rukun kembali dengan Tergugat sehingga majelis perlumempertimbangkan maksud Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak bertentangan denganhukum karenanya tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkanpemeriksaan perkara ini dan gugatan Penggugat patut dinyatakan selesaiKarena dicabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

telahrukun kembali dengan Tergugat sehingga majelis perlu mempertimbangkanmaksud Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tidak bertentangan denganhukum karenanya tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkanpemeriksaan perkara ini dan gugatan Penggugat patut dinyatakan selesaikarena dicabut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, olehkarenanya berdasarkan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Oleh karenyaPemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon kePengadilan Agama Purwokerto ; Bahwa dengan demikian apa yang telah Pemohon uraikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Purwokerto sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo.

No.78 /Pdt.G/2013/PTA.MksMenimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya,mengenai tidak adanya izin perceraian bagi Terbanding selaku PNS sesuaiPP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS jo.PP Nomor 45 Tahun 1990, hal ini merupakan pengulangan dalam jawabanPembanding pada pemeriksaan perkara tingkat pertama dan telahdipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa Terbanding telahmembuat pernyataan tanggal 15 Maret 2013 yang menyatakan siapmenanggung segala

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100 tahun 2012 Putusan No. 23/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mks Hal 4tentang Putusan pembatalan jangka waktu penuntutan Jo.PP No. 8 tahun1981 tentang perlindungan upah dengan perhitungan sebagai berikut :b.1. Bulan Februari sampai Desember 2014 dengan perhitungan UMK Rp.1.500.000 x kofisien 1,5 = Rp. 2.250.000/oulan x 11 bulan = Rp.24.750.000,b.2.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100 tahun 2012tentang Putusan pembatalan jangka waktu penuntutan Jo.PP No. 8 tahun1981 tentang perlindungan upah dengan perhitungan sebagai berikut :1. Bulan Februari sampai Desember 2013 dengan perhitungan UMK Rp.1.500.000 x kofisien 1,5 = Rp. 2.250.000/oulan x 11 bulan = Rp.24.750.000, Putusan No. 23/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mks Hal 6 2. Bulan Januari Desember 2014 dengan perhitungan UMK Rp.1.900.000 x kofisien 1,5 = Rp. 2.850.000/bulan x 12 bulan = Rp.34.200.000,3.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100 tahun 2012tentang Putusan pembatalan jangka waktu penuntutan Jo.PP No. 8 tahun1981 tentang perlindungan upah dengan perhitungan sebagai berikut :1. Bulan Februari sampai Desember 2013 dengan perhitungan UMK Rp.1.500.000 x kofisien 1,5 = Rp. 2.250.000/bulan x 11 bulan = Rp.24.750.000,2. Bulan Januari Desember 2014 dengan perhitungan UMK Rp.1.900.000 x kofisien 1,5 = Rp. 2.850.000/bulan x 12 bulan = Rp.34.200.000, Putusan No. 23/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mks Hal 8 3.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100 tahun 2012tentang Putusan pembatalan jangka waktu penuntutan Jo.PP No. 8 tahun1981 tentang perlindungan upah dengan perhitungan sebagai berikut :1. Bulan Februari sampai Desember 2013 dengan perhitungan UMK Rp.1.500.000 x kofisien 1,5 = Rp. 2.250.000/oulan x 11 bulan = Rp.24.750.000,2. Bulan Januari Desember 2014 dengan perhitungan UMK Rp.1.900.000 x kofisien 1,5 = Rp. 2.850.000/bulan x 12 bulan = Rp.34.200.000,3.

untuk melanjutkanpemeriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwapermohonan Pemohon dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PA.Talu, tanggal24 Januari 2022, untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;Biaya PerkaraMenimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 3(tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesualdengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan perubahan berikutnya Jo.PP

PP No. 45 tahun 1990, akan tetapiPenggugat tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, MajelisHakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan denganmenunjuk ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP No. 45 tahun 1990 yang memuat sanksisanksi pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dan atas penjelasan Majelis Hakim, Penggugatmenyatakan akan

PP No. 45 tahun 1990, akan tetapi Pemohontidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA No. 5 tahun 1984 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, MajelisHakim telah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan denganmenunjuk ketentuanketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.PP No. 45 tahun 1990 yang memuat sanksisanksi pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dan atas penjelasan Majelis Hakim, Pemohonmenyatakan akan

Termohon sudah pisah ranjang dan tidak satu rumahselama 2 bulan, karena Termohon di kembalikan oleh Pemohon ke orang tuaTermohon sendiri, sedangkan Pemohon berada di rumah orang tua Pemohonsendiri sampai sekarang ;Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagaimanalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, harmat menghormati, setia member bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, ( Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP

salah satu syarat agar mediasi dapatdilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir dipersidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 harusdinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telahterikat dalam perkawinan yang sah sebagaiamana diaturdalam pasal 2 UndangUndang Nomor: 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PP.10 tahun 1983tentang ijin cerai bagi Pegawai Negeri Sipil, jo.PP

sughro;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikandaliinya dan gugatan cerainya tidak melawan hak, beralasan dan tidakbertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkanseluruhnya dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006 dan telah diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP

Putusan No.1238/Pdt.G/2020/PA.SrBahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melalukan upaya damai dirumah kontrakan Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal

Bahwa karena tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai sebagai manalayaknya suami isteri yang di harapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suamiisteri saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia memberi bantuan lahirbatin yang satu kepada yang lainnya, (Undangundang No. 01 Tahun 1974 Jo.PP.

Menyatakan hak perwalian anak bernama LOVELY CHERRY FIRANTA, yang lahir di Bandung pada tanggal 22 januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5052/UMUM/2008, menurut stbld UU No. 23/2006 Jo.PP No. 37/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;6.

Bahwa menurut UU No.1 th 1974 Jo.PP No.9 tahun 1975 pasal 99 tentang salah satualasan yang dapat diajukan untuk mengajukan permohonan cerai adalah pertengkaranpara pihak yang terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumahtangga; === = = 2+ 2+ 22 = nnn nnn no nn nnn nn 2 nnn on onan ==Maka berdasar halhal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan AgamaSurabaya berkenan memeriksa dan memutus : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Penggugat untuk seluruhnya.2.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas menurut Undangundang No. tahun1974 pasal 39 Jo.PP Nomor 9 pasal 19 huruf F Jo. Kompilasi Hukum Islampasal 116 huruf F Pemohon berhak melakukan gugatan cerai terhadap Termohon: Berdasarkan apa yang terurai diatas Pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Kabupaten Kediri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, selanjuntya memutuskan sebagai berikut:Primer1. Mengabulkan seluruh dalil gugatan dari Pemohon;2.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.

PerMA No.1 tahun2008;Menimbang,bahwa,Tergugat tidak hadir kepersidangan,tidak pula mernyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya,meskipun Tergugat telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor. 1847/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 09Agustus 2016 dan tanggal 01 September 2016;Menimbang,bahwa Penggugat selaku pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin caerai dari atasannya Plt.Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut tanggal 30 Agustus 2013 Nomor.474.2/2027/BKD,maka ketentuanPP No.10 tahun 1983 Jo.PP

Kemudian didaftarkanke Badan Pertanahan Nasional guna mendapat sertifikat hak atas benda;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undangundang Pertanahan dalam hal ini UU PA No. 5 Tahun 1960 Jo.PP No. 24 Tahun1997, dimana disebutkan Pasal 38 (1) :Pembuatan akta sebagaimanadimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukanperbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi

Nomor 10 tahun 1983 jo.PP.