Azril Fauzan Rashya bin Dien Novavila, laki-laki, lahir di Langsa tanggal 23 Mei 2017 setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 5 % pertahun hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diberikan paling lamabat pada tanggal 10 setiap bulannya;

syarat perjanjian kontrak agar pembangunanPasar Induk Wonosobo dapat terlaksana;.Bahwa setelah penandatangan kontrak perjanjian paket PekerjaanKonstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tertanggal 27Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen atau Tergugat danPenggugat,sesuai Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa berikut perubahannyamenyebutkan; Para pihak menandatangani kontrak setelah penyediabarang / jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lamabat

kepadaPenggugat rekonpensi pada setiap bulannya dengan mempertimbangkankemampuan Tergugat rekonpensi dan kelayakan nafkah untuk seorang anak,oleh karenanya gugatan Penggugat rekonpensi patut dikabulkan sesuai dengankemampuan, kepatutan dan kelayakan, yaitu sebesar Rp 750.000, (tujuh ratusHal 33 dari 36 hal Putusan No 1140/Pdt.G/2020/PA.Ptlima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 %. setiap tahunsampai anak dewasa di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan yangdibayarkan paling lamabat

Paling lamabat 10 hari akan dilakukan pembicaraan lebih lanjutdan penyelesaiana sebagai tindak lanjut kKesepakatan bersama;Bahwa meskipun demikian, sampai saat ini Tergugat tidak pernahmelaksanakan isi Kesepakatan Bersama tgl. 4 April 2018 tersebut.Penggugat Telah Menyerahkan Dokumen Yang MembuktikanKerugian Penggugat Sesuai Permintaan Tergugat Tetapi Tergugat justrutidak beritikad baik menyelesaikan permasalahan a quo.L.17.Bahwa pada igl. 12 April 2016, Tergugat telah mengirimkan suratkepada Penggugat

Bahwa ternyata setelah sampai batas waktu (tempo) yang telahdisepakati yakni tanggal 20 Nopember 2018 Tergugat dalam rekonpensitidak menepati janji tersebut diatas dan Tergugat dalam rekonpensimeminta penundaan pembayaran beberapa hari paling lamabat 1 mingguakan tetapi Tergugat dalam rekonpensi tidak juga melakukanpembayaran sisa sewa kandang ayam tersebut, artinya Tergugat!

Putusan No. 39/G/2020/PTUN.PBRBahwa apabila ada peserta yang keberatan bisa melakukanSanggahan atas hasil EvaluasiMasa sanggah hasil evaluasi mulai tanggal 15 september 2020s/d 21 september 2020, jumlah peserta yang keberatan ataspenetapan hasil evaluasi dan menyampaikan sanggahan = 2(Ua) PESE I ia ~ nnn nn nnn nin nnn nin mmm nine memnimmnmnnSanggahan yang dinyatakan benar = 0 (nol) perusahaan.Sanggahan yang dinyatakan tidak benar = 2 (dua) Perusahaan.Sanggah banding disampaikan paling lamabat 5

Halhal yang diminta untuk diputus;Ayat (4): Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lamabat 14 (empat belas) harikerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;Halaman 5 dari 55 halaman.

Pihak Puskop Kartika "A BB merencanakan paling lamabat pada bulanBulan April 2020 permasalahan Kebun sei Tuan telah tuntas;b.

Pihak Puskop Kartika "A BB merencanakan paling lamabat padabulan Bulan April 2020 permasalahan Kebun sei Tuan telah tuntas;b. Pada prinsipnya Puskop Kartika 'A BB tetap berpegang Padakomitmen awal yaitu pengembalian saham kepada pemegang saham(Bapak Santo Sumono);15.Bahwa hingga bulan Juni 2020, Pelaksanaan ataupun Realisasi dariHasil Kesimpulan Rapat tanggal 30 Januari 2020 tersebut tidak jugaterlaksana.

2009 yaituZulkifli telah melaporkan penggunaan anggarannya dan sisa anggaran sebesarRp.1,232,703.145 ( satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tuga ribuseratus empat puluh lima rupiah ).Bahwa angaran tersebut masih dalam penguasaan terdakwa dan biasanya sebagian bisabenbentuk fisik uang dan biasanya ada sisa uang di rekening.Bahwa selaku BUD hanya dapat memperingatkan jika di masing masing SKPDterdapat sisa anggaran agar segera dikembalikan dengan cara disetor ke kas Negarapaling lamabat

Dengan demikian telah terang dan jelasPermohonan Keberatan sudah seharusnya dinyatakan telah lewat waktu,karena secara hukum seharusnya Pemohon mengajukan keberatan palinglambat 21 (dua puluh) satu hari kerja sejak tanggal 8 Januari 2020 apabilaPemohon keberatan terhadap tindakan Para Termohon yang memberikantugas presentasi PIT MFM (Fetomaternal) dan paling lamabat 21 (dua puluh)hari kerja sejak tanggal 28 Februari 2020 apabila Pemohon keberatanterhadap tindakan Para Termohon yang menyatakan Pemohon

PP (Persero) lamabat dalam memulaipekerjaan;e Bahwa saksi menyetujui Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakanpekerjaan fisik telah mencapai 100 % (barang bukti pada dokumen pembayaran dariMustarani Abidin) dan menandatanganinya adalah karena saksi telah didatangisaksi HARY SUBAGYO BIN SUPARI (PT.

Buru paling lamabat 3 (tiga) bulan setelah akhirpelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun2017 akan tetapi pihak Panwaslih selama ini tidak menyampaikanlaporan keuangan penggunaan belanja Hibah tersebut kepadaPemerintah kab. Buru .

Buru paling lamabat 3 (tiga) bulan setelah akhirpelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun2017 akan tetapi pihak Panwaslih selama ini tidak menyampaikanlaporan keuangan penggunaan belanja Hibah tersebut kepadaPemerintah kab. Buru. Bahwa kedudukan Terdakwa dalam pengelolaan dana PanwaslihKab.

Burupaling lamabat 3 (tiga) bulan setelah akhir pelaksanaan tahapanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2017 akan tetapipihak Panwaslin selama ini tidak menyampaikan laporankeuangan penggunaan belanja Hibah tersebut kepada Pemerintahkab. Buru.Putusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 437 dari 840 halamanBahwa Saksi jelaskan bahwa kedudukan Saksi dalampengelolaan dana Panwaslih Kab.

Burupaling lamabat 3 (tiga) bulan setelah akhir pelaksanaan tahapanPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buru tahun 2017 akan tetapipihak Panwaslin selama ini tidak menyampaikan laporankeuangan penggunaan belanja Hibah tersebut kepada Pemerintahkab. Buru .Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa kedudukan Terdakwa dalampengelolaan dana Panwaslih Kab.