieu of A Board Meeting tanggal 25 Mei 2003dan Mallacca Petroleum Limited Consent to Waiver

Sheng Jianbo;bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak menyampaikan dokumenberupa: Written Resolutions of The Directors of Malacca PetroleumLimited In Lieu of A Board Meeting tanggal 25 Mei 2003; Mallacca Petroleum Limited Consent to Waiver of Audit tanggal15 Februari 2003;yang menurut Tergugat, tanda tangan Mr.

Putusan Nomor 547/B/PK/PJK/20164) Tanda tangan Sheng Jianbo pada surat penunjukkantanggal 1 Agustus 2013 berbeda dengan tanda tanganSheng Jianbo pada fotokopi dokumen Written Resolutionsof The Directors of Malacca Petroleum Limited In Lieu of ABoard Meeting tanggal 25 Mei 2003 dan MallaccaPetroleum Limited Consent to Waiver of Audit tanggal 15Februari 2003.

Putusan Nomor 547/B/PK/PJK/2016Petroleum Limited Consent to Waiver of Audit tanggal 15Februari 2003. Dengan demikian tidak ada bukti tertulisbahwa Sheng Jianbo yang menandatangani suratpenunjukan tanggal 1 Agustus 2013 adalah pengurusMalacca Petroleum Limited;bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelismelakukan pemeriksaan atas dokumendokumen yangdisampaikan Penggugat, yaitu sebagai berikut: Board of Directors, Unanimous Written Resolution, yangditandatangani oleh Mr.

Sheng Jianbo;bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak menyampaikandokumen berupa: Written Resolutions of The Directors of MalaccaPetroleum Limited In Lieu of A Board Meeting tanggal25 Mei 2003 Mallacca Petroleum Limited Consent to Waiver of Audittanggal 15 Februari 2003, yang menurut Tergugat,tanda tangan Mr.