Hokari LinexPratama;SPOB Jhohan Jaya Ralat SPOB Johan Jenis Kapal Motor, dibeli tahun2001 Pemilik Grose Akte atas nama Bpk. Min fu (agunan Mandiri), berlokasidi Merak, dan saat ini digunakan oleh PT. Anugrah Perkasa Bahari;MT. Verdhun Ralat MT. Verdun Utama jenis tanker, dibeli tahun 2007Pemilik Grose Akte atas nama PT. Arghaniaga Panca Tunggal (agunanMandiri), berlokasi di Makasar, dan saat ini digunakan oleh PT.

Alida PutraSamudera;Kapal Anugerah Dewi II (CNOOC) Jenis Tanker, Pemilik Grose Akte atasnama PT. HLP (agunan mandiri), berlokasi di Merak, dan saat ini digunakanoleh PT. Anugrah Laut Bahari;Kapal Tama Riksa Ralat MT. Tamariska Jenis Tanker, dibeli tahun 2009Pemilik Grose Akte atas nama PT. Ridia Akusa Utama, berlokasi diSurabaya, dan saat ini digunakan oleh PT. Hokari Linex Pratama. (statusdigadaikan kepada Bpk. Anton Lukito pada tahun 2010);11MT. Tama Reksa Abadi Ralat MT.

Tamariska Abadi Jenis Tanker, dibelitahun 2009 Pemilik Grose Akte atas nama PT. Ladang Nanas Mas,berlokasi di Merak, dan saat ini digunakan oleh PT. Hokari Linex Pratama.(status digadaikan kepada Bpk. Anton Lukito pada tahun 2010);Kapal MT. Rafael Jenis Tanker, dibeli tahun 2007 Pemilik Grose Akte atasnama PT. Sumberbumi Global Niaga berlokasi di Merak dan saat inidigunakan oleh PT.

Arghaniaga Panca Tunggal;Kapal Sarana Petro II Jenis Kapal Motor, Pemilik grose Akte atas nama PT.Sarana Petro, berlokasi di Merak dan saat ini digunakan oleh PT.Arghaniaga Panca Tunggal;SPOB Johan Jaya Ill Ralat SPOB Johan III Jenis Kapal Motor, dibeli tahun2006 Pemilik Grose Akte atas nama PT. Anugrah Perkasa Bahari, berlokasidi Merak, dan saat ini digunakan oleh PT. Anugrah Perkasa Bahari;Kapal Anugerah Dewi Ralat Anugerah Dewi Jenis Tanker, dibeli tahun2009 Pemilik Grose Akte atas nama PT.

Milenium Jenis Kapal Motor, dibeli tahun 2008 Pemilik Grose Akte atasnama PT. Paridi Asyudewi, berlokasi di Banyuwangi dan saat ini digunakanoleh PT. Arghaniaga Panca Tunggal cabang Cilacap;Kapal Diana Jaya Ralat SpaB Diana Jaya I, dibeli tahun 2004 Pemilik Groseakte atas nama Bpk. Min Thin, berlokasi di Bangka, dan saat ini digunakanoleh PT. Hokari Linex Pratama;.

., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Kalianda danuntuk itu. telah mengadakan persetujuan berdasarkan KesepakatanPerdamaian secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:Pasal 1(1) Bahwa para pihak mengakui keberadaan Salinan/Grose AktaPerdamaian (Dading), Nomor 6 Tanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Tumpak Holong Lumban Tobing, S.H., antara Penggugatdengan Para Tergugat, dan merupakan bagian tak terpisahkan dariKesepakatan Perdamaian ini;(2) Bahwa para pihak menyatakan Salinan

/Grose Akta Perdamaian (Dading),Nomor 6 Tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimana dimaksud ayat (1)tersebut masih tetap berlaku dan mengikat bagi para pihak, sepanjangtidak diatur lain di dalam Kesepakatan Perdamaian iniPasal 2(1) Bahwa Penggugat menegaskan bahwa dalam menandatanganiSalinan/Grose Akta Perdamaian (Dading), Nomor 6 Tanggal 25 Oktober2019, sebagaimana dimaksud ayat (1), mengajukan gugatan dalamperkara perdata Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Kla dan menandatanganiKesepakatan Perdamaian ini, bertindak

SJACHROEDIN Z.P., S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Agustus 2019;Bahwa menjamin bahwa dalam menandatangani Salinan/Grose AktaPerdamaian (Dading), Nomor 6 Tanggal 25 Oktober 2019, sebagaimanadimaksud ayat (1), mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor49/Pdt.G/2019/PN Kla dan menandatangani Kesepakatan Perdamaianini, telah mendapat persetujuan dari Drs. SJACHROEDIN Z.P., S.H.

Bahwa, Terlawan telah mengajukan permohonan sita eksekusipengosongan kepada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Pelawanberdasarkan Grose Risalah Lelang Nomor : 640/2016 tanggal 10 Juni2016; Halaman 2 Putusan No.620/Pdt.Bth/2016/PN Sby.2. Bahwa, atas permohonan sita eksekusi yang diajukan oleh Terlawanterhadap Pelawan tersebut telah dikeluarlam oleh Pengadilan NegeriSurabaya berupa Penetapan Eksekusi No. 33/EKS/2016/PN.Sby tanggal18 Juli 2016;3.

Bahwa, disamping halhal tersebut di atas, juga tegoran/anmaning dariPengadilan Negeri Surabaya yang ditujukan kepada Pelawan tidakmelihat adanya Grose Risalah Lelang Nomor :640/2016 tanggal 10 Juni2016 yang jauh diatas harga yang wajar/normal dengan limit yang rendahsehingga merugikan Pelawan, hal ini juga membuktikan tidak sesuaiHalaman 3 Putusan No.620/Pdt.Bth/2016/PN Sby.dengan prosedur yang layak dan ada indikasi perobuatan melawan hukumyang nantinya Pelawan buktikan dalam acara Pembuktian dan

pihakPelawan sangat dirugikan atas Grose Risalah Lelang dimaksud, dengandemikian Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan NegeriSurabaya tanggal 18 Juli 2016 haruslah ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima.

Bahwa Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi Pengosonganberdasarkan Grose Risalah Lelang No. 640/2016 (Vide Bukti T4) yangterdapat Irahlrah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA yang disamakan dengan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewijsde) yang bersifat Eksekuiorial;.

Fotocopy Grose Risalah Lelang No. 640/2016 tertanggal 10 Juni 2016 yangterdapat irahirah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESA , diberi tanda T4;5. Fotocopy Penetapan Teguran/Aanmaning dari Ketua PN Surabaya No. 33/EKS/2016/PN.Sby (Dengan menunjukkan Asli Turunan Penetapannya),diberi tanda T5;6. Fotocopy Surat Perihal Permohonan Eksekusi Pengosongan No. 01/SPN/SBY/RSG/VV2016 tertanggal 20 Juni 2016 (Dengan menunjukkanAslinya), diberi tanda T6;7.

Sehingga hal ini bertentangandengan Pasal 224 HIR, dimana telah ditentukan didalam Grose Aktatersebut tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar olehDebitur kepada kreditur maupun batas waktu pelunasan hutangkredit; 6.

. > i>Bahwa meskipun suatu Grose Akta bertitel " Demi keadilan138erdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " akan tetapi jikatidak dipenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam Pasal224 HIR, maka Hakim dapat menetapkan bahwa Grose Aktatersebut tidak mempunyai kekuatan Eksekutorial, sehinggauntuk' penyelesaiannya Terlawan harus mengajukan gugatanperdata biasa untuk menentukan jumlah hutang yang pasti.Bukan seperti yang ditetapkan oleh Terlawan dengan carabunga berbunga, yang nyata nyata telahbertentangan/

Pelaksanaan Pelelangan berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 332/2009 atas obyek lelang berupa sebidang tanah seluas 3440 m2 yang terletak diDesa Kenteng,Kecamatan Toroh sebagaimana disampaikan dalam gugatanPerlawanan dan Replik oleh Para Pelawan maupun Eksepsi Terlawan danDuplik dari Terlawan,Menimbang, bahwa pelaksanaan lelang berdasarkan Risalah LelangNomor: 332/ 2009 merupakan salah satu bentuk pelaksanaan putusan di manayang menjadi sumber dari putusan tersebut bukan merupakan putusan hakimnamun grose

akta hak tanggungan dan/ atau grose akta pengakuan hutangyang kedudukannya dipersamakan dengan putusan hakim karena dalam keduagrose akte tersebut terdapat irahirah Demi Keadilan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa sehingga tanpa bantuan dari pengadilan apabila salah satupihak telah wanprestasi atau lalai memenuhi kewajibannya maka pihak krediturdapat langsung melakukan eksekusi grose akte tersebut dengan bantuanLembaga Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang Nomor 189Tahun 1908 (Stb No.

189 Tahun 1908) dan karena yang menjadi kredituradalah PT BRI Cabang Purwodadi merupakan BUMN karena sebagian asetnyamilik Negara yang dipisahkan sehingga yang berwenang adalah KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara dengan maksud kewajiban dari debitur10(dalam perkara ini Para Pelawan) dapat dilunasi dengan menjual barang yangdijadikan agunan yang tertuang dalam grose akte tersebut sehingga dalampraktek dikenal sebagai PARATE EKSEKUSI,Menimbang, bahwa dalam Parate Eksekusi apabila pihak debiturtelah

wanprestasi dan setelah diperingatkan oleh krediturnya untuk memenuhikewajibannya tidak dipenuhi maka pihak kreditur dapat melakukan lelang atasbarang agunan yang tertuang dalam grose akta tanpa bantuan pengadilantetapi langsung ke Lembaga Lelang dalam perkara ini Kantor Piutang danLelang Negara di mana PT BRI Cabang Purwodadi sebagai kreditur sehinggakedudukannya dalam Parate Eksekusi sebagai Pemohon Lelang sedangkanPerantara Penjual Lelangnya adalah Kantor Pelayanan Piutang dan LelangNegara sehingga

pihakpihak yang terlibat dalam proses Pelelangan atas obyeklelang adalah pihak: 1) kreditur yaitu PT BRI Cabang Grobogan selakuPemohon Lelang, 2) debitur yaitu Para Pelawan selaku Penjual Lelang dan 3)Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara sebagai Perantara PenjualLelang sehingga dengan tidak dilibatkannya PT BRI Cabang Grobogan selakuPemohon Lelang sedangkan PT BRI Cabang Grobogan adalah PemohonLelang sehingga mengetahui secara detail grose akta yang dimohonkaneksekusi serta pelaksanaan lelang

JAYA SAMUDERA 05Adengan ukuran 21 GT (Grose Tonage), dengan ABK 11 (sebelas) orangberlayar menggunakan SPB (surat Persetujuan berlayar) yang dikeluarkanoleh Syahbandar perikanan bitung tanggal 11 November 2017 dari Bitungdengan tujuan sesuai dengan yang terdapat dalam SIPI yakni laut Maluku,laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara Helmaheratepatnya dibatang dua namun tidak mendapatkan ikan dari kegiatanmemancing sehingga terdakwa memerintahkan anak buahnya untukberlayar menuju perairan

JAYA SAMUDERA O5Adengan ukuran 21 GT (Grose Tonage), dengan ABK 11 (sebelas) orangberlayar menggunakan SPB (surat Persetujuan berlayar) yang dikeluarkanoleh Syahbandar perikanan bitung tanggal 11 November 2017 dari Bitungdengan tujuan sesuai dengan yang terdapat dalam SIPI yakni laut Maluku,laut Sulawesi, Teluk Tomini dan Perairan Sebelah Utara HelmaheraHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Ttetepatnya dibatang dua namun tidak mendapatkan ikan dari kegiatanmemancing sehingga terdakwa

Jaya Samudera05A adalah kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia, berukuran 21 GT (Grose Tone) dan mempunyai Anak BuahKapal (ABK) sebanyak 11 (Sebelas) orang;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN Tte Bahwa yang bertanggun jawab diatas kapal KM.

Jaya Samudera05A adalah kapal penangkap ikan berbenderaIndonesia, berukuran 21 GT (Grose Tone) dan mempunyai Anak BuahKapal (ABK) sebanyak 11 (Sebelas) orang; Bahwa yang bertanggun jawab diatas kapal KM.

Jaya Samudera05A adalahkapal penangkap ikan berbendera Indonesia, berukuran 21 GT (Grose Tone)dan mempunyai Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 11 (sebelas) orang.Bahwa yang bertanggun jawab diatas kapal KM. Jaya Samudera05 adalahTerdakwa sebagai nakhoda.

Meter,lebar 4,5 meter 2,2 meter dengan harga Rp.500.000.000, dengan kwitansipembelian tertanggal 14 Oktober 2017 di Kolaka ; Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Asli Grosse Akta 3607 yangdikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kota Makassar telahhilang / tercecer ; Bahwa saksi telah menghubungi pemilik awal kapal tersebut untuk memintaGrosse Aslinya tetapi pemilik awal mengatakan sudah dicari Grose Aktatersebut tetapi tidak ditemukan lagi.

ARMADA 3A, dan bukti ini telah menerangkanbahwa Pemohon telah membeli Kapal tersebut dari AMBO SAKKA, sehingga olehkarenanya bukti tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang membuktikan dalilpemohon dalam permohonannya.Menimbang, bahwa bukti P4 adalah merupakan akta otentik yang dapatdigunakan untuk membuktikan bahwa Grose Akta telah hilang / tercecer disekitarPelabuhan Perikanan Samudra Kelurahan Puday Kecamatan Abeli Kota Kendari.Menimbang, bahwa dari buktibukti yang telah diajukan oleh Pemohontersebut

ARMADA 3A sebagaimana dibuktikan dalam bukti P4 ;Menimbang, bahwa untuk mengganti Grose Akta yang hilang adalah hakPemohon sebagai pemilik Kapal KMN. ARMADA 3A ;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon untukmengganti Grose Akta yang hilang dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat biaya yang timbul dari adanyapemohonan ini, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonanini;Memperhatikan segala peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini ;MENETAPKAN1.

No. 2946 K/Pdt/2011Bahwa Judex Facti (baik putusan Pengadilan Negeri Makassar, lebihlebih putusan Pengadilan Tinggi Makassar) sama sekali tidak pernahmempertimbangkan adanya cacat yuridis grose akta Hak Tanggungan yangdiletakkan terhadap barang jaminan tersebut, sebao Hak Tanggungan yangdiletakkan terhadap barang jaminan milik Penggugat Asal kini PemohonKasasi, selain jumlah perhitungan hutangnya tidak jelas jaminan jugadilakukan kroscolektoral dengan jaminan lain, sehingga patut dinyatakanbahwa

Hutang secara riil (nyata) baru dapat terjadi bilamananasabah Debitur telah menerima seluruh uang yang telah diperjanjikan,terlebih lagi apabila pemberian kredit dalam bentuk rekening Koran tidakatau belum memberikan jumlah hutang yang pasti (fixed) ;> Bahwa grose Akta Pengakuan Hutang dan grose Akta Hipotik (sekarangHak Tanggungan) yang dibuat di hadapan Notaris sebagaimana diaturdalam Pasal 224 HIR/258 R.Bg, haruslah memenuhi syarat sebagaimanadiatur dalam fatwa Mahkamah Agung RI Tanggal 16 April

1985, No.213/229/8511/UMTUPdt, bahwa suatu grose tersebut memenuhi syaratsebagai berikut :Hal. 15 dari 18 hal.

No. 2946 K/Pdt/2011" Grose Akta Pengakuan Hutang ;* sinya pengakuan hutang dengan kewajiban untuk membayar suatujumlah hutang tertentu ; Tidak dapat ditambah dengan persyaratanpersyaratan lain, terlebihlagi bila persyaratanpersyaratan tersebut berbentuk perjanjian ;" Mengandung sifat eksepsional terhadap asas bahwa seseorang hanyadapat menyelesaikan sengketa melalui gugatan ;> Bahwa suatu perjanjian kredit, yang dipaksakan menjadi pengakuanhutang yang kemudian dibuatkan grose Akta Pengakuan Hutang

menjadicacat hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (nonexecutable) oleh karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 224 HIR/258R.Bg, serta fatwa Mahkamah Agung RI Tanggal 16 April 1985, No.213/229/8511/UMTUPdt tersebut, sebab grose Akta Pengakuan Hutangdengan perumusan sematamata merupakan suatu kewajiban untukmembayar/melunasi sejumlah uang tertentu.

Terlawan I dan Terlawan II, yang telahmelakukan penyitaan adalah perbuatan yang sewenangwenang, dan bertentangandengan hukum;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR, menyatakan status akta hipotikmaupun akta pengakuan hutang hutang yang bertitel Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusantersebut tercantum dengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh debitur kepada krediturmaupun batas waktu pelunasan hutang tersebut, disamping di dalam grose

Bank Penaesaan (likuidasi) denganPelawan, kesemuanya tidak memenuhi syaratsyarat yang ditentukan dalam pasal 224HIR, meskipun suatu grose akte bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa akan tetapi jika tidak terpenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam pasalHal. 3 dari 8 hal. Put.

No. 300 K/Pdt/2012224 HIR, maka grose akte tersebut tidak mempunyai eksekutorial dan untukmenyelesaikan harus diajukan gugatan perdata biasa untuk menetapkan lebih dahuluberapa jumlah hutang yang pasti Pelawan;Bahwa dengan demikian Pemberitahuan Surat Paksa Nomor : SP20/PUPNC.18/2009, kemudian Terdakwa I mengeluarkan Surat Perintah PenyitaanNomor : SPS33/PUPNC.18.01/2009, pada pokok surat memerintahkan kepadaTerlawan II untuk menyita barang jaminan.

dan memutus perkara a quo tidak cermat dan telitidalam mempertimbangkannya.Bahwa Majelis Hakim tingkat kedua salah dalam menerapkan hukum dengan tidakmempertimbangkan/alasan uraian posita maupun petitum khususnya terhadap pasal224 HIR sebagai berikut : Bahwa menurut pasal 224 HIR suatu akta hipotik maupunakta pengakuan hutang yang bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa mempunyai kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan hakim yangberkekuatan hukum yang tetap, apabila didalam grose

akta tersebut telah tercantumdengan pasti jumlah yang harus dibayar oleh Debitur kepada Krediturmaupun batas waktu pelunasannya hutang tersebut ,disamping didalam grose aktetersebut tidak boleh memuat suatu perjanjian atausyaratsyarat lain selain tentangkewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang harus dilakukan oleh Debiturkepada Kreditur.

Al Amin dengan grose tonasekapal adalah 18 GT panjang 15, 40 meter, lebar 5 meter dalam 1,35 meter danmesin Mitsubishi 6 silinder tipe D.16 bersama ABK sebanyak 25 orang,berangkat dari Pelabuhan Pasuruan untuk mencari / melakukan penangkapanikan dengan menggunakan alat 60 set jarring Kusen sepanjang + 200 meteryang dilengkapi dengan lampulampu dan yang memerintahkan berangkatadalah terdakwa 2 H.

Al Amin dengan grose tonasekapal adalah 18 GT , panjang 15, 40 meter, lebar 5 meter dalam 1,35 meter danmesin Mitsubishi 6 silinder tipe D.16 bersama ABK sebanyak 25 orang,berangkat dari Pelabuhan Pasuruan untuk mencari / melakukan penangkapanikan dengan menggunakan alat 60 set jarring Kusen sepanjang + 200 meteryang dilengkapi dengan lampulampu dan yang memerintahkan berangkatadalah terdakwa H.

Al Amin dengan grose tonasekapal adalah 18 GT panjang 15, 40 meter, lebar 5 meter dalam 1,35 meter danmesin Mitsubishi 6 silinder tipe D.16, bersama ABK sebanyak 25 orang,berangkat dari Pelabuhan Pasuruan untuk mencari / melakukan penangkapanikan dengan menggunakan alat 60 set jarring Kusen sepanjang + 200 meteryang dilengkapi dengan lampulampu dan yang memerintahkan adalahterdakwa H.

Cholil, lalu saksi diperintah untuk mengukur kapal Al Amin,setelah saksi melakukan pengukuran hasil yang saksi dapatkan panjang15 meter, lebar 5 meter, pedalaman 1,35 meter dan mesin Mitsubishi 6selinder tipe D 16 dengan Grose tonase sebesar 18 GT, tapi suratnyabaru besok ;e Bahwa saksi tidak tahu apakah kapal AL AMIN tidak membawa suratsurat kapal, tupoksi saksi mengukur kapal selebihnya saksi tidak tahu,petugasnya ada sendiri ;e Bahwa cara untuk menentukan grose tonase kapal ada rumusnya yaituadalah

tonase diatas 5 Grose tonase (GT) ;Bahwa kapal penangkap ikan yang wajib memiliki SIP!

., dan tidak berbentukakta notaris. yang pada bagian kepala akta harus mencantumkan kalimatDemi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, sehinggaberakibat bahwa grose akta pengakuan hutang tersebut tidak mempunyaikekuatan eksekutorial, sehingga untuk agar maka memperoleh kepastian hukum, sudah seharusnya Terlawan mengajukan gugatan ke PengadilanNegeri;12.Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Pengakuan Hutang, nomor: 4047/KT/08/09, yang dilegalisasi di kantor Notaris ANIS MOHAMAD, SH., MH

Prinsip tersebut tidak sangatmutlak diterapkan dalam proses pemeriksaan Partai Verzet yang ditujukan melawaneksekusi grose akta sepanjang hal itu tidak menyangkut masalah sengketa milikkarena perlawanan hanya didasarkan pada dalil yang berkenaan dengan adanyacacat formal atau material pada grose akta, tata cara peemeriksaan perlawanancukup sederhana. Pemeriksaan diarahkan mencari dan menentukan fakta tentangada atau tidaknya cacat yang didalilkan pelawan.

dan pembatalan penetapan eksekutorial beslag, asal hal ituditujukan terhadap eksekusi grose akta dan dalilnya didasarkan atas alasan cacatformal atau matrial, tata cara pemeriksaannya dapat berpedoman kepada putusanMA di atas.

Malahan dalam kasusyang seperti ini, hakim dilarang menilai tentang hubungan kredit tersebut, karena jikadasar dalil perlawanan hanya bertitik tolak dari cacat formal atau material grose akta,dapat dianggap pihak termohon eksekusi (debitur) telah mengakui sepenuhnyakeabsahan hubungan hukum perjanjian kredit. Oleh karena itu ruang gerakpemeriksaan hampir sederhana dan bersifat marginal hanya menilai danmenemukan fakta tentang ada atau tidaknya cacat yang dikemukakan pelawan. (videM.

Yahya Harahap, Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta PutusanPengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi, PT.

Kapal OKAYAMA ekKs SUJAHTERA, Akta Jual Belinomor : 63 tanggal 30 Maret 2010 yang dibuat oleh dandihadapan MUSNAWIR, S.H, Notaris di Baubau. dan Grose Akta ke 4 (empat) Kapal Motor tersebut telahdidaftar dan dibalik nama pada Departemen Perhubungan,Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Tg. Perak Surabaya, Bidang Kelaiklautan Kapal,Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal diSurabaya menjadi atas nama PT.

ARMADA MANDIRI, dengannomor : 222 eee e ee eee eee Kapal Motor KYOKO MARU ekKs KONPIRA, Grose Akta balikNama Kapal Nomor : 4368 tanggal 17 Desember 2010. Kapal Motor SEIKO MARU ekKs KONPIRA, Grose Akta balikNama Kapal Nomor : 4369 tanggal 17 Desember 2010. Kapal Motor KAMBERRA eks~ KEI, Grose Akta balikNama Kapal Nomor : 4371 tanggal 17 Desember 2010.

Kapal OKAYAMA eks SUJAHTERA, Grose Akta balik Nama KapalNomor : 4372 tanggal 17 Desember 2010. .Bahwa dengan demikian ke4 (empat) Kapal Motor tersebutmerupakan hak milik dari PT.

Arlie Achmad dari Kong Winarto(Suami Penggugat), dan setelah selesai balik nama Grose AktaBalik Nama ke4 (empat) Kapal Motor tersebut diserahkan olehH.

Arlie Achmad kepada Kong Winarto (suami Penggugat),selanjutnya oleh Kong Winarto (suami Penggugat) Grose AktaBalik Nama ke4 (empat) Kapal Motor tersebut diserahkankepada PT ARMADA MANDIRI sebagai pemilik, yang membuktikanbahwa Penggugat maupun suami Penggugat (Kong Winarto)mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa yang ditandatangani oleh Penggugat adalah Akta Jual Beli Kapal bukan AktaPenitipan Kapal.

No. 2213 K/Pdt/201 1September 2009 tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 224HIR karena Akta Perjanjian Kredit Nomor 20 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuatoleh dan dihadapan LISTI JARATIH, SH Notaris dan akta Pemberian tanggunganNomor: 668/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dihadapan andi ErniwatiGaffar, SH, PPAT, bukanlah merupakan Grose Akta yang bersifat Eksekutorialsama seperti dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan h ukum tetap;Bahwa Akte Pemberian Kredit Nomor: 20 tanggal

19 Mei 2008 bukanlahmerupakan bentuk Grose Akta Pengakuan utang menurut ketentuan Pasal 224HIR, disebabkan :a.

Di dalam kepala akta Perjanjian Kredit Nomor: 20 tanggal 19052008, tidakmemuat irahirah/kalimat: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA, kalimat/irahirah ini merupakan syarat yang mesti adatanpa adanya rumusan kalimat tersebut pada bagian kepala akta berakibatperjanjian kredit Nomor: 20 tanggal 19 Mei 2008, bukanlah merupakanbentuk Grose Akta;b.

No. 2213 K/Pdt/201 1bukanlah merupakan bentuk Grose Akta yang bersifat eksekutorial sama sepertidengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Bahwa selain itu pada tanggal 20 Januari 2008 Terbantah telahmemasang di depan rumah Pembantah yang dijadikan Hak Tanggungan dengankatakata : "TANAH DAN BANGUNAN RUMAH INI DIBAWAH PENGAWASANBANK MAYAPADA INTERNASIONAL.

Pengkolan Rt. 04 RW. 02, sampai putusan perkara inimempunyai kekuatah hukum yang tetap;DALAM POKOK PERKARA: Menerima dan mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya; Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang jujur; Menyatkan Kredit Nomor 20 tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat dihadapan ListiJaratin, SH, Notaris dan akta pemberian Hak Tanggunan Nomor 668/2008tanggal 25 Juni 2008 yang dibuat dihadapan andi Erniwati Gaffar, SH, PPAT,bukan merupakan Grose akta yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 224HIR

Bahwa, kapal motor PELITA JAYA EXPRESS 05, itu Miliknya TnSentanu Wahyudi yang beralamat di di Jalan Ikan Kerapu Gg 1 No 29B Rt 02 Rw O09 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan KotaProbolinggo ;Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN.Pbl Bahwa, seingat saksi Grose akta PELITA JAYA EXPRESS 05,tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018, hilangterjatuh di area lingkar utara kota Probolinggo dan sampai sekarangbelum ditemukan; Bahwa, setahu saksi kapal tersebut dibuat tahun

2002; Bahwa, tujuan mengajukan permohonan ini untuk mendaptkanpenetapan kehilangan dari Pengadilan yang nantinya penetapantersebut dipergunakan untuk mengurus penggati /duplikat grose Aktakapal dan buku kepemilikan yang hilan tersebut;Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;2.

Tahunpembuatan 2002, nomor 900 PPm dan Panjang 34,08 Meter, lebar7,18 Meter, Dalam 3,20 Meter, isi kotor 252, isi bersih 76, tanda selarGT,252.Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2018/PN.Pbl Bahwa, kapal motor PELITA JAYA EXPRESS 05, itu Miliknya TnSentanu Wahyudi yang beralamat di di Jalan Ikan Kerapu Gg 1 No 29B Rt 02 Rw O09 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan KotaProbolinggo ; Bahwa, seingat saksi Grose akta PELITA JAYA EXPRESS 05,tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus

2018, hilangterjatuh di area lingkar utara kota Probolinggo dan sampai sekarangbelum ditemukan; Bahwa, setahu saksi kapal tersebut dibuat tahun 2002; Bahwa, tujuan mengajukan permohonan ini untuk mendaptkanpenetapan kehilangan dari Pengadilan yang nantinya penetapantersebut dipergunakan untuk mengurus penggati /duplikat grose Aktakapal dan buku kepemilikan yang hilan tersebut;Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon

Menyatakan Grose Risalah Lelang Nomor 587/2011 tanggal 15 Juli 2011cacat hukum dan tidak mempunyai eksekutorial kracht, yang menjadikannyasebagai grose akta yang non eksekutabel;4. Menyatakan Penetapan Nomor 19/Eks/2013/PN Sby. yang dikeluarkanoleh Pengadilan Negeri Surabaya tidak sah dan cacat serta tidakmempunyai kekuatan hukum dan harus diangkat;5. Memerintahkan kepada Terlawan Ill untuk tidak melakukan pelaksanaanHalaman 2 dari 11 hal. Put.

Nomor 2274 K/Pdt/2018ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi dari Terlawan II dan Terlawan III;Dalam Pokok Perkara:Dalam Konvensi:Mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pemohon Kasasi/ParaPelawan untuk seluruhnya;Menyatakan Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan adalah Pelawanyang benar;Menyatakan Grose Risalah Lelang Nomor 587/2011 tanggal 15 Juli 2011cacat hukum dan tidak mempunyai eksekutonal kracht, yang menjadikannyasebagai grose akta yang non eksekutabel;Menyatakan Penetapan

Jika pelaksanaannyaseluruhnya atau sebagiannya dilakukan di Jluar wilayah hukumPengadilan Negeri yang telah memberi perintah penyanderaan itumaka diikuti ketentuan dalam Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya;arto Menimbang, bahwa dengan demikian grose pengakuan hutangdan grose hak tanggungan atas tanah beserta bendabenda yangberkaitan dengan tanah timbul dari suatu perjanjian tetapisebenarnya yang dimaksud unsur perjanjian pokoknya adalah grosepengakuan hutang sedangkan grose hak tanggungan hanya merupakanperjanjian

yang bersifat tambahan sehingga pelaksanaanputusannya hanya mengikuti dari putusan pokoknya namunperjanjian yang dibuat dalam bentuk grose pengakuan hutang dangrose akte hak tanggungan atas tanah beserta benda yang ada diatasnya diterbitkan oleh notaris atau PPAT (Pembuat Pejabat AkteTanah/ pejabat lainnya yang diangkat) yang kekuatan hukumnya28sama dengan putusan hakim karena ada irahirahnya Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; ~aa Menimbang, bahwa in casu Penggugat mendalilkan bahwaTergugat

akta haktanggungan dan atau grose akta pengakuan hutang yangkedudukannya dipersamakan dengan putusan hakim karena dalamkedua grose akte tersebut terdapat irahirah Demi Keadilanberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga tanpa bantuan daripengadilan apabila salah satu pihak telah wanprestasi atau lalaimemenuhi kewajibannya maka pihak kreditur dapat langsungmelakukan eksekusi grose akte tersebut dengan bantuan lLembagaLelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Lelang Nomor 189 Tahun1908 (Stb No. 189

Ahmad Yani No.39, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah bukanBUMN maka para pihak dalam Grose Akta Pengakuan Hutang dan GroseAkta Hak Tanggungan dapat memilih Lembaga Lelang untuk memintabantuan pelelangan atas Obyek Hak Tanggungan namun demikiandalam perkara ini para pihak telah memilih Kantor PelayananPiutang dan Lelang Negara Semarang sebagai perantara lelang36Obyek Hak Tanggungan tersebut dengan maksud kewajiban daridebitur (dalam perkara ini Penggugat) dapat dilunasi denganmenjual barang yang dijadikan

agunan yang tertuang dalam GroseAkte Hak Tanggungan tersebut sehingga dalam praktek dikenalsebagai PARATE EKSEKUSI; 7777773 377 r rrr ccoe Menimbang, bahwa dalam Parate Eksekusi apabila pihakdebitur telah wanprestasi dan setelah diperingatkan olehkrediturnya untuk memenuhi kewajibannya tidak dipenuhi makapihak kreditur dapat melakukan lelang atas barang agunan yangtertuang dalam Grose Akta Hak Tanggungan tanpa bantuanpengadilan tetapi langsung ke Lembaga Lelang dalam perkara iniKantor Piutang dan

Eksekusi Atas Perintah Dan DibawahPimpinan Ketua Pengadilan 1.Eksekusi riil2.Eksekusi untuk melakukan sesuatuperbuatan3.Eksekusi pembayaran sejumlah uang4.Eksekusi grose akte5.Eksekusi putusan basyarnas raoPTUTUUECULECTICTTCE ELESRY Dr HENNY TANUWIDJAIA SH So.N aleSNaTy Dr HENNY TANUWIDIAIAS:H. SONS1. MACAM EKSEKUSIA. EKSEKUSI RIIL MENYERAHKAN SUATU BARANG MENGOSONGKAN TANAH / RUMAH MEMBAGI HARTA MELAKUKAN PERBUATANTERTENTU. EKSEKUSI PEMBAYARANees&es ee ee es es es XN~S2.

GROSE AKTE SC GROSE AKTE HIPOTIK Drs HENNY TANUWIDJAIA:S.H; IK ine TRA FAR BAEKSERG S,2Peringatar (Aan mantng ==/ Dipanggil tergugat untuk aamaning~N** Dilakukan dalam sidangInsidentilperingatan Berdasarkan alasan Tanpa alasan* Panggilan peringatan dipenuhi mer gat eel pons"Dr HENNY TANUWIDIAJANS.H, SN lll* jika tergugat tidak menghadirilllles ee ee ee eeaDr HENNY TA nen Ben jJurusita**Panitera/jurusita menjalankaneksekusi4.

sebagai nahkoda kapal KM Syukur 7menyampaikan kepada awak kapal bahwa rokok, air dan makanan sudahhabis maka sudah waktunya menuju Teluk Calang, namun ketika kapalberjalan Saksi tidur dan sekitar pukul 11.58 WIB, Saksi dibangunkan olehterdakwa saat kapal sudah ditangkap oleh Ditpolairud Polda Aceh karenadokumen tidak lengkap; Bahwa pada saat penangkapan kapal KM Syukur 7 Saksi berada dianjungan kapal dan sedang tidur; Bahwa sepengetahuan Saksi ukuran kapal KM Syukur 7 adalah 23 (duapuluh tiga) Grose

Kelaikan dan pengawakan kapalpenangkap ikan, foto copy Pas Besar, Surat Keterangan Kecakapan (SKK)atas nama Muchtaruddin, Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas namaJasmadi; Bahwa kapal KM Syukur 7 dilakukan penangkapan karena melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPPRI) dengan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan SuratPersetujuan Berlayar (SPB) yang sudah tidak berlaku; Bahwa setau saksi ukuran kapal KM Syukur 7 tersebut adalah 23 (duapuluh tiga) Grose

Tonase (GT), sedangkan kapankecil yang berukuran dibawah 10 Grose Tonase (GT) tidak wajib; Bahwa setelah ahli melihat surat ukur kapal KM Syukur 7, denganNomor :378/QQm, yang diterbitkan di Malahayati pada tanggal 29 September2015 tercantum bahwa Grose Tonase yang dimiliki oleh kapal KM Syukur 7adalah 23 (dua puluh tiga) Grose Tonase, maka kapal KM Syukur 7 wajibmemiliki dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam melakukanpenangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Dokumen Nahkoda; Bahwa persyaratan untuk penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan(SIPI) adalah, Fotocopy Surat ljin Usaha Perikanan (SIUP), Grose AktaKapal, PAS Besar, Sertifikat kelatyak lautan, surat ukur kapal dan hasilrekomendasi teknis verifikasi lapangan; Bahwa yang dimaksud hasil rekomendasi teknis verifikasi lapangantersebut adalah hasil rekomendasi dari tim lapangan yang melakukanpengecekan kondisi kapal dan alat tangkap yang digunakan, hal ini bertujuanHalaman 17 dari 38 Putusan Nomor 40/

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk kapal penangkap ikan di atas10 Grose Tonase (GT);c. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) untuk kapal pengangkut ikan;d. Surat Laik Operasi (SLO);e. Surat Persetujuan Berlayar (SPB); Bahwa persyaratan untuk dapat di terbitkanya Surat PersetujuanBerlayar (SPB) pemohon haruS memenuhi persyaratan teknis danpersyaratan administrasi sebagai berikut;a. Alat keselamatan;. Alat Pengngkap Ikan;. Tempat penampunga Ikan;. PAS tahunan;.

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase).c. Saat KM kenji dilakukan penangkapan dinahkodai oleh Terdakwa danberbendera Indonesia; Bahwa Terdakwa selaku Nahkodah KM Kenji melakukan penangkapan ikan diluar daerah sesuai dokumen yang dimiliki yaitu Surat Ijin PenangkapanIkan/SIPI yaitu Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku, tidak termasukperairan Halmahera Utara tepatnya di perairan Loloda Utara HalmaheraUtara, Prop.

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase).c. Saat KM kenji dilakukan penangkapan dinahkodai oleh Terdakwa danberbendera Indonesia;Bahwa Terdakwa selaku Nahkodah KM Kenji melakukan penangkapan ikan diluar daerah sesuai dokumen yang dimiliki yaitu Surat Ijin PenangkapanIkan/SIPI yaitu Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Maluku, tidak termasukperairan Halmahera Utara tepatnya di perairan Loloda Utara HalmaheraUtara, Prop.

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase).c. Saat KM kenji dilakukan penangkapan dinahkodai oleh Terdakwa danberbendera Indonesia;Bahwa saat dilakukan penangkapan KM Kenji yang dinahkodai olehTerdakwa sementara berlabuh namun saksi selaku ABK kapalnya sedangmelakukan aktifitas pbenangkapan ikan, dengan jenis ikan tangkapan goropa,kakap;Bahwa setahu saksi adapun alasan KM Kenji melakukan penangkapan ikan diperairan Loloda Utara Kab.

Sulawesi Utara mengingat KM Kenjiberukuran 20 GT (Grose Tonase);Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penangkapan ikan sesuai Surat jinPenangkapan Ikan ( SIPI ) namun karena cuaca dan gelombang sehinggamenyelamatkan diri ke daerah lain;Bahwa adapun penangapan ikan yang dilakuka oleh Terdakwa selakuNahkoda KM Kenji diperairan Loloda Utara Kab. Halmahera Utara, PropinsiMaluku Utara pada posisi koordinat 02 16 653 N 127 46 973.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa Grose Akta Kapal TERANG BULAN-2 Nomor 2726 tanggal 26 September 2005 atas nama H.SAMSURI bin MARJALI yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pendaftaran Kapal di Cirebon telah hilang pada hari hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 sekira jam 16.00 Wib telah hilang disekitar rumah Pemohon ;
3. Biaya ditanggung Pemohon;