Bank Bukopin Nomor: 140/MtrPIMP/II/2005, tanggal 14 Pebruari 2005, sesuai dengan KeputusanMenteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor: 95/Kep/M.KUM/IX/2002 yang selanjutnya secaraTeknis di tuangkan dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Yangmenerangkan bahwa Fasilitas Kredit yang diterima KSU Kharisma Sejatiadalah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia berupa KreditPola Penjaminan, artinya secara yuridik Termohon Eksekusi bukanlahpihak dalam Perjanjian Kredit Pola

Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungankoperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain danatau anggotanya;Bahwa, posita Nomor : 8 bahwa, dengan adanya tindakan Tergugattidak mengembalikan simpanan milik Penggugat tepat padawaktunya ....... memperhatikan keputusan menteri negara koperasi danUKM Nomor : 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaankegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah BAB V Pasal 14 ayat(1) :"pengelolaan koperasi jasa keuangan syariah dilakukan pengurusyang

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil danMenengah RI No. 01/Per/M.KUM/V2006 tanggal 9 Januari 2006Him. 7 dari 45 hlm.Put.Nomor 30/Pid.Sus.TPK/2018/PT MKStentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan AktaPendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, yaitu :1.Pasal 23 :Perubahan Anggaran dasar Koperasi yang tidakmenyangkut bidang usaha, penggabungan ataupembagian koperasi diatur sebagaui berikut:Huruf aPerubahan Anggaran Dasar tersebut tidak perlu mendapatpengesahan dari pejabat

M.KUM untuk membantunya, Terdakwa menjanjikan akan memberikankepada saksi H. MANFALUTFI, SH. M. KUM berupa uang bunga atasmodal yang diberikan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah) per bulan, Terdakwa untuk meyakinkan saksi H. MANFALUTFI,SH. M. KUM kemudian menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Pajero Sportwarna putin No.

.;47.) 1 (satu) buah asli buku bahan sosialisasi Program BidangPemasaran dan Jaringan Usaha yang berisi Peraturan Menteri NegaraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 07/ PER / M.KUM / XI / 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan ProgramBantuan Sosial dalam rangka pengembangan koperasi, usaha mikro dankecil serta Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan JaringanUsaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia nomor : 05 / PER / Dep.4 / / 2013 tentang

BALLAMAN SIREGAR, SH.;47.1 (satu) buah asli buku bahan sosialisasi Program Bidang Pemasaran danJaringan Usaha yang berisi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 07 / PER / M.KUM / XI /2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalamrangka pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil serta PeraturanDeputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor : 05/PER/Dep

., M.Kum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.,Hakimhakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juya oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggotatersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.i4., M.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh para pihak;Hakimldakim Anggota: Ketua Majelis,ttd./. ttd./.H. Hamdi, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Abdu: Gani Abdullah, S.H.ttd./.Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.Hal. 29 dari 30 hal.

M.Kum Nomor 8 tanggal 12Januari 2012 surat bukti P.21 ada 3 (tiga) orang saksi yangmenyatakan bahwa:1) Mereka tahu letak dan batasbatas Lompo Kulumang;2) Lompo Kulumang adalah Tanah milik adat;3) Semula Lompo Kulumang adalah milik Intje Kumala, tetapipada tahun 1956 tanah tersebut dijual/dioper alinkan dariIntie Kumala kepada Sitti Rabina Dg.

Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/ Per/ M.KUKM/ IX/ 2005 tentangHalaman 28 dari 101 Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2019/PN.SbyPetunjuk Teknis Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil MelaluiBantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) SektoralTahun 2005.Bahwa dasar hukum penerima Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSPSektoral atau selanjutnya disebut Dana Bergulir Sektoral adalah PeraturanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 158.3/ Kep/M.KUM

Dasar hukumpenerima Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP Sektoral atau selanjutnyadisebut Dana Bergulir Sektoral adalah Peraturan Menteri Negara Koperasi danHalaman 44 dari 101 Putusan Nomor 101/Pid.SusTPK/2019/PN.SbyUsaha Kecil Menengah RI Nomor : 158.3/ Kep/ M.KUM/ XII/ 2005 tanggal 02Desember 2005 tentang Penetapan Koperasi Penerima Program PengembanganPengusaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Perkuatan Dana Bergulir BagiKoperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral.

Dasar hukum penerima Bantuan PerkuatanDana Bergulir Bagi KSP Sektoral atau selanjutnya disebut Dana Bergulir Sektoraladalah Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor :158.3/ Kep/ M.KUM/ XII/ 2005 tanggal 02 Desember 2005 tentang PenetapanKoperasi Penerima Program Pengembangan Pengusaha Mikro dan Kecil MelaluiBantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sektoral.Sumber dana Bantuan Perkuatan Dana Bergulir Bagi KSP Sektoral atau selanjutnyadisebut Dana

Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RINo.218/PAD/M.KUM.2/XII/2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati;8. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara dan Pernyataan KeputusanRapat Anggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejatitentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 02 tanggal 16/02/2017dibuat dihadapan Notaris HJ. HURIAH SADELI, SH;9.

Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RINo.218/PAD/M.KUM.2/XxII/2015 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Koperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat MitraSejati;8. Akta Pernyataan Keputusan Berita Acara dan Pernyataan Keputusan RapatAnggota Tahunan Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati tentangPerubahan Anggaran Dasar Nomor 02 tanggal 16/02/2017 dibuat dihadapanNotaris HJ.

Copy Perjanjian Pinjaman No.00153/PP/SUKM/AMS/VI/2019 An Abdul Abbas10/06/2019.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan buktibukti surat sebagaimanatersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati adalah sebuah badan hukum koperasi dan bukan badan hukumperbankan, hal ini bisa dilihat dari Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil DanMenengah RI No.218/PAD/M.KUM.2/XII/2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Koperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi

orang lain atau suatu korporasi sebesarRp.100.000.000, (seratus juta rupiah).Bahwa proyek kolam yang dilakukan tidak berhasil, sehingga KoperasiBuluh Merindu tidak dapat mengangsur pengembalian dana tersebut danprogram pemerintah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan yaitumenumbuh kembangkan pengusaha mikro dan kecil sebagai anggota koperasisebagaimana tujuaan dan sasaran dari program bantuan dana bergulir,sebagaimana dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKMNomor : 23/Kep/M.KUM

2008dari Kementrian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RItentang penerimaan laporan perubahan anggaran dasar Nomor857/NOT/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008;Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Mitra Sejati Nomor 08 tanggal12/04/2012 dibuat dihadapan Notaris HJ HURIAH SADELI,SH;Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KoperasiMitra Sejati No 163 tanggal 30/11/2015 dibuat di hadapan NotarisH.RIZUL SUDARMADI,SH,Mkn;Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RINo.218/PAD/M.KUM

dariKementrian Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI tentangpenerimaan laporan perubahan anggaran dasar Nomor 857/NOT/XII/2008tanggal 11 Desember 2008;Pernyataan Keputusan Rapat Koperasi Mitra Sejati Nomor 08 tanggal12/04/2012 dibuat dihadapan Notaris HJ HURIAH SADELI,SH;Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi MitraSejati No 163 tanggal 30/11/2015 dibuat di hadapan Notaris H.RIZULSUDARMADI,SH,MkKn;Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RINo.218/PAD/M.KUM

Copy Perjanjian Pinjaman No.00153/PP/SUKM/AMS/VI/2019 An Abdul Abbas10/06/2019.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan buktibukti surat sebagaimanatersebut di atas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati adalah sebuah badan hukum koperasi hal ini bisa dilihat dariKeputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RINo.218/PAD/M.KUM.2/XII/2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarKoperasi Mitra Sejati menjadi Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati

Bahwaberdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha KecilMenengah RI nomor 14/Per/M.KUM/XII/2009 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Negara Koperaasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor : 20/Per M.KUM/2008 Tentang Pedoman Penilai KesehatanKoperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Koperasiyang dinyatakan Sehat apabila memenuhi kreteri penilaian yangmeliputi aspek antara lain :1). Permodalan;2), Kualitas Aktiva Produktif;3).

tingkatkabapaten atas KSU BMT Syariah Mandir ;1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Nomor019/BMTSYARIAH/MDNII/ 2012;1 (satu) lembar Berita Acara Susunan Pengurus Nomor20/BMTSYARIAH/MDW/ 2012;2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapatanggota rencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012 ;2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamistanggal 12 Januari 2012 periode 20122017 ;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Ushaa Kecil dan MenengahRl Nomor : 20/Per/M.KUM

tingkat kabapaten atas KSU BMTSyariah Mandiri ;1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Nomor : 019/BMTSYARIAH/MDNI/I/2012;1 (satu) lembar Berita Acara Susunan Pengurus Nomor : 20/BMTSYARIAH/MDN/2012;2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapat anggotarencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012;2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamis tanggal 12Januari 2012 periode 20122017;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RINomor : 20/Per/M.KUM

tingkat kabapaten atas KSU BMTSyariah Mandiri ;1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Nomor019/BMTSYARIAH/MDNII/ 2012;1 (satu) Jlembar Berita Acara Susunan Pengurus Nomor20/BMTSYARIAH/MDW/ 2012;2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapat anggotarencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012 ;2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamis tanggal 12Januari 2012 periode 20122017 ;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Ushaa Kecil dan Menengah RINomor : 20/Per/M.KUM

tingkatkabapaten atas KSU BMT Syariah Mandiri;1 (satu) lembar' Berita Acara Rapat Anggota Nomor:019/BMTSYARIAH/MDNII/ 2012;1 (satu) lembar Berita Acara Susunan Pengurus Nomor:20/BMTSYARIAH/MDW/ 2012;2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapatanggota rencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012;2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamistanggal 12 Januari 2012 periode 20122017;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Ushaa Kecil dan MenengahRI Nomor : 20/Per/M.KUM

Bank Bukopin Nomor: 140/MtrPIMP/II/2005, tanggal 14 Pebruari 2005, sesuai dengan KeputusanMenteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RepublikIndonesia Nomor: 95/Kep/M.KUM/IX/2002 yang selanjutnya secaraTeknis di tuangkan dalam Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Yangmenerangkan bahwa Fasilitas Kredit yang diterima KSU Kharisma Sejatiadalah dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia berupa KreditPola Penjaminan, artinya secara yuridik Termohon Eksekusi bukanlahpihak dalam Perjanjian Kredit Pola

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992tentang Perkoperasiandan Peraturan Menteri Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Nomor: 10/Per/M.KUM/XI/2015tanggal 23 September 2015 tentang Kelembagaan Koperasiserta PeraturanMenteri Koperasi Dan Usaha Kecil danMenengah Republik Indonesia Nomor:19/PER/M.KUKM/XI/2015 tanggal 28 September 2015Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasisertaperaturan perundangundangan lainnya di bidangperkoperasian tidak ada kewenangan Kepala Dinasmengangkat Pengurus Koperasi

,M.Kum, dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa Saya mengajar pada Universitas Wijaya Kusuma sejak tahun1980 dan saya sebagai Dosen Hukum Pidana;Halaman 38 Putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN Jbge Bahwa Pra Peradilan adalah proses peradilan sebelum masuk kepadapokok perkaranya yang berkaitan dengan masalah sah dan tidaknyapenangkapan, penahanan dan penggeledahan;e Bahwa Dalam materi Pra Peradilan berkaitan dengan status tersangkasesual dengan surat edaran Mahkamah Agung dapat

informasi atau sebatas memberitahukanterhadap laporan dilaksanakannya Rapat Anggota Luar Biasa yang memilih pengurusdan badan pengawas Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD) Sulawesi Tengah tanggal4 April 2016;Menimbang, bahwa bentuk pemberitahuan tersebut kepada Penggugatmerupakan ruang lingkup pembinaan dan pengawasan yang meliputi sosialisasi/pemasyarakatan/publikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 20ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahNomor : 19/PER/M.KUM

Berita Acara Rapat Anggota Nomor019/BMTSYARIAH/MDNI/I/ 2012;1 (satu) lembar Berita Acara Susunan Pengurus Nomor20/BMTSYARIAH/MDWN/ 2012;Halaman 10 Putusan No.254/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby96) 2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapatanggota rencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012 ;97) 2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamis tanggal12 Januari 2012 periode 20122017 ;98) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Ushaa Kecil dan Menengah RINomor : 20/Per/M.KUM

primer tingkat kabapaten atas KSU BMT SyariahMandiri ;1 (Satu) lembar Berita) Acara Rapat Anggota Nomor019/BMTSYARIAH/MDN//I/2012;1 (satu) Jembar Berita Acara Susunan Pengurus Nomor20/BMTSYARIAH/MDN/2012;2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapat anggotarencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012;2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamis tanggal 12Januari 2012 periode 20122017;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 20/Per/M.KUM

KSU BMT SyariahMandiri ;94) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Nomor : 019/BMTSYARIAH/MDNII/2012;95) 1 (satu) Jembar' Berita Acara Susunan Pengurus Nomor20/BMTSYARIAH/MDWN/ 2012;96) 2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapat anggotarencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012 ;97) 2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamis tanggal 12Januari 2012 periode 20122017 ;98) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Ushaa Kecil dan Menengah RI Nomor :20/Per/M.KUM

tingkat kabapaten atas KSUBMT Syariah Mandiri;1 (Satu) lembar Berita Acara Rapat Anggota Nomor:019/BMTSYARIAH/MDNII/ 2012;1 (satu) lembar Berita Acara Susunan Pengurus Nomor:20/BMTSYARIAH/MDWN/ 2012;2 (dua) lembar notulen rapat anggota tahunan buku 2011 dan rapatanggota rencana kerja 2012 tertanggal 12 Januari 2012;2 (dua) lembar daftar hadir KSU BMT Syariah Mandiri hari Kamis tanggal12 Januari 2012 periode 20122017;Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Ushaa Kecil dan Menengah RINomor : 20/Per/M.KUM

Bahwa berdasarkan peraturanMenteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI nomor14/Per/M.KUM/XII/2009 Tentang Perubahan atas Peraturan MenteriNegara Koperaasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 20/PerM.KUM/2008 Tentang Pedoman Penilai Kesehatan Koperasi SimpanPinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Koperasi yang dinyatakanHalaman 33 dari 105 Putusan Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2018/PN.MksSehat apabila memenuhi kreteri penilaian yang meliputi aspek antaralain:1).

Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungankoperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain danatau anggotanya;Bahwa,memperhatikan keputusan menteri negara koperasi danUKM Nomor : 91/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang petunjukpelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah BABV Pasal 14 ayat (1) :"pengelolaan koperasi jasa keuangan syariahdilakukan pengurus yang bertanggung jawab kepada RapatAnggota merupakan perbuatan menistakan Tergugat secarapribadi dikarenakan Tergugat melakukan